DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
5.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1934), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
1. a.keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda- bedakan;
2. b.kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
3. c.tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.
(2)Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
1. a.kekerabatan Desa;
2. b.hamparan;
3. c.pola permukiman;
4. d.mata pencaharian; dan/atau
5. e.tingkat perkembangan kemajuan Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan penggunaan Dana Desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(2)Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
1. a.pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. b.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. c.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. d.pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
5. e.pembangunan dan pengembangan sarana- prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
(2)Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat menetapkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran Pedoman Umum dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Peraturan Menteri dan Lampiran Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa.
(3)Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

5.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1934) diubah sebagaimana Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Eko Bambang Riadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. MARWAN JAFAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 786 PEDOMAN UMUM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 A. Latar Belakang Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisaikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%. Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 Penyampaian APBDesa kepada Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Maret. Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa: Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pendoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. B. Tujuan Tujuan penulisan pedoman umum ini yaitu:
1.Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2016.
2.Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaanya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di Desa. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik Desa. Karena itu, Pedoman Umum ini mengutamakan azas keberagaman dimana contoh-contoh program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum ini masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

a.berdasarkan kekerabatan, dikenal Desa geneologis, Desa teritorial dan Desa campuran;
b.berdasarkan hamparan, dapat dibedakan Desa pesisir/Desa pantai, Desa dataran rendah/lembah, Desa dataran tinggi, dan Desa perbukitan/ pegunungan;
c.berdasarkan pola permukiman, dikenal Desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
d.berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan Desa pertanian, Desa nelayan, Desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta Desa perdagangan (jasa-jasa); dan
e.berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa dapat dikategorikan Desa tertinggal atau sangat tertinggal, Desa berkembang, serta Desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan Desa. Dengan demikian setiap Desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, Desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari Desa satu dengan Desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi Desa pesisir- nelayan-geneologis-maju-mandiri. Desa B tipologi Desa lembah- pertanian/sawah-teritorial-berkembang, Desa C tipologi Desa perbukitan- perkebunan/ perladangan-campuran-tertinggal-sangat tertinggal dan lain seterusnya. Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap Desa. Perbedaanya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan Desa, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan Desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri. Pelaksanakan musyawarah Desa untuk penyusunan RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu Juli sampai dengan September. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran
1. 2016.Pada musyawarah Desa perencanaan pembangunan Desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk Desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan Desa dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Desa- Desa di wilayah masing-masing. Dari musyawarah Desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas Desa baik yang berskala Desa maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut. Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi Desa yang beragam, disajikan pada tabel contoh model di bagian akhir Pedoman Umum ini. D. Penutup Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh kabupaten/kota dalam menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa, ataupun dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2016, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual desa-desa di Indonesia. Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Provinsi : ................................................. Kabupaten/Kota : ................................................. Kecamatan : ................................................. Desa : ................................................. Tipologi: Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju dan/atau Mandiri Bidang Kegiatan Tujuan A. Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. 1.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrasruktur/sarana- prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman
3. 1.Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut. - Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
4. 2.Rehabilitasi Pemeliharaan jogging- path track wisatawan. - Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur. - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.
5. 2.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
6. 1.Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu). - Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - Menyiapkan unit Bidang Kegiatan Tujuan untuk penanganan darurat.
7. 2.Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik. - Memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
8. 3.Pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes - Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (medical rescue)
9. 3.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan 1.Membangun amphitheater di ruang publik pantai; - Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai. 2.Penambahan bahan- bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut. - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lain nya terkait paket wisata pantai dan laut; 3.Membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”. - Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya Bidang Kegiatan Tujuan lokal tetap terjaga;
10. 4.Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi 1.Membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef. - Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - Tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes. 2.Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu. - Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan wisata memancing; - Mendorong meningkatnya PADes. 3.Rehab pasar ikan - Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - Mendorong meningkatnya PADes. Bidang Kegiatan Tujuan
11. 5.Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup
12. 1.Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/coral-seareef. - melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa. - paket wisata dan PADes 2.Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau. - Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; - Paket wisata dan PADes. 3.Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata; - Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
13. 6.Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa. B. Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. 1.Peningkatan investasi ekonomi desa melalui
15. 1.Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya - Meningkatkan pengetahuan dan Bidang Kegiatan Tujuan pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. cemara laut dan bakau. keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
16. 2.Kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut). - Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
17. 3.Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata. - Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
18. 2.Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
19. 1.Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda. - Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.
20. 2.Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Desa Bersama - Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan Bidang Kegiatan Tujuan menjajaki peluang strategis BUM Desa Bersama.
21. 3.Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa - Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. - Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
22. 4.Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.
23. 1.Pelatihan paralegal desa. - Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
24. 2.Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa. - Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
25. 5.Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.
26. 1.Festival makanan laut higienis “Pesisir Laut” - Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
27. 2.Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersi dan sehat “anak pantai”. - Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua. Bidang Kegiatan Tujuan - Mencari bakat anak- anak pantai. - Paket wisata
28. 6.Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa;
29. 1.Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap; - Membekali keterampilan pengolahan sunber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
30. 2.Membentuk/merevitalisai kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasitangkap dan konservasi. - Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut- pantai.
31. 7.Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
32. 8.Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Provinsi : ................................................. Kabupaten/Kota : ................................................. Kecamatan : ................................................. Desa : ................................................. Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri, Perkebunan dan Berkembang Bidang Kegiatan Tujuan A. Pelaksanaan Pembangunan Desa
33. 1.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/saran a-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman
34. 1.Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa. - Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akases distribusi hasil perkebunan.
35. 2.Pemeliharaan saluran irigasi tersier. - Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
36. 3.Pembangunan pusat pembibitan desa. - Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
37. 4.Pembangunan show room/wisma pamer produk desa - Menyediakan ruang pamer untuk para pelaku industri desa.
38. 2.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
39. 1.Pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes - Pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskesdes/polindes; Bidang Kegiatan Tujuan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
40. 2.Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes. - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
41. 3.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
42. 1.Pembangunan gedung PAUD/TK; - Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
43. 2.Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja. - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa. 3.Pembangunan gedung/taman seni/musium desa. - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda- benda purbakala dan bersejarah. 4.Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, - Melestarikan situs- situs budaya; Bidang Kegiatan Tujuan dll)
44. 4.Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi
45. 1.Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa. - Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
46. 2.Pengadaan kompos/pupuk kandang. - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.
47. 5.Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup
48. 1.Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari. - Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.
49. 2.Membangun sumur resapan/embung. - Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
50. 3.Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa. - Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa. - Mendukung daur Bidang Kegiatan Tujuan ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
51. 6.Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa. B. Pemberdayaan Masyarakat Desa
52. 1.Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
53. 1.Pelatihan membuat barang- barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll) - Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinana tangan; - Meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.
54. 2.Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan. - Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.
55. 2.Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa
56. 1.Woskhop Business Plan - Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.
57. 2.Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa - Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan Bidang Kegiatan Tujuan lainnya. mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
58. 3.Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa
59. 1.Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. - Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
60. 2.Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. - Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
61. 4.Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.
62. 1.Pelatihan paralegal desa. - Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
63. 2.Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga. - Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
64. 5.Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.
65. 1.Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok. - Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakin saluran pernafasan;
66. 2.Bazar produk kerajinan - Mengenalkan produk Bidang Kegiatan Tujuan tangan/produk industri rumah tangga. kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
67. 3.Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga. - Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
68. 6.Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
69. 1.Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi - Pengembangan energi alternatif untuk industri rumahtangga
70. 2.Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna - Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
71. 7.Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Provinsi : ................................................. Kabupaten/Kota : ................................................. Kecamatan : ................................................. Desa : ................................................. Tipologi: Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian, Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal Bidang Kegiatan Tujuan A. Pelaksanaan Pembangunan Desa
72. 1.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sara na-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman
73. 1.Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air. - Memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk desa; - Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
74. 2.Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk. - Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga. - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
75. 2.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
76. 1.Pembangunan balai posyandu. - Pengadaan gedung baru balai posyandu; - Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.
77. 2.Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu. - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi Bidang Kegiatan Tujuan kesehatan masyarakat desa.
78. 3.Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll). - Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
79. 3.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan 1.Pembangunan gedung PAUD/TK; - Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini; 2.Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja. - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa. 3.Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll). - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat. 4.Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll) - Melestarikan situs-situs budaya;
80. 4.Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi 1.Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa. - Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian. 2.Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang. - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan Bidang Kegiatan Tujuan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
81. 5.Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup
82. 1.Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro. - Memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.
83. 2.Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa. - Mendorong pemanfaatan sumber- sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
84. 6.Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa. - B. Pemberdayaan Masyarakat Desa
85. 1.Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, dan peningkatan
86. 1.Pelatihan membuat barang- barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll) - Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinana tangan; - Meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.
87. 2.Bantuan alat pengolahan minyak kopra, - Membantu kesulitan pengrajin desa dalam Bidang Kegiatan Tujuan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. pemintalan/alat tenun tradisional hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
88. 2.Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
89. 1.Musyawarah insiatif pembentukan BUMDes - Mendorong pembentukan BUMDesa. - Membahas perencanaan pembantukan BUMDesa.
90. 2.Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (home industry) - Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.
91. 3.Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa
92. 1.Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. - Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
93. 2.Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. - Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
94. 4.Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.
95. 1.Pelatihan paralegal desa. - Pelatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
96. 2.Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga. - Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
97. 5.Promosi dan 1. Sosialisasi ancaman - Meluaskan pemahaman Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Eko Bambang Riadi Bidang Kegiatan Tujuan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat. penyakit di musim penghujan” masyarakat desa tentang ancaman penyakin di musim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
98. 2.Bazar jamu dan obat tradisional desa. - Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal
99. 6.Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
100. 1.Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan - Perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumahtangga
101. 2.Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan - Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
102. 7.Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI MARWAN JAFAR

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…