Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1934), diubah sebagai berikut:
dan
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. MARWAN JAFAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 786 PEDOMAN UMUM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 A. Latar Belakang Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisaikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%. Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 Penyampaian APBDesa kepada Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Maret. Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa: Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pendoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. B. Tujuan Tujuan penulisan pedoman umum ini yaitu:
C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaanya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di Desa. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik Desa. Karena itu, Pedoman Umum ini mengutamakan azas keberagaman dimana contoh-contoh program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum ini masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
Dengan demikian setiap Desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, Desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari Desa satu dengan Desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi Desa pesisir- nelayan-geneologis-maju-mandiri. Desa B tipologi Desa lembah- pertanian/sawah-teritorial-berkembang, Desa C tipologi Desa perbukitan- perkebunan/ perladangan-campuran-tertinggal-sangat tertinggal dan lain seterusnya. Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap Desa. Perbedaanya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan Desa, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan Desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri. Pelaksanakan musyawarah Desa untuk penyusunan RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu Juli sampai dengan September. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah Desa perencanaan pembangunan Desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk Desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan Desa dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Desa- Desa di wilayah masing-masing. Dari musyawarah Desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas Desa baik yang berskala Desa maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut. Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi Desa yang beragam, disajikan pada tabel contoh model di bagian akhir Pedoman Umum ini. D. Penutup Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh kabupaten/kota dalam menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa, ataupun dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2016, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual desa-desa di Indonesia. Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Provinsi : ................................................. Kabupaten/Kota : ................................................. Kecamatan : ................................................. Desa : ................................................. Tipologi: Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju dan/atau Mandiri Bidang Kegiatan Tujuan A. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
- Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur. - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.
- Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - Menyiapkan unit Bidang Kegiatan Tujuan untuk penanganan darurat.
- Memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
- Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai. 2.Penambahan bahan- bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut. - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lain nya terkait paket wisata pantai dan laut; 3.Membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”. - Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya Bidang Kegiatan Tujuan lokal tetap terjaga;
- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - Tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes. 2.Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu. - Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan wisata memancing; - Mendorong meningkatnya PADes. 3.Rehab pasar ikan - Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - Mendorong meningkatnya PADes. Bidang Kegiatan Tujuan
- melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa. - paket wisata dan PADes 2.Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau. - Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; - Paket wisata dan PADes. 3.Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata; - Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa
cemara laut dan bakau. keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
- Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
- Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
- Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.
- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
- Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
- Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua. Bidang Kegiatan Tujuan - Mencari bakat anak- anak pantai. - Paket wisata
- Membekali keterampilan pengolahan sunber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut- pantai.
Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Provinsi : ................................................. Kabupaten/Kota : ................................................. Kecamatan : ................................................. Desa : ................................................. Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri, Perkebunan dan Berkembang Bidang Kegiatan Tujuan A. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akases distribusi hasil perkebunan.
- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
Bidang Kegiatan Tujuan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa. 3.Pembangunan gedung/taman seni/musium desa. - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda- benda purbakala dan bersejarah. 4.Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, - Melestarikan situs- situs budaya; Bidang Kegiatan Tujuan dll)
- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.
- Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.
- Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
- Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa. - Mendukung daur Bidang Kegiatan Tujuan ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.
- Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.
- Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakin saluran pernafasan;
kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Provinsi : ................................................. Kabupaten/Kota : ................................................. Kecamatan : ................................................. Desa : ................................................. Tipologi: Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian, Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal Bidang Kegiatan Tujuan A. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk desa; - Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga. - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
- Pengadaan gedung baru balai posyandu; - Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.
- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi Bidang Kegiatan Tujuan kesehatan masyarakat desa.
- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini; 2.Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja. - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa. 3.Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll). - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat. 4.Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll) - Melestarikan situs-situs budaya;
- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian. 2.Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang. - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan Bidang Kegiatan Tujuan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
- Memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.
- Mendorong pemanfaatan sumber- sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
- B. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.
pemintalan/alat tenun tradisional hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
- Membahas perencanaan pembantukan BUMDesa.
- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
penyakit di musim penghujan” masyarakat desa tentang ancaman penyakin di musim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI MARWAN JAFAR
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)