DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah www.peraturan.go.id 2020, No.814 Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis atau Karya Ilmiah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat bagi Penggerak Swadaya Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah www.peraturan.go.id 2020, No.814 Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1143); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ATAU KARYA ILMIAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksuddengan:

1.Karya Tulis atau Karya Ilmiah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KTI adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan atau penelitian yang disusun oleh Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat baik perorangan atau kelompok di bidang pemberdayaan masyarakat.
2.Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan. www.peraturan.go.id 2020, No.814
3.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
4.Swadaya Masyarakat adalah kemampuan kelompok masyarakat dengan kesadaran, prakarsa, dan inisiatif sendiri untuk mengadakan berbagai usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
5.Naskah adalah bentuk tulisan di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang formatnya disesuaikan dengan tujuan penulisan.
6.Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah.
7.Makalah adalah tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan hasil Penelitian, pengembangan, kajian, survei dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat disampaikan secara sistematis, topik yang dibahas belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang/pihak lain.
8.Majalah adalah majalah publikasi yang memuat KTI yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala oleh suatu lembaga pemerintah, organisasi, swasta, atau profesi yang berbadan hukum.
9.Buku adalah salah satu bentuk KTI dengan pembahasan mendalam tentang suatu keilmuan dengan merangkum hasil Penelitian yang terbaru dengan menekankan pada aspek teori dan penjelasan filosofis atas suatu panduan atau suatu bentuk kajian yang dicetak dalam format buku dan disusun dalam bagian per bagian atau bab per bab yang dibuat secara berkesinambungan dan bertautan, yang dapat dipublikasikan oleh lembaga penerbit berbadan hukum. www.peraturan.go.id 2020, No.814
10.Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau KTI pihak lain yang diakui sebagai KTI miliknya, tanpa menyatakan sumber aslinya secara tepat dan memadai.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Pedoman penulisan KTI dimaksudkan sebagai acuan bagi Penggerak Swadaya Masyarakat di lingkungan Kementerian, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun KTI sesuai dengan standar penulisan.

Pasal 3

Pedoman penulisan KTI bertujuan untuk:

a.memberikan standar dan pedoman bagi Penggerak Swadaya Masyarakat di lingkungan Kementerian, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun KTI; dan
b.Menciptakan persamaan persepsi bagi pemangku kepentingan dalam penulisan KTI.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTI meliputi:

a.jenis, bentuk, dan persyaratan KTI; dan
b.kaidah, tata cara, dan sistematika penulisan KTI; www.peraturan.go.id 2020, No.814

BAB II

JENIS, BENTUK, DAN PERSYARATAN KARYA TULIS ATAU KARYA ILMIAH

Pasal 5

Penulisan KTI dilaksanakan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 6

(1)Penyusunan KTI dapat dilakukan oleh:
1. a.perseorangan; atau
2. b.kelompok.
(2)Dalam hal penyusunan KTI dilakukan oleh kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan:
1. a.bentuk Buku, Penggerak Swadaya Masyarakat dalam kelompok berjumlah paling banyak 4 (empat) orang;
2. b.bentuk nonBuku, Penggerak Swadaya Masyarakat dalam kelompok berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang; dan
3. c.Penyebutan secara jelas peran masing-masing Penggerak Swadaya Masyarakat dalam kelompok terkait dengan penyusunan KTI.

Pasal 7

Inisiatif penyusunan KTI dapat bersumber dari:

a.penugasan dari institusi melalui pejabat yang berwenang dengan tema yang ditentukan oleh institusi; atau
b.Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang bersangkutan dan dituangkan dalam sasaran kerja pegawai. www.peraturan.go.id 2020, No.814

Pasal 8

(1)Jenis KTI meliputi:
1. a.tulisan ilmiah populer;
2. b.tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri;
3. c.Penelitian;
4. d.kajian;
5. e.survei; dan
6. f.evaluasi.
(2)Tulisan ilmiah popular sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan tulisan ilmiah yang disajikan dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat umum sesuai dengan sasaran pembaca dari tulisan tersebut
(3)Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan KTI hasil pandangan/pendapat/apresiasi/pantauan diri sendiri sesudah menyelidiki, mempelajari, membaca, menelaah, dan menganalisis terhadap suatu masalah.
(4)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah.
(5)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tulisan berupa hasil rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif terhadap suatu kebijakan, fenomena, atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.
(6)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.
(7)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tulisan yang dibuat melalui proses pengukuran dan penilaian secara komprehensif terhadap program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat. www.peraturan.go.id 2020, No.814

Pasal 9

Bentuk KTI meliputi:

a.Buku; dan
b.nonBuku.

Pasal 10

(1)Bentuk KTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:
1. a.Buku yang dipublikasikan; dan
2. b.Buku yang tidakdipublikasikan.
(2)Buku yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.diterbitkan oleh suatu badan usaha atau lembaga penerbitan berbadan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional;
2. b.isi Buku harus berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
3. c.memiliki international standard book number (ISBN), baik untuk terbitan tunggal maupun edisi revisi; dan
4. d.tata penulisan Buku mengikuti ketentuan yang ditetapkan penerbit.
(3)Dalam hal Buku berbentuk Buku elektronik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)juga harus memenuhi persyaratan:
1. a.dapat di baca dengan perangkat lunak (software) dan/atau perangkat keras (hardware) yang umum dipergunakan dan/atau dimuat dalam situs laman pemerintah/institusi ilmiah; dan
2. b.tersusun dalam bagian sebagaimana layaknya susunan bab dan sub bab dalam sebuah Buku.
(4)Buku yang tidak dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.diketahui oleh pejabat yang berwenang pada instansi tempat penulis bekerja;
2. b.dipresentasikan di hadapan tim penilai angka kredit, pejabat yang berwenang, dan /atau lintas fungsional dalam rangka penjaminan mutu KTI; dan www.peraturan.go.id 2020, No.814
3. c.didokumentasi pada perpustakaan instansi/lembaga, yang dibuktikan dengan nomor katalog Buku perpustakaan dan surat keterangan dari perpustakaan instansi.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…