DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
c.bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2021, No.1091 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perubahan struktur organisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256); 2021, No.1091 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut JDIH Kemendesa adalah wadah pendayagunaan atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. 2021, No.1091
4.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
5.Informasi Hukum adalah data atau keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

JDIH Kemendesa bertujuan untuk:

a.terciptanya pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di lingkungan Kementerian dan terintegrasi dengan pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
b.tersedianya dokumen dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.berkembangnya kerja sama yang efektif dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kemendesa; dan
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta pelayanan publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. 2021, No.1091

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH Kemendesa terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kemendesa; dan
2. b.anggota JDIH Kemendesa.
(2)Pusat JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum, sekretariat jenderal Kementerian.
(3)Anggota JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Umum dan Layanan pengadaan, sekretariat jenderal;
2. b.biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hubungan masyarakat, sekretariat jenderal;
3. c.biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kerja sama, sekretariat jenderal;
4. d.biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian dan organisasi, sekretariat jenderal
5. e.pusat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang data dan informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. f.Sekretariat Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan;
7. g.Sekretariat Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. h.Sekretariat Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
9. i.Sekretariat Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 2021, No.1091
10. j.Sekretariat Badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
11. k.Sekretariat Inspektorat Jenderal.
(4)Susunan organisasi JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

(1)Pusat JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
1. a.perumus norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH Kemendesa;
2. b.pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
3. c.pelaksana pembinaan, pengembangan, dan pemantauan pada anggota JDIH Kemendesa.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat JDIH Kemendesa mempunyai tugas:
1. a.merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kemendesa;
2. b.melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan petunjuk teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
3. c.memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Kemendesa;
4. d.melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, kepada anggota JDIH Kemendesa;
5. e.mengoordinasikan setiap usaha pelayanan Informasi Hukum bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi 2021, No.1091 dengan anggota JDIH Kemendesa;
6. f.melakukan pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemendesa berupa pemberian bimbingan teknis, workshop, studi banding, dan pelatihan teknis;
7. g.penyelenggaraan hubungan kerja sama pengelolaan JDIH Kemendesa;
8. h.melakukan pengelolaan JDIH Kemendesa berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
9. i.melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
10. j.menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kemendesa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan melalui aplikasi JDIHN secara online.

Pasal 5

(1)Anggota JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi sebagai pengelola Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja eselon I.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH Kemendesa mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan unit kerja eselon I terkait;
2. b.menyediakan sumber daya manusia dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. c.pemanfaatan sistem Informasi Hukum Kemendesa yang terpusat pada Pusat JDIH Kemendesa;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kemendesa di lingkungan unit kerja eselon I terkait; dan 2021, No.1091
5. e.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan JDIH Kemendesa kepada Pusat JDIH Kemendesa.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)JDIH Kemendesa dikelola melalui:
1. a.aplikasi JDIH Kemendesa; dan
2. b.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara manual.
(2)Pengelolaan melalui aplikasi JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah dokumen hukum dan Informasi Hukum melalui laman resmi dengan domain https://jdih.kemendesa.go.id dan terintegrasi dengan sistem JDIHN.
(3)Pengelolaan melalui Dokumen hukum dan Informasi Hukum secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan dengan cara cara penyimpanan dokumen hukum dan Informasi Hukum yang sudah terbit untuk dikelola oleh JDIH Kemendesa.

Pasal 7

(1)Dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH Kemendesa meliputi:
1. a.peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri;
2. b.peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian;
3. c.kesepahaman bersama;
4. d.perjanjian kerja sama;
5. e.putusan mahkamah konstitusi, putusan mahkamah agung dan putusan peradilan lainnya; dan
6. f.surat edaran dan instruksi Menteri. 2021, No.1091
(2)Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Kemendesa memuat:
1. a.naskah akademik;
2. b.naskah urgensi/naskah penjelasan;
3. c.kajian hukum; dan/atau bahan dokumentasi dan Informasi Hukum lainnya;

Pasal 8

(1)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang telah dikelola dilakukan penyebarluasan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
(2)Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersifat strategis nasional dilakukan sesuai kebijakan pemerintah.
(3)Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengunggah melalui laman resmi dengan domain https://jdih.kemendesa.go.id dan terintegrasi dengan sistem JDIHN.

Pasal 9

Pengelolaan JDIH Kemendesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum.

Pasal 10

Dokumen Hukum yang berupa peraturan perundang- undangan yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disimpan dalam bentuk salinan oleh JDIH Kemendesa. 2021, No.1091

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…