DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai sarana dan prasarana kantor yang terdiri atas a. Ruang Kantor; b. Ruang Penunjang; c. Rumah Negara; dan d. kendaraan dinas; pemeliharaan dan pengamanan; pemantauan dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN yaitu Menteri.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan Kementerian/ Lembaga.
6.Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan Kementerian/Lembaga.
7.Standar Sarana dan Prasarana Kantor adalah pedoman yang dipakai sebagai ukuran baku ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas.
8.Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.
9.Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.
10.Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
11.Ruang Penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung.
12.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
13.Perlengkapan Kantor adalah alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
14.Kendaraan Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan operasional satuan kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
15.Kendaraan Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung operasional kantor/satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.
16.Kendaraan Fungsional adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang.
18.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana kantor bagi unit kerja di lingkungan Kementerian.
(2)Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, lahan, dan/atau bangunan kantor.

BAB II

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Pasal 3

(1)Standar Sarana dan Prasarana Kantor terdiri atas:
1. a.Ruang Kantor;
2. b.Ruang Penunjang;
3. c.Rumah Negara; dan
4. d.kendaraan dinas.
(2)Sarana dan Prasarana Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
1. a.Ruang Kantor Menteri;
2. b.Ruang Kantor Wakil Menteri;
3. c.Ruang Kantor Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/Kepala Badan;
4. d.Ruang Kantor Staf Ahli dan/atau setingkat eselon Ib;
5. e.Ruang Kantor Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
6. f.Ruang Kantor Kepala UPT setingkat eselon IIb;
7. g.Ruang Kantor Kepala UPT setingkat Administrator;
8. h.Ruang Kantor Pejabat Administrator;
9. i.Ruang Kantor Pejabat Pengawas;
10. j.ruang Pejabat Fungsional; dan
11. k.ruang Pelaksana.
(2)Standar ukuran dan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.ruang bendahara;
2. b.ruang pejabat pembuat komitmen;
3. c.ruang layanan sertifikasi profesi;
4. d.ruang layanan pengadaan secara elektronik;
5. e.ruang layanan pengaduan;
6. f.ruang konseling dan konsultasi;
7. g.ruang ibadah/mushola;
8. h.ruang rapat;
9. i.lobi;
10. j.ruang pusat data/server/sistem informasi;
11. k.ruang arsip;
12. l.ruang perpustakaan;
13. m.ruang penyimpanan barang;
14. n.ruang penyimpanan barang persediaan;
15. o.ruang kamera pengawas;
16. p.ruang poliklinik;
17. q.ruang sentral telepon;
18. r.ruang pos penjagaan keamanan;
19. s.ruang kantin pegawai;
20. t.ruang sumber tenaga diesel (genset);
21. u.ruang gardu listrik;
22. v.ruang pantry;
23. w.ruang media center;
24. x.toilet;
25. y.ruang panel listrik;
26. z.ruang olahraga; aa. ruang/aula pertemuan; bb. ruang tunggu pengemudi; cc. ruang persuratan; dd. ruang merokok; ee. ruang menyusui; ff. ruang mesin pompa; dan gg. ruang mesin lift.
(2)Standar perlengkapan ruang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperuntukkan bagi:
1. a.Wakil Menteri;
2. b.Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan;
3. c.Kepala UPT setingkat eselon II; dan
4. d.Kepala UPT setingkat Administrator.
(2)Rumah negara dapat diperuntukkan bagi pegawai dengan kriteria:
1. a.Rumah Negara yang telah tercatat sebagai BMN;
2. b.statusnya tidak digunakan; dan
3. c.sesuai dengan klasifikasi bangunan dan jabatan penghuni.
(3)Penggunaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan bagi pegawai yang mutasi jabatan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Barang.
(4)Standar ukuran dan perlengkapan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat digunakan setelah memperoleh surat izin penghunian dari Kuasa Pengguna Barang.
(2)Format surat izin penghunian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Kendaraan dinas merupakan kendaraan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian meliputi:

a.Kendaraan Jabatan;
b.Kendaraan Operasional; dan
c.Kendaraan Fungsional.

Pasal 9

Kendaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memenuhi Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus memenuhi Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
(2)Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang.
(3)Usulan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)minimal memuat:
1. a.fungsi Kendaraan Fungsional;
2. b.jumlah Kendaraan Fungsional;
3. c.jumlah roda;
4. d.isi dan jumlah silinder; dan
5. e.spesifikasi khusus.
(4)Pengguna Barang menyampaikan usulan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan sebagai Kendaraan Fungsional Kementerian.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…