DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan efisien, efektif, ekonomis, akuntabilitas pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menerapkan manajemen risiko terintegrasi dalam setiap pengambilan keputusan, penyusunan, serta pelaksanaan program dan kegiatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1850);
8.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum unit Pemilik Risiko, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2.Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
3.Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan perkembangannya.
4.Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas Risiko tersebut.
5.Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko di Kementerian.
6.Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko.
7.Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian, dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
b.terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
c.bagian dari pengambilan keputusan;
d.mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
e.sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
f.didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
g.disesuaikan dengan keadaan organisasi;
h.memperhatikan faktor manusia dan budaya;
i.transparan dan inklusif;
j.dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
k.perbaikan terus menerus.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian bertujuan untuk:

a.mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien;
b.meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
c.memberikan dasar pada setiap pengambilan keputusan dan perencanaan; dan
d.meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian bermanfaat untuk:

a.meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
b.perlindungan kepada unit kerja dan aparatur sipil negara; dan
c.mengurangi kejutan atas Risiko yang tidak diinginkan.

Pasal 5

Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen Risiko meliputi:

a.komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;
b.pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko;
c.kesadaran setiap pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Kementerian terhadap prinsip Manajemen Risiko untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari Manajemen Risiko yang efektif;
d.kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja;
e.metodologi Manajemen Risiko yang menyeluruh;
f.pelatihan Manajemen Risiko untuk tujuan kepedulian Risiko bagi seluruh pejabat dan/atau Pegawai; dan
g.pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas pengendalian Risiko.

BAB II

Proses Manajemen Risiko Pada bab ini diuraikan Proses Manajemen Risiko pada unit Pemilik Risiko mulai dari penetapan tujuan sampai dengan penentuan rencana aksi pengendalian Risiko.

Pasal 6

(1)Setiap pimpinan dan Pegawai di lingkungan Kementerian harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan anggaran dan evaluasi laporan kinerja.
(3)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
1. a.pembentukan struktur Manajemen Risiko;
2. b.penerapan strategi Manajemen Risiko; dan
3. c.penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Pasal 7

Pembentukan struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.tim penyelenggara Manajemen Risiko;
b.komite Manajemen Risiko unit eselon I;
c.unit Pemilik Risiko; dan
d.inspektorat jenderal.

Pasal 8

(1)Tim penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.Menteri sebagai pengarah;
2. b.sekretaris jenderal sebagai penanggung jawab lingkup Kementerian;
3. c.para pejabat eselon I sebagai penanggung jawab pada unit kerjanya masing-masing; dan
4. d.para staf ahli sebagai penasehat.
(2)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.menetapkan arah kebijakan umum dan pedoman Manajemen Risiko;
2. b.menetapkan Profil Risiko Kementerian beserta rencana mitigasinya;
3. c.menetapkan selera Risiko dan kriteria Risiko yang berlaku di Kementerian;
4. d.melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko di Kementerian;
5. e.memastikan Proses Manajemen Risiko berjalan efektif di Kementerian; dan
6. f.menangani Risiko lintas eselon I.
(3)Pembentukan tim penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1)Komite Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
1. a.sekretaris jenderal/direktur jenderal/inspektur jenderal/kepala badan sebagai ketua;
2. b.kepala biro perencanaan/sekretaris direktorat jenderal/sekretaris badan/sekretaris inspektorat jenderal sebagai sekretaris; dan
3. c.kepala satuan kerja pada unit eselon I masing- masing sebagai anggota.
(2)Tugas dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.menetapkan kebijakan, strategi penerapan, dan metodologi Manajemen Risiko;
2. b.menetapkan rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko;
3. c.melaksanakan Manajemen Risiko;
4. d.melakukan penilaian Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian program eselon I; dan
5. e.membuat laporan secara berkala setiap semester yang disampaikan kepada Menteri melalui sekretaris jenderal.
(3)Pembentukan komite Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon I.

Pasal 10

(1)Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
1. a.kepala satuan kerja sebagai Pemilik Risiko;
2. b.salah satu pejabat administrator atau koordinator pada satuan kerja sebagai koordinator;
3. c.salah satu pejabat pengawas atau wakil koordinator sebagai administrator; dan
4. d.Pegawai lainnya sebagai anggota.
(2)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.menetapkan Profil Risiko unit dan rencana pengendaliannya berdasarkan sasaran unit;
2. b.melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan diatasnya hingga level Menteri; dan
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit.
(3)Tugas dan tanggung jawab koordinator Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.memberikan usulan atas Profil Risiko unit dan rencana pengendaliannya berdasarkan sasaran unit;
2. b.melaksanakan dan melaporkan rencana pengendalian Risiko kepada Pemilik Risiko yang telah ditetapkan sesuai lingkup tugasnya;
3. c.memberikan usulan kepada Pemilik Risiko tentang rencana kontingensi apabila terjadi kondisi yang tidak normal;
4. d.memberikan usulan/rekomendasi kepada Pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif; dan
5. e.melakukan pengendalian Risiko sedang, rendah, dan sangat rendah.
(4)Tugas dan tanggung jawab administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.menyusun konsep profil dan rencana pengendaliannya berdasarkan sasaran unit;
2. b.menyusun laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada Pemilik Risiko;
3. c.membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dengan unit pada level yang lebih rendah; dan
4. d.menyusun dan menyampaikan rencana kontingensi apabila terjadi kondisi yang tidak normal kepada Pemilik Risiko.
(5)Pembentukan unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja masing-masing.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…