DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Hubungan Kerja Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2021, No. 1128

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1143);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi www.peraturan.go.id 2021, No. 1128 (Berita Negara Republik Indonensia Tahun 2020 Nomor 1256);
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Pokok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1257); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT DAN HUBUNGAN KERJA INSTANSI PEMBINA DENGAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, yang mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian tertentu di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
2.Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk www.peraturan.go.id 2021, No. 1128 melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.
3.Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.
4.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5.Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat Penggerak Swadaya Masyarakat bertugas.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 2

Organisasi Profesi harus memenuhi syarat:

a.memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b.memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
c.memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
d.terdapat sumber pendanaan yang jelas;
e.memiliki alamat domisili;
f.memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
g.berbadan hukum. www.peraturan.go.id 2021, No. 1128

Pasal 3

(1)Instansi Pembina memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi.
(2)Fasilitasi pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan musyawarah nasional;
2. b.pembentukan struktur kepengurusan Organisasi Profesi; dan
3. c.pengukuhan kepengurusan Organisasi Profesi.

Pasal 4

(1)Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit diikuti oleh peserta yang terdiri atas unsur:
1. a.Penggerak Swadaya Masyarakat;
2. b.akademisi; dan
3. c.peninjau;
(2)Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berasal dari Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
(3)Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian atau kompetensi di bidang pemberdayaan atau penggerakan swadaya masyarakat.
(4)Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat yang berasal dari Instansi Pembina.
(5)Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat melibatkan peserta yang berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. www.peraturan.go.id 2021, No. 1128

Pasal 5

Pembentukan struktur kepengurusan Organisasi Profesi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi berdasarkan hasil musyawarah nasional.

Pasal 6

(1)Pembentukan Organisasi Profesi diusulkan oleh pengurus/calon pengurus kepada pimpinan Instansi Pembina.
(2)Usulan pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan telah disahkan sebagai badan hukum yang memuat:
1. a.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. b.program kerja; dan
3. c.susunan pengurus.
(3)Organisasi Profesi yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Instansi Pembina.
(4)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

(1)Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pembina dapat: www.peraturan.go.id 2021, No. 1128
1. a.melakukan fasilitasi penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi;
2. b.menjalin kerja sama dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, penyelenggaraan uji kompetensi, dan pengembangan profesi melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
3. c.menjalin koordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam penyelesaian permasalahan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
4. d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Organisasi Profesi;
5. e.memberikan saran dan/atau fasilitasi pelaksanaan program kerja;
6. f.memberikan dukungan kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; dan
7. g.memfasilitasi kolaborasi dan sinergitas kegiatan teknis Penggerak Swadaya Masyarakat dengan kegiatan Instansi Pengguna di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No. 1128 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2021 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd ABDUL HALIM ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd BENNY RIYANTO www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…