DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pemantauan dan evaluasi, dan pendanaan JDIH di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Organisasi JDIH terdiri atas Pusat JDIH dan Anggota JDIH. Pusat JDIH membangun sistem Informasi Hukum berbasis elektronik yang dapat dikembangkan melalui aplikasi seluler dan terhubung dengan laman Kementerian serta terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN. Dokumen Hukum berupa dokumen peraturan, monografi hukum, artikel hukum, dan putusan pengadilan/yurisprudensi. Dokumen Hukum yang termuat dalam sistem Informasi Hukum dikelola melalui metadata dan dapat diakses oleh masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional wajib membentuk organisasi dan melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
5.Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 397);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7.Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di Kementerian.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3.Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.
4.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
5.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
6.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
9.Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah pimpinan satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian.

BAB II

ORGANISASI JDIH

Pasal 2

(1)Organisasi JDIH terdiri atas:
1. a.pusat JDIH; dan
2. b.anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. b.Biro Komunikasi;
3. c.Biro Umum;
4. d.Inspektorat;
5. e.Pusat Data dan Informasi;
6. f.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
7. g.Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif;
8. h.Sekretariat Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain;
9. i.Sekretariat Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi; dan
10. j.Sekretariat Deputi Bidang Kreativitas Media.

Pasal 3

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH;
2. b.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
3. c.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian;
4. d.pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Pusat JDIHN;
5. e.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
6. f.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di pusat JDIH;
7. g.pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum;
8. h.pelaksanaan kerja sama dengan Pusat JDIHN dan pihak lainnya;
9. i.pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH di lingkungan Kementerian;
10. j.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Kementerian; dan
11. k.penyampaian laporan pengelolaan JDIH kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dan Pusat JDIHN.

Pasal 4

(1)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mendukung Pusat JDIH dalam pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing;
2. b.pemanfaatan sistem Informasi Hukum yang terpusat pada pusat JDIH;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH di unit kerja masing-masing; dan
4. d.penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pusat JDIH dan pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 5

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pusat JDIH membentuk tim teknis JDIH.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.pusat JDIH;
2. b.anggota JDIH; dan
3. c.unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi.
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH mengacu pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat Dokumen Hukum berupa:

a.dokumen peraturan;
b.monografi hukum;
c.artikel hukum; dan
d.putusan pengadilan/yurisprudensi.

Pasal 8

(1)Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditetapkan oleh Menteri atau Sekrestaris Kementerian disimpan oleh pusat JDIH.
(2)Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH dapat menyimpan naskah asli dan/atau salinan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Pusat JDIH dapat meminta naskah asli Dokumen Hukum yang disimpan oleh anggota JDIH.

Pasal 9

(1)Pusat JDIH membangun sistem Informasi Hukum berbasis elektronik.
(2)Pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui aplikasi seluler.
(3)Sistem Informasi Hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan laman Kementerian serta terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN.

Pasal 10

(1)Dokumen Hukum yang termuat dalam sistem Informasi Hukum dikelola melalui metadata dan dapat diakses oleh masyarakat.
(2)Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ORGANISASI JDIH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ORGANISASI JDIH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012