Kementerian Ekonomi Kreatif
Kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Ekonomi Kreatif
Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) lahir sebagai sebuah lembaga negara yang signifikan, mengemban mandat untuk menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan ekonomi kreatif dalam lingkup pariwisata. Kehadirannya krusial untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.
Ruang lingkup Kemenekraf mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Dalam regulasi, Kemenekraf merumuskan kebijakan dan standar di bidang pengembangan strategis ekonomi kreatif, kreativitas budaya, digital, dan media, sementara dalam pelayanan, Kemenekraf memberikan dukungan administrasi dan bimbingan teknis.
Intervensi program strategis Kemenekraf meliputi pengembangan strategis ekonomi kreatif, kreativitas budaya dan desain, kreativitas digital dan teknologi, serta kreativitas media. Program-program ini dilaksanakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan.
Kemenekraf berperan penting dalam isu nasional dengan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian budaya. Lembaga ini mendorong inovasi dan daya saing bangsa, serta memberdayakan masyarakat melalui pengembangan potensi kreatif lokal.
Warga negara berurusan dengan Kemenekraf dalam berbagai situasi, mulai dari pelaku ekonomi kreatif yang mencari bimbingan teknis atau dukungan program, hingga komunitas kreatif yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas. Masyarakat umum juga dapat mengakses informasi dan event yang diselenggarakan Kemenekraf, sementara pemerintah daerah atau lembaga lain dapat berkoordinasi untuk program ekonomi kreatif.
Sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional, Kemenekraf merupakan lembaga vital yang mengemban mandat untuk mengembangkan dan memajukan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan ruang lingkup yang luas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pemberian dukungan, Kemenekraf berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan inovasi, dan melestarikan kekayaan budaya bangsa.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pemantauan dan evaluasi, dan pendanaan JDIH di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Organisasi JDIH terdiri atas Pusat JDIH dan Anggota JDIH. Pusat JDIH membangun sistem Informasi Hukum berbasis elektronik yang dapat dikembangkan melalui aplikasi seluler dan terhubung dengan laman Kementerian serta terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN. Dokumen Hukum berupa dokumen peraturan, monografi hukum, artikel hukum, dan putusan pengadilan/yurisprudensi. Dokumen Hukum yang termuat dalam sistem Informasi Hukum dikelola melalui metadata dan dapat diakses oleh masyarakat.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Standar Pelayanan, Prinsip Standar Pelayanan, kategori/jenis pelayanan publik yang diberikan, tanggung jawab penerapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan, dan pemberitahuan PPID kepada pemangku kepentingan dalam hal permohonan bukan termasuk layanan yang diberikan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur mengenai pemberian dan pembayaran tunjangan kinerja; tindak lanjut evaluasi kinerja periodik; pencatatan kehadiran; pelanggaran jam kerja; besaran pembayaran dan pengurangan tunjangan kinerja; pemberhentian pembayaran tunjangan kinerja
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai subsektor ekonomi kreatif yang terdiri atas a. aplikasi; b. gim; c. arsitektur; d. desain interior; e. desain komunikasi visual;f. desain produk; g. fesyen; h. film, animasi, dan video;i. fotografi; j. kriya; k. kuliner; l. musik; m. penerbitan; n. periklanan; o. seni pertunjukan; p. seni rupa; dan q. televisi dan radio; perencanaan ekonomi kreatif; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; fasilitasi kekayaan intelektual; infrastruktur ekonomi kreatif; penguatan kelembagaan ekonomi kreatif; sistem informasi ekonomi kreatif; pendanaan dan pembiayaan
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID, Kelembagaan PPID, Klasifikasi Informasi Publik, Standar Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan dan Evaluasi, serta Koordinasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Kelembagaan PPID terdiri atas Atasan PPID, PPID Utama, PPID Tingkat I, dan Petugas Pelayanan Informasi. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama. PPID Utama dijabat oleh Kepala Biro Komunikasi.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Prinsip, Jenis, dan Data Bidang Ekonomi Kreatif, Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif, Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif, Partisipasi dan Kerja Sama, Pemantauan dan Evaluasi serta Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif. Penyelenggara Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Walidata, Koordinator Produsen Data, dan Produsen Data dengan memanfaatkan Forum Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dengan susunan organisasi yang terdiri atas a. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif; c. Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain; d. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi; e. Deputi Bidang Kreativitas Media; f. Staf Ahli Bidang Riset, Pendidikan, dan Hubungan Kelembagaan; g. Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan; h. Staf Ahli Bidang Sistem Pemasaran dan Infrastruktur; i. Staf Ahli Bidang Kekayaan Intelektual dan Transformasi Digital; j. Inspektorat; k. Pusat Data dan Informasi; dan l. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif; Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; unit pelaksana teknis
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban pelaporan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang terdiri atas: a. Menteri/Kepala Badan; b. Wakil Menteri/Wakil Kepala Badan; c. pimpinan tinggi madya; d. staf khusus Menteri; e. pimpinan tinggi pratama; f. auditor; g. kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa; h. kuasa pengguna anggaran; i. pejabat pembuat komitmen; j. bendahara penerimaan; k. bendahara pengeluaran; l. pejabat penandatangan surat perintah membayar; dan m. pejabat dan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa