DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 24 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian dan pembayaran tunjangan kinerja; tindak lanjut evaluasi kinerja periodik; pencatatan kehadiran; pelanggaran jam kerja; besaran pembayaran dan pengurangan tunjangan kinerja; pemberhentian pembayaran tunjangan kinerja

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
5.Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 397);
6.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 62);
7.Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
6.Portal Internal Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Portal Ekraf adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data informasi kepegawaian secara dalam jaringan yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
7.Menteri adalah Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari pertama setiap bulan.
(3)Dalam hal terjadi kendala teknis, pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan komponen capaian kinerja dan komponen kehadiran sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
(2)Komponen capaian kinerja dan komponen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bobot:
1. a.80% (delapan puluh persen) untuk komponen capaian kinerja; dan
2. b.20% (dua puluh persen) untuk komponen kehadiran.
(3)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Komponen capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil tindak lanjut evaluasi kinerja periodik yang diperoleh dengan mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dilakukan setiap bulan.
(5)Evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) bulan sekali dengan predikat sebagai berikut:
1. a.sangat baik;
2. b.baik;
3. c.butuh perbaikan;
4. d.kurang; dan
5. e.sangat kurang.
(6)Komponen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b merupakan hasil pencatatan kehadiran yang dilaksanakan sesuai ketentuan hari dan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III

TINDAK LANJUT EVALUASI KINERJA PERIODIK

Pasal 4

(1)Tindak lanjut evaluasi kinerja periodik disusun berdasarkan penilaian kinerja periodik yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan melalui layanan ekinerja yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
(2)Penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi setiap 1 (satu) bulan dari Portal Ekraf.
(3)Rekapitulasi penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada biro yang membidangi urusan keuangan.
(4)Rekapitulasi penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur.
(5)Evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 5

(1)Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja dengan mencatatkan kehadiran pada Portal Ekraf.
(2)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
(3)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara manual dalam hal:
1. a.Pegawai belum terdaftar dalam Portal Ekraf;
2. b.terjadi gangguan teknis pada Portal Ekraf; dan/atau
3. c.terjadi keadaan kahar.

Pasal 6

(1)Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebanyak 5 (lima) hari kerja, yakni hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam tidak termasuk waktu istirahat ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin-Kamis : pukul 07.30 – 16.00, waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00; dan
2. b.hari Jumat : pukul 07.30 – 16.30, waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00.
(3)Dalam hal Pegawai menjalani pendidikan dan/atau pelatihan, hari dan jam kerja Pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam tempat pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan.
(4)Ketentuan mengenai jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bulan Ramadan dapat ditentukan lain sesuai penetapan jam kerja oleh pemerintah.

Pasal 7

(1)Pegawai yang terlambat masuk kerja paling lama 60 (enam puluh) menit dari ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja dalam hal Pegawai melakukan penggantian jam kerja pada hari yang sama.
(2)Pegawai yang terlambat masuk kerja melebihi 60 (enam puluh) menit dari ketentuan jam kerja atau pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan kerja dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja.

Pasal 8

(1)Pencatatan kehadiran Pegawai direkapitulasi setiap bulan dari Portal Ekraf oleh biro yang membidangi urusan kepegawaian.
(2)Rekapitulasi pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada biro yang membidangi urusan keuangan.
(3)Penyampaian rekapitulasi pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur.
(4)Dalam hal Portal Ekraf tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pencatatan jam masuk kerja dan pulang kerja kehadiran Pegawai dilakukan dengan mengisi format formulir daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu pimpinan unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

BAB V

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 9

(1)Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran jam kerja dalam hal:
1. a.tidak masuk kerja;
2. b.terlambat masuk kerja;
3. c.pulang sebelum waktunya;
4. d.tidak berada di tempat tugas; dan/atau
5. e.tidak melakukan pencatatan kehadiran.
(2)Penghitungan pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
2. b.terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan dan/atau lebih cepat melakukan pencatatan kehadiran sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

Pegawai dikecualikan dari pelanggaran ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam hal yang bersangkutan menyampaikan:

a.surat tugas;
b.lembar disposisi;
c.surat undangan menghadiri kegiatan;
d.surat cuti; atau
e.surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 11

(1)Pegawai yang mendapatkan perintah untuk melakukan tugas kedinasan, perjalanan dinas, atau mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan wajib menyampaikan:
1. a.surat tugas atau lembar disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; atau
2. b.surat undangan menghadiri kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c yang mencantumkan nama Pegawai bersangkutan.
(2)Surat tugas atau lembar disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat undangan menghadiri kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaporkan melalui Portal Ekraf dengan ketentuan:
1. a.paling cepat pada hari pelaksanaan tugas kedinasan, perjalanan dinas, atau mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan;
2. b.paling lambat tanggal 3 (tiga) untuk periode tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal terakhir pada bulan sebelumnya; atau
3. c.paling lambat tanggal 18 (delapan belas) untuk periode tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…