DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pendaftaran Penilai Kekayaan Intelektual, hak dan kewajiban Penilai Kekayaan Intelektual, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, serta pemberhentian Penilai Kekayaan Intelektual. Penilai Kekayaan Intelektual adalah Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian bisnis yang ditetapkan oleh Menteri Ekraf sebagai Penilai Kekayaan Intelektual untuk melakukan Penilaian Kekayaan Intelektual dan terdaftar dalam sistem pendaftaran Penilaian Kekayaan Intelektual. Penilaian Kekayaan Intelektual adalah Penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang terdaftar atau tercatat untuk tujuan penjaminan utang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, penilai kekayaan intelektual harus terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penilai Kekayaan Intelektual; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
5.Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
6.Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 397);
7.Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENILAI KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
2.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
3.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
4.Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
5.Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian.
6.Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk memberikan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Asosiasi Profesi Penilai adalah organisasi profesi Penilai yang bersifat nasional yang menaungi Penilai.
8.Penilaian Kekayaan Intelektual adalah Penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang terdaftar atau tercatat untuk tujuan penjaminan utang.
9.Penilai Kekayaan Intelektual adalah Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian bisnis yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Penilai Kekayaan Intelektual untuk melakukan Penilaian Kekayaan Intelektual dan terdaftar dalam sistem pendaftaran Penilaian Kekayaan Intelektual.
10.Kementerian adalah Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
11.Menteri adalah Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN PENILAI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 2

(1)Penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan dengan menggunakan:
1. a.pendekatan biaya;
2. b.pendekatan pasar;
3. c.pendekatan pendapatan; dan/atau
4. d.pendekatan Penilaian lainnya sesuai dengan standar Penilaian yang berlaku.
(2)Pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi.
(3)Pendekatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia.
(4)Pendekatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini.
(5)Penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan oleh:
1. a.Penilai Kekayaan Intelektual; dan/atau
2. b.panel penilai.

Pasal 3

(1)Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a harus memenuhi kriteria:
1. a.memiliki izin Penilai Publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
2. b.memiliki kompetensi bidang Penilaian Kekayaan Intelektual; dan
3. c.terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
(2)Panel penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(5)huruf b merupakan sekelompok orang yang ditunjuk bank dan/atau lembaga keuangan non-bank untuk melakukan Penilaian atas Kekayaan Intelektual yang tidak dinilai oleh Penilai Kekayaan Intelektual terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengajukan kredit atau pembiayaan.

Pasal 4

(1)Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian bisnis dapat menjadi Penilai Kekayaan Intelektual dengan mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri.
(2)Pengajuan permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian dengan melampirkan:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk;
2. b.fotokopi nomor pokok wajib pajak.
3. c.asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah;
4. d.fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi;
5. e.fotokopi sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau yang setara dengan nilai paling rendah 500 (lima ratus);
6. f.pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang berwarna biru muda;
7. g.fotokopi izin Penilai Publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
8. h.fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Penilai yang masih berlaku;
9. i.fotokopi surat keterangan tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik dari Asosiasi Profesi Penilai;
10. j.surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
11. k.surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap; dan
12. l.fotokopi sertifikat pelatihan bidang Kekayaan Intelektual calon Penilai Kekayaan Intelektual.

Pasal 5

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri melalui deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategis Ekonomi Kreatif melaksanakan verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan permohonan beserta dokumen yang dilampirkan.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan, Deputi menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi persyaratan.
(5)Pemohon harus melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(6)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan permohonan, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
(7)Terhadap permohonan yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan daftar Penilai Kekayaan Intelektual.
(2)Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan ke dalam sistem pendaftaran Penilai Kekayaan Intelektual Kementerian.

Pasal 7

Pelatihan bidang Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l dilaksanakan oleh Kementerian bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 8

(1)Penilai Kekayaan Intelektual menandatangani pakta integritas sebelum menjalankan profesinya.
(2)Penandatanganan pakta integritas Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penetapan Penilai Kekayaan Intelektual.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENILAI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 9

Penilai Kekayaan Intelektual mempunyai hak:

a.memberikan jasa di bidang Penilaian Kekayaan Intelektual; dan
b.mendapat imbalan dari pengguna jasa sesuai dengan batas nilai kewajaran.

Pasal 10

Penilai Kekayaan Intelektual mempunyai kewajiban:

a.menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri;
b.bekerja secara profesional, jujur, teliti, dan bertanggung jawab;
c.taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, standar Penilaian Indonesia, KEPI, dan pakta integritas;
d.menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan Penilaian Kekayaan Intelektual yang dikuasakan kepadanya;
e.menyelenggarakan tata kearsipan dan dokumentasi yang baik dan rapi yang berkaitan dengan Penilaian Kekayaan Intelektual yang dikuasakan kepadanya; dan
f.melaporkan setiap perubahan kondisi yang berkaitan dengan persyaratan sebagai Penilai Publik dan/atau Penilai Kekayaan Intelektual kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022