DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025–2029 yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
5.Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
6.Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 397);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 -2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9.Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Ekraf/Badan Ekraf Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Pasal 2

Renstra Kementerian Ekraf/Badan Ekraf Tahun 2025–2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan Informasi kinerja Renstra Kementerian Ekraf/Badan Ekraf Tahun 2025–2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Ekraf/Badan Ekraf Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2025 MENTERI EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF Œ TEUKU RIEFKY HARSYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2025-2029 Hal di atas diperkuat melalui survei yang dilakukan oleh United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) terhadap 36 negara berkembang yang menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif menyumbang hingga 7,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan saat pandemi COVID-19 dengan perubahan lingkungan yang sulit diprediksi, sektor ini menghasilkan pendapatan tahunan sebesar hampir USD 2,3 triliun dan menyumbang 3,1 persen dari PDB global. Hal ini dapat terjadi karena sektor ekonomi kreatif melakukan transisi yang cukup masif melalui platform digital. Seperti yang kita ketahui bersama, di masa saat ini proses digitalisasi untuk beberapa subsektor ekonomi kreatif tidak dapat dihindari. Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei UNCTAD, sektor ekonomi kreatif setidaknya telah mempekerjakan hingga 12,5 persen dari total angkatan kerja di negara-negara tersebut. Di samping itu, data yang dikumpulkan pada 2021 menunjukkan setidaknya terdapat 51,2 juta orang di LinkedIn terdaftar sebagai pekerja penuh waktu atau paruh waktu di sektor ekonomi kreatif. Jumlah ini mencakup hampir 6,7 persen dari seluruh pengguna LinkedIn di seluruh dunia. Meskipun angka ini mungkin tidak mewakili keseluruhan tenaga kerja secara umum, hal ini tetap menyoroti semakin pentingnya sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian global. Tidak hanya menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi jutaan individu, sektor ini juga mencerminkan transformasi ekonomi yang berbasis kreativitas dan inovasi. Apabila meninjau beberapa negara yang memiliki keunggulan tersendiri di sektor ekonomi kreatif, maka pembelajaran atau praktik terbaik dapat ditemukan. Dalam hal ini, perbandingan dilakukan terhadap lima negara yang dikelompokkan dalam tiga klaster subsektor ekonomi kreatif: budaya dan desain, digital dan teknologi, serta media. Sebagai referensi, negara-negara seperti Australia (Australian Government, 2023), Korea Selatan (UNCTAD, 2019), Inggris (Creative Industries Federation, 2023), Tiongkok (National Bureau of Statistics of China, 2022), dan Singapura (Ministry of Culture, Community and Youth, 2023) telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi kreatif mereka, yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam penguatan sektor ini (Tabel 1.1). Tabel 1.1 Perbandingan Klasterisasi Ekonomi Kreatif di Lima Negara Negara Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif Contoh Subsektor Sumber Australia 1. Heritage and Cultural Arts

2.Design and Innovation
3.Digital and Media
4.Performing Arts
5.Creative Services Seni tradisional, kriya, warisan budaya Desain produk, arsitektur, fashion Film, TV, video game, media digital Musik, teater, tari, Periklanan, publishing, branding Australian Government

(2023), National Cultural Policy – Revive Korea Selatan

1.Traditional Cultural Cluster
2.Contemporary Cultural Cluster
3.Technology-Driven Cluster Kerajinan tangan, musik tradisional, seni warisan K-Pop, film, fashion modern Gim, animasi, software kreatif UNCTAD (2019), Creative Economy Outlook Inggris 1. Cultural Heritage Cluster
2.Creative Design and Fashion Cluster
3.Digital, Media and Entertainment Cluster
4.Advertising and Publishing Cluster Museum, galeri, kerajinan Desain grafis, mode, arsitektur Film, TV, video games, musik digital Iklan, penerbitan, komunikasi visual Creative Industries Federation (2023), Creative Industries Sector Vision Tiongkok 1. Traditional Creative Cluster
2.Modern Creative Cluster
3.Contemporary Digital Cluster Seni tradisional, kerajinan, budaya klasik Desain kontemporer, arsitektur, mode modern Media digital, animasi, gim, film modern National Bureau of Statistics of China

(2022), Statistical Report on Cultural Industry Singapura 1. Cultural Heritage and Arts

2.Design, Media and Digital Arts
3.Performing Arts and Music Seni pertunjukan, warisan budaya Desain, media digital, animasi, teknologi kreatif Musik, teater, tari Ministry of Culture, Community and Youth

(2023), Our SG Arts Plan 2023–2027 Data makro ekonomi kreatif Indonesia tahun 2020-2024 menangkap tren dinamis yang dialami oleh sektor ekonomi kreatif (lihat Tabel 1.2). Meskipun pada tahun 2020 sektor ekonomi kreatif mengalami gejolak akibat implikasi pandemi, pemerintah dan pelaku usaha terus berjuang untuk mempercepat pemulihan sektor ini. Langkah transformasi dan refocusing pun dilakukan, seperti mengalihkan proses jual-beli konvensional ke dalam jaringan (daring), program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) bagi pelaku sektor ekonomi kreatif, dan langkah lainnya yang bermuara pada pemulihan perekonomian. Capaian cukup positif pun bisa terwujud melalui agenda refocusing yang dilakukan. Misalnya kontribusi PDB ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2024 menyumbang 6,92 persen terhadap PDB Nasional dengan nilai tambah ekonomi kreatif senilai 1.532,19 triliun rupiah. Kemudian, terdapat 26,47 juta tenaga kerja terserap di sektor ekonomi kreatif atau 18,30 persen dari total tenaga kerja Indonesia pada 2024. Ini menunjukkan tren kenaikan yang konsisten pada aspek tenaga kerja sektor ekonomi kreatif. Hal senada juga terjadi pada nilai ekspor ekonomi kreatif yang selalu tumbuh setiap tahunnya. Tren positif tahun 2020–2024 ini memberikan refleksi dan justifikasi untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif tahun 2025–2029. Terlebih Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif memegang peran menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata (Kementerian Ekonomi Kreatif) atau yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif (Badan Ekonomi Kreatif) sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja ekonomi yang berorientasi pada pembangunan. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RPJPN Tahun 2025-2045) menetapkan ekonomi kreatif sebagai salah satu industri prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas

2045.Industri prioritas ekonomi kreatif yang dimaksud meliputi subsektor seni, budaya, kerajinan; film, animasi, dan visual art; kuliner; serta pengembangan aplikasi dan gim. Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (RPJMN Tahun 2025-2029) juga menyatakan bahwa penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diarahkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan melalui intervensi kebijakan (a) penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif; (b) penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; (c) penguatan ekosistem fesyen dan kriya; (d) penguatan ekosistem aplikasi dan gim; serta (e) penguatan ekosistem kuliner. Proyeksi Deloitte–menunjukkan bahwa ekonomi kreatif global akan tumbuh hingga 40 persen pada tahun 2030. Tren ini didorong oleh pesatnya perkembangan e-commerce, penggunaan teknologi seluler, dan perubahan gaya hidup, khususnya di kalangan generasi milenial. Tren ini juga memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengoptimalkan platform digital sebagai pusat distribusi produk kreatif, memperluas pasar global, dan menciptakan model bisnis baru, seperti layanan streaming dan langganan digital. Peluang ini harus direspons secara strategis untuk mentransformasi produksi dan konsumsi budaya, sekaligus menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional (the new engine of growth) yang dimulai dari daerah. Tabel 1.2 Target dan Realisasi Sektor Ekonomi Kreatif Periode 2020–2024 Indikator Kinerja Ekonomi Kreatif 2020 2021 2022 2023 2024 T R T R T R T R T R Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah) 1.157 1.534 1.277 1.191 1.236 1.280 1.279 1.415 1.347 1.532 Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Juta Orang) 17,25 19,36 19,19 21,90 22,29 23,98 22,59 24,92 22,74 26,47 Ekspor Ekonomi Kreatif (Miliar USD) 16,9 18,78 17,45 23,99 25,33 26,94 26,46 23,96 27,53 25,10 Sumber: Pusdatin Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (2025) *Nilai Tambah Ekonomi Kreatif = Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ruang lingkup ekonomi kreatif meliputi subsektor kuliner, kriya, fesyen, seni rupa, seni pertunjukan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, game, aplikasi, film animasi dan video, periklanan, televisi dan radio, musik, penerbitan, dan fotografi. Dalam hal ini, subsektor aplikasi dan game juga turut didukung oleh subsektor konten digital, teknologi baru, dan jasa TIK. (Gambar 1). Subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud di atas, bersifat terbuka terhadap dinamika perubahan dan karakteristik ekonomi kreatif yang dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dinamika industri, dan bentuk ekspresi kreatif yang akan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN Dalam rangka mendukung pencapaian target dari Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, diperlukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sektor ekonomi kreatif Indonesia. Analisis ini mengidentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif di tanah air. Dengan memanfaatkan keragaman budaya dan kreativitas bangsa, serta memanfaatkan subsektor unggulan seperti kuliner, fesyen, dan kriya, sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, di balik potensi tersebut, masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan pengembangan antar daerah dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Oleh karena itu, pemetaan terhadap peluang seperti ekspansi pasar global dan penguatan infrastruktur digital sangat penting untuk mendorong kemajuan sektor ini ke depan. Selanjutnya, tabel berikut ini akan menjabarkan lebih rinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Tabel 1.3. SWOT ANALYSIS KEKUATAN KELEMAHAN ● Keragaman budaya dan kreativitas Indonesia sebagai sumber daya ekonomi kreatif yang berkelanjutan. ● Subsektor kuliner, fesyen, dan kriya sebagai penyumbang terbesar PDB ekonomi kreatif. ● Keberhasilan produk ekonomi kreatif Indonesia di pasar global, seperti kuliner, kriya, fesyen, dan industri digital. ● Penguatan branding Indonesia melalui diplomasi budaya dan integrasi subsektor kreatif. ● Kekayaan sumber daya alam dan budaya seperti batik, kayu, bambu, dan songket. ● Ketimpangan pengembangan ekonomi kreatif yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah lain kurang berkembang. ● Minimnya kapabilitas SDM dalam sektor ekonomi kreatif yang memiliki keterampilan teknis, kreatif, dan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan industri. ● Integrasi data ekonomi kreatif yang belum optimal dan terbatasnya koordinasi antara pusat dan daerah. ● Keterbatasan riset yang dapat menghambat inovasi dan daya saing produk ekonomi kreatif Indonesia. ● Sinergi antara pendidikan dan pelaku ekonomi kreatif yang masih kurang terjalin baik, terutama dalam aspek teknis dan kewirausahaan. PELUANG TANTANGAN ● Ekspansi global ekonomi kreatif Indonesia, dengan meningkatkan ekspor produk kreatif dan investasi lintas negara. ● Pengembangan industri digital, seperti gim dan aplikasi yang didukung oleh teknologi VR dan AR. ● Kolaborasi internasional melalui forum seperti WCCE dan UCCN untuk memperkuat diplomasi dan kerjasama ekonomi kreatif. ● Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) untuk mendukung komersialisasi dan akses pembiayaan sektor kreatif. ● Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi riset untuk mendukung inovasi dan kreativitas. ● Ketergantungan pada kebijakan pusat yang menyebabkan ketidakterpaduan dalam implementasi kebijakan di daerah. ● Tantangan pemasaran digital yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif, termasuk keterbatasan dalam memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce. ● Persaingan global dalam industri kreatif, di mana negara lain seperti Korea Selatan dan Tiongkok memiliki strategi lebih matang. ● Keterbatasan infrastruktur logistik yang menghambat distribusi produk kreatif ke pasar domestik dan internasional, terutama di luar Pulau Jawa. ● Pelindungan dan komersialisasi KI yang belum optimal, mengakibatkan potensi ekonomi dari kekayaan intelektual tidak sepenuhnya dimanfaatkan. 1.2.1 Potensi Ekonomi Kreatif 1.2.1.1 Keragaman Budaya Dan Kreativitas Bangsa Indonesia Sebagai Sumber Daya Ekonomi Kreatif Yang Berkelanjutan Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia memiliki kekuatan berupa keragaman budaya yang tinggi. Sumber daya budaya merupakan kekayaan peradaban Indonesia yang berasal dari interaksi sosial masyarakat yang menjadi bagian dari kepribadian dan identitas suatu masyarakat, berupa kuliner, busana daerah/ fesyen, kriya, serta seni rupa dan pertunjukan yang dapat dijadikan sumber daya ekonomi kreatif. Keragaman budaya juga dapat didukung dengan pengembangan subsektor ekonomi kreatif prioritas sesuai dengan potensi daerah di Indonesia. Terlebih subsektor seperti kuliner, fesyen, dan kriya adalah penyumbang PDB ekonomi kreatif terbesar dibandingkan dengan lainnya sehingga potensi ini bisa menjadi keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Contoh seperti Korea Selatan yang memiliki basis pengembangan sektor kuliner (K-Food) yang kuat, dengan nilai sektor food service pada 2023 mencapai sekitar USD 147 miliar, meningkat 8,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan ekspor produk K- Food pada kuartal pertama 2025 sebesar USD 700 juta. Keunggulan ini terwujud melalui ekosistem industri yang memadukan sejarah, budaya, dan inovasi modern, disertai desentralisasi kuliner di mana setiap daerah menawarkan hidangan khas yang dipromosikan secara global melalui pariwisata dan media. Praktik baik tersebut dapat diterapkan di Indonesia melalui penguatan branding kuliner Nusantara sebagai diplomasi budaya, pengembangan infrastruktur pendukung seperti pusat riset gastronomi dan inkubator bisnis, pemberian insentif bagi pelaku usaha berbasis bahan lokal, serta integrasi promosi lintas subsektor kreatif untuk memperkuat identitas budaya sekaligus mendorong pemerataan ekonomi daerah. Praktik baik ekonomi kreatif terkait subsektor fesyen dapat dilihat di Inggris dan Korea Selatan. Di Inggris, brand ternama seperti Burberry, Alexander McQueen, Ted Baker, dan Fred Perry turut berkontribusi pada pencapaian fesyen senilai £68 miliar pada PDB Inggris tahun 2021 (3,2%). Selain itu, Korea Selatan mencatat nilai pasar apparel USD 33,7 miliar pada 2024 dan diproyeksikan mencapai USD 43,1 miliar pada 2033 (CAGR ±2,8%), didorong Hallyu Wave yang memadukan K-pop, drama, dan fesyen. Kolaborasi brand global seperti Louis Vuitton, Dior, dan Givenchy dengan BTS serta Blackpink memperluas pasar, memperkuat citra, dan mendorong belanja fesyen mewah Generasi Z. Melihat capaian ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan subsektor fesyen melalui penguatan brand lokal berbasis kekayaan budaya dan material ramah lingkungan, serta integrasi dengan kekuatan industri musik, film, dan seni pertunjukan yang dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, serupa dengan strategi Hallyu di Korea Selatan. Selanjutnya untuk subsektor kriya, Tiongkok merupakan pemain utama dalam pasar kriya global dengan produk yang penuh warna, artistik, dan terjangkau, didukung efisiensi produksi, tenaga kerja kompetitif, serta dukungan dari kebijakan pemerintah, sehingga mampu menembus pasar besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis. Pada 2023, nilai pasar kriya Tiongkok mencapai sekitar USD 58,4 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 80,7 miliar pada 2030, dengan segmen kayu sebagai kontributor terbesar dan kerajinan gelas berbahan kaca sebagai segmen dengan pertumbuhan tercepat, sementara pangsa pasar globalnya mencapai 8,2%. Indonesia, dengan kekayaan budaya dan sumber daya alam seperti kayu, rotan, bambu, songket, dan batik, memiliki potensi besar di sektor ini, di mana nilai pasar kriya pada 2023 diperkirakan sebesar USD 25,18 miliar dan akan tumbuh menjadi USD 37,96 miliar pada 2030 dengan CAGR sekitar 6%. Dari sisi ekspor, Indonesia mencatat nilai USD 802,6 juta pada 2023, setara dengan pangsa sekitar 2% pasar global, dan pada 2024, Kalimantan Selatan mampu membukukan ekspor kriya senilai USD 679 juta. Dengan basis UMKM yang kuat, penggunaan bahan baku lokal, serta dukungan pemerintah melalui fasilitasi pameran internasional seperti INACRAFT 2024 yang mencatatkan transaksi lebih dari 100 milyar rupiah, kemudian Ambiente 2024 di Jerman, yang menghasilkan penawaran senilai USD 775 ribu dan permintaan USD 457 ribu, Indonesia berpeluang besar meningkatkan kontribusinya di pasar global dan bersaing dengan negara besar seperti Tiongkok. Indonesia telah memiliki fondasi yang cukup kuat dalam bidang kebudayaan dan kreativitas memerlukan strategi tersendiri untuk menjaga kelestarian keterampilan tradisional dan memastikan regenerasinya. Upaya ini dapat disertai peningkatan kualitas, pemanfaatan teknologi, serta penguatan identitas merek dan pemasaran yang berkelanjutan guna mendorong tiga subsektor unggulan. Secara bersamaan, langkah ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang kompetitif di tingkat global, dimulai dari level daerah. 1.2.1.2 Produk Ekonomi Kreatif yang Telah Menembus Pasar Global dan Penciptaan Peluang Investasi Eksposur produk ekonomi kreatif di level internasional meningkatkan peluang target pasar dan potensi kolaborasi dengan mitra di luar negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi pelaku ekonomi lokal di kegiatan internasional dan promosi di media sosial. Berbagai hasil produksi ekonomi kreatif Indonesia telah mampu bermain di pasar internasional, seperti batik dan kain tenun yang telah menjadi sorotan masyarakat dunia serta film karya anak bangsa yang turut berkiprah di Festival Film Internasional. Bahkan beberapa produk ekonomi kreatif Indonesia dari subsektor prioritas telah berhasil menembus pasar global dan menciptakan peluang investasi baru. Dari bidang kreativitas budaya, produk kuliner seperti kopi Gayo dan Toraja, serta rempah- rempah Indonesia, telah diekspor ke berbagai negara dan menarik minat investor asing karena kualitas dan keunikannya. Di subsektor kriya, kerajinan tangan seperti batik, anyaman, dan ukiran Jepara rutin diekspor ke Eropa, Amerika, dan Jepang, serta sering menjadi bagian dari pameran internasional yang membuka peluang kerja sama bisnis dan investasi di sektor kerajinan lokal. Pada subsektor fesyen, brand seperti SukkhaCitta dan Danjyo Hiyoji telah tampil di ajang fashion internasional, memperkenalkan busana berbasis kain tradisional Indonesia ke pasar global dan menarik kolaborasi dengan desainer serta retailer internasional. Dari bidang kreativitas digital dan teknologi, produk game lokal seperti DreadOut dan aplikasi digital buatan anak bangsa telah dipasarkan secara global melalui platform digital, sehingga menarik investasi dari perusahaan teknologi luar negeri yang ingin mengembangkan ekosistem digital Indonesia. Di bidang kreativitas media, film animasi seperti Jumbo dan Si Juki The Movie sukses tayang di berbagai negara, membuktikan daya saing karya animasi Indonesia di pasar internasional dan membuka peluang investasi di industri perfilman nasional. Selain itu, subsektor musik dengan musisi seperti Rich Brian dan NIKI yang menembus pasar Amerika Serikat juga memperkuat posisi Indonesia di industri kreatif global. Keberhasilan produk-produk dari subsektor prioritas ini tidak hanya meningkatkan ekspor dan devisa negara, tetapi juga memperluas peluang investasi serta kolaborasi lintas negara di sektor ekonomi kreatif Indonesia. Apabila potensi dan peluang ini dimanfaatkan dengan optimal, maka ekonomi kreatif tidak hanya sekedar bernilai ekonomi, namun juga akan membentuk citra ekonomi kreatif nasional. Perlu menjadi catatan bahwa untuk menembus pasar global, proses inovasi juga diperlukan. Misalnya saja Korea Selatan yang menggabungkan webtoon sebagai inspirasi bagi beberapa drama Korea Selatan yang populer. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan telah memasukkan ikon budaya popnya ke dalam subsektor lain dan memperkuat inovasi kreatif ke tingkat berikutnya. 1.2.1.3 Dari Pelindungan ke Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia Selama ini, Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia lebih banyak dipandang sebagai instrumen pelindungan hukum untuk mencegah pelanggaran dan menjaga hak cipta, paten, merek, maupun desain industri. Padahal, KI memiliki potensi jauh lebih besar sebagai aset ekonomi yang dapat dikembangkan, dikomersialisasikan, dan dijadikan sumber pembiayaan. Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Potensi ini semakin terbuka dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang memungkinkan KI dijadikan objek jaminan utang bagi lembaga keuangan. Skema ini memberi peluang besar untuk memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi subsektor berbasis konten seperti film, animasi, video, dan musik yang memiliki pasar global luas dan potensi nilai ekonomi tinggi. Untuk mengakselerasi pergeseran dari sekadar pelindungan menuju komersialisasi, Indonesia perlu membangun sistem komersialisasi KI yang efektif dan terintegrasi. Langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku industri tentang nilai ekonomi KI, penyederhanaan pendaftaran serta pencatatan, pemberian pendampingan bisnis bagi pemilik KI, serta promosi aset KI Indonesia di pasar internasional melalui kampanye pemasaran, pameran global, dan kemitraan dengan sektor swasta. Dengan strategi ini, KI tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelindung hak, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah dan peluang pasar baru. 1.2.1.4 Sinergi Global Ekonomi Kreatif melalui Forum Internasional Ekonomi kreatif Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai kekuatan global melalui penguatan jejaring internasional, khususnya lewat keterlibatan aktif dalam World Conference on Creative Economy (WCCE) dan keanggotaan dalam UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Sebagai penggagas utama WCCE sejak 2018, Indonesia menegaskan posisinya sebagai champion global ekonomi kreatif yang harus mengedepankan inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan. Melalui forum ini, Indonesia tidak hanya mendorong dialog internasional tentang ekonomi kreatif, tetapi juga membuka peluang kemitraan investasi, promosi produk kreatif, dan integrasi pelaku ekonomi kreatif ke dalam rantai nilai global. Sementara itu, keterlibatan kota-kota Indonesia dalam jaringan UNESCO Creative Cities seperti Bandung (Design), Jakarta (Literature), Ambon (Music), Pekalongan dan Surakarta (Craft and Folk Art) memperkuat diplomasi kota berbasis ekonomi kreatif. Keikutsertaan ini mendorong munculnya ekosistem lokal yang terhubung secara internasional, meningkatkan eksposur dan penetrasi pasar global produk kreatif daerah, serta memperluas akses pembelajaran dan inovasi kolaboratif lintas kota dan negara. Penguatan jejaring ini menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor ekonomi kreatif nasional. Dengan menjembatani pelaku ekonomi kreatif lokal ke pasar dan jaringan global, Indonesia memperkuat daya saing ekspor kreatif, meningkatkan kunjungan wisata berbasis budaya, serta mendorong munculnya creative startup dan talenta global dari daerah. Ke depan, WCCE dan UCCN dapat dimaksimalkan sebagai diplomasi kreatif (creative diplomacy) yang memperluas pasar, memperkuat posisi ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global, serta menjadi katalisator pencapaian target kontribusi 8% PDB nasional dari sektor ekonomi kreatif pada 2029. 1.2.1.5 Perkembangan Industri Gim dan Transformasi Dunia Virtual Industri gim Indonesia yang sudah dikenal dengan kreativitasnya, ditambah saat ini munculnya era baru dengan transisi menuju dunia virtual. Teknologi virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) menawarkan pengalaman gim yang lebih imersif dan menarik. Dengan kemajuan teknologi ini, permainan dapat menawarkan dunia virtual yang menyeluruh, memungkinkan pemain untuk merasakan pengalaman yang lebih mendalam dan interaktif. Sebagai rujukan, keberhasilan Tiongkok dalam menjadi pemain besar di industri gim global tidak terlepas dari terobosan teknologi, ekspansi pasar internasional yang agresif, serta strategi monetisasi yang efektif. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak tersebut dengan terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terkini. Investasi dalam pengembangan VR dan AR serta konten gim yang memanfaatkan teknologi ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga membuka peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja di sektor kreatif digital. Studio gim lokal dapat memanfaatkan momentum ini untuk meluncurkan produk-produk inovatif yang memiliki nilai jual tinggi dan mampu menembus pasar global. Selain itu, kolaborasi dengan investor, pelaku teknologi, dan institusi pendidikan akan memperkuat ekosistem gim Indonesia sehingga mampu beradaptasi dengan tren dunia virtual dan memperkuat posisi Indonesia di kancah industri gim internasional. Disamping itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Regulasi ini dirancang untuk menetapkan pondasi hukum dan institusional dalam mempercepat pengembangan industri gim di Indonesia, dengan sasaran meningkatkan kemandirian pasar domestik, memperluas penetrasi global, serta memperkuat rantai nilai dan kapasitas SDM sektor ini, melalui pendekatan lintas sektoral dan koordinasi intensif. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia perlu menangkap peluang dari industri gim yang ada. Salah satu contoh negara yang berhasil menjadi pemain besar di industri gim yakni Tiongkok yang pencapaiannya tidak lepas dari terobosan teknologi, ekspansi global yang agresif, dan monetisasi yang dilakukan. Inovasi yang relevan dan berkelanjutan di industri gim juga akan membuka peluang baru dalam aspek pemasaran dan hiburan. Investasi dalam teknologi VR dan AR serta pengembangan konten gim yang memanfaatkan teknologi ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan peluang bisnis tambahan. Studio gim lokal dapat memanfaatkan peluang ini untuk meluncurkan produk yang inovatif dan memiliki nilai jual tinggi, serta memperluas jangkauan pasar secara strategis. 1.2.1.6 Pengembangan Ekosistem Kreator Konten Ekosistem kreator konten di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang pesat. Dengan semakin populernya platform media sosial dan konten digital, banyak individu dan komunitas kreatif mulai menghasilkan pendapatan dari aktivitas online. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan X telah membuka peluang baru bagi kreator konten untuk mengembangkan karier dan memonetisasi karya mereka. Hal ini juga didukung oleh jumlah total pengguna media sosial di Indonesia per Januari 2025, yang mencapai 143 juta pengguna. Jumlah ini meningkat sekitar 4 juta pengguna atau tumbuh 2,9% dibandingkan Januari 2024. Adapun data yang dirilis oleh Data.ai pada tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata waktu penggunaan ponsel pintar orang Indonesia mencapai angka 5,7 jam per orang per hari (angka ini menjadi yang paling tinggi di dunia). Menariknya, negara yang memiliki konsumsi media sosial tertinggi di dunia akan sangat mungkin menjadi kreator konten paling besar. 1.2.1.7 Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor ekonomi kreatif telah menunjukkan pertumbuhan yang tangguh dan adaptif, bahkan di tengah disrupsi global seperti pandemi. Kontribusinya terhadap PDB nasional terus meningkat, didorong oleh inovasi, digitalisasi, dan diversifikasi subsektor yang mampu menjangkau pasar domestik maupun internasional. Karakteristiknya yang berbasis kreativitas, pengetahuan, dan budaya menjadikan ekonomi kreatif sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena mendorong penciptaan nilai tambah tanpa ketergantungan berlebihan pada sumber daya alam yang terbatas. Dengan ekosistem yang inklusif dan partisipatif, sektor ini juga mampu memberdayakan pelaku usaha dari berbagai lapisan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan memacu pertumbuhan industri lokal yang berdaya saing global. Peran ekonomi kreatif dalam agenda pembangunan berkelanjutan terwujud melalui kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara merata. Melalui pendekatan heksaheliks, ekonomi kreatif dapat menjadi katalisator transformasi sosial-ekonomi yang mengintegrasikan tujuan pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Integrasi ini tidak hanya memastikan keberlangsungan industri kreatif itu sendiri, tetapi juga mendukung tercapainya visi pembangunan nasional yang berpihak pada kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya untuk generasi mendatang. Contoh nyata dari implementasi prinsip-prinsip ini dapat dilihat pada beberapa subsektor unggulan. Dalam subsektor fesyen, brand Indonesia seperti SukkhaCitta mengusung konsep farm-to-closet yang menekankan transparansi dan keterlacakan material dasar pakaian. Dengan model bisnis social enterprise, lebih dari 50% profit yang diperoleh diinvestasikan kembali untuk program pengembangan desa, termasuk menjalin kemitraan dengan desa-desa baru, mendanai sekolah kerajinan, dan mendukung pertanian regeneratif. Setiap pakaian dibuat manual oleh para ibu perajin di Desa Medono, Jawa Tengah, dengan waktu produksi sekitar 30 hari melibatkan delapan perempuan, sehingga memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas setempat. Sementara itu, dalam subsektor kuliner, Burgreens menjadi pionir hidangan plant-based di Indonesia dengan lebih dari 16 cabang di Pulau Jawa dan Bali. Model bisnisnya menekankan dampak sosial dan lingkungan, dengan menu berbasis nabati yang sehat dan ramah lingkungan. Burgreens bekerja sama dengan petani organik lokal dan perajin makanan berkelanjutan, memastikan rantai pasok yang adil (fair trade) serta mendukung ekonomi lokal dan pertanian berkelanjutan. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana subsektor kreatif mampu menggabungkan inovasi bisnis, pemberdayaan sosial, dan keberlanjutan lingkungan secara simultan. 1.2.2 Permasalahan Ekonomi Kreatif 1.2.2.1 Tantangan Pemerataan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Selama ini, perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia masih terkonsentrasi di beberapa provinsi unggulan seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali yang secara spasial menyumbang lebih dari setengah kontribusi terhadap PDRB nasional dari seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa secara keseluruhan mencatat kontribusi sebesar 57,05% terhadap ekonomi nasional pada tahun 2023. Wilayah-wilayah tersebut unggul karena mendukung ekosistem ekonomi kreatif dengan infrastruktur memadai, akses pasar luas, konsentrasi pelaku kreatif, tenaga kerja terampil, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan subsektor seperti film, kriya, fesyen, gim, sampai kuliner. Sementara itu, daerah-daerah lain, meskipun kaya akan potensi lokal, masih kesulitan berkembang karena terbatasnya akses pembiayaan, fasilitas produksi, promosi, dan konektivitas ke pasar nasional maupun global. Di sisi lain, hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki keunikan dan potensi dalam subsektor ekraf yang dapat menjadi penggerak ekonomi lokal dan nasional jika dikelola dengan tepat. Pemetaan potensi ini penting tidak hanya untuk mengidentifikasi subsektor unggulan di berbagai wilayah, tetapi juga menegaskan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi kreatif nasional seharusnya tidak hanya bertumpu pada beberapa pusat pertumbuhan saat ini. Berikut disajikan pemetaan subsektor unggulan di 15 provinsi prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, yang mencerminkan keragaman budaya, keterampilan, dan kreativitas di seluruh penjuru Indonesia. Lebih lanjut, untuk melihat secara lebih komprehensif pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya dititikberatkan pada sudut pandang sektoral namun juga spasial. Apabila ditautkan antara sub sektor prioritas ekonomi kreatif yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 dengan sejumlah provinsi di Indonesia sebagai lokasi prioritas, maka berikut adalah keunggulan dan dari masing-masing daerah tersebut yang terlihat pada Tabel 1.4. Tabel 1.4 Pemetaan Subsektor Ekonomi Kreatif Unggulan pada Lokus Prioritas Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik Jakarta Sebagai pusat perfilman nasional, Jakarta menjadi hub produksi film dan animasi di Indonesia. Banyak studio animasi besar yang berbasis di Jakarta, seperti MSV Studio dan BASE Entertainment, serta menjadi pusat kegiatan industri film. Bali Destinasi alam yang dimiliki Bali menunjang daerah ini menjadi lokasi syuting internasional dan domestik. Festival film internasional seperti Bali International Film Festival juga memperkuat peran Bali di subsektor ini. Jawa Barat Episentrum masih berada di Kota Bandung yang semakin berkembang sebagai pusat animasi, dengan banyak studio kecil yang berfokus pada proyek animasi lokal dan internasional. D.I. Yogyakarta Dengan kearifan lokal dan kekayaan seni, mulai menarik pembuat film untuk proyek seni dan dokumenter, serta festival seni visual. Maluku Maluku dikenal dengan Ambon Kota Musik, yang diakui UNESCO sebagai City of Music, dengan warisan musik seperti Totobuang, Tifa Maluku, dan lagu-lagu daerah yang mendunia. Subsektor Fesyen dan Kriya Bali Bali diakui secara internasional untuk kekayaan budaya dan kerajinannya, seperti seni ukir, patung, dan kain tenun. Seni tari dan musik tradisional juga menjadi daya tarik bagi wisatawan D.I. Yogyakarta Dikenal sebagai "Kota Budaya", Yogyakarta merupakan pusat seni rupa, batik, kerajinan perak, dan ukiran kayu. Banyak seniman modern Indonesia berasal dari Yogyakarta, memperkuat posisinya sebagai pusat seni kontemporer dan tradisional. Sumatra Barat Dikenal dengan songket dan ukiran kayu khas Minangkabau, provinsi ini memiliki kerajinan tangan dan seni budaya yang kuat, yang berkembang seiring dengan destinasi budaya. Jawa Barat Bandung dan Cirebon sebagai pusat budaya dan kerajinan. Cirebon terkenal dengan Batik Mega Mendung serta seni kerajinan lokal lainnya, sementara Bandung menjadi pusat fesyen. Aceh Aceh dikenal dengan Tari Saman dan Tari Seudati yang dinamis serta seni kaligrafi Islam. Kerajinan khas meliputi Tenun Songket Aceh, sulaman benang emas (Kasab Aceh), ukiran kayu, perak, serta anyaman tikar pandan. Papua Papua memiliki seni ukir khas Suku Asmat, yang bernilai spiritual tinggi. Budaya Noken, tas rajut tangan khas Papua yang diakui UNESCO. Fesyen khas mencakup koteka dan pakaian berbahan serat alami. Subsektor Aplikasi dan Gim Jakarta Sebagai pusat teknologi dan inovasi, banyak startup gim dan aplikasi lahir di Jakarta. Jakarta juga menjadi pusat penyelenggaraan e-sports serta konferensi teknologi yang mendukung subsektor ini. Jawa Barat Bandung, dengan kehadiran banyak institusi pendidikan teknologi, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), menjadi basis bagi pengembangan aplikasi dan gim lokal yang berfokus pada budaya Indonesia. D.I. Yogyakarta Kota ini tumbuh menjadi inkubator bagi banyak startup teknologi yang terlibat dalam pengembangan aplikasi, termasuk gim dengan elemen kearifan lokal. Jawa Timur Kota Surabaya juga mulai berkembang dalam subsektor aplikasi dan gim, terutama dengan dukungan komunitas dan pemerintah daerah. Subsektor Kuliner Sumatra Barat Masakan Padang terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga internasional. Sumatra Barat menjadi pusat bagi usaha kuliner tradisional yang memanfaatkan kekayaan rempah-rempah lokal. Bali Bali menjadi destinasi kuliner internasional dengan berbagai restoran yang memadukan masakan tradisional Bali dan internasional. Bali juga dikenal dengan masakan khas seperti Sate Lilit dan Ayam Betutu. Jawa Timur Surabaya, Malang, dan Banyuwangi terkenal dengan masakan tradisional seperti Petis, Rujak Cingur dan Rawon. Sulawesi Selatan Makassar menjadi pusat kuliner di Indonesia bagian timur, dengan hidangan khas seperti Coto Makassar dan Konro, yang memanfaatkan daging sapi dan rempah lokal. Aceh Aceh memiliki kuliner khas yang kaya akan rempah seperti Mie Aceh dan Ayam Tangkap. Kopi Gayo dari Aceh juga terkenal sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Papua Papua dikenal dengan makanan khas seperti Papeda, yang disajikan dengan ikan kuah kuning, Sate Ulat Sagu, serta Kopi Papua Wamena yang menggambarkan kearifan lokal masyarakat Papua dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber: Pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020), Diolah kembali oleh Direktorat Kajian dan Manajemen Strategis (2025) Pemetaan di atas menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kreatif masih berpusat di Pulau Jawa yang didorong oleh kombinasi faktor infrastruktur, pendidikan, akses pasar, dukungan kebijakan, dan ekosistem industri pendukung yang kuat. Meskipun ada potensi di daerah lain seperti Bali, Sumatra, dan Sulawesi, Pulau Jawa tetap menjadi episentrum utama bagi perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia ke depan diharapkan lebih merata dengan memperhatikan kekhasan dan keunggulan masing-masing daerah. 1.2.2.2 Belum Optimalnya Integrasi Data Ekonomi Kreatif Belum optimalnya integrasi data ekonomi kreatif di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi penyusunan kebijakan terkait ekonomi kreatif yang konsisten dan akurat. Hal ini dikarenakan data merupakan komponen penting untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif melalui kebijakan berbasis data. Data yang terintegrasi akan memudahkan pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses informasi kebutuhan pasar serta mengidentifikasi peluang bisnis agar meningkatkan potensi ekspansi dan daya saing di kancah global. Sedangkan bagi pemangku kepentingan, data yang terintegrasi dapat memudahkan dalam penyusunan kebijakan yang efektif dan efisien. Hingga saat ini, belum ada mekanisme nasional yang secara konsisten menyediakan data ekonomi kreatif nasional secara terpadu. Data yang ada sering kali tersebar di berbagai lembaga, seperti Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Badan Pusat Statistik (BPS), dan perusahaan swasta, sehingga menyulitkan konsolidasi data yang akurat dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perumusan kebijakan. Belum optimalnya integrasi data juga berdampak pada kesulitan dalam menyusun strategi pemasaran dan pengembangan produk. Hal ini menyebabkan pemasaran produk kreatif menjadi kurang tepat sasaran, sehingga segmentasi pasar yang seharusnya dapat dimaksimalkan menjadi tidak optimal. 1.2.2.3 Minimnya Kapabilitas SDM dan Kegiatan Riset di Sektor Ekonomi Kreatif Ekonomi kreatif menuntut keterampilan spesifik dan multidisipliner yang terus berkembang, terutama dalam menghadapi era digital, disrupsi teknologi, dan persaingan global. Namun, kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di sektor ini masih menghadapi tantangan besar. Kualitas SDM ekonomi kreatif Indonesia secara umum belum kompetitif, dengan keterampilan yang belum selaras dengan kebutuhan industri saat ini, baik dari segi keahlian teknis, kreatif, maupun manajerial. Data menunjukkan bahwa rendahnya kapabilitas ini salah satunya tercermin dari minimnya jumlah SDM yang memiliki keterampilan terstandar dan diakui industri. Pada 2024, jumlah fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM ekonomi kreatif hanya sekitar 1500 orang secara nasional, jauh dari memadai untuk menopang kebutuhan tenaga kerja sektor ini yang mencapai lebih dari 26 juta orang. Lebih lanjut, di daerah yang terkenal sebagai kota kreatif seperti Kabupaten Bandung, di mana jumlah SDM yang kompetensinya dikembangkan baru sekitar 1.300 orang pada 2023, angka yang relatif kecil dibanding potensi sektor ekonomi kreatif di daerah tersebut. Rendahnya tingkat sertifikasi dan keterampilan terstandar ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku ekonomi kreatif masih belum memiliki kapabilitas optimal untuk memenuhi standar pasar nasional maupun global. Keterbatasan kapabilitas juga terlihat dari ketidaksesuaian keterampilan SDM dengan kebutuhan industri kreatif. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produktivitas industri kreatif, menandakan bahwa peningkatan keterampilan belum cukup untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan pasar. Di banyak subsektor, pelaku usaha masih kekurangan kompetensi dalam pemasaran digital, branding global, pengelolaan kekayaan intelektual, manajemen keuangan, serta pemanfaatan teknologi mutakhir. Misalnya, di subsektor film, animasi, video, dan gim, penguasaan teknologi seperti pemrograman interaktif, perangkat lunak animasi 3D, efek visual (VFX), dan pipeline produksi digital masih terbatas, sehingga menghambat daya saing produk kreatif Indonesia di pasar global. Selain keterbatasan SDM, kegiatan riset di sektor ekonomi kreatif juga masih minim, padahal riset merupakan fondasi penting bagi inovasi, pembaruan produk, dan pengembangan model bisnis baru. Ekosistem riset ekonomi kreatif Indonesia masih bersifat tersebar dan belum terbangun secara sistemik. Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif tidak memiliki akses memadai terhadap pendanaan, fasilitas, maupun kolaborasi riset. Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri kreatif masih jarang terjadi, sementara ketiadaan platform riset lintas sektor berbasis kebutuhan pasar membuat integrasi pengetahuan baru ke dalam proses produksi kreatif berjalan lambat. Di tingkat kelembagaan, belum terdapat skema riset tematik nasional yang secara khusus mendukung sektor ekonomi kreatif. Kajian tentang tren konsumen, teknologi produksi baru, strategi monetisasi konten digital, hingga pemanfaatan AI dan big data dalam industri kreatif masih sangat terbatas. Minimnya basis riset ini menyebabkan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif kerap tidak berbasis bukti (evidence- based policy) dan membuat pelaku industri kesulitan mengambil keputusan strategis berbasis data pasar dan perkembangan teknologi. 1.2.2.4 Sinergi antara Dunia Pendidikan dan pelaku ekonomi kreatif Belum Optimal Institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi dan lembaga pelatihan vokasi, memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri kreatif. Namun, keterhubungan antara sistem pendidikan dan dunia usaha di sektor ekonomi kreatif masih belum terjalin secara optimal. Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan tuntutan industri menyebabkan terjadinya kesenjangan keterampilan, khususnya pada aspek teknis dan kewirausahaan yang dibutuhkan dalam ekosistem kreatif. Sebagai ilustrasi, di subsektor pengembangan aplikasi dan gim, penguasaan teknologi pemrograman mutakhir serta pemanfaatan platform berbasis virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) merupakan kompetensi yang dibutuhkan. Namun, banyak institusi pendidikan belum mengintegrasikan keterampilan ini ke dalam kurikulum pembelajaran, sehingga lulusan belum siap terlibat langsung dalam proses produksi industri. Hal ini berakibat meningkatnya beban pelatihan di tingkat perusahaan dan menurunkan efisiensi dalam proses rekrutmen dan pengembangan SDM. Studi di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari mengungkapkan adanya kesenjangan keterampilan, terutama di bidang coding dan animasi, di mana lulusan SMK sering kali belum siap langsung bekerja tanpa pelatihan tambahan. Penelitian di SMK IT Minnatul Huda, Purwakarta, menunjukkan bahwa hanya sekitar 48% lulusan bekerja sesuai jurusan, akibat lemahnya integrasi kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, proyeksi perubahan keahlian pekerja sebesar 39% pada 2025–2030 menegaskan perlunya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Meskipun beberapa SMK yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dan melibatkan dunia usaha mampu mencapai tingkat penyerapan lulusan di atas 70%, secara umum integrasi standar kompetensi nasional dalam pembelajaran masih rendah, sehingga kompetensi lulusan kurang diakui oleh industri dan menghambat daya saing SDM di sektor ekonomi kreatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinergi antara sistem pendidikan dan dunia usaha di sektor ekonomi kreatif masih perlu diperkuat, khususnya dalam aspek teknis dan kewirausahaan. Selain itu, kolaborasi antara institusi pendidikan dan pelaku industri kreatif dalam kegiatan pengembangan riset masih sangat terbatas. Padahal, riset kolaboratif berpotensi menghasilkan inovasi yang aplikatif dan mendukung peningkatan daya saing produk kreatif. Di beberapa negara dengan ekosistem ekonomi kreatif yang maju, pengembangan produk kreatif seringkali bersumber dari hasil riset bersama antara universitas, pusat inovasi, dan pelaku industri yang didukung oleh insentif pemerintah. Kolaborasi antara institusi pendidikan dan pelaku industri kreatif dalam pengembangan riset sangat penting untuk mendorong inovasi yang aplikatif dan meningkatkan daya saing produk kreatif. Di beberapa negara dengan ekosistem ekonomi kreatif maju, seperti Korea Selatan dan Singapura, sinergi ini diwujudkan melalui kemitraan erat antara universitas, pusat inovasi, dan industri yang didukung oleh insentif pemerintah. Misalnya, Korea Selatan menyediakan dana riset dan insentif pajak bagi perusahaan yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi kreatif, serta membangun pusat inovasi yang mengintegrasikan riset akademik dengan kebutuhan pasar. Singapura melalui program Creative Cluster memfasilitasi kolaborasi riset dan pengembangan produk antara akademisi dan pelaku industri, serta menyediakan akses pendanaan dan pelatihan untuk startup kreatif. Di Indonesia, pemerintah telah mulai menyiapkan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, termasuk kemudahan akses pembiayaan, pendampingan, dan fasilitas perlindungan kekayaan intelektual. Namun, implementasi kolaborasi riset yang sistemik dan berkelanjutan masih perlu diperkuat agar inovasi dapat lebih cepat diadopsi oleh industri kreatif nasional dan mampu bersaing di pasar global. Di Indonesia, sinergi ini belum berkembang secara sistemik. Kolaborasi antara sektor pendidikan dan industri kreatif masih bersifat sektoral dan belum difasilitasi oleh platform yang memungkinkan integrasi berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan insentif yang mendorong kolaborasi riset terapan di sektor ekonomi kreatif masih belum tersedia secara memadai. Akibatnya, banyak hasil riset dari institusi pendidikan tinggi yang tidak terimplementasikan ke dalam produk atau layanan kreatif yang bernilai pasar. 1.2.2.5 Tantangan Sinergi antara Pusat dan Daerah dalam Kelembagaan Ekonomi Kreatif Sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam menciptakan kebijakan ekonomi kreatif yang terarah, adaptif, dan berdampak luas. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan kebijakan makro, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta menyediakan dukungan fasilitasi lintas sektor. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam implementasi kebijakan sesuai dengan kondisi lokal dan prioritas wilayah. Namun, pada tataran implementasi, hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Banyak kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat belum terimplementasi secara konsisten di daerah, bahkan dalam beberapa kasus tidak sejalan dengan inisiatif lokal yang telah berjalan. Ketidakefektifan komunikasi, lemahnya mekanisme koordinasi, dan ketiadaan sistem pelaporan dan umpan balik yang terintegrasi menghambat sinkronisasi program lintas level pemerintahan. Kapasitas kelembagaan di tingkat daerah juga belum merata. Masih terdapat banyak daerah yang belum memiliki unit atau perangkat daerah yang secara khusus menangani pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami dinamika subsektor kreatif serta minimnya pelatihan teknis dan manajerial menyebabkan program- program nasional sulit diadopsi secara efektif di level lokal. Tingkat ketergantungan daerah terhadap dukungan pusat, baik dalam hal anggaran, infrastruktur, maupun sumber daya kebijakan, juga memperkuat karakteristik top-down dalam pengelolaan ekonomi kreatif. Kemandirian daerah dalam merancang inisiatif, mengalokasikan sumber daya, dan membangun kolaborasi lokal belum tumbuh secara optimal. Banyak daerah cenderung menunggu instruksi atau program pusat tanpa membangun ekosistem kreatif secara aktif dan partisipatif di tingkat lokal. Ketidakterpaduan ini berdampak pada disparitas pengembangan ekonomi kreatif antardaerah. Wilayah- wilayah yang memiliki akses kuat terhadap pusat pemerintahan dan infrastruktur lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah lain, khususnya di luar Pulau Jawa. Ketimpangan ini menjadi hambatan dalam upaya mendorong ekonomi kreatif sebagai instrumen pembangunan yang inklusif, merata, dan berbasis potensi lokal. 1.2.2.6 Keterbatasan Pelindungan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif Kekayaan Intelektual (KI) merupakan fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Bentuk-bentuk KI seperti hak cipta, merek dagang, desain industri, paten, dan indikasi geografis berperan sebagai instrumen legal untuk memberikan pelindungan hukum atas hasil karya dan inovasi pelaku ekonomi kreatif. Lebih dari sekadar pelindungan, KI juga berfungsi sebagai aset ekonomi yang dapat dikembangkan, dimonetisasi, dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk skema bisnis yang inovatif. Selain aspek pelindungan, tantangan besar lainnya adalah belum berkembangnya mekanisme komersialisasi KI secara sistemik. Banyak KI pada produk ekonomi kreatif belum dimanfaatkan sebagai aset produktif dalam model bisnis pelaku ekonomi kreatif. Potensi komersialisasi melalui lisensi, waralaba, jenama bersama, alih teknologi, pengalihan hak dan bentuk kemitraan lain seperti merchandising, joint venture, hingga pemanfaatan KI sebagai jaminan pembiayaan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku ekonomi kreatif belum melihat KI sebagai sumber nilai ekonomi jangka panjang, melainkan hanya sebagai dokumen legal formalitas. Selain dari sisi pelaku ekonomi kreatif, lembaga keuangan dan investor belum sepenuhnya memiliki pemahaman atau mekanisme untuk menilai kelayakan dan potensi ekonomi dari aset KI, sehingga pemanfaatannya sebagai jaminan pembiayaan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya daya saing produk ekonomi kreatif Indonesia di pasar global. Dalam ekosistem ekonomi kreatif yang maju, penguatan dan komersialisasi KI merupakan prasyarat dalam membangun model bisnis yang berkelanjutan dan menarik bagi investor. Tanpa mekanisme monetisasi yang terstruktur, banyak karya kreatif lokal gagal berkembang menjadi produk unggulan yang berskala global. 1.2.2.7 Keterbatasan Promosi dan Akses Pasar bagi pelaku ekonomi kreatif Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurang optimalnya promosi produk ekonomi kreatif adalah terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran khususnya pemasaran digital. Banyak pelaku ekonomi kreatif, khususnya di daerah, belum secara maksimal memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka. Padahal, media sosial dan e-commerce menawarkan peluang besar untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Namun, minimnya pemahaman mengenai strategi konten, analitik digital, pengelolaan kampanye, dan pemanfaatan iklan berbayar mengakibatkan kegiatan promosi berjalan tidak efektif dan tidak terukur. Di samping keterampilan, promosi yang efektif juga membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, termasuk biaya produksi materi promosi, desain grafis, pengelolaan akun media sosial, dan alokasi anggaran untuk iklan digital. Rantai pasok produk ekonomi kreatif di Indonesia juga masih menghadapi tantangan struktural yang berdampak pada efisiensi dan daya saing pelaku ekonomi kreatif. Keterpaduan antara pelaku ekonomi kreatif, supplier, dan jaringan distribusi belum terbangun dengan baik, sehingga menimbulkan biaya produksi yang tinggi dan menurunkan efisiensi operasional. pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah sering kesulitan mendapatkan bahan baku berkualitas akibat terbatasnya supplier yang andal dan keterjangkauan logistik. Keterbatasan infrastruktur logistik, terutama di luar Pulau Jawa, juga menjadi kendala dalam distribusi produk ke pasar domestik dan ekspor. Banyak pelaku ekonomi kreatif di wilayah terpencil terutama daerah 3TP belum dapat mengakses jaringan distribusi yang terintegrasi, sehingga jangkauan pasar mereka menjadi sangat terbatas. Selain itu, akses ke pasar juga masih terhambat oleh ketiadaan platform penjualan digital yang inklusif dan mudah digunakan. Walaupun berbagai platform e-commerce tersedia, tidak semua pelaku ekonomi kreatif mampu memanfaatkannya secara efektif akibat kendala teknis, keterbatasan literasi digital, atau beban biaya komisi dan layanan yang tinggi. Visi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebagai kondisi yang diharapkan terwujud pada 2029 ini tidak dapat dilepaskan dari visi pembangunan nasional 2025-2029. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 telah menyatakan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu “Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan”. Adapun konsep visi RPJMN 2025-2029 telah disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan membutuhkan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Lebih lanjut, dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, rumusan visi K/L harus mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terlantik dengan ketentuan penulisan berupa pencantuman eksplisit keberadaan visi K/L dalam rangka mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari mesin pembangunan nasional, dengan demikian, merumuskan visi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 2025-2029 yang selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dan berkontribusi pada visi pembangunan nasional 2025-2029, sebagai berikut: “Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Kreatif Indonesia sebagai Mesin baru Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Rumusan visi tersebut mengandung makna filosofis dan strategis. Tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif merupakan pertimbangan utama yang melandasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Oleh karenanya, ekosistem ekonomi kreatif merupakan objek hasil yang harus diwujudkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebagai kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan ekonomi kreatif. Adapun objek hasil tersebut harus memiliki kriteria yang spesifik sebagai pemandu kualitas yang harus diwujudkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Kriteria spesifik tersebut meliputi:
1.Berdaya Saing Ekonomi kreatif Indonesia harus dapat tumbuh kokoh secara domestik namun juga memiliki daya saing pada tingkat global.
2.Berwawasan Lingkungan dan Kebudayaan Pengembangan ekonomi kreatif harus berdasarkan prinsip sustainability baik dalam perspektif lingkungan hidup maupun lingkungan sosial budaya, serta merupakan bentuk pemajuan kebudayaan dan nilai-nilai luhur yang bertumbuh-kembang di seluruh penjuru tanah air.
3.Kondusif Ekosistem ekonomi kreatif dibangun secara komprehensif sehingga selaras dengan arah pembangunan dan sistem perekonomian nasional secara keseluruhan. Seluruh kriteria tersebut diarahkan pada peran ekosistem ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional (new engine of growth) yang dimulai dari daerah. 2.2 MISI KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF Sebagai bagian dari pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan nasional, Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 telah menetapkan 8 (delapan) misi yang disebut sebagai Asta Cita, yaitu:

a.memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
b.memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
c.meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
d.memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
e.melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f.membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
g.memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
h.memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Secara filosofis, pembangunan di bidang ekonomi kreatif turut berkontribusi pada kedelapan Asta Cita. Namun demikian, dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025- 2029, secara spesifik ekonomi kreatif difokuskan pada Asta Cita ke-3 (Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur). Selain itu, kontribusi Ekonomi Kreatif pada nilai tambah dalam negeri ikut mendukung Asta Cita ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Hal ini tidak lepas dari penyesuaian pendekatan politik Asta Cita dengan pendekatan lainnya (teknokratik, sosial, top-down, dan bottom-up) sehingga rumusan Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029 menjadi sebagai berikut:
1. 1.memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. 2.memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. 3.melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. 4.memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. 5.melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. 6.membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan, ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. 7.memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. 8.memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Berdasarkan misi pembangunan nasional tersebut, rumusan misi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk periode 2025- 2029 dalam pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:
9. 1.Memperkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dengan Mengembangkan Riset, Pendidikan, Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Penyediaan Infrastruktur, Pendanaan dan Pembiayaan, Pengembangan Sistem Pemasaran dan Pelindungan Hasil Kreativitas; dan
10. 2.Mengakselerasi transformasi tata Kelola dan kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang profesional, akuntabel, transparan, partisipatif, dan berbasis digital. 2.3 TUJUAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF Sebagai penerjemahan atas visi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang juga sejalan dengan sasaran pembangunan nasional, ditetapkan tujuan strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, yaitu
11. 1.Meningkatnya Nilai Tambah, Menciptakan Lapangan Kerja, Mendorong Hilirisasi dan Komersialisasi, serta Meningkatkan Daya Saing dan Diplomasi Kreatif; dan
12. 2.Terwujudnya Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang andal, terpercaya, dan modern. Rumusan tujuan strategis tersebut selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, khususnya pada misi (agenda) pembangunan ke-2 yaitu transformasi ekonomi. Indikator keberhasilan dari masing-masing tujuan strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 2025-2029 merupakan cerminan dari indikator pada misi (agenda) pembangunan tersebut. Indikator ini juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.1 Tujuan Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif Tujuan Indikator Keterangan Keselarasan 1 Meningkatnya Nilai Tambah, Menciptakan Lapangan Kerja, Mendorong Hilirisasi dan Komersialisasi, serta Meningkatkan Daya Saing dan Diplomasi Kreatif 1.1 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif Indikator Asta Cita RPJMN 2025-2029 2 Terwujudnya Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang andal, terpercaya, dan modern. 2.1 Indeks RB Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Indikator Asta Cita RPJMN 2025-2029 2.4 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA Sasaran strategis merupakan fungsi keberhasilan Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif pada arah ultimate outcome, yaitu kondisi yang dicapai sebagai kontribusi nyata dari program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif. Sasaran strategis tersebut disusun sebagai proxy sasaran pembangunan nasional dan/atau faktor pendukung keberhasilan utama pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Dari kedua pendekatan tersebut, sasaran strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif disusun dengan menggunakan logic model baik ke atas (sebagai dukungan atas ketercapaian tujuan strategis) maupun ke bawah (sebagai kondisi akhir dari sasaran program dan sasaran kegiatan). Rumusan sasaran strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 2025-2029 beserta ukuran keberhasilannya sebagai berikut: Sasaran Strategis 1: Menguatnya kapasitas faktor enabler (enabling factors) ekosistem ekonomi kreatif Ukuran Keberhasilan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis: 1.1 Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif 1.2 Nilai Investasi Ekonomi Kreatif 1.3 Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional Ukuran Keberhasilan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis: 2.1 Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif 2.2 Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif 2.3 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Ukuran Keberhasilan/Indikator Kinerja Sasaran Strategis: 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Dalam hal pengaturan manajemen risiko, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif akan menerbitkan Peraturan Internal tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Internal tentang Penetapan Peta Risiko di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Melalui identifikasi risiko ini, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dapat melakukan antisipasi, mitigasi, dan pengelolaan risiko secara efektif sehingga sasaran strategis dapat dicapai secara optimal. Secara rinci, manajemen risiko dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.2 Manajemen Risiko dalam Pencapaian Sasaran Strategis Sasaran Strategis Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Risiko SS1 Menguatnya kapasitas faktor enabler (enabling factors) ekosistem ekonomi kreatif Potensi investasi ekonomi kreatif mengalami stagnasi Mengintegrasikan dan melakukan Penguatan data ekonomi kreatif Pusat Data dan Informasi Melakukan penguatan kebijakan strategis ekonomi kreatif Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Penguatan skema pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk pelaku ekonomi kreatif Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Penguatan pelindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual ekonomi kreatif Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Penguatan infrastruktur ekonomi kreatif Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Meningkatkan profesionalitas SDM dan kualitas kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Sasaran Strategis Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Risiko Melakukan upaya peningkatan nilai pendanaan dan pembiayaan subsektor ekonomi kreatif Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Deputi Bidang Kreativitas Media Potensi Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif tidak mencapai target melakukan aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Deputi Bidang Kreativitas Media SS2 Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional Pertumbuhan PDB Nasional mengalami stagnasi Melakukan upaya peningkatan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Nasional Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Deputi Bidang Kreativitas Media Potensi Pertumbuhan Ekspor mengalami stagnasi Melakukan upaya peningkatan ekspor ekonomi kreatif Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Deputi Bidang Kreativitas Media Sasaran Strategis Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Risiko Penurunan Jumlah tenaga kerja Ekonomi Kreatif Meningkatkan kontribusi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Deputi Bidang Kreativitas Media, Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif SS3 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Nilai Indeks Reformasi Birokrasi tidak mencapai target Menguatkan komitmen pimpinan dan peningkatan koordinasi serta kegiatan antar unit kerja dengan konsisten dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Deputi Bidang Kreativitas Media, Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Penguatan alokasi anggaran berbasis hasil dan peningkatan kerja sama multi pihak dalam mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Deputi Bidang Kreativitas Media, Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif
a.Pengembangan Riset Pengembangan riset ekonomi kreatif yang dapat dilakukan oleh lembaga riset, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat, yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan di bidang ekonomi kreatif.
b.Pengembangan Pendidikan Sistem pengembangan pendidikan ekonomi kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.
c.Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya, termasuk melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.
d.Penyediaan Infrastruktur Penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif yang memadai untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
e.Pengembangan Sistem Pemasaran Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
f.Pemberian Insentif Pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif dapat berupa fiskal dan/atau nonfiskal.
g.Fasilitasi Kekayaan Intelektual Fasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif.
h.Perlindungan Hasil Kreativitas Perlindungan hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif yang berupa kekayaan intelektual. Implementasi delapan aspek dari ekosistem pengembangan ekonomi kreatif tersebut dapat merujuk pada praktik terbaik (best practices) yang telah diterapkan oleh berbagai negara dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif mereka. Sebagai perbandingan, berikut adalah pendekatan yang dilakukan oleh Inggris, Korea Selatan, dan Singapura dalam mengimplementasikan kedelapan strategi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif (Tabel 3.1): Tabel 3.1 Perbandingan Praktik Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Inggris, Korea Selatan, dan Singapura Kategori Inggris Korea Selatan Singapura
1. 1.Pengembangan Riset Mendirikan Jaringan Pusat Riset Ekonomi Kreatif Nasional di Perguruan Tinggi, misalnya saja Creative Industries Clusters Programme (UKRI) serta Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC). Kerja sama dengan organisasi internasional untuk riset dan kajian Mendukung pembentukan Creative Labs dan pusat kolaborasi riset yang menghubungkan akademisi dengan pelaku industri kreatif
2. 2.Pengembangan Pendidikan Integrasi Kurikulum Pendidikan Ekraf dimulai dari Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Tinggi, serta meningkatkan Pelatihan dan Sertifikasi bagi Guru/Dosen bidang Ekraf Pengenalan ekonomi kreatif dimulai dari sekolah dasar dan menengah serta sertifikasi pelaku ekonomi kreatif ditunjang dengan pemberdayaan pemuda Penguatan ekonomi kreatif yang dimulai dari sekolah dasar dan berlanjut di jenjang sekolah berikutnya
3. 3.Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan Membentuk Skema Pendanaan Awal untuk Startup Ekraf (Seed Funding) serta Pelatihan Akses Permodalan untuk pelaku ekonomi kreatif Menciptakan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan hubungan saling menguntungkan (Win-Wins) antara UKM dan korporasi besar dalam bentuk outcome sharing system dan pembentukan konsorsium Mekanisme pendanaan didesain untuk memberikan dukungan yang fleksibel dan efektif kepada berbagai pihak yang terlibat dalam industri kreatif, mulai dari perusahaan kecil dan menengah (UKM), startup, hingga perusahaan besar. Pendanaan disediakan oleh berbagai lembaga pemerintah, mulai dari hibah, pinjaman, hingga investasi ekuitas. Kategori Inggris Korea Selatan Singapura
4. 4.Pengembangan Infrastruktur Pemetaan Infrastruktur Ekraf Nasional dan Regional didukung dengan Pembangunan Creative Hub Nasional Membentuk klaster yang menghubungkan regional specialized industries dengan konvergensi software, termasuk pengembangan teknologi konvergensi software dan pembentukan software policy lab Pengembangan kawasan khusus ekonomi kreatif
5. 5.Pengembangan Sistem Pemasaran Digitalisasi Pemasaran Ekraf Nasional serta Peningkatan Pelatihan tahunan untuk branding, storytelling produk kreatif dan digital marketing untuk usaha ekraf Program Smart Nation yang mengintegrasika n teknologi digital dengan kreativitas lokal. Platform Pemasaran Digital: Singapura mengoptimalkan penggunaan platform digital untuk memasarkan produk kreatif. Program seperti Singapore's Digital Marketing Programme memungkinkan pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mempromosikan karya mereka di pasar global.
6. 6.Pemberian Insentif Menyusun kebijakan insentif berbasis subsektor, Potongan pajak, Bantuan biaya produksi awal, dukungan kegiatan kolaboratif antar pelaku dan pemangku kepentingan Hallyu Policy atau "Gelombang Korea" didukung oleh insentif pemerintah dan promosi budaya melalui Korea Creative Content Agency (KOCCA). Tax Incentives for Startups: Singapura menawarkan insentif pajak yang signifikan untuk startup, termasuk di sektor ekonomi kreatif, melalui Startup Tax Exemption Scheme yang memungkinkan pengurangan pajak untuk perusahaan baru dalam beberapa tahun pertama mereka beroperasi. Kategori Inggris Korea Selatan Singapura
7. 7.Fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI) Meningkatkan akses dan literasi pelaku ekonomi kreatif terhadap KI melalui pelatihan pendaftaran KI, serta didukung oleh pendampingan pendaftaran bagi komunitas dan pelaku usaha ekraf Pembentukan sistem dan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menghitung valuasi KI khusus ekonomi kreatif Mengembangkan IPOS Digital Hub, yang memudahkan para pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses layanan terkait KI
8. 8.Pelindungan Hasil Kreativitas Meningkatkan kesadaran pelaku kreatif terhadap pentingnya pelindungan hasil karya melalui edukasi dan sosialisasi, misalnya saja IPO IP Awareness Campaign. Mengintegrasika n teknologi blockchain untuk melindungi hak cipta konten media Sistem pelindungan KI yang terintegrasi dengan pengadilan arbitrase khusus untuk sengketa KI. Sumber: diolah oleh Direktorat Kajian dan Manajemen Strategis, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (2025) Hasil perbandingan menunjukkan bahwa keberhasilan sektor ekonomi kreatif di berbagai negara pada Tabel 3.1 didukung oleh kebijakan strategis yang terfokus pada subsektor spesifik, sehingga mampu meningkatkan daya saing internasional. Selain itu, sistem pelindungan kekayaan intelektual yang kuat menjadi fondasi utama untuk mendorong inovasi dan meningkatkan ekspor, menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan sektor ekonomi kreatif di berbagai negara memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengelola potensinya. Dalam konteks ini, penting untuk merefleksikan kembali dinamika dan tantangan yang dihadapi sektor ekonomi kreatif di Indonesia, terutama dalam periode 2020–2024 lalu. Untuk merespons tantangan ini, arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif ke depan harus lebih terfokus pada penguatan ekosistem yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dan inklusif. Lebih lanjut, RPJPN Tahun 2025-2045 telah menetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yang akan dilakukan Indonesia dalam kurun waktu 2025-2045, yaitu transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan lndonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan kesinambungan pembangunan. Pembangunan ekonomi kreatif merupakan bagian dari transformasi ekonomi Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam agenda ini, ekonomi kreatif diharapkan menjadi barometer ekonomi kreatif global dengan mengangkat nilai-nilai unggul budaya, seni, dan kearifan masyarakat, serta kreativitas talenta Indonesia ke tingkat global. Sasaran pengembangan ekonomi kreatif akan diwujudkan melalui:
a.Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, dan pembiayaan;
b.Peningkatan produk bernilai tambah tinggi berbasis seni dan budaya Indonesia sebagai trendsetter regional dan global secara bertahap;
c.Peningkatan daya saing industri konten berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual;
d.Pengembangan hub ekonomi kreatif serta klaster ekonomi kreatif dan digital terutama di luar Jawa yang didukung rantai pasok yang inklusif dan berkelanjutan;
e.Penumbuhan startup kreatif dan digital;
f.Peningkatan partisipasi pada rantai pasok global; dan
g.Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif antara lain melalui pembentukan lembaga pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual, serta kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat provinsi. Dalam RPJMN tahun 2025-2029, pengembangan industri kreatif merupakan bagian dari misi RPJMN atau misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita khususnya Asta Cita ke-3. Peningkatan ekonomi kreatif juga merupakan bagian dari program prioritas Presiden, terutama Program Prioritas ke-17 yaitu “Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga”. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual ditujukan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, yang dilaksanakan melalui strategi-strategi berikut:
a.penguatan ekosistem kekayaan intelektual melalui aktivasi pendaftaran, edukasi, pelindungan, dan komersialisasi yang didukung dengan forum kolaboratif pemangku kepentingan ekonomi kreatif, termasuk World Conference on Creative Economy;
b.penguatan data ekonomi kreatif serta integrasinya;
c.perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global dengan aktivitas pemasaran melalui media digital dan fisik, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni;
d.penguatan aksi afirmasi produk kreatif lokal yang didukung forum sinergi dan insentif;
e.peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, inkubasi produk, serta riset kolaboratif dengan institusi pendidikan tinggi;
f.pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, termasuk pembangunan hub/sentra kreatif yang didukung kelembagaan pengelola dan klaster kreatif sebagai ruang kreasi terutama di kota yang tergabung dalam provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Creative City Network;
g.penguatan struktur dan skema pendanaan, pembiayaan, dan insentif, termasuk melalui dana pengembangan konten kreatif/Indonesia Creative Content Fund dan matching fund co-production; serta
h.penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan strategi tersebut difokuskan pada provinsi prioritas yang meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, Maluku, dan Papua. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dilaksanakan melalui intervensi kebijakan (a) penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif; (b) penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; (c) penguatan ekosistem fesyen dan kriya; (d) penguatan ekosistem aplikasi dan gim; serta (e) penguatan ekosistem kuliner. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Bagian ini memuat arah kebijakan dan strategi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Arah kebijakan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Formulasi arah kebijakan dan strategi juga mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif sehingga kebijakan dan strategi yang disusun dapat menjawab kebutuhan ekonomi kreatif nasional ke depan. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun 2025- 2029, menyatakan bahwa arah kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk itu dibentuklah arah kebijakan dan strategi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif tahun 2025-2029. Adapun strategi pencapaian 2 (dua) misi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui:
a.Pemberdayaan kreativitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui: 1) pengembangan riset - melakukan penelitian yang mendukung inovasi sektor Ekonomi Kreatif dengan teknologi baru (artificial intelligence, big data, blockchain, internet of things) melalui sinergi heksaheliks; 2) pengembangan pendidikan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pelaku ekonomi kreatif melalui integrasi kurikulum dari jenjang dasar hingga tinggi; 3) fasilitasi kekayaan intelektual dengan mendukung pencatatan, pendaftaran, dan pemanfaatan kekayaan intelektual melalui model bisnis berbasis kekayaan intelektual; dan 4) pelindungan hukum dan penguatan sistem pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum hasil kreativitas.
b.Penguatan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing dilaksanakan melalui: 1) penyediaan infrastruktur dengan menyediakan infrastruktur fisik dan digital untuk mendukung proses kreasi, produksi, dan distribusi produk kreatif; 2) pendanaan dan pembiayaan dengan memfasilitasi akses pendanaan yang inklusif melalui skema seed funding, angel investor, dan modal ventura; 3) pengembangan sistem pemasaran dengan mengembangkan strategi pemasaran terintegrasi melalui citra Ekonomi Kreatif nasional dan market intelligence; 4) pemberian insentif dengan menyusun dan menerapkan skema tax relief/deduction, cash rebate, dan special consumption tax.
c.Ekonomi Kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah yang dilaksanakan melalui: 1) penyesuaian regulasi pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar; 2) pembentukan dinas Ekonomi Kreatif daerah baik secara mandiri maupun gabungan dengan dinas lainnya; dan 3) pengembangan Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif.
d.Penguatan tata kelola pemerintahan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang baik dan bersih yang dilaksanakan melalui: 1) Penguatan citra positif Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 2) Transformasi digital Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 3) Peningkatan kapasitas talenta dan meritokrasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; dan 4) Penguatan tata kelola yang baik dan modern. Sebagai tindak lanjut dari strategi pencapaian misi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, penguatan ekosistem dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang memadukan kerangka Rantai Nilai Ekonomi Kreatif dan 8 klaster program Asta Ekraf. Rantai nilai ini mencakup lima tahap berkesinambungan: kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Untuk memastikan efektivitas di setiap tahap, Asta Ekraf menjadi instrumen strategis yang meliputi Ekraf Data, Ekraf Bijak, Talenta Ekraf, Infra Ekraf, Ekraf Kaya, Dana Ekraf, Pasar Ekraf, dan Sinergi Ekraf (Gambar 2). Gambar 2. Rantai Nilai Ekonomi Kreatif (Penerjemahan dari Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif) Adapun penjelasan Asta Ekraf adalah sebagai berikut (Gambar 2):
a.EKRAF DATA - Penguatan Data Ekonomi Kreatif. Mengembangkan sistem data dan informasi ekonomi kreatif yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan riset yang akurat.
b.EKRAF BIJAK - Penguatan Regulasi, Kebijakan, dan Kelembagaan Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif serta penguatan kelembagaan di tingkat nasional dan daerah.
c.TALENTA EKRAF - Penguatan Kapabilitas pelaku ekonomi kreatif Mengembangkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan, dan program pengembangan talenta.
d.INFRA EKRAF - Kolaborasi Aktivasi dan Revitalisasi Ruang Kreatif Mengembangkan infrastruktur fisik dan digital serta ruang-ruang kreatif yang mendukung ekosistem ekonomi kreatif di berbagai daerah.
e.EKRAF KAYA - Penguatan Ekosistem Kekayaan Intelektual Memfasilitasi pendaftaran, pelindungan, dan komersialisasi kekayaan intelektual untuk meningkatkan nilai ekonomi karya kreatif.
f.DANA EKRAF - Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan, dan investasi yang berkelanjutan.
g.PASAR EKRAF - Peningkatan Pangsa Pasar Domestik dan Global Mengembangkan strategi pemasaran dan promosi untuk memperluas jangkauan pasar produk ekonomi kreatif di dalam negeri dan ekspor.
h.SINERGI EKRAF - Sinergi Heksaheliks Penguatan Produk Lokal Membangun kolaborasi strategis antara pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, media, dan masyarakat untuk memperkuat produk ekonomi kreatif lokal, termasuk bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNDP, WIPO, UNTAD, UNDESA, UNESCO, Austrade, IFI, World Bank, dan lain lain. Gambar 3. Asta Ekraf Dalam pelaksanaan arah kebijakan ekonomi kreatif, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif mengambil posisi strategis sebagai orkestrator dan akselerator. Sebagai orkestrator, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menyelaraskan kebijakan, program, dan inisiatif lintas pemangku kepentingan melalui sinergi heksaheliks yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan. Pendekatan ini memastikan koordinasi optimal dari hulu hingga hilir, menciptakan ekosistem yang sinergis dan berkelanjutan. Sebagai akselerator, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif mempercepat pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif yang siap berkembang melalui berbagai kegiatan dalam kerangka Asta Ekraf, seperti kurasi pelaku; pelindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual; promosi dan jejaring; serta pembukaan akses scale-up melalui kemitraan strategis dengan jejaring heksaheliks (Gambar 4). Arah kebijakan ekonomi kreatif juga memastikan keterlibatan kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, pekerja migran, dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Pendekatan inklusif ini selaras dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pedoman internasional dari OECD (2025), UNDESA (2025), dan UNCTAD (2025). Kedelapan klaster Asta Ekraf tersebut diimplementasikan melalui berbagai arah kebijakan, strategi, dan kegiatan yang telah dirancang secara sistematis dalam periode 2025-2029. Rincian implementasi program- program tersebut mencakup pembagian klaster program yang spesifik dan timeline pelaksanaan yang terstruktur untuk memastikan tercapainya target pengembangan ekonomi kreatif nasional (Tabel 3.2) G a m b a r S E Q G a m b a r \ * A R A B I Tabel 3.2 Arah Kebijakan, Strategi, Kegiatan, Klaster Program, dan Lini Masa Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Periode 2025-2029 No Arah Kebijakan Strategi Kegiatan Klaster Program Lini Masa Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 1 Pemberdayaan Kreativitas SDM Pengembangan Riset: Inovasi berbasis teknologi (AI, big data, blockchain, IoT) melalui sinergi heksaheliks. Big Data Ekonomi Kreatif Ekraf Data ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Outlook Ekonomi Kreatif (Kajian KBLI) Ekraf Data ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Penguatan regulasi (Revisi UU Hak Cipta, Revisi UU Pemerintah Daerah, Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif, Revisi Peraturan Presiden tentang Gim, Penyusunan Peraturan Menteri tentang Penilai KI) Ekraf Bijak dan Ekraf Kaya ✓ ✓ ✓ Penguatan Kebijakan (Kajian Rekomendasi UU Hak Cipta, Kajian Revisi Perpres Gim, Kajian Pembiayaan berbasis KI) Ekraf Bijak, Ekraf Kaya, dan Dana Ekraf ✓ ✓ Penguatan Kelembagaan Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Ekraf Bijak dan Sinergi Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Mendorong Pusat Riset Ekonomi Kreatif di Perguruan Tinggi dan lembaga riset pemerintah Infra Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ Mengembangkan skema insentif untuk riset ekonomi kreatif Dana Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ No Arah Kebijakan Strategi Kegiatan Klaster Program Lini Masa Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Pendidikan: Integrasi kurikulum Ekraf dari jenjang dasar hingga tinggi. Meningkatkan kompetensi pekerja kreatif Talenta Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pembentukan Konsorsium Pendidikan Tinggi Ekonomi Kreatif Talenta Ekraf dan Sinergi Ekraf ✓ ✓ Pengembangan talenta ekraf Talenta Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pengembangan talenta digital Talenta Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Inkubasi pengembangan subsektor ekraf Talenta Ekraf dan Pasar ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Inkubasi produk kreatif berbasis riset dan berdaya saing Talenta Ekraf dan Pasar Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Fasilitasi Kekayaan Intelektual: Dukungan pencatatan, pendaftaran, dan pemanfaatan Edukasi KI kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Talenta Ekraf dan Ekraf Kaya ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Fasilitasi Pendaftaran dan Pencatatan KI Ekraf Kaya dan Ekraf Data ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Fasiltasi Komersialisasi KI Ekraf Kaya dan Pasar Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ No Arah Kebijakan Strategi Kegiatan Klaster Program Lini Masa Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 kekayaan intelektual berbasis model bisnis. Kerjasama dengan lembaga internasional untuk mendukung pelindungan KI Ekraf Kaya dan Sinergi Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Perlindungan Kreativitas: Perlindungan hukum, penguatan sistem pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Advokasi penegakan hukum pelenggaran KI Ekraf Kaya ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Memperkuat jejaring dan kolaborasi antar pelaku ekonomi kreatif Sinergi Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 Penguatan Usaha Ekonomi Kreatif Berdaya Saing Penyediaan Infrastruktur: Fisik dan TIK untuk mendukung kreasi hingga distribusi produk kreatif. Pembentukan Klaster Kreatif Infra Ekraf dan Sinergi Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ Aktivasi Ruang Kreatif Infra Ekraf dan Sinergi Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pendanaan dan Pembiayaan: Akses inklusif melalui seed funding, angel investor, dan modal ventura. Pengembangan Skema pendanaan dan pembiayaan Ekonomi Kreatif Dana Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Literasi Bisnis bagi pelaku usaha Ekonomi Kreatif Talenta Ekraf dan Dana Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ No Arah Kebijakan Strategi Kegiatan Klaster Program Lini Masa Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Pemasaran: Strategi pemasaran terintegrasi melalui brand payung dan market intelligence. Pameran Produk Ekonomi Kreatif Pasar Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Fasilitasi Keikutsertaan Pelaku Ekraf Dalam Kompetisi Internasional dan Nasional Talenta Ekraf dan Pasar Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Promosi Pada Event/Pameran/Festival Dalam dan Luar Negeri Pasar Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Menyusun Rencana Aksi Citra ekonomi kreatif nasional (Brand Payung Ekraf) Ekraf Bijak dan Pasar ekraf ✓ ✓ Pemberian Insentif: Skema tax relief/deduction, cash rebate, dan special consumption tax. Bantuan insentif pemerintah untuk pelaku ekonomi kreatif Ekraf Bijak dan Dana Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ Program Insentif Riset Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Ekraf Bijak dan Dana Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ 3 Ekraf Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi dari Daerah Penyesuaian Regulasi: Ekraf sebagai urusan wajib non- pelayanan dasar. Advokasi untuk peningkatan sub-urusan ekonomi kreatif menjadi urusan pemerintahan Ekraf Bijak dan Sinergi Ekraf ✓ ✓ ✓ No Arah Kebijakan Strategi Kegiatan Klaster Program Lini Masa Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Pembentukan Dinas Ekraf: Mandiri atau gabungan dengan dinas lain di daerah. Advokasi untuk pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif di Pemerintah Daerah Ekraf Bijak dan Sinergi Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pengembangan Klaster Subsektor: Penguatan subsektor kreatif secara regional. Memperkuat jejaring dan kolaborasi heksaheliks Sinergi Ekraf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 Penguatan tata kelola pemerintahan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang baik dan bersih Penguatan citra positif Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Peningkatan manajemen pelayanan publik Program Dukungan Manajemen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Transformasi digital Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Penyusunan dan pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE Program Dukungan Manajemen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Penguatan manajemen pengetahuan berbasis big data sebagai strategi institutional information-based system Program Dukungan Manajemen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Peningkatan kapasitas talenta dan meritokrasi Pembangunan dan pelaksanaan manajemen talenta Program Dukungan Manajemen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ No Arah Kebijakan Strategi Kegiatan Klaster Program Lini Masa Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Pembangunan dan pengembangan pembelajaran terintegrasi melalui merit system Program Dukungan Manajemen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Penguatan tata kelola yang baik dan modern Pembangunan budaya kinerja, budaya risiko, dan budaya inovasi di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Program Dukungan Manajemen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pembangunan model tata kelola platform kolaboratif dalam pelaksanaan tugas Program Dukungan Manajemen ✓ ✓ Kegiatan di atas bersifat terbuka terhadap perubahan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dinamika industri, dan bentuk ekspresi kreatif yang akan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3.3 Kerangka Regulasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Kerangka Regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dalam penyelenggaraan negara. Kerangka Regulasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk Tahun 2025-2029 harus bisa mengakomodir proses transformasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien. Kerangka regulasi diperlukan sebagai landasan operasional arah kebijakan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk transformasi adalah dengan melakukan pengembangan ekosistem dan rantai nilai pada masing-masing subsektor. Selain itu peran Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebagai enabler juga perlu dikuatkan dengan regulasi yang mumpuni. Tabel 3.3 mendeskripsikan kerangka regulasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029, sedangkan rincian lebih detail kerangka regulasi yang akan disusun oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Tabel 3.3 Kerangka Regulasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Periode 2025-2029 No Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Tahun Realisasi 1 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Tahun 2026-2045 akan berakhirnya Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018- 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 dan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sehingga pengaturan tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut perlu dilakukan penyelarasan terhadap materi muatannya dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Regulasi mewajibkan adanya dokumen Rindekraf yang berlaku selama 20 tahun. Penyusunan Rindekraf Tahun 2026-2045 ini sangat penting untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi generasi muda, serta memastikan pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. 2026 No Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Tahun Realisasi 2 Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional perlunya evaluasi terhadap pengaturan yang berlaku saat ini untuk menyikapi dinamika industri yang semakin kompleks dan berkembang cepat. Secara substantif, perubahan ini diperlukan untuk menjawab tantangan ketimpangan ekosistem, ketertinggalan regulasi terhadap teknologi baru serta perubahan nomenklatur Kementerian/ Lembaga. Perubahan juga ditujukan untuk memperkuat kerangka kelembagaan, pendanaan, SDM, dan keberlanjutan program nasional yang mendukung industri gim sebagai sektor strategis ekonomi digital. 2026 3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rekonstruksi Pajak Royalti bagi Penulis perlunya kebijakan perpajakan yang lebih adil dan proporsional terhadap karakteristik penghasilan profesi kepenulisan. Meskipun royalti telah dikategorikan sebagai objek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penerapan tarif dan mekanisme penghitungan saat ini sering kali belum mencerminkan kemampuan membayar penulis, yang umumnya menghadapi penghasilan tidak tetap, biaya produksi karya yang tinggi, serta risiko pasar yang signifikan. Kebijakan perpajakan yang tidak sensitif terhadap kondisi tersebut dapat menghambat produktivitas dan kontribusi budaya penulis, yang seharusnya mendapat perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. 2028 No Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Tahun Realisasi 4 Rancangan Peraturan Presiden terkait Pusat Fesyen Muslim Dunia Berdasarkan laporan terbaru The Global Islamic Economy Indicator Score (The State of the Global Islamic Economy 2024/25 Report), Indonesia berhasil menempati peringkat pertama sebagai negara dengan industri modest fashion terbaik, diikuti oleh Malaysia (2), Italy

(3), Turkiye (4) dan Singapura (5) https://salaamgateway.com/story/modest- fashion-sector-snapshot-202425 Prestasi tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat utama fesyen syariah global dan memperkuat daya saing industri kreatif nasional di pasar internasional. Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim tidak hanya memiliki peranan penting sebagai konsumen busana muslim di kancah pasar ekonomi Islam dunia, namun juga memiliki prospek yang besar dalam mendominasi distribusi produk fashion muslim secara global. Sejak 2019 Indonesia telah mencanangkan diri sebagai kiblat busana muslim dunia. Meskipun sempat tertunda karena pandemi, arah kebijakan ini terus diperkuat dalam RPJMN 2025–2029. Namun hingga saat ini belum terdapat kebijakan lintas sektor yang secara komprehensif mengatur arah pembangunan fesyen muslim secara nasional, dan belum mengacu pada kerangka regulasi yang bersifat mengikat dan berjangka panjang. Oleh karenanya, diperlukan suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden yang menetapkan arah strategis nasional dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan fesyen muslim dunia. Kebijakan ini sekaligus akan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi budaya global, serta mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. 2028 5 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan perlunya Penyediaan instrumen pemetaan potensi dan permasalahan dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional untuk memahami dinamika sektor ekonomi kreatif secara 2026 No Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Tahun Realisasi Ekonomi Kreatif tentang Indeks Nasional Ekonomi Kreatif (INEKRAF) komprehensif. selain sebagai alat pemetaan, instrumen ini juga berfungsi sebagai alat pembanding, evaluasi, dan pemberi masukan bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi. Para pengambil keputusan dapat menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta melakukan penyesuaian strategi berdasarkan data yang diperoleh. sehingga akan tercipta ekosistem ekonomi kreatif yang lebih inklusif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan tren serta tantangan ekonomi yang terus berkembang. 6 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penilai Kekayaan Intelektual pengaturan ini diperlukan dalam rangka mengoptimalkan implementasi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, perlu untuk menyusun regulasi tambahan yang berkaitan dengan penilai kekayaan intelektual. 2025 7 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif Melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta merupakan penyesuaian Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2025 8 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pengembangan Fesyen Muslim Rancangan Peraturan Menteri bertujuan menjadi payung hukum dan arahan kerja bersama dalam mendorong ekosistem fesyen muslim, mencakup aspek: kreasi fesyen, kurikulum pendidikan, prinsip syariat Islam, sertifikasi halal, market intelligence, nation branding, museum sejarah, dan pembentukan Dewan Fesyen Muslim Indonesia. Muslim fesyen terbukti mampu menyerap tenaga kerja, memperkuat UMKM, dan berkontribusi terhadap ekspor. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mendorong pembiayaan syariah, sertifikasi halal, inovasi bahan, dan digitalisasi pasar. 2026 9 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Dokumen Renstra (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang disusun oleh Kementerian 2025 No Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Tahun Realisasi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029 Ekonomi kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang Isinya memuat Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk 5 tahun. Disusun sebagai turunan dari dokumen perencanaan yakni berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Renstra ini menjadi acuan penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan dan penganggaran. 10 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Perizinan Berusaha Sektor Ekonomi Kreatif Rancangan Peraturan Menteri ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 332, Pasal 333, dan Pasal 517 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2025 11 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah Peraturan Menteri ini sebagai acuan dalam penyelenggaran Ekonomi Kreatif di Daerah yang bertujuan untuk:
1. a.mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
2. b.mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas industri kreatif;
3. c.mendorong peningkatan pelindungan, Penyelenggaraan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
4. d.mendorong terbentuknnya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
5. e.mendorong terwujudnya Kabupaten /Kota/Desa Kreatif sebagai kota atau desa yang mampu melayani kepentingan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan; dan
6. f.mendorong pelestarian budaya, peningkatan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan daerah. 2026 No Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Tahun Realisasi 12 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Rancangan Peraturan Menteri ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. 2026 13 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Tata Penyusunan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kerja sama secara tertib, efektif, dan efisien serta mendukung kinerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, perlu disusun pengaturan mengenai tata cara penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. 2026 14 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif Bahwa untuk meningkatkan kualitas keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif diperlukan peningkatan kemampuan kualitas, kuantitas, dan kapasitas perorangan, kelompok masyarakat, komunitas dan organisasi kemasyarakatan bidang ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui mekanisme bantuan pemerintah. Selanjutnya untuk pengaturan dan mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah bidang ekonomi kreatif diperlukan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. 2027 15 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala bahwa pelaksanaan tugas pembantuan bidang ekonomi kreatif ditujukan untuk mewujudkan penyelarasan dan pemerataan pembangunan ekonomi kreatif serta mendukung pencapaian 2027 No Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Tahun Realisasi Badan Ekonomi Kreatif tentang Tugas Pembantuan di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif agenda prioritas pembangunan nasional, memerlukan pengaturan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan tugas pembantuan. 16 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah telah mewajibkan penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya. Selanjutnya dengan adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. 2026 17 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, pejabat/pegawai Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif wajib menolak hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Selanjutnya dengan adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. 2026 18 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan kompetensi diri, dan pengembangan karir pegawai di lingkungan 2027 No Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Tahun Realisasi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, perlu diatur mengenai pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui jalur Pendidikan. Selanjutnya dengan adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. 19 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, serta berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat menunjuk Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, perlu mengatur tata cara penunjukan, pengangkatan, kewenangan, dan hak Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian. Selanjutnya dengan adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. 2027 20 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian bahwa untuk memberikan keselarasan antara potensi pegawai negeri sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pengaturan pola karier instansi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional. Selanjutnya dengan adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Menteri Pariwisata dan 2028 No Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Tahun Realisasi Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. 21 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu diatur Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kementerian Ekonomi Kreatif. 2028 22 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif wajib melakukan Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Selanjutnya untuk pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, serta guna memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaataan terhadap peraturan perundang- undangan, diperlukan sistem pengendalian intern pemerintah. 2026 23 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kepegawaian dalam melaksanakan penegakan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dibutuhkan kepastian dalam dalam pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bahwa untuk melaksanakan penegakan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif, perlu pengaturan 2027 No Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Tahun Realisasi Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya dengan adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. 3.4 Kerangka Kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Sejalan dengan prinsip structure follows strategy, struktur kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif didesain untuk memastikan ketercapaian visi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif periode 2025-2029 secara optimal. Pada saat Rencana Strategis 2025-2029 ini disusun, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Dalam dua peraturan tersebut, telah ditetapkan struktur organisasi pada Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, sebagai berikut. Gambar 5. Struktur Organisasi Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif Secara kelembagaan, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif merupakan dua entitas yang dwitunggal, di mana Kementerian merupakan kementerian kelompok ke-3 atau kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam tipologi ini, Kementerian Ekonomi Kreatif hanya menjalankan fungsi (a) perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; (b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; (c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan (d) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Adapun Badan Ekonomi Kreatif merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), sehingga memiliki kewenangan operasional karena berbeda dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, LPNK pada hakikatnya melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karenanya, fungsi Badan Ekonomi Kreatif sebagai LPNK dapat menjangkau aras yang lebih operasional dibandingkan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif. Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan visi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 2025-2029, struktur organisasi pada level pimpinan tinggi pratama kemudian disusun dengan mengedepankan peran Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam struktur ini, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebagai motor pembangunan ekosistem ekonomi kreatif terbagi ke dalam dua rumpun besar. Rumpun pertama adalah enablers, yaitu pembangunan aspek-aspek kritikal yang bersifat cross-cutting antar subsektor ekonomi kreatif. Peran ini akan dijalankan oleh Deputi bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif (Deputi I). Sementara itu, rumpun kedua adalah catalysts, yaitu unsur yang dapat mempercepat kreasi, produksi, dan pemasaran produk ekonomi kreatif. Rumpun kedua ini diperankan oleh Deputi bidang Kreativitas Budaya dan Desain (Deputi II), Deputi bidang Kreativitas Digital dan Teknologi (Deputi III), dan Deputi bidang Kreativitas Media (Deputi IV). Struktur organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam kelembagaan, di mana prinsip dukungan terhadap kinerja dan strategi juga berlaku pada elemen-elemen kelembagaan lainnya seperti proses bisnis, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja. Aspek-aspek ini juga merupakan aspek-aspek utama dalam misi (agenda) pembangunan Transformasi Tata Kelola yang ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045. Oleh sebab itu, proses bisnis, manajemen SDM, dan penyiapan mekanisme kerja di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif juga harus dapat diselaraskan dengan arah kinerja dan strategi dari Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif serta secara paralel sejalan juga dengan arah kebijakan Transformasi Tata Kelola yang berlaku pada tingkat nasional. Namun demikian, penguatan dalam kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif direncanakan memiliki fokus utama pada 3 (tiga) aspek penting, yaitu pelaksanaan manajemen talenta untuk memastikan terlaksananya meritokrasi di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif termasuk dalam hal suksesi kepemimpinan; pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran terintegrasi (corporate university) yang memastikan setiap insan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif adalah pembelajar dan sekaligus dapat menjadi pengajar dalam sistem pembelajaran yang mendukung kinerja organisasi dan individu; serta pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan berbasis teknologi informasi dan big data dalam rangka dukungan pembuatan kebijakan (policy support system). Adapun detail penguatan dalam aspek kelembagaan internal Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif akan dituangkan lebih lanjut pada Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 2025-2029. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan dalam periode Renstra 2025- 2029 telah dirumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis. Keterkaitan ketiga sasaran strategis tersebut dengan tujuan akan dijelaskan selanjutnya. Guna mencapai tujuan ke-1 “Meningkatnya Nilai Tambah, Menciptakan Lapangan Kerja, Mendorong Hilirisasi dan Komersialisasi, serta Meningkatkan Daya Saing dan Diplomasi Kreatif” telah dirumuskan Sasaran Strategis: (1) Menguatnya kapasitas faktor enabler (enabling factors) ekosistem ekonomi kreatif, dan (2) meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional, sedangkan untuk mencapai tujuan ke-2 “Terwujudnya Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang andal, terpercaya dan modern” telah dirumuskan Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif”. Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap sasaran. Penjelasan target kinerja dan indikator kinerja pada setiap sasaran strategis tersedia pada Tabel 4.1 Tabel 4.1 Target Kinerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029 Sasaran Strategis Indikator Satuan Target 2025 Target 2029 Sasaran Strategis 1: Menguatnya kapasitas faktor enabler (enabling factors) ekosistem ekonomi kreatif IKSS 1.1 Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif Persen 5,3 - 7,3 7,0 - 8,0 IKSS 1.2 Nilai Investasi Ekonomi Kreatif Rp Triliun 123,85 - 136,28 152,30 - 183,71 IKSS 1.3 Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif Miliar USD 26,44 32,94 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional IKSS 2.1 Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif Persen 5,3 - 5,5 6,1 IKSS 2.2 Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif Persen 4,9 - 5,2 6,0 IKSS 2.3 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Juta Orang 25,55 27,66 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif IKSS 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Indeks A- A Selain itu, sesuai dengan arah RPJMN terdapat 18 penugasan untuk sektor ekonomi kreatif. Adapun indikator beserta dengan target yang akan dicapai yaitu terlampir di bawah ini (Tabel 4.2) Tabel 4.2 Target Kinerja Penugasan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif berdasarkan RPJMN No. Indikator Satuan Target 2025 Target 2029 1 Laju pertumbuhan PDB ekonomi kreatif % 5,3 - 5,5 6,1 2 Pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif % 4,9 - 5,2 6,0 3 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif juta orang 25,55 27,66 4 Pertumbuhan investasi ekonomi kreatif % 5,3-7,3 7,0-8,0 5 Nilai investasi ekonomi kreatif triliun rupiah 123,85 - 136,28 152,3 - 183,71 No. Indikator Satuan Target 2025 Target 2029 6 Pertumbuhan PDB subsektor film, animasi, video, dan musik % 6,8 - 7,5 9,5 - 12,8 7 Pertumbuhan ekspor subsektor film, animasi, video, dan musik % 6,7 - 11,9 9,5 - 13,0 8 Jumlah tenaga kerja subsektor film, animasi, video, dan musik ribu orang 203 225 9 Pertumbuhan PDB subsektor fesyen dan kriya % 5,3-8,0 7,2 - 8,3 10 Pertumbuhan ekspor subsektor fesyen dan kriya % 3,5 6,4 11 Jumlah tenaga kerja subsektor fesyen dan kriya ribu orang 9.836 10.900 12 Pertumbuhan PDB subsektor aplikasi dan gim % 6,7 - 7,0 8,3 - 10,7 13 Pertumbuhan ekspor subsektor aplikasi dan gim % 6,0 - 10,0 8,0 - 14,9 14 Jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim ribu orang 187 245 15 Pertumbuhan PDB subsektor kuliner % 5,3 - 8,8 7,2 - 9,1 16 Pertumbuhan ekspor subsektor kuliner % 5,2 - 5,4 8,0 17 Jumlah tenaga kerja subsektor kuliner ribu orang 14.048 14.910 18 Nilai ekspor ekonomi kreatif miliar USD 26,44 32,94 4.2 Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Artinya, sumber-sumber pendanaan yang sah akan dioptimalisasi untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan, termasuk pendanaan yang berasal dari APBN, hibah, pembiayaan dari mitra pembangunan internasional, pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah baik dari transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun dari pendapatan asli daerah, hingga pendanaan yang diperoleh dari mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam rangka pelaksanaan peran utama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif mendorong sektor ekonomi kreatif sebagai New Engine of Growth, dibutuhkan perencanaan melalui Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang tepat (valid) dan memadai (adequate). Secara rinci, kerangka pendanaan dan perhitungan prakiraan maju, disajikan dalam bentuk tabel perhitungan prakiraan maju pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Anggaran yang tercantum di dalam Kerangka Pendanaan pada lampiran II Peraturan Menteri ini adalah kebutuhan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dalam mencapai target sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan-kebijakan yang bisa mempengaruhi perubahan anggaran yang tercantum dalam kerangka pendanaan tersebut. Kerangka pendanaan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang mendukung Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output (RO) Prioritas yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya bisa menggunakan sumber pendanaan lainnya yang sah (non APBN). Sebagai rencana pembangunan sektor ekonomi kreatif selama lima tahun ke depan, Renstra ini tidak hanya menjadi acuan pelaksanaan program, tetapi juga alat untuk memantau keberhasilan dalam pencapaian kinerja instansi, termasuk pencapaian milestone dari tahun ke tahun. Dalam konteks ini, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menghadapi tantangan transisi kelembagaan, di mana entitas ini terpisah dari Kementerian Pariwisata. Hal ini memerlukan arah kebijakan yang baru dan strategis sebagai pengampu utama sektor ekonomi kreatif. Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif tahun 2025-2029 akan dilakukan setiap tahun untuk menilai capaian kinerja yang ditetapkan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Internal tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Mekanisme penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dikoordinasikan oleh Inspektorat Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebagai penjamin kualitas dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai evaluator dalam penilaian tingkat maturitas SPIP Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Penilaian Maturitas SPIP tersebut diatur akan diatur melalui Peraturan Internal tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Sementara itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif tahun 2025-2029 dilakukan untuk mengetahui capaian target serta menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari program dan kegiatan yang telah disusun. Mekanisme evaluasi tersebut dilakukan dengan pembuatan Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Selain itu, juga dilakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja yang dikooordinir oleh Biro Perencanaan dan Keuangan serta Direktorat Kajian dan Manajemen Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas setiap triwulan. Dengan demikian, kolaborasi dan sinergi antar unit kerja di Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif serta para stakeholders menjadi kunci penting dalam pencapaian kinerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada komitmen penuh dari pimpinan dan seluruh ASN Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Perencanaan yang baik saja tidak cukup; konsistensi dalam pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah dirancang menjadi kunci utama. Proses implementasi harus didukung dengan sistem monitoring, pengukuran kinerja secara berkala, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap langkah tetap sesuai jalur. Dengan pendekatan ini, ekonomi kreatif dapat benar- benar menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. MENTERI EKONOMI KREATIF/ BADAN EKONOMI KREATIF ttd. TEUKU RIEFKY HARSYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/ BADAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2025-2029 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF Tabel 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 279.606 2.790.094 3.041.789 3.284.771 3.533.820 Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif SS1 Menguatnya kapasitas faktor enabler (enabling factors) ekosistem ekonomi kreatif IKSS 1.1 Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif Pusat 5.3 - 7.3 % 5.8 - 7.5 % 6.2 - 7.6 % 6.6 - 7.8 % 7.0 - 8.0 % IKSS 1.2 Nilai Investasi Ekonomi Kreatif Pusat 123.85 - 136.28 Rp Triliun 131.0 - 146.46 Rp Triliun 133.74 - 157.65 Rp Triliun 142.71 - 169.98 Rp Triliun 152.30 - 183.71 Rp Triliun IKSS 1.3 Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif Pusat 26,44 Miliar USD 27,85 Miliar USD 29,39 Miliar USD 31,09 Miliar USD 32,94 Miliar USD Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SS2 Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional IKSS 2.1 Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif Pusat 5.3 - 5.5 % 5.7 % 5.8 % 6.0 % 6.1 % IKSS 2.2 Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif Pusat 4.9 - 5.2 % 5.3 % 5.5 % 5.8 % 6.0 % IKSS 2.3 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Pusat 25.55 Juta Orang 26.06 Juta Orang 26.58 Juta Orang 27.11 Juta Orang 27.66 Juta Orang SS3 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif IKSS 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Pusat A- A- A- A A Program Ekonomi Kreatif 36.002 1.879.256 2.088.805 2.265.790 2.445.537 SP 1.1 Penguatan kebijakan strategis ekonomi kreatif Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif (D1) IKSP 1.1.1 Persentase Kebijakan Ekonomi Kreatif Pusat 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % SP 1.2 Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSP 1.2.1 Persentase pengemban gan skema pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif Pusat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % SP 1.3 Pengembangan skema insentif ekonomi kreatif IKSP 1.3.1 Persentase pengemban gan skema insentif ekonomi kreatif Pusat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % SP 1.4 Penguatan Pelindungan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif IKSP 1.4.1. Persentase Pelindunga n dan Komersialis asi Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif Pusat 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % SP 1.5 Penguatan infrastruktur ekonomi kreatif Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSP 1.5.1 Persentase Integrasi Rantai Pasok Ekonomi Kreatif Pusat 5 % 5 % 7 % 9 % 11 % SP 1.6 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif IKSP 1.6.1 Persentase peningkata n kelembagaa n ekonomi kreatif Pusat 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % SP 1.7 Peningkatan Efektivitas Pemasaran Ekonomi Kreatif IKSP 1.7.1 Persentase Efektivitas Pemasaran Ekonomi Kreatif Pusat 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % SP 1.8 Peningkatan nilai Pendanaan dan Pembiayaan ekonomi kreatif berbasis budaya dan desain Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain (D2) IKSP 1.8.1 Persentase peningkata n nilai pendanaan dan Pusat 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pembiayaan ekonomi kreatif berbasis budaya dan desain SP 1.9 Peningkatan nilai Pendanaan dan Pembiayaan ekonomi kreatif berbasis digital dan teknologi Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi (D3) IKSP 1.9.1 Persentase peningkata n nilai pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kreativitas digital dan teknologi Pusat 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % SP 1.10 Peningkatan nilai Pendanaan dan Pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kreativitas media Deputi Bidang Kreativitas Media (D4) IKSP 1.10.1 Persentase peningkata n nilai pendanaan dan pembiayaan ekonomi Pusat 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 kreatif berbasis kreativitas media SP 1.11 Peningkatan Aktivasi Pemasaran dan komersialisasi Ekonomi Kreatif Kreativitas Budaya dan Desain Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain (D2) IKSP 1.11.1 Persentase peningkata n aktivasi pemasaran dan komersialis asi ekonomi kreatif bidang kreatifitas budaya dan desain Pusat 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % SP 1.12 Peningkatan Aktivasi Pemasaran dan komersialisasi Ekonomi Kreatif Kreativitas Digital dan Teknologi Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi (D3) IKSP 1.12.1 Persentase peningkata n aktivasi pemasaran dan komersialis asi ekonomi Pusat 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 kreatif bidang Kreativitas Digital dan Teknologi SP 1.13 Peningkatan Aktivasi Pemasaran dan komersialisasi Ekonomi Kreatif Kreativitas Media Deputi Bidang Kreativitas Media (D4) IKSP 1.13.1 Persentase peningkata n aktivasi pemasaran dan komersialis asi ekonomi kreatif bidang Kreativitas Media Pusat 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % SP 2.1 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif bidang kreativitas budaya dan desain terhadap PDB nasional Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain (D2) IKSP 2.1.1 Pertumbuh an PDB Subsektor Kuliner (RPJMN Indikator KP) Pusat 5,3 - 8,8 % 5,8 - 8,9 % 6,5 - 9,0 % 6,8 - 9,0 % 7,2 - 9,1 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSP 2.1.2 Pertumbuh an PDB Subsektor Fesyen dan Kriya (RPJMN Indikator KP) Pusat 5,3 - 8,0 % 5,9 - 8,0 % 6,1 - 8,1 % 6,7 - 8,2 % 7,2 - 8,3 % IKSP 2.1.3 Pertumbuh an PDB subsektor arsitektur, desain, seni rupa dan seni pertunjuka n Pusat 5 - 5,2 % 5,2 - 5,4 % 5,4 - 5,6 % 5,6 - 5,8 % 5,8 - 6 % SP 2.2 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif bidang kreativitas digital dan teknologi terhadap PDB nasional Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi (D3) IKSP 2.2.1 Pertumbuh an PDB Subsektor Aplikasi dan Gim(RPJM N Indikator KP) Pusat 6,7 - 7,0 % 6,9 - 7,4 % 7,4 - 8,6 % 7,6 - 9,4 % 8,3 - 10,7 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSP 2.2.2 Pertumbuh an PDB subsektor konten digital, teknologi digital baru, dan jasa teknologi informasi dan komunikasi Pusat 1-1,2 % 1,2-1,4 % 1,4-1,6 % 1,6-1,8 % 1,8-2 % SP 2.3 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif bidang kreativitas media terhadap PDB nasional Deputi Bidang Kreativitas Media (D4) IKSP 2.3.1 Pertumbuh an PDB subsektor film, animasi, video, dan musik Pusat 6,8 - 7,5 % 7,45 - 9,9 % 8,1 - 10,8 % 8,8 - 11,9 % 9,5 - 12,8 % IKSP 2.3.2 Persentase pertumbuh an PDB subsektor periklanan, televisi dan radio, penerbitan, dan fotografi Pusat 5 - 5,2 % 5,2 - 5,4 % 5,4 - 5,6 % 5,6 - 5,8 % 5,8 - 6 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 bidang kreativitas media SP 2.4 Peningkatan ekspor subsektor ekonomi kreatif bidang kreativitas budaya dan desain Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain (D2) IKSP 2.4.1 Pertumbuh an ekspor Subsektor Kuliner Pusat 5,2 - 5,4 % 5,7 % 6,8 % 6,9 % 8,0 % IKSP 2.4.2 Pertumbuh an ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya Pusat 3,5 % 4,0 % 4,7 % 5,5 % 6,4 % IKSP 2.4.3 Persentase pertumbuh an ekspor subsektor arsitektur, desain, seni rupa, dan seni pertunjuka n Pusat 0,10 - 0,12 % 0,12 - 0,14 % 0,14 - 0,16 % 0,16 - 0,18 % 0,18 - 0,20 % SP 2.5 Peningkatan ekspor subsektor ekonomi kreatif bidang kreativitas digital dan teknologi Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi (D3) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSP 2.5.1 Petumbuha n ekspor subsektor Aplikasi dan Gim Pusat 6,0 - 10,0 % 6,5 - 11,7 % 7,0 - 12,7 % 7,8 - 13,8 % 8,0 - 14,9 % IKSP 2.5.2 Persentase pertumbuh an ekspor subsektor konten digital, teknologi digital baru, dan jasa teknologi informasi dan komunikasi Pusat 0,10 - 0,12 % 0,12 - 0,14 % 0,14 - 0,16 % 0,16 - 0,18 % 0,18 - 0,20 % SP 2.6 Peningkatan ekspor subsektor ekonomi kreatif bidang kreativitas media Deputi Bidang Kreativitas Media (D4) IKSP 2.6.1 Pertumbuh an ekspor subsektor film, animasi, video dan musik Pusat 6,7 - 11,9 % 7,3 - 12,3 % 8,1 - 12,5 % 8,5 - 12,8 % 9,5 - 13,0 % IKSP 2.6.2 Pertumbuh an ekspor subsektor periklanan, Pusat 1,3 - 1,5 % 1,5 - 1,7 % 1,7 - 1,9 % 1,9 - 2.0 % 2.0 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 televisi dan radio, penerbitan ,dan fotografi SP 2.7 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap tenaga kerja bidang kreativitas budaya dan desain Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain (D2) IKSP 2.7.1 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor kuliner (RPJMN Indikator KP) Pusat 14.048 Ribu Orang 14.259 Ribu Orang 14.473 Ribu Orang 14.690 Ribu Orang 14.910 Ribu Orang IKSP 2.7.2 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor fesyen dan kriya (RPJMN Indikator KP) Pusat 9.836 Ribu Orang 10.092 Ribu Orang 10.354 Ribu Orang 10.624 Ribu Orang 10.900 Ribu Orang Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSP 2.7.3 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor arsitektur, desain, seni rupa, dan seni pertunjuka n Pusat 572 Ribu Orang 584 Ribu Orang 599 Ribu Orang 610 Ribu Orang 624 Ribu Orang SP 2.8 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap tenaga kerja bidang kreativitas digital dan teknologi Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi (D3) IKSP 2.8.1 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor aplikasi dan gim (RPJMN Indikator KP) Pusat 187 Ribu Orang 200 Ribu Orang 214 Ribu Orang 229 Ribu Orang 245 Ribu Orang IKSP 2.8.2 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor konten Pusat 370 Ribu Orang 377 Ribu Orang 386 Ribu Orang 393 Ribu Orang 401 Ribu Orang Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 digital, teknologi digital baru, dan jasa teknologi informasi dan komunikasi SP 2.9 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap tenaga kerja bidang kreativitas media Deputi Bidang Kreativitas Media (D4) IKSP 2.9.1 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor film, animasi, video, dan musik (RPJMN Indikator KP) Pusat 203 Ribu Orang 208 Ribu Orang 213 Ribu Orang 219 Ribu Orang 225 Ribu Orang IKSP 2.9.2 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor periklanan, televisi dan radio, penerbitan, Pusat 330 Ribu Orang 337 Ribu Orang 346 Ribu Orang 353 Ribu Orang 361 Ribu Orang Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan fotografi Pengembangan Kajian dan Manajemen Strategi 1.350 84.890 86.106 93.106 101.607 Dit. Kajian dan Manajemen Strategis SK 1.1.1 Tersedianya rumusan kebijakan strategis ekonomi kreatif IKSK 1.1.1.1 Jumlah kebijakan yang dipublikasik an Pusat 1 Dokume n 10 Dokumen 10 Dokume n 10 Dokumen 10 Dokumen IKSK 1.1.1.2 Jumlah rekomendas i kebijakan ekonomi kreatif yang termanfaatk an Pusat 1 Dokume n 5 Dokumen 5 Dokume n 5 Dokumen 5 Dokumen Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi 1.800 131.120 151.650 171.650 187.650 Dit. Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi SK 1.2.1 Tersedianya skema pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 1.2.1.1 Jumlah skema pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif Pusat 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK SK 1.2.2 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif lintas subsektor IKSK 1.2.1.2 Persentase usaha ekonomi kreatif yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan Pusat 2 % 2 % 2,5 % 3 % 3,5 % SK 1.3.1 Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif IKSK 1.3.1.1 Jumlah skema insentif ekonomi kreatif Pusat 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 1.3.2 Terlaksananya pemanfaatan skema insentif ekonomi kreatif IKSK 1.3.2.1. Jumlah promosi skema insentif ekonomi kreatif Pusat 0 Promosi 8 Promosi 9 Promosi 10 Promosi 10 Promosi Pengembangan Fasilitasi Kekayaan Intelektual 1.800 122.993 131.380 140.110 148.800 Dit. Pengembangan Fasilitasi Kekayaan Intelektual SK 1.4.1 Meningkatnya fasilitasi pelindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual ekonomi kreatif IKSK 1.4.1.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatk an fasilitasi edukasi dan konsultasi kekayaan intelektual Pusat 100 Orang 3.700 Orang 3.950 Orang 4.200 Orang 4.450 Orang Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 1.4.1.2 Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatk an fasilitasi pelindunga n kekayaan intelektual Pusat 450 Produk 4.000 Produk 4.250 Produk 4.500 Produk 4.750 Produk IKSK 1.4.1.3 Jumlah promosi untuk produk ekonomi kreatif KI terlindungi yang mendapat fasilitasi komersialis asi Pusat 36 Promosi 50 Promosi 54 Promosi 58 Promosi 62 Promosi IKSK 1.4.1.4 Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatk an fasilitasi penguatan kekayaan intelektual Pusat 500 Orang 1500 Orang 1600 Orang 1700 Orang 1800 Orang Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan 900 137.702 153.000 172.000 188.000 Dit. Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan SK 1.6.1 Meningkatnya kelembagaan ekonomi kreatif IKSK 1.6.1.1 Jumlah kerja sama kelembagaa n yang disepakati dalam mendukung penguatan ekosistem ekonomi kreatif Pusat 1 Kesepak atan 22 Kesepakat an 24 Kesepak atan 26 Kesepakat an 28 Kesepakat an IKSK 1.6.1.2 Jumlah kerja sama yang ditindaklanj uti dalam bentuk program atau kegiatan Pusat 5 Kegiatan 8 Kegiatan 10 Kegiatan 13 Kegiatan 15 Kegiatan SK 1.7.1 Tersedianya strategi komunikasi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pemasaran ekonomi kreatif IKSK 1.7.1.1 Jumlah strategi komunikasi pemasaran ekonomi kreatif Pusat 0 Promosi 20 Promosi 22 Promosi 24 Promosi 26 Promosi SK 1.7.2 Terselenggaranya aktivasi pemasaran ekonomi kreatif lintas subsektor IKSK 1.7.2.1 Jumlah aktivasi pemasaran ekonomi kreatif lintas subsektor Pusat 0 Promosi 270 Promosi 292 Promosi 314 Promosi 326 Promosi Pengembangan Fasilitasi Infrastruktur 3.150 121.141 131.850 142.150 152.550 Dit. Fasilitasi Infrastruktur SK 1.5.1 Terselenggaranya pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif IKSK 1.5.1.1 Jumlah Penguatan Infrastruktu Pusat 5 Kegiatan 18 Kegiatan 19 Kegiatan 21 Kegiatan 23 Kegiatan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 r Ruang Kreatif IKSK 1.5.1.2. Jumlah Aktivasi Ruang Kreatif Pusat 400 Orang 2500 Orang 2750 Orang 3000 Orang 3250 Orang IKSK 1.5.1.3. Jumlah Desa Kreatif Pusat 0 Kelompo k Masyara kat 50 Kelompok Masyarak at 55 Kelompo k Masyara kat 60 Kelompok Masyarak at 65 Kelompok Masyarak at Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Kuliner 4.000 120.624 132.686 148.108 169.414 Dit. Kuliner SK 1.8.1 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor kuliner IKSK 1.8.1.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor kuliner yang mendapatk an pendanaan Pusat 1 % 5 % 7 % 9 % 11 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan pembiayaan SK 1.11.1 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor kuliner IKSK 1.11.1.1 Jumlah aktivasi pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor kuliner Pusat 13 Promosi 15 Promosi 17 Promosi 19 Promosi 21 Promosi SK 2.1.1 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor kuliner yang difasilitasi IKSK 2.1.1.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk ekonomi kreatif Pusat 0 % 20 % 25 % 30 % 35 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 subsektor kuliner yang difasilitasi. SK 2.4.1 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor kuliner IKSK 2.4.1.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor Pusat 18 industri 85 Industri 94 Industri 105 Industri 119 industri SK 2.7.1 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor kuliner IKSK 2.7.1.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor kuliner Pusat 0 % 10 % 15 % 20 % 25 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 yang difasilitasi Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Kriya 2.050 107.915 153.459 184.150 220.981 Dit. Kriya SK 1.8.2 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor kriya IKSK 1.8.2.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor kriya yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan Pusat 1 % 5 % 5 % 5 % 5 % SK 1.11.2 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor kriya IKSK 1.11.2.1 Jumlah aktivasi pemasaran Pusat 1 Promosi 13 Promosi 18 Promosi 21 Promosi 25 promosi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor kriya SK 2.1.2 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor kriya yang difasilitasi IKSK 2.1.2.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor kriya yang difasilitasi. Pusat 0 % 20 % 25 % 30 % 35 % SK 2.4.2 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor kriya IKSK 2.4.2.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor Pusat 12 Industri 100 Industri 106 Industri 127 Industri 152 Industri Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 kriya yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor SK 2.7.2 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor kriya IKSK 2.7.2.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor kriya yang difasilitasi Pusat 0 % 10 % 15 % 20 % 25 % Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Fesyen 2.050 114.524 125.400 136.850 149.050 Dit. Fesyen SK 1.8.3 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor fesyen IKSK 1.8.3.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor fesyen yang mendapatk Pusat 1 % 5 % 5 % 5 % 5 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 an pendanaan dan pembiayaan SK 1.11.3 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor fesyen IKSK 1.11.3.1 Jumlah aktivasi pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor fesyen Pusat 1 Promosi 20 Promosi 22 Promosi 24 Promosi 26 Promosi SK 2.1.3 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor fesyen yang difasilitasi IKSK 2.1.3.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk ekonomi kreatif Pusat 0 % 40 % 43 % 47 % 50 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 subsektor fesyen yang difasilitasi. SK 2.4.3 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor fesyen IKSK 2.4.3.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor fesyen yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor Pusat 10 Industri 100 Industri 110 Industri 120 Industri 130 Industri SK 2.7.3 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor fesyen IKSK 2.7.3.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor fesyen yang difasilitasi Pusat 0 % 20 % 23 % 27 % 30 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Seni Rupa dan Seni Pertunjukan 350 71.524 75.100 77.353 79.673 Dit. Seni Rupa dan Seni Pertunjukan SK 1.8.4 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor seni rupa dan seni pertunjukkan IKSK 1.8.4.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor seni rupa dan seni pertunjukk an yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan Pusat 1 % 1 % 1,5 % 1,5 % 2 % SK 1.11.4 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor seni rupa dan seni pertunjukkan IKSK 1.11.4.1 Jumlah aktivasi Pusat 1 Promosi 10 promosi 10 Promosi 10 promosi 10 promosi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor seni rupa dan seni pertunjukk an SK 2.1.4 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor seni rupa dan seni pertunjukan yang difasilitasi IKSK 2.1.4.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor seni rupa dan seni pertunjuka n yang difasilitasi. Pusat 0 % 20 % 20 % 20 % 20 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 2.4.4 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor seni rupa dan seni pertunjukan IKSK 2.4.4.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor seni rupa dan seni pertunjuka n yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor Pusat 4 Industri 98 Industri 98 Industri 98 Industri 98 Industri SK 2.7.4 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor seni rupa dan seni pertunjukkan IKSK 2.7.4.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor seni rupa Pusat 0 % 20 % 20 % 20 % 20 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan seni pertunjukk an yang difasilitasi Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Arsitektur dan Desain 550 61.024 61.024 61.024 61.024 Dit. Arsitektur dan Desain SK 1.8.5 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor arsitektur dan desain IKSK 1.8.5.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor arsitektur dan desain yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan Pusat 1 % 5 % 5 % 8 % 10 % SK 1.11.5 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor subsektor arsitektur dan desain Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 1.11.5.1 Jumlah aktivasi pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor arsitektur dan desain Pusat 0 Promosi 18 Promosi 20 Promosi 22 Promosi 24 Promosi SK 2.1.5 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor arsitektur dan desain yang difasilitasi IKSK 2.1.5.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor arsitektur dan desain yang difasilitasi. Pusat 0 % 5 % 6 % 7 % 8 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 2.4.5 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor arsitektur dan desain IKSK 2.4.5.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor arsitektur dan desain yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor Pusat 0 Badan Usaha 2 Badan Usaha 5 Badan Usaha 8 Badan Usaha 11 Badan Usaha SK 2.7.5 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor arsitektur dan desain IKSK 2.7.5.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor arsitektur dan desain Pusat 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 yang difasilitasi Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Gim 2.500 121.987 124.427 126.916 129.454 Dit. Gim SK 1.9.2 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor gim IKSK 1.9.2.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor gim yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan Pusat 1 % 8 % 8 % 8 % 8 % SK 1.12.2 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor gim IKSK 1.12.2.1 Jumlah aktivasi pemasaran Pusat 2 Promosi 20 Promosi 22 Promosi 24 Promosi 26 Promosi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor gim SK 2.2.2 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor gim yang difasilitasi IKSK 2.2.2.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor gim yang difasilitasi. Pusat 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % SK 2.5.2 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor gim IKSK 2.5.2.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor Pusat 5 start up 30 start up 40 start up 50 start up 50 start up Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 gim yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor SK 2.8.2 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor gim IKSK 2.8.2.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor gim yang difasilitasi Pusat 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Aplikasi 2.000 90.668 92.482 94.279 96.165 Dit. Aplikasi SK 1.9.1 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor Aplikasi IKSK 1.9.1.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor aplikasi Pusat 1 % 1,5 % 2 % 2,5 % 3 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan SK 1.12.1 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor aplikasi IKSK 1.12.1.1 Jumlah aktivasi pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor aplikasi Pusat 0 Promosi 14 promosi 14 Promosi 14 Promosi 14 Promosi SK 2.2.1 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor aplikasi yang difasilitasi IKSK 2.2.1.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk Pusat 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 ekonomi kreatif subsektor aplikasi yang difasilitasi. SK 2.5.1 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor aplikasi IKSK 2.5.1.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor aplikasi yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor Pusat 0 Start Up 8 Start up 8 Start up 8 Start up 8 Start up SK 2.8.1 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor aplikasi IKSK 2.8.1.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif Pusat 0 % 8 % 9 % 10 % 11 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 subsektor aplikasi yang difasilitasi Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Konten Digital 2.500 93.591 95.463 97.373 99.320 Dit. Konten Digital SK 1.9.3 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor konten digital IKSK 1.9.3.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor konten digital yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan Pusat 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % SK 1.12.3 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor konten digital Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 1.12.3.1 Jumlah aktivasi pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor konten digital Pusat 13 Promosi 15 Promosi 17 Promosi 19 Promosi 21 Promosi SK 2.2.3 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor konten digital yang difasilitasi IKSK 2.2.3.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor konten digital yang difasilitasi. Pusat 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % SK 2.5.3 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 subsektor konten digital IKSK 2.5.3.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor konten digital yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor Pusat 3 Orang 3 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang SK 2.8.3 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor konten digital IKSK 2.8.3.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor konten digital yang difasilitasi Pusat 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Teknologi Digital Baru 1.500 71.668 73.163 74.625 76.102 Dit. Teknologi Digital Baru Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 1.9.4 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor teknologi digital baru IKSK 1.9.4.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor teknologi digital baru yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan Pusat 1 % 20 % 20 % 20 % 20 % SK 1.12.4 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor teknologi digital baru IKSK 1.12.4.1 Jumlah aktivasi pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi Pusat 0 Promosi 13 Promosi 13 Promosi 13 Promosi 13 Promosi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 kreatif subsektor teknologi digital baru SK 2.2.4 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor teknologi digital baru yang difasilitasi IKSK 2.2.4.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor teknologi digital baru yang difasilitasi. Pusat 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % SK 2.5.4 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor teknologi digital baru IKSK 2.5.4.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif Pusat 0 Badan Usaha 150 badan usaha 150 badan usaha 150 badan usaha 150 badan usaha Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 subsektor teknologi digital baru yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor SK 2.8.4 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor teknologi digital baru IKSK 2.8.4.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor teknologi digital baru yang difasilitasi Pusat 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Film, Animasi, dan Video 3.150 126.000 134.000 141.500 149.000 Dit. Film, Animasi, dan Video SK 1.10.1 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor film, animasi, video Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 1.10.1.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor film, animasi, video yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan Pusat 10 % 10 % 10 % 15 % 20 % SK 1.13.1 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor film, animasi, video IKSK 1.13.1.1 Jumlah aktivasi pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor film, animasi, video Pusat 5 Promosi 20 Promosi 21 Promosi 22 Promosi 23 Promosi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 2.3.1 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor film, animasi dan video yang difasilitasi IKSK 2.3.1.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor film, animasi dan video yang difasilitasi. Pusat 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % SK 2.6.1 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor film, animasi, dan video IKSK 2.6.1.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor film, animasi Pusat 5 badan usaha 10 badan usaha 15 badan usaha 20 badan usaha 25 badan usaha Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan video yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor SK 2.9.1 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor film, animasi dan video IKSK 2.9.1.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor film, animasi dan video yang difasilitasi Pusat 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Periklanan 1.350 44.000 52.150 61.500 69.650 Dit. Periklanan SK 1.10.3 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor periklanan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 1.10.3.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor periklanan yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan Pusat 5 % 5 % 6 % 7 % 8 % SK 1.13.3 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor periklanan IKSK 1.13.3.1 Jumlah aktivasi pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor periklanan Pusat 0 Kegiatan 2 Kegiatan 4 Kegiatan 6 Kegiatan 8 Kegiatan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 2.3.3 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor periklanan yang difasilitasi IKSK 2.3.3.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor periklanan yang difasilitasi. Pusat 5,1 % 5,2 % 5,4 % 5,6 % 6 % SK 2.6.3 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor periklanan IKSK 2.6.3.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor periklanan yang mendapatk an fasilitasi atau Pusat 2 Industri 18 Industri 21 Industri 24 Industri 26 Industri Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pendampin gan ekspor SK 2.9.3 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor periklanan IKSK 2.9.3.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor periklanan yang difasilitasi Pusat 5 % 5 % 8 % 10 % 12 % Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Televisi dan Radio 900 54.000 75.100 86.100 92.650 Dit. Televisi dan Radio SK 1.10.4 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor televisi dan radio IKSK 1.10.4.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor Pusat 1 % 5 % 7 % 7 % 9 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 televisi dan radio yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan SK 1.13.5 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor televisi dan radio IKSK 1.13.5.1 Jumlah aktivasi pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor televisi dan radio Pusat 0 Promosi 16 Promosi 18 Promosi 22 Promosi 26 Promosi SK 2.3.4 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor televisi dan radio yang difasilitasi IKSK 2.3.4.1 Persentase peningkata Pusat 0 % 5 % 7 % 7 % 9 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 n nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor televisi dan radio yang difasilitasi. SK 2.6.4 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor televisi dan radio IKSK 2.6.4.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor televisi dan radio yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor Pusat 0 Badan Usaha 5 Badan Usaha 10 Badan Usaha 15 Badan Usaha 20 Badan Usaha SK 2.9.4 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor televisi dan radio Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 2.9.4.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor televisi dan radio yang difasilitasi Pusat 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Musik 2.250 92.000 100.625 107.237 114.511 Dit. Musik SK 1.10.2 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor musik IKSK 1.10.2.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor musik yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan Pusat 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % SK 1.13.2 Terselenggaranya aktivasi pemasaran Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor musik IKSK 1.13.2.1 Jumlah aktivasi pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor musik Pusat 12 Promosi 14 Promosi 16 Promosi 18 Promosi 20 Promosi SK 2.3.2 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor musik yang difasilitasi IKSK 2.3.2.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor musik yang difasilitasi. Pusat 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 2.6.2 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor musik IKSK 2.6.2.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor musik yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor Pusat 15 Orang 17 Orang 19 Orang 21 Orang 23 Orang SK 2.9.2 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor musik IKSK 2.9.2.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor musik yang difasilitasi Pusat 0 % 20 % 20 % 20 % 20 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Penerbitan dan Fotografi 1.350 58.992 85.791 94.731 103.808 Dit. Penerbitan dan Fotografi SK 1.10.5 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor penerbitan dan fotografi IKSK 1.10.5.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor penerbitan dan fotografi yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan Pusat 1 % 1,5 % 1,5 % 2 % 2 % SK 1.13.4 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor penerbitan dan fotografi IKSK 1.13.4.1 Jumlah aktivasi Pusat 0 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor penerbitan dan fotografi SK 2.3.5 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor penerbitan dan fotografi yang difasilitasi IKSK 2.3.5.1 Persentase peningkata n nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor penerbitan dan fotografi yang difasilitasi. Pusat 0 % 3,10 % 3,14 % 3,19 % 3,24 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 2.6.5 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor penerbitan dan fotografi IKSK 2.6.5.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor penerbitan dan fotografi yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor Pusat 0 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang SK 2.9.5 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor penerbitan dan fotografi IKSK 2.9.5.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor penerbitan Pusat 0 % 10 % 15 % 20 % 25 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan fotografi yang difasilitasi Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi 500 52.887 53.945 55.024 56.124 Dit. Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi SK 1.9.5 Meningkatnya fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif subsektor jasa teknologi informasi dan komunikasi IKSK 1.9.5.1 Persentase usaha ekonomi kreatif subsektor jasa teknologi informasi dan komunikasi yang mendapatk an pendanaan dan pembiayaan Pusat 1 % 20 % 20 % 20 % 20 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 1.12.5 Terselenggaranya aktivasi pemasaran dan komersialisasi ekonomi kreatif subsektor jasa teknologi baru IKSK 1.12.5.1 Jumlah aktivasi pemasaran dan komersialis asi produk ekonomi kreatif subsektor jasa teknologi informasi dan komunikasi Pusat 0 Promosi 10 Promosi 12 Promosi 12 Promosi 12 Promosi SK 2.2.5 Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif subsektor jasa teknologi informasi dan komunikasi yang difasilitasi IKSK 2.2.5.1 Persentase peningkata n nilai tambah Pusat 0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 produk ekonomi kreatif subsektor jasa teknologi informasi dan komunikasi yang difasilitasi. SK 2.5.5 Terselenggaranya fasilitasi atau pendampingan ekspor subsektor jasa teknologi informasi dan komunikasi IKSK 2.5.5.1 Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor jasa teknologi informasi dan komunikasi yang mendapatk an fasilitasi atau pendampin gan ekspor Pusat 3 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 2.8.5 Meningkatnya jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor jasa teknologi informasi dan komunikasi IKSK 2.8.5.1 Persentase serapan tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor jasa teknologi informasi dan komunikasi yang difasilitasi Pusat 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % Program Dukungan Manajemen 243.604 910.836 952.983 1.018.980 1.088.283 Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama SP 3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan IKSP 3.1.1 Nilai SAKIP Kementeria n Ekonomi Kreatif/Bad Pusat BB BB BB A A Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 an Ekonomi Kreatif IKSP 3.1.2 Opini BPK atas laporan keuangan Pusat WTP WTP WTP WTP WTP IKSP 3.1.4 Indeks kepuasan Masyarakat Pusat 90 93 95 98 100 IKSP 3.1.5 Indeks reformasi hukum Pusat A A A AA AA IKSP 3.1.6 Indeks Sistem Merit Pusat 75 % 75 % 85 % 85 % 85 % IKSP 3.1.8 Indeks sistem pemerintah an berbasis elektronik (SPBE)/ pemerintah digital Pusat N/A 1.91 N/A 2.0 N/A SP 3.2 Penguatan data ekonomi kreatif IKSP 3.2.1 Persentase Data Ekonomi Kreatif Pusat 80 % 82 % 85 % 87 % 90 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SP 3.3 Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM ekonomi kreatif IKSP 3.3.1 Persentase peningkata n SDM ekonomi kreatif yang memenuhi standar kompetensi Pusat 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % IKSP 3.3.2 Persentase peningkata n standar kompetensi Pusat 75 % 78 % 80 % 83 % 85 % SP 3.4 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang berkualitas pada Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif IKSP 3.4.1 Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Dukungan Layanan Manajemen pada Deputi Bidang Pengemban Pusat 80 % 82 % 85 % 88 % 90 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 gan Strategis Ekonomi Kreatif IKSP 3.4.2 Indikator Kinerja Pelaksanaa n Anggaran Deputi Bidang Pengemban gan Strategis Ekonomi Kreatif Pusat 95 95 95 95 95 IKSP 3.4.3 Nilai Sakip Deputi Bidang Pengemban gan Strategis Ekonomi Kreatif Pusat BB BB BB A A IKSP 3.4.4 Persentase tindak lanjut rekomendas i BPK pada Deputi Bidang Pengemban gan Strategis Pusat 75 % 77 % 79 % 80 % 81 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Ekonomi Kreatif SP 3.5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang berkualitas pada Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain IKSP 3.5.1 Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Dukungan Layanan Manajemen pada Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Pusat 80 % 82 % 85 % 88 % 90 % IKSP 3.5.2 Indikator Kinerja Pelaksanaa n Anggaran Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Pusat 95 95 95 95 95 IKSP 3.5.3 Nilai Sakip Deputi Pusat BB BB BB A A Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Bidang Kreativitas Budaya dan Desain IKSP 3.5.4 Persentase tindak lanjut rekomendas i BPK pada Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Pusat 75 % 77 % 79 % 80 % 81 % SP 3.6 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang berkualitas pada Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi IKSP 3.6.1 Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Dukungan Layanan Manajemen pada Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Pusat 80 % 82 % 85 % 88 % 90 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSP 3.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaa n Anggaran Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Pusat 95 95 95 95 95 IKSP 3.6.3 Nilai Sakip Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Pusat BB BB BB A A IKSP 3.6.4 Persentase tindak lanjut rekomendas i BPK pada Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Pusat 75 % 77 % 79 % 80 % 81 % SP 3.7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang berkualitas pada Deputi Bidang Kreativitas Media Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSP 3.7.1 Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Dukungan Layanan Manajemen pada Deputi Bidang Kreativitas Media Pusat 80 % 82 % 85 % 88 % 90 % IKSP 3.7.2 Indikator Kinerja Pelaksanaa n Anggaran Deputi Bidang Kreativitas Media Pusat 95 95 95 95 95 IKSP 3.7.3 Nilai Sakip Deputi Bidang Kreativitas Media Pusat BB BB BB A A IKSP 3.7.4 Persentase tindak lanjut rekomendas i BPK pada Deputi Bidang Kreativitas Media Pusat 75 % 77 % 79 % 80 % 81 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengelolaan Layanan Perencanaan dan Keuangan 133.700 177.596 184.000 198.500 208.000 Biro Perencanaan dan Keuangan SK 3.1.1 Terselenggaranya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas IKSK 3.1.1.1 Persentase capaian prioritas nasional Pusat 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % IKSK 3.1.1.2 Jumlah capaian indikator utama Pusat 90 % 90 % 100 % 100 % 100 % IKSK 3.1.1.3 Nilai sistem akuntabilita s kinerja instansi pemerintah /SAKIP Pusat BB BB BB A A IKSK 3.1.1.4 Indikator kinerja pelaksanaa n anggaran Pusat 93 94 95 96 96 IKSK 3.1.1.5 Indeks Pusat 90 90 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 perencanaa n pembangun an IKSK 3.1.1.6 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalia n Intern Pemerintah (SPIP) Pusat 3 3 3 4 4 Pengelolaan Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi 7.400 43.150 45.147 47.343 49.759 Biro HSDMO SK 3.1.5 Terlaksananya layanan advokasi dan produk hukum yang berkualitas IKSK 3.1.5.1 Jumlah evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diterapkan Pusat 3 Evaluasi Kebijaka n 3 Evaluasi Kebijakan 3 Evaluasi Kebijaka n 3 Evaluasi Kebijakan 3 Evaluasi Kebijakan IKSK 3.1.5.2 Persentase produk hukum yang Pusat 70 % 75 % 80 % 85 % 85 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 terselesaika n SK 3.1.6 Meningkatnya profesionalitas SDM dan kualitas kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif IKSK 3.1.6.1 Persentase penyederha naan struktur organisasi Pusat 0 % 0 % 0 % 40 % 0 % IKSK 3.1.6.2 Persentase pemutakhir an sistem kerja Pusat 70 % 70 % 80 % 80 % 85 % IKSK 3.1.6.3 Jumlah pegawai yang mengikuti program pengemban gan kompetensi Pusat 50 Orang 200 Orang 220 Orang 230 Orang 250 Orang Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 3.1.6.4 Persentase penerapan manajemen SDM berbasis meritokrasi Pusat 75 % 78 % 80 % 82 % 85 % IKSK 3.1.6.5 Indeks Profesionali tas ASN Pusat 80 80 82 85 88 Pengelolaan Layanan Komunikasi 3.700 55.883 61.472 67.619 74.381 Biro Komunikasi SK 3.1.4 Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik IKSK 3.1.4.1 Indeks pelayanan publik Pusat 3 3,1 3,2 3,3 3,4 IKSK 3.1.4.2 Indeks keterbukaa n informasi publik Pusat 70 71 72 73 74 IKSK 3.1.4.3 Jumlah publikasi konten Pusat 600 Publikas i 650 Publikasi 700 Publikas i 750 Publikasi 800 Publikasi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 media sosial IKSK 3.1.4.4 Jumlah publikasi narasi Pusat 300 Publikas i 350 Publikasi 400 Publikas i 450 Publikasi 500 Publikasi IKSK 3.1.4.5 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan Pusat 90 % 91 % 92 % 93 % 94 % Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 3.300 32.905 33.085 33.282 33.500 Inspektorat SK 3.1.3 Terlaksananya pengawasan internal yang memberikan nilai tambah melalui peningkatan kapabilitas APIP sebagai pemberi layanan assurans dan konsultasi IKSK 3.1.3.1 Jumlah rekomendas i pengawasan Pusat 15 Rekome ndasi 18 Rekomen dasi 20 Rekome ndasi 25 Rekomen dasi 25 Rekomen dasi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 3.1.3.2 Persentase tindak lanjut rekomendas i BPK Pusat 75 % 77 % 79 % 80 % 81 % IKSK 3.1.3.3 Persentase tindak lanjut rekomendas i internal Pusat 80 % 82 % 84 % 85 % 86 % IKSK 3.1.3.4 Jumlah layanan konsultasi yang diberikan untuk mitigasi risiko dan perbaikan tata kelola organisasi Pusat 5 Layanan Konsult asi 10 Layanan Konsultas i 15 Layanan Konsult asi 18 Layanan Konsultas i 20 Layanan Konsultas i IKSK 3.1.3.5 Indeks kapabilitas APIP yang dicapai berdasarka n internal audit Pusat 2,00 2,50 2,75 3,00 3,20 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 capability model IKSK 3.1.3.6 Jumlah unit kerja yang difasilitasi untuk diajukan wilayah bebas korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani Pusat 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2 Unit Kerja 2 Unit Kerja 3 Unit Kerja Pengelolaan Layanan Data dan Informasi 6.761 60.243 61.994 63.828 65.590 Pusat Data dan Informasi SK 3.2.1 Terkelolanya data ekonomi kreatif IKSK 3.2.1.1 Persentase Ketersediaa n data ekonomi kreatif Pusat 85 % 90 % 95 % 100 % 100 % IKSK 3.2.1.2 Jumlah pengguna Pusat 500 Penggun a 650 Pengguna 845 Penggun a 1000 Pengguna 1000 Pengguna Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 yang mengakses data ekonomi kreatif SK 3.1.8 Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) / Pemerintah Digital IKSK 3.1.8.1 Nilai Evaluasi Penyelengga raan Statistik Sektoral Pusat 2.5 2.75 3 3.25 3.5 IKSK 3.1.8.2 Tingkat implementa si kebijakan arsitektur SPBE Pusat 2 3 3 3 3 IKSK 3.1.8.3 Nilai penilaian mandiri SPBE atau Indeks Pemerintah Digital Kementeria n Ekonomi Kreatif/Bad Pusat N/A 1,96 2 2,05 2,09 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 an Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3.700 85.500 102.600 123.120 147.745 Pusat Pengembangan SDM Ekraf SK 3.1.7 Terselenggaranya pengembangan dan pembinaan Jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang berkualitas IKSK 3.1.7.1 Jumlah jabatan fungsional adyatama ekonomi kreatif yang dikembangk an Pusat 23 Orang 26 Orang 30 Orang 36 Orang 46 Orang IKSK 3.1.7.2 Jumlah jabatan fungsional adyatama ekonomi kreatif yang dibina Pusat 117 Orang 130 Orang 150 Orang 180 Orang 230 Orang SK 3.3.1 Meningkatnya Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 kapasitas dan kompetensi SDM ekonomi kreatif IKSK 3.3.1.1 Jumlah program peningkata n kapasitas SDM ekonomi kreatif yang berbasis standar kompetensi nasional Pusat 39 Kegiatan 45 Kegiatan 51 Kegiatan 59 Kegiatan 68 Kegiatan IKSK 3.3.1.2 Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatk an fasilitasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi Pusat 2000 Orang 2300 Orang 2650 Orang 3050 Orang 3500 Orang Pengelolaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif 2.494 31.000 32.442 34.064 35.767 Sesdep D1 SK 3.4.1 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Lainnya pada Kesekretariatan Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif IKSK 3.4.1.1 Jumlah dokumen perencanaa n dan penganggar an Deputi Bidang Pengemban gan Strategis Ekonomi Kreatif Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan IKSK 3.4.1.2 Persentase penyelesaia n dokumen pertanggun gjawaban keuangan pada Deputi Bidang Pengemban gan Strategis Ekonomi Kreatif Pusat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 3.4.1.3 Jumlah laporan pemantaua n dan evaluasi Deputi Bidang Pengemban gan Strategis Ekonomi Kreatif Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan IKSK 3.4.1.4 Tingkat kepuasan layanan umum Deputi Bidang Pengemban gan Strategis Ekonomi Kreatif Pusat 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 IKSK 3.4.1.5 Jumlah dokumen administras i SDM pada Deputi Bidang Pengemban gan Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Strategis Ekonomi Kreatif IKSK 3.4.1.6 Persentase layanan hukum terselesaika n pada Deputi Bidang Pengemban gan Strategis Ekonomi Kreatif Pusat 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % IKSK 3.4.1.7 Persentase kelengkapa n dokumen Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pengemban gan Strategis Ekonomi Kreatif Pusat 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % IKSK 3.4.1.8 Jumlah dokumen SPIP Deputi Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Bidang Pengemban gan Strategis Ekonomi Kreatif Pengelolaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain 2.494 25.000 26.800 28.600 30.400 Sesdep D2 SK 3.5.1 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Kesekretariatan Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain IKSK 3.5.1.1 Jumlah dokumen perencanaa n dan penganggar an Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan IKSK 3.5.1.2 Persentase penyelesaia n dokumen pertanggun Pusat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 gjawaban keuangan pada Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain IKSK 3.5.1.3 Jumlah laporan pemantaua n dan evaluasi Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan IKSK 3.5.1.4 Tingkat kepuasan layanan umum Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Pusat 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 IKSK 3.5.1.5 Jumlah dokumen administras i SDM pada Deputi Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Bidang Kreativitas Budaya dan Desain IKSK 3.5.1.6 Persentase layanan hukum terselesaika n pada Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Pusat 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % IKSK 3.5.1.7 Persentase kelengkapa n dokumen Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Pusat 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % IKSK 3.5.1.8 Jumlah dokumen SPIP Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengelolaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi 2.494 32.146 32.789 33.445 34.114 Sesdep D3 SK 3.6.1 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Kesekretariatan Deputi Bidang Digital dan Teknologi IKSK 3.6.1.1 Jumlah dokumen perencanaa n dan penganggar an Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan IKSK 3.6.1.2 Persentase penyelesaia n dokumen pertanggun gjawaban keuangan pada Deputi Bidang Kreativitas Pusat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Digital dan Teknologi IKSK 3.6.1.3 Jumlah laporan pemantaua n dan evaluasi Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan IKSK 3.6.1.4 Tingkat kepuasan layanan umum Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Pusat 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 IKSK 3.6.1.5 Jumlah dokumen administras i SDM pada Deputi Bidang Kreativitas Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Digital dan Teknologi IKSK 3.6.1.6 Persentase layanan hukum terselesaika n pada Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Pusat 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % IKSK 3.6.1.7 Persentase kelengkapa n dokumen Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Pusat 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % IKSK 3.6.1.8 Jumlah dokumen SPIP Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengelolaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Kreativitas Media 2.494 40.494 30.000 30.000 32.500 Sesdep D4 SK 3.7.1 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Kesekretariatan Deputi Bidang Kreativitas Media IKSK 3.7.1.1 Jumlah dokumen perencanaa n dan penganggar an Deputi Bidang Kreativitas Media Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan IKSK 3.7.1.2 Persentase penyelesaia n dokumen pertanggun gjawaban keuangan pada Deputi Bidang Kreativitas Media Pusat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 3.7.1.3 Jumlah laporan pemantaua n dan evaluasi Deputi Bidang Kreativitas Media Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan IKSK 3.7.1.4 Tingkat kepuasan layanan umum Deputi Bidang Kreativitas Media Pusat 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 IKSK 3.7.1.5 Jumlah dokumen administras i SDM pada Deputi Bidang Kreativitas Media Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan IKSK 3.7.1.6 Persentase layanan hukum yang Pusat 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 terselesaika n ditingkat pada Deputi Bidang Kreativitas Media IKSK 3.7.1.7 Persentase kelengkapa n dokumen Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Kreativitas Media Pusat 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % IKSK 3.7.1.8 Jumlah dokumen SPIP Deputi Bidang Kreativitas Media Pusat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Pengelolaan Layanan Umum 75.066 326.915 342.651 359.174 376.523 Biro Umum SK 3.1.2 Terselenggaranya pelayanan operasional perkantoran BMN dan umum yang efektif dan efisien MENTERI EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF ttd. TEUKU RIEFKY HARSYA Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 3.1.2.1 Indeks tata Kelola pengadaan Pusat 71 73 75 78 80 IKSK 3.1.2.2 Tingkat digitalisasi arsip Pusat 83 85 87 89 91 IKSK 3.1.2.3 Indeks pengelolaan asset Pusat 2,35 2,50 3,10 3,50 3,80 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2025-2029 MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF Tabel 1. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif Nilai Investasi Ekonomi Kreatif (Rp Triliun)* 123,85 - 136,28 131,0 - 146,46 133,74 - 157,65 142,71 - 169,98 152,3 - 183,71 6.601 720.99 3 780.43 1 849.70 8 915.15 1 - - - - - 6.601 720.99 3 780.43 1 849.70 8 915.15 1 Penguatan Data Ekonomi Kreatif 1.350 54.498 55.808 57.013 59.725 - - - - - 1.350 54.498 55.808 57.013 59.725 Data dan Informasi Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen data dan Informasi Publik (Dokumen) 0 1 1 1 1 0 20.015 20.000 20.000 20.000 - - - - - 0 20.015 20.000 20.000 20.000 Finalisasi Rencana Strategis 2025-2029 Jumlah Rencana Strategis 2025- 2029 dan Penyusunan Manual Indikator 1 0 0 0 1 1.350 0 0 0 15.009 - - - - - 1.350 0 0 0 15.009 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Utama (IKU) KemenEkraf (Rekomendasi Kebijakan) Outlook Ekonomi Kreatif Jumlah Outlook Ekonomi Kreatif (Rekomendasi Kebijakan) 0 2 2 2 2 0 14.646 15.646 16.646 17.646 - - - - - 0 14.646 15.646 16.646 17.646 Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Potensi Ekonomi Kreatif Berbasis Kewilayahan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Potensi Ekonomi Kreatif Berbasis Kewilayahan yang tersusun (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 0 13.337 13.337 13.337 13.337 - - - - - 0 13.337 13.337 13.337 13.337 Fasilitasi Seni Rupa dan Seni Pertunjukan Jumlah industri yang mendapatkan akses Fasilitasi Pemasaran dan Pembiayaan Sanggar, Studio, dan Galeri Seni (Badan Usaha) 0 12 12 12 12 0 6.500 6.825 7.029 7.240 - - - - - 0 6.500 6.825 7.029 7.240 Penguatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif 0 67.582 65.509 69.907 74.316 - - - - - 0 67.582 65.509 69.907 74.316 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional yang tersusun (R.Perpres/Perpres ) 0 1 0 0 0 0 5.783 0 0 0 - - - - - 0 5.783 0 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi Penyusunan dan Pendampingan Rencana Aksi Ekraf Daerah Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Pendampingan Rencana Aksi Ekraf Daerah (Lembaga) 0 15 15 15 15 0 26.265 27.265 28.265 29.265 - - - - - 0 26.265 27.265 28.265 29.265 Pekan Pembiayaan dan Investasi Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual Jumlah Forum Pembiayaan dan Investasi Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual (Forum) 0 5 5 5 5 0 12.900 13.000 13.000 13.000 - - - - - 0 12.900 13.000 13.000 13.000 World Conference on Creative Economy Jumlah Kegiatan World Conference on Creative Economy (Kegiatan) 0 1 1 1 1 0 10.000 12.000 15.000 18.000 - - - - - 0 10.000 12.000 15.000 18.000 Dukungan dan Fasilitasi Lembaga Seni Rupa dan Seni Pertunjukan Nasional Jumlah Dukungan dan Fasilitasi Lembaga Seni Rupa dan Seni Pertunjukan Nasional (Lembaga) 0 6 6 6 6 0 4.294 4.509 4.645 4.784 - - - - - 0 4.294 4.509 4.645 4.784 Pendukungan FGD/Workshop/Bimbi ngan Teknis Lembaga Jumlah Pendukungan FGD/Workshop/Bi mbingan Teknis Lembaga (Lembaga) 0 6 6 6 0 0 5.819 6.109 6.293 6.482 - - - - - 0 5.819 6.109 6.293 6.482 Penyusunan Skema Insentif Subsektor Seni Rupa dan Seni Pertunjukan Jumlah Penyusunan Skema Insentif Subsektor Seni Rupa dan Seni Pertunjukan (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 0 2.500 2.625 2.703 2.784 - - - - - 0 2.500 2.625 2.703 2.784 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif 1.800 122.99 3 131.38 0 140.11 0 148.80 0 - - - - - 1.800 122.99 3 131.38 0 140.11 0 148.80 0 Produk Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual (Produk) 450 4.000 4.250 4.500 4.750 1.800 30.000 31.900 33.750 35.600 - - - - - 1.800 30.000 31.900 33.750 35.600 Promosi untuk Produk Ekonomi Kreatif KI Terlindungi yang Mendapat Komersialisasi Jumlah Promosi untuk Produk Ekonomi Kreatif KI Terlindungi yang Mendapat Komersialisasi (Promosi) 0 50 54 58 62 0 40.000 43.200 46.400 49.600 - - - - - 0 40.000 43.200 46.400 49.600 Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Konsultasi HKI Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Edukasi dan Konsultasi Kekayaan Intelektual (Orang) 0 3.700 3.950 4.200 4.450 0 32.000 34.000 36.300 38.500 - - - - - 0 32.000 34.000 36.300 38.500 Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual (Orang) 0 1.500 1.600 1.700 1.800 0 20.793 22.080 23.460 24.900 - - - - - 0 20.793 22.080 23.460 24.900 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pedoman Valuasi Kekayaan Intelektual Produk Kreatif Tersedianya Pedoman Valuasi Kekayaan Intelektual Produk Kreatif (Dokumen) 0 2 2 2 2 0 200 200 200 200 - - - - - 0 200 200 200 200 Penguatan Komersialisasi Kekayaan Intelektual 1.800 125.68 0 145.68 6 165.73 1 181.79 3 - - - - - 1.800 125.68 0 145.68 6 165.73 1 181.79 3 Fasilitasi Literasi Bisnis untuk Badan Usaha Ekonomi Kreatif Jumlah Badan usaha Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Literasi Bisnis (Badan Usaha) 100 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 - - - - - 1.800 0 0 0 0 Fasilitasi Akses Pembiayaan Pasar Modal Jumlah Badan Usaha Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Pasar Modal (Badan Usaha) 0 250 300 350 400 0 6.500 7.000 7.500 8.000 - - - - - 0 6.500 7.000 7.500 8.000 Fasilitasi Akses Pembiayaan StartUp Jumlah Badan Usaha Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Start Up (Badan usaha) 0 250 300 350 400 0 7.000 8.000 9.000 10.000 - - - - - 0 7.000 8.000 9.000 10.000 Fasilitasi Akses Pembiayaan Syariah Jumlah Badan Usaha Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Akses Pembiayaan 0 400 450 500 550 0 8.500 9.000 9.500 10.000 - - - - - 0 8.500 9.000 9.500 10.000 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Syariah (Badan Usaha) Fasilitasi Investasi Industri Ekonomi Kreatif Jumlah Badan Usaha Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Investasi Industri Ekonomi Kreatif (Badan usaha) 0 900 1.000 1.100 1.200 0 14.552 15.000 15.500 16.000 - - - - - 0 14.552 15.000 15.500 16.000 Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Bantuan Insentif Pemerintah (Orang) 0 200 250 300 350 0 42.500 52.500 62.500 72.500 - - - - - 0 42.500 52.500 62.500 72.500 Program Insentif Riset Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (PROSPEK) Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Insentif Riset Ekonomi Kreatif (Orang) 0 100 150 200 250 0 13.000 16.000 19.000 21.000 - - - - - 0 13.000 16.000 19.000 21.000 Event Promosi Investasi Ekonomi Kreatif Jumlah Event Promosi Investasi Ekonomi Kreatif (Promosi) 0 8 9 10 10 0 9.257 12.000 15.000 15.000 - - - - - 0 9.257 12.000 15.000 15.000 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Investment Project Ready to Offer (IPRO) Ekonomi Kreatif Jumlah Investment Project Ready to Offer (IPRO) Ekonomi Kreatif yang tersusun (Rekomendasi Kebijakan) 0 3 4 5 6 0 7.050 8.000 9.000 10.000 - - - - - 0 7.050 8.000 9.000 10.000 Promosi Pada Event/Pameran/Festiv al Dalam dan Luar Negeri Jumlah Promosi Pada Event/Pameran/Fe stival Dalam dan Luar Negeri Promosi untuk Subsektor Seni Rupa dan Seni Pertunjukan pada Pameran, event, festival baik Skala Lokal, Nasional maupun Global (Promosi) 0 10 10 10 10 0 9.820 10.311 10.620 10.939 - - - - - 0 9.820 10.311 10.620 10.939 Fasilitasi Promosi Kreasi Indonesia melalui Ide Indonesia (Ide.IN) Jumlah Fasilitasi Promosi Kreasi Indonesia melalui Ide Indonesia (Ide.IN) (Promosi) 0 1 1 1 1 0 7.500 7.875 8.111 8.354 - - - - - 0 7.500 7.875 8.111 8.354 Pelindungan hasil Kreativitas 0 3.500 3.675 3.785 3.898 - - - - - 0 3.500 3.675 3.785 3.898 Pelatihan Seni Rupa dalam Rangka Sertifikasi Profesi Jumlah Pelatihan Seni Rupa dalam Rangka Sertifikasi Profesi (Orang) 0 150 150 150 150 0 1.750 1.837 1.892 1.949 - - - - - 0 1.750 1.837 1.892 1.949 Pelatihan Seni Pertunjukan dalam rangka Sertifikasi Profesi Jumlah Pelatihan Seni Pertunjukan dalam Rangka Sertifikasi Profesi (Orang) 0 150 150 150 150 0 1.750 1.837 1.892 1.949 - - - - - 0 1.750 1.837 1.892 1.949 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penguatan Jejaring dan Intergrasi Rantai Ekonomi Kreatif 1.650 346.75 8 378.37 1 413.16 0 446.61 7 - - - - - 1.650 346.75 8 378.37 1 413.16 0 446.61 7 Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif (PN) Jumlah orang yang mendapatkan Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif (Orang) 0 3.300 3.800 4.300 5.800 0 26.400 31.680 38.016 45.619 - - - - - 0 26.400 31.680 38.016 45.619 Sertifikasi Profesi dan SDM (PN) Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi Profesi dan SDM (Orang) 0 2.500 3.000 3.500 4.000 0 7.740 9.288 11.145 13.374 - - - - - 0 7.740 9.288 11.145 13.374 Penyusunan/Implemen tasi Kerjasama Dalam Negeri Jumlah Penyusunan/Imple mentasi Kerjasama Dalam Negeri yang tersusun (Kesepakatan) 10 10 12 14 16 900 10.000 12.000 14.000 16.000 - - - - - 900 10.000 12.000 14.000 16.000 Implementasi Diplomasi Ekonomi Kreatif Jumlah Implementasi Diplomasi Ekonomi Kreatif (Kesepakatan) 0 12 12 12 12 0 26.000 28.000 30.000 32.000 - - - - - 0 26.000 28.000 30.000 32.000 Branding (Creative By Indonesia, Bangga Buatan Indonesia) Jumlah Promosi Branding (Creative By Indonesia, Bangga Buatan Indonesia) (Promosi) 0 20 22 24 26 0 13.715 15.000 18.000 20.000 - - - - - 0 13.715 15.000 18.000 20.000 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Aktivasi Pemasaran Ekonomi Kreatif melalui Media Daring Jumlah Aktivasi Pemasaran Ekonomi Kreatif melalui Media Daring (Promosi) 0 250 270 290 300 0 30.846 34.000 38.000 40.000 - - - - - 0 30.846 34.000 38.000 40.000 Aktivasi Pemasaran Ekonomi Kreatif melalui Media Luring Jumlah Aktivasi Pemasaran Ekonomi Kreatif melalui Media Luring (Promosi) 0 20 22 24 26 0 47.140 52.000 57.000 62.000 - - - - - 0 47.140 52.000 57.000 62.000 Pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Jumlah Kegiatan Pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (Kegiatan) 0 18 19 21 23 0 14.000 15.500 17.000 18.500 - - - - - 0 14.000 15.500 17.000 18.500 Fasilitasi Pengembangan Desa Kreatif Jumlah Pelaku Ekraf yang Difasilitasi Pengembangan Desa Kreatif (Orang) 0 2.500 2.750 3.000 3.250 0 13.000 14.300 15.600 16.900 - - - - - 0 13.000 14.300 15.600 16.900 Fasilitasi Penguatan Ekosistem Sentra Kreatif Jumlah Pelaku Ekraf yang Difasilitasi Pengembangan Ekosistem Sentra Kreatif (Orang) 0 2.500 2.750 3.000 3.250 0 13.000 14.300 15.600 16.900 - - - - - 0 13.000 14.300 15.600 16.900 Prasarana Ruang Kreatif Jumlah Fasilitasi Prasarana Ruang Kreatif (Unit) 0 14 15 16 17 0 43.191 47.000 50.500 54.000 - - - - - 0 43.191 47.000 50.500 54.000 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sarana dan TIK Ruang Kreatif Jumlah Fasilitasi Sarana dan TIK Ruang Kreatif (Unit) 0 20 22 24 26 0 23.000 25.000 27.000 29.000 - - - - - 0 23.000 25.000 27.000 29.000 Inkubasi Seni Rupa Jumlah Inkubasi Seni Rupa (Industri) 2 49 49 49 49 350 10.500 11.025 11.355 11.696 - - - - - 350 10.500 11.025 11.355 11.696 Inkubasi Seni Pertunjukan Jumlah Inkubasi Seni Pertunjukan (Industri) 0 49 49 49 49 0 10.500 11.025 11.355 11.696 - - - - - 0 10.500 11.025 11.355 11.696 Pengembangan Rantai Nilai dan Ekosistem Sub Sektor Seni Rupa Jumlah Pengembangan Rantai Nilai dan Ekosistem Sub Sektor Seni Rupa (Orang) 0 550 550 550 550 0 5.294 5.559 5.726 5.898 - - - - - 0 5.294 5.559 5.726 5.898 Pengembangan Rantai Nilai dan Ekosistem Sub Sektor Seni Pertunjukan Jumlah Pengembangan Rantai Nilai dan Ekosistem Sub Sektor Seni Pertunjukan (Orang) 0 550 550 550 550 0 5.294 5.559 5.726 5.898 - - - - - 0 5.294 5.559 5.726 5.898 Akselerasi Desain Produk dan Desain Komunikasi Visual Jumlah Industri Desain Produk dan Desain Komunikasi Visual Yang Difasilitasi (Industri) 4 20 20 20 20 400 4.000 4.000 4.000 4.000 - - - - - 400 4.000 4.000 4.000 4.000 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Akselerasi Arsitektur dan Desain Interior Jumlah Industri Arsitektur dan Desain Interior Yang Difasilitasi (Industri) 0 20 20 20 20 0 4.000 4.000 4.000 4.000 - - - - - 0 4.000 4.000 4.000 4.000 Kolaborasi Inovatif untuk Indonesia (KOIND) Jumlah Industri Yang Difasilitasi (Industri) 0 8 8 8 8 0 1.434 1.434 1.434 1.434 - - - - - 0 1.434 1.434 1.434 1.434 Pembuatan Logo HUT RI Jumlah Lembaga Yang Difasilitasi (Lembaga) 0 1 1 1 1 0 400 400 400 400 - - - - - 0 400 400 400 400 Promosi dan Komersialisasi Arsitektur dan Desain Interior Jumlah Promosi dan Komersialisasi Arsitektur dan Desain Interior Yang Difasilitasi (Promosi) 0 8 8 8 8 0 7.000 7.000 7.000 7.000 - - - - - 0 7.000 7.000 7.000 7.000 Promosi dan Komersialisasi Desain Produk dan Desain Komunikasi Visual Jumlah Promosi dan Komersialisasi Desain Produk dan Desain Komunikasi Visual Yang Difasilitasi (Promosi) 0 8 8 8 8 0 7.000 7.000 7.000 7.000 - - - - - 0 7.000 7.000 7.000 7.000 Fasilitasi Promosi Kreasi Indonesia melalui Ide Indonesia (Idein) Jumlah Promosi Kreasi Indonesia melalui Ide Indonesia (Idein) Yang Difasilitasi (Promosi) 0 2 2 2 2 0 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - 0 3.000 3.000 3.000 3.000 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indonesia Desain Festival Jumlah Badan Usaha Yang Difasilitasi (badan usaha) 0 60 60 60 60 0 12.300 12.300 12.300 12.300 - - - - - 0 12.300 12.300 12.300 12.300 Temu Bisnis Studio Arsitektur dan Desain Jumlah Badan Usaha Yang Difasilitasi (Badan Usaha) 0 40 40 40 40 0 8.000 8.000 8.000 8.000 - - - - - 0 8.000 8.000 8.000 8.000 Penguatan Ekosistem Film, Animasi, Video dan Musik Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik (%)* 6,8-7,5 7,45 - 9,9 8,1-10,8 8,8-11,9 9,5-12,8 6.512 317.87 1 381.94 5 417.47 7 447.90 6 - - - - - 6.512 317.87 1 381.94 5 417.47 7 447.90 6 Pertumbuhan ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik (%)* 6,7- 11,9 7,3- 12,3 8,1-12,5 8,5-12,8 9,5-13,0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik (ribu orang)* 203 208 213 219 225 Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Film, Animasi, Video dan Musik 0 3.626 4.626 5.626 6.626 - - - - - 0 3.626 4.626 5.626 6.626 Rekomendasi Riset dan Inovasi Kolaboratif Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik Jumlah Rekomendasi Riset dan Inovasi Kolaboratif Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik yang tersusun (Rekomendasi Kebijakan) 0 2 2 2 2 0 3.626 4.626 5.626 6.626 - - - - - 0 3.626 4.626 5.626 6.626 Pengembangan Pendidikan Subsektor Film, Animasi, Video dan Musik 2.512 58.725 94.597 105.08 7 114.88 4 - - - - - 2.512 58.725 94.597 105.08 7 114.88 4 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Pelaku Ekraf Subsektor Film, Animasi dan Video yang Mendapatkan Pelatihan Jumlah Pelaku Ekraf Subsektor Film, Animasi dan Video yang Mendapatkan Pelatihan (Orang) 0 1.600 2.000 2.400 2.800 0 6.000 7.500 9.000 10.500 - - - - - 0 6.000 7.500 9.000 10.500 Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Subsektor Periklanan Jumlah Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Subsektor Periklanan (Orang) 50 0 0 0 0 270 0 0 0 0 - - - - - 270 0 0 0 0 Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kegiatan Industri Kreatif Subsektor Periklanan Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kegiatan Industri Kreatif Subsektor Periklanan (Industri) 2 18 21 24 26 742 18.000 21.000 24.000 26.000 - - - - - 742 18.000 21.000 24.000 26.000 Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif Subsektor TV dan Radio Jumlah Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Subsektor TV dan Radio (Orang) 140 2.500 2.750 3.000 3.250 900 19.500 17.050 18.600 20.150 - - - - - 900 19.500 17.050 18.600 20.150 Pelatihan Ekspor Ekonomi Kreatif Bidang Televisi dan Radio Pelatihan Ekspor Ekonomi Kreatif Bidang Televisi dan Radio (Orang) 0 0 550 600 650 0 0 5.500 6.000 6.500 - - - - - 0 0 5.500 6.000 6.500 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kompetisi Kolaboratif Penulisan Skenario Film Lokal Pelaku Kreatif yang mendapatkan Pembinaan Melalui Kompetisi kolaboratif (Orang) 0 0 5 6 6 0 0 5.750 6.000 6.000 - - - - - 0 0 5.750 6.000 6.000 Pelaku Ekraf subsektor seni musik yang Mendapatkan Pelatihan Jumlah Pelaku Ekraf subsektor seni musik yang Mendapatkan Pelatihan (Orang) 0 300 345 370 410 0 3.000 3.450 3.795 4.174 - - - - - 0 3.000 3.450 3.795 4.174 Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kegiatan Industri Kreatif Subsektor Penerbitan dan Fotografi Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kegiatan Industri Kreatif Subsektor Penerbitan dan Fotografi (Industri) 10 15 20 25 30 600 12.225 13.447 14.792 16.271 - - - - - 600 12.225 13.447 14.792 16.271 Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Ekonomi Kreatif Subsektor Penerbitan dan Fotografi Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi (Orang) 0 0 1.995 2.100 2.200 0 0 20.900 22.900 25.289 - - - - - 0 0 20.900 22.900 25.289 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Film, Animasi, Video dan Musik 2.850 95.500 108.50 0 116.77 0 121.04 7 - - - - - 2.850 95.500 108.50 0 116.77 0 121.04 7 Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kreatif Subsektor Film, Animasi dan Video Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kreatif Subsektor Film, Animasi dan Video 3 25 26 27 28 2.500 63.000 65.000 67.000 69.000 - - - - - 2.500 63.000 65.000 67.000 69.000 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Badan Usaha Subsektor Televisi dan Radio yang Mendapat Pendampingan Peningkatan Kapasitas Pendampingan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Subsektor Televisi dan Radio (Badan usaha) 0 10 10 14 14 0 7.500 10.800 15.000 15.000 - - - - - 0 7.500 10.800 15.000 15.000 Fasliitasi Bussiness Matching Produk Kreatif Subsektor Televisi dan Radio Tingkat Internasional Badan Usaha Subsektor Televisi dan Radio yang mendapatkan Fasliitasi Bussiness Matching (Badan Usaha) 0 0 1 0 0 0 0 5.000 0 0 - - - - - 0 0 5.000 0 0 Produk Kreatif Subsektor Televisi dan Radio yang mendapat pendampingan dan inkubasi Industri Ekonomi Kreatif Televisi dan Radio yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Produk (Industri) 0 7 7 12 12 0 7.000 7.000 12.000 12.000 - - - - - 0 7.000 7.000 12.000 12.000 Promosi Produk Ekonomi Kreatif Subsektor Musik Jumlah Promosi Produk Ekonomi Kreatif Subsektor Musik (Promosi) 1 10 13 14 14 350 18.000 20.700 22.770 25.047 - - - - - 350 18.000 20.700 22.770 25.047 Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Film, Animasi, Video dan Musik 514 156.01 9 169.62 1 184.93 4 199.78 2 - - - - - 514 156.01 9 169.62 1 184.93 4 199.78 2 Jumlah Promosi Subsektor Film, Animasi dan Video Jumlah Promosi Subsektor Film, Animasi dan Video (Promosi) 0 20 21 22 23 0 49.000 51.000 53.000 55.000 - - - - - 0 49.000 51.000 53.000 55.000 Promosi Kegiatan Industri Kreatif Subsektor Periklanan Jumlah Promosi Kegiatan Industri Kreatif Subsektor Periklanan (Promosi) 0 5 6 7 8 0 15.000 18.000 22.000 26.000 - - - - - 0 15.000 18.000 22.000 26.000 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi dan Promosi Televisi dan Radio Pelaku Kreatif Televisi dan Radio yang mendapatkan Promosi (Promosi) 0 16 18 22 26 0 20.000 24.000 28.500 33.000 - - - - - 0 20.000 24.000 28.500 33.000 Akselerasi Kreatif - Subsektor Musik Jumlah Akselerasi Kreatif - Subsektor Musik (Produk) 1 10 10 10 10 514 6.000 6.900 7.590 8.349 - - - - - 514 6.000 6.900 7.590 8.349 Akselerasi Kreatif - Sinergi Suara Jumlah Akselerasi Kreatif - Sinergi Suara (Produk) 0 10 3 3 8 0 8.000 9.200 10.120 11.132 - - - - - 0 8.000 9.200 10.120 11.132 Data dan Informasi Publik Jumlah Data dan Informasi Publik (Data) 0 1 1 1 1 0 33.000 33.000 33.000 33.000 - - - - - 0 33.000 33.000 33.000 33.000 Promosi Kegiatan Ekonomi Kreatif Subsektor Penerbitan dan Fotografi Jumlah Promosi Kegiatan Ekonomi Kreatif Subsektor Penerbitan dan Fotografi (Promosi) 0 10 15 20 20 0 25.019 27.521 30.724 33.301 - - - - - 0 25.019 27.521 30.724 33.301 Pengembangan Insentif Subsektor Film, Animasi, Video dan Musik 635 4.000 4.600 5.060 5.566 - - - - - 635 4.000 4.600 5.060 5.566 Akselerasi Kreatif - Alih Wahana Jumlah Akselerasi Kreatif - Alih Wahana (Industri) 2 2 2 2 2 635 4.000 4.600 5.060 5.566 - - - - - 635 4.000 4.600 5.060 5.566 Penguatan Ekosistem Fesyen dan Kriya Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya (%)* 5,3-8,0 5,9-8,0 6,1-8,1 6,7-8,2 7,2-8,3 2.520 196.75 4 248.60 3 287.83 3 332.28 8 - - - - - 2.520 196.75 4 248.60 3 287.83 3 332.28 8 Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya (%)* 3,5 4,0 4,7 5,5 6,4 Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan Kriya (ribu orang)* 9.836 10.092 10.354 10.624 10.900 Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Fesyen dan Kriya 1.450 94.409 120.43 4 140.68 0 163.96 6 - - - - - 1.450 94.409 120.43 4 140.68 0 163.96 6 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Rekomendasi Riset dan Inovasi Kolaboratif Subsektor Fesyen Jumlah Rekomendasi Riset dan Inovasi Kolaboratif Subsektor Fesyen yang tersusun (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 0 1.861 2.861 3.861 4.861 - - - - - 0 1.861 2.861 3.861 4.861 Rekomendasi Riset dan Inovasi Kolaboratif Subsektor Kriya Jumlah Rekomendasi Riset dan Inovasi Kolaboratif Subsektor Fesyen yang tersusun (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 0 1.843 2.843 3.843 4.843 - - - - - 0 1.843 2.843 3.843 4.843 Akselerasi produk kriya Jumlah Akselerasi produk kriya (Industri) 0 120 130 156 187 0 20.846 28.080 33.696 40.435 - - - - - 0 20.846 28.080 33.696 40.435 Kolaborasi Inovatif untuk Indonesia (KOIND) Jumlah Kolaborasi Inovatif untuk Indonesia (KOIND) (Industri) 0 5 7 8 10 0 8.923 12.850 15.420 18.504 - - - - - 0 8.923 12.850 15.420 18.504 Dukungan Aktivitas dan Jejaring Stakeholder Lembaga Kriya Jumlah Dukungan Aktivitas dan Jejaring Stakeholder Lembaga Kriya (Lembaga) 0 10 14 17 20 0 10.000 14.400 17.280 20.736 - - - - - 0 10.000 14.400 17.280 20.736 Fasilitasi Keikutsertaan Pelaku Ekraf Kriya dalam Kompetisi Internasional Jumlah Fasilitasi Keikutsertaan Pelaku Ekraf Kriya dalam Kompetisi Internasional (orang) 0 50 50 86 103 0 10.000 14.400 17.280 20.736 - - - - - 0 10.000 14.400 17.280 20.736 Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (AKSI) Fesyen Jumlah Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (AKSI) Fesyen (Industri) 10 110 120 130 130 1.450 12.534 13.750 15.000 16.500 - - - - - 1.450 12.534 13.750 15.000 16.500 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kolaborasi Inovatif untuk Indonesia Jumlah Industri yang Mendapat Kolaborasi Inovatif untuk Indonesia (Industri) 0 5 5 5 5 0 10.000 11.000 12.000 13.000 - - - - - 0 10.000 11.000 12.000 13.000 Akselerasi Fesyen Regular Jumlah Industri yang mendapat akselerasi fesyen regular (Industri) 0 40 45 50 55 0 9.000 10.000 11.000 12.000 - - - - - 0 9.000 10.000 11.000 12.000 Akselerasi Fesyen Modest Jumlah industri yang mendapat akselerasi fesyen modest (Industri) 0 40 45 50 55 0 9.000 10.000 11.000 12.000 - - - - - 0 9.000 10.000 11.000 12.000 Penyusunan NSPK Subsektor Fesyen Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Subsektor Fesyen (dokumen) 0 2 1 1 1 0 400 250 300 350 - - - - - 0 400 250 300 350 Pengembangan Pendidikan Subsektor Fesyen dan Kriya 0 19.100 25.804 30.364 35.837 - - - - - 0 19.100 25.804 30.364 35.837 Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM, Komersialisasi & Fasilitasi KI serta Akses Pembiayaan Jumlah orang yang mendapatkan Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM, Komersialisasi & Fasilitasi KI serta Akses Pembiayaan (Orang) 0 1.300 1.440 1.728 2.074 0 12.500 18.000 21.600 25.920 - - - - - 0 12.500 18.000 21.600 25.920 Diseminasi dan Sosialisasi Peraturan terkait Subsektor Kriya Jumlah Diseminasi dan Sosialisasi Peraturan terkait Subsektor Kriya (Orang) 0 400 576 691 829 0 1..600 2.304 2.764 3.317 - - - - - 0 1..600 2.304 2.764 3.317 Akselerasi Fesyen Berkelanjutan Jumlah industri yang mendapat akselerasi fesyen 0 15 18 20 22 0 5.000 5.500 6.000 6.600 - - - - - 0 5.000 5.500 6.000 6.600 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 berkelanjutan (Industri) Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Fesyen dan Kriya 600 9.764 11.853 13.274 14.928 - - - - - 600 9.764 11.853 13.274 14.928 Business matching kriya Jumlah Business matching kriya (Industri) 0 20 29 35 42 0 4.064 5.853 7.024 8.428 - - - - - 0 4.064 5.853 7.024 8.428 Modest Fashion Founders Fund Jumlah industri yang mendapat fasilitasi modest fashion founders fund (Industri) 0 25 25 25 25 0 5.700 6.000 6.250 6.500 - - - - - 0 5.700 6.000 6.250 6.500 Fasilitasi Fashion show Jumlah Fasilitasi Fashion show (dokumen) 1 0 0 0 0 600 0 0 0 0 - - - - - 600 0 0 0 0 Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Fesyen dan Kriya 470 72.480 89.071 101.78 5 116.48 2 - - - - - 470 72.480 89.071 101.78 5 116.48 2 Fasilitasi Pameran Produk Kriya Jumlah Fasilitasi Pameran Produk Kriya (Promosi) 1 11 16 19 23 470 24.480 35.251 42.301 50.761 - - - - - 470 24.480 35.251 42.301 50.761 Fasilitasi Promosi Kreasi Indonesia melalui Ide Indonesia (IdeIN) kriya Jumlah Fasilitasi Promosi Kreasi Indonesia melalui Ide Indonesia (IdeIN) (Promosi) 0 2 2 2 2 0 3.000 4.320 5.184 6.220 - - - - - 0 3.000 4.320 5.184 6.220 Fasilitasi Business Matching Brand Fesyen Lokal Jumlah industri yang mendapat fasilitasi business matching brand fesyen local (Industri) 0 10 12 14 16 0 5.000 5.500 6.000 6.500 - - - - - 0 5.000 5.500 6.000 6.500 Promosi sub sektor fesyen pada fashion show Nasional dan Global Jumlah kegiatan Promosi sub sektor fesyen pada fashion show 0 20 22 24 26 0 30.000 33.000 36.300 40.000 - - - - - 0 30.000 33.000 36.300 40.000 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Nasional dan Global (Promosi) Fasilitasi Promosi Kreasi Indonesia melalui Ide Indonesia (IdeIN) fesyen Jumlah kegiatan Fasilitasi Promosi Kreasi Indonesia melalui Ide Indonesia (IdeIN) (Promosi) 0 7 7 7 7 0 10.000 11.000 12.000 13.000 - - - - - 0 10.000 11.000 12.000 13.000 Pengembangan Insentif Subsektor Fesyen dan Kriya 0 1.000 1.440 1.728 2.073 - - - - - 0 1.000 1.440 1.728 2.073 Penyusunan Skema Insentif Kriya, Pedoman Persaingan Usaha, Penyusunan Strategi Pemasaran Dalam Negeri Produk Kriya Indonesia, Penyusunan Strategi Pemasaran Luar Negeri Produk Kriya Indonesia Jumlah Penyusunan Skema Insentif Kriya, Pedoman Persaingan Usaha, Penyusunan Strategi Pemasaran Dalam Negeri Produk Kriya Indonesia, Penyusunan Strategi Pemasaran Luar Negeri Produk Kriya Indonesia (Dokumen) 0 4 6 7 8 0 1.000 1.440 1.728 2.073 - - - - - 0 1.000 1.440 1.728 2.073 Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim Pertumbuhan PDB subsektor Aplikasi dan Gim (%)* 6,7-7,0 6,9-7,4 7,4-8,6 7,6-9,4 8,3-10,7 9.346 434.08 2 443.75 9 453.49 5 463.44 4 - - - - - 9.346 434.08 2 443.75 9 453.49 5 463.44 4Pertumbuhan ekspor subsektor Aplikasi dan Gim (%)* 6,0- 10,0 6,5- 11,7 7,0-12,7 7,8-13,8 8,0-14,9 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim (ribu orang)* 187 200 214 229 245 Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Aplikasi dan Gim 346 16.886 18.159 19.437 20.719 - - - - - 346 16.886 18.159 19.437 20.719 Rekomendasi Riset dan Inovasi Kolaboratif Subsektor Aplikasi dan Gim Jumlah Rekomendasi Riset dan Inovasi Kolaboratif Subsektor Aplikasi dan Gim yang tersusun (Rekomendasi Kebijakan) 0 2 2 2 2 0 3.277 4.277 5.277 6.277 - - - - - 0 3.277 4.277 5.277 6.277 Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Potensi dan Perkembangan Industri Aplikasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Potensi dan Perkembangan Industri Aplikasi (Rekomendasi kebijakan) 0 2 2 2 2 0 939 957 976 996 - - - - - 0 939 957 976 996 Pemetaan Potensi Dan Perkembangan Industri Konten Digital Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Potensi dan Perkembangan Industri Konten Digital (Rekomendasi Kebijakan) 2 2 2 2 2 346 5.000 5.100 5.202 5.306 - - - - - 346 5.000 5.100 5.202 5.306 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Potensi dan Perkembangan Industri Teknologi Digital Baru Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Potensi dan Perkembangan Industri Teknologi Digital Baru (Rekomendasi kebijakan) 0 2 2 2 2 0 2.450 2.500 2.550 2.600 - - - - - 0 2.450 2.500 2.550 2.600 Pemetaan Potensi dan Perkembangan Industri Jasa TIK Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Potensi dan Perkembangan Industri Jasa TIK (Rekomendasi Kebijakan) 0 2 2 2 2 0 5.219 5.324 5.430 5.539 - - - - - 0 5.219 5.324 5.430 5.539 Pengembangan Pendidikan Subsektor Aplikasi dan Gim 9.000 226.48 8 231.01 6 235.58 3 240.28 2 - - - - - 9.000 226.48 8 231.01 6 235.58 3 240.28 2 Pembinaan/Pendampin gan startup gim Jumlah Startup yang Mendapatkan Pembinaan/Penda mpingan Startup Digital (startup) 20 315 325 350 375 2.500 10.439 10.648 10.861 11.078 - - - - - 2.500 10.439 10.648 10.861 11.078 Indonesia Game Accelerator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Talenta Industri Gim melalui Indonesia Game Accelerator (Orang) 0 5.100 5.250 5.500 5.750 0 45.187 46.091 47.013 47.953 - - - - - 0 45.187 46.091 47.013 47.953 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembinaan/Pendampin gan melalui Inkubasi Startup Digital Jumlah Startup yang Mendapatkan Pembinaan/Penda mpingan melalui Inkubasi Startup Digital (Startup) 12 200 198 198 198 2.000 14.604 14.896 15.141 15.444 - - - - - 2.000 14.604 14.896 15.141 15.444 Pembinaan/Pendampin gan melalui Bekraf Scale-Up Champion (BSC) Jumlah Startup yang Mendapatkan Pembinaan/Penda mpingan melalui Inkubasi Startup Digital (StartUp) 0 20 20 20 20 0 5.224 5.328 5.435 5.543 - - - - - 0 5.224 5.328 5.435 5.543 Pelatihan Talenta Digital yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Talenta Digital (Orang) 0 14.000 14.100 14.200 14.300 0 36.088 36.809 37.545 38.296 - - - - - 0 36.088 36.809 37.545 38.296 Pelatihan Talenta Digital Pelatihan Talenta Digital (Orang) 300 13.632 13.500 13.750 14.000 2.500 42.591 43.443 44.312 45.198 - - - - - 2.500 42.591 43.443 44.312 45.198 Pembinaan/Pendampin gan melalui Inkubasi Startup Berbasis Teknologi Digiatl Baru Jumlah Startup yang Mendapatkan Pembinaan/Penda mpingan melalui Inkubasi Startup Berbasis Teknologi Digital Baru (Start Up) 5 5 5 5 5 1.500 15.559 15.870 16.187 16.510 - - - - - 1.500 15.559 15.870 16.187 16.510 Pelatihan Talenta Industri Teknologi Digital Baru Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Talenta Industri Teknologi Digital Baru (Orang) 0 10.000 10.000 10.000 11.100 0 28.961 29.540 30.130 30.720 - - - - - 0 28.961 29.540 30.130 30.720 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembinaan/Pendampin gan melalui Inkubasi startup berbasis jasa TIK Jumlah Startup yang Mendapatkan Pembinaan/Penda mpingan melalui Inkubasi Startup Berbasis Jasa TIK (startup) 5 145 145 145 145 500 13.121 13.384 13.651 13.924 - - - - - 500 13.121 13.384 13.651 13.924 Pelatihan Masterclass untuk Talenta Industri Jasa TIK Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Talenta Industri Jasa TIK (Orang) 0 11.100 11.100 11.100 11.100 0 14.710 15.005 15.305 15.611 - - - - - 0 14.710 15.005 15.305 15.611 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Aplikasi dan Gim 0 43.589 44.460 45.349 46.255 - - - - - 0 43.589 44.460 45.349 46.255 Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim Jumlah Usaha yang Terfasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim (Bada Usaha) 0 25 27 30 33 0 15.659 15.972 16.292 16.618 - - - - - 0 15.659 15.972 16.292 16.618 Pembinaan/Pendampin gan Badan Usaha melalui Venture App Festival Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan Pembinaan/Penda mpingan Badan Usaha melalui Venture App Festival (Badan usaha) 0 60 60 60 60 0 6.628 6.760 6.895 7.033 - - - - - 0 6.628 6.760 6.895 7.033 Fasilitasi / Pembinaan Akses Pendanaan dan Pembiayaan Konten Digital Fasilitasi / Pembinaan Akses Pendanaan dan Pembiayaan Konten Digital (Badan Usaha) 0 50 50 50 50 0 6.000 6.120 6.242 6.367 - - - - - 0 6.000 6.120 6.242 6.367 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi Akses Pembiayaan Teknologi Digital Baru Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan Teknologi Digital Baru (Badan Usaha) 0 220 220 220 220 0 7.993 8.153 8.316 8.482 - - - - - 0 7.993 8.153 8.316 8.482 Fasilitasi Akses Pembiayaan Pasar Modal Jasa TIK Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan Jasa TIK (Badan Usaha) 0 220 220 220 220 0 7.307 7.453 7.602 7.754 - - - - - 0 7.307 7.453 7.602 7.754 Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Aplikasi dan Gim 0 121.75 4 124.25 1 126.73 6 129.27 0 - - - - - 0 121.75 4 124.25 1 126.73 6 129.27 0 Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional Jumlah Promosi Dalam Rangka Pelatihan Talenta Industri Gim melalui Indonesia Game Academy (Promosi) 0 20 22 24 26 0 46.381 47.308 48.255 49.220 - - - - - 0 46.381 47.308 48.255 49.220 Promosi dalam rangka Pendukungan Kegiatan Pemasaran Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Promosi dalam rangka Pendukungan Kegiatan Pemasaran Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Promosi) 0 14 14 14 14 0 26.141 26.664 27.197 27.741 - - - - - 0 26.141 26.664 27.197 27.741 Fasilitasi Dan Promosi Industri Konten Digital Promosi Talenta Digital (Promosi) 0 16 16 16 16 0 20.000 20.400 20.808 21.224 - - - - - 0 20.000 20.400 20.808 21.224 Promosi Teknologi Digital Baru Jumlah Promosi Teknologi Digital Baru (Promosi) 0 13 13 13 13 0 16.703 17.100 17.442 17.790 - - - - - 0 16.703 17.100 17.442 17.790 Fasilitasi Promosi Jasa TIK Jumlah Promosi Jasa TIK (Promosi) 0 14 14 14 14 0 12.527 12.778 13.033 13.294 - - - - - 0 12.527 12.778 13.033 13.294 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Insentif Subsektor Aplikasi dan Gim 0 25.363 25.871 26.388 26.916 - - - - - 0 25.363 25.871 26.388 26.916 Rekomendasi Kebijakan dan Data Informasi Industri Gim Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan Data Informasi Industri Gim (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 0 4.319 4.406 4.494 4.584 - - - - - 0 4.319 4.406 4.494 4.584 Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha melalui Nyatakan.id Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan Pembinaan/Penda mpingan Badan Usaha melalui Nyatakan.id (Badan Usaha) 0 20 20 20 20 0 1.044 1.064 1.086 1.107 - - - - - 0 1.044 1.064 1.086 1.107 Fasilitasi dan Pembinaan Melalui Inkubasi Penciptaan dan Penguatan Kreasi Industri Konten Digital Fasilitasi dan Pembinaan Melalui Inkubasi Penciptaan dan Penguatan Kreasi Industri Konten Digital (Lembaga) 0 5 5 5 5 0 20.000 20.400 20.808 21.224 - - - - - 0 20.000 20.400 20.808 21.224 Penguatan Ekosistem Kuliner Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner (%)* 5,3-8,8 5,8-8,9 6,5-9,0 6,8-9,0 7,2-9,1 2.460 82.967 92.082 103.79 5 118.79 2 - - - - - 2.460 82.967 92.082 103.79 5 118.79 2 Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner (%)* 5,2-5,4 5,7 6,8 6,9 8,0 Jumlah tenaga kerja Subsektor Kuliner (ribu orang)* 14.048 14.259 14.473 14.690 14.910 Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Kuliner 0 14.913 17.223 19.952 23.211 - - - - - 0 14.913 17.223 19.952 23.211 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Rekomendasi Riset dan Inovasi Kolaboratif Subsektor Kuliner Jumlah Rekomendasi Riset dan Inovasi Kolaboratif Subsektor Kuliner yang tersusun (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 0 1.813 2.813 3.813 4.813 - - - - - 0 1.813 2.813 3.813 4.813 Nusantara Culinary Lab Jumlah Industri yang terfasilitasi Nusantara Culinary Lab (Industri) 0 25 28 31 35 0 12.000 13.200 14.784 16.853 - - - - - 0 12.000 13.200 14.784 16.853 Penyusunan Pedoman Persaingan Usaha Rekomendasi Kebijakan terkait Pedoman Persaingan Usaha yang tersusun (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 0 200 220 246 280 - - - - - 0 200 220 246 280 Penyusunan Strategi Pemasaran Dalam Negeri Produk Kuliner Indonesia Rekomendasi Kebijakan terkait Strategi Pemasaran Dalam Negeri Produk Kuliner Indonesia yang tersusun (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 0 200 220 246 280 - - - - - 0 200 220 246 280 Penyusunan Strategi Pemasaran Ekspor Produk Kuliner Indonesia Rekomendasi Kebijakan terkait Strategi Pemasaran Ekspor Produk Kuliner Indonesia yang tersusun (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 0 700 770 862 983 - - - - - 0 700 770 862 983 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Kuliner 0 10.000 11.000 12.320 14.044 - - - - - 0 10.000 11.000 12.320 14.044 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Business Matching Kuliner Jumlah Industri Kuliner yang terfasilitasi Business Matching (Industri) 0 20 22 25 28 0 10.000 11.000 12.320 14.044 - - - - - 0 10.000 11.000 12.320 14.044 Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Kuliner 2.460 57.754 63.529 71.153 81.114 - - - - - 2.460 57.754 63.529 71.153 81.114 Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (AKSI) Kuliner Jumlah INdustri yang terakselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (AKSI) Kuliner (Industri) 18 85 94 105 119 2.460 15.000 16.500 18.480 21.067 - - - - - 2.460 15.000 16.500 18.480 21.067 Fasilitasi Pameran Produk Kuliner Fasilitasi Pameran Produk Kuliner (Pameran) 0 12 13 15 17 0 28.254 31.079 34.809 39.682 - - - - - 0 28.254 31.079 34.809 39.682 Fasilitasi Promosi Kreasi Indonesia melalui Ide Indonesia (Ide.IN) Fasilitasi Promosi Kreasi Indonesia melalui Ide Indonesia (Ide.IN) (Pameran) 0 3 3 4 4 0 4.500 4.950 5.544 6.320 - - - - - 0 4.500 4.950 5.544 6.320 Fasilitasi Pengembangan Desa Kuliner dalam Rangka pendukungan Desa Kreatif Fasilitasi Pengembangan Desa Kuliner dalam Rangka pendukungan Desa Kreatif (Kelompok Masyarakat) 0 10 11 12 14 0 10.000 11.000 12.320 14.044 - - - - - 0 10.000 11.000 12.320 14.044 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Insentif Subsektor Kuliner 0 300 330 369 421 - - - - - 0 300 330 369 421 Penyusunan Skema Insentif Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif Penyusunan Skema Insentif Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif yang tersusun (Dokumen) 0 1 1 1 1 0 300 330 369 421 - - - - - 0 300 330 369 421 Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Nilai ekspor ekonomi kreatif (Miliar USD)* 26,44 27,85 29,39 31,09 32,94 1.580 11.500 16.560 19.872 23.846 - - - - - 1.580 11.500 16.560 19.872 23.846 Promosi Ekspor Jasa dan Produk Kreatif 1.580 11.500 16.560 19.872 23.846 - - - - - 1.580 11.500 16.560 19.872 23.846 Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (AKSI) Kriya Jumlah industri yang terakselerasi ekspor kreasi kriya (Industri) 12 100 106 127 152 1.580 11.500 16.560 19.872 23.846 - - - - - 1.580 11.500 16.560 19.872 23.846 MENTERI EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF ttd. TEUKU RIEFKY HARSYA LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/ BADAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2025-2029 MATRIKS REGULASI KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF Tabel 1. Matriks Regulasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6
  1. 1.Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Tahun 2026-2045 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 25 menyatakan bahwa Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Pengembangan Ekonomi Kreatif dituangkan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan dijadikan pedoman bagi Pemerintah. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 ditetapkan lebih dahulu dari Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sehingga Perpres tentang Rencana Induk Pengembangan Ekraf Direktorat Kajian dan Manajemen Strategis, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif
  2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  4. 3.Kementerian PPN/BAPPENAS;
  5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
  6. 5.Kementerian Ketenagakerjaan;
  7. 6.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 tersebut perlu dilakukan penyelarasan terhadap materi muatannya dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Hal ini diperlukan karena masa berlaku Rindekraf 2018–2025 akan segera berakhir, sementara regulasi mewajibkan adanya dokumen Rindekraf yang berlaku selama 20 tahun. Penyusunan Rindekraf Tahun 2026-2045 ini sangat penting untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi generasi muda, serta memastikan pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
  8. 7.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
  9. 8.Kementerian Kebudayaan.
  10. 2.Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap dinamika industri yang semakin kompleks dan berkembang cepat. Secara substantif, perubahan ini diperlukan untuk menjawab tantangan ketimpangan ekosistem, ketertinggalan regulasi terhadap teknologi baru serta perubahan nomenklatur Kementerian/lembaga. Perubahan juga ditujukan untuk memperkuat kerangka kelembagaan, pendanaan, SDM, dan keberlanjutan program nasional yang mendukung industri gim sebagai sektor strategis ekonomi digital. Dengan penyesuaian Direktorat Gim, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi
  11. 1.Kementerian Kebudayaan;
  12. 2.Kementerian Perdagangan;
  13. 3.Kementerian Komunikasi dan Digital;
  14. 4.Kementerian Perindustrian;
  15. 5.Pemerintah Daerah;
  16. 6.Badan Usaha (BUMN/Swasta). 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 ini, Perpres diharapkan lebih responsif terhadap RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, serta mampu meningkatkan daya saing global industri gim nasional. 3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rekonstruksi Pajak Royalti bagi Penulis perlunya kebijakan perpajakan yang lebih adil dan proporsional terhadap karakteristik penghasilan profesi kepenulisan. Meskipun royalti telah dikategorikan sebagai objek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penerapan tarif dan mekanisme penghitungan saat ini sering kali belum mencerminkan kemampuan membayar penulis, yang umumnya menghadapi penghasilan tidak tetap, biaya produksi karya yang tinggi, serta risiko pasar yang signifikan. Kebijakan perpajakan yang tidak sensitif terhadap kondisi tersebut dapat menghambat produktivitas dan kontribusi budaya penulis, yang seharusnya mendapat perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus melalui peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, guna mengatur skema pajak royalti yang lebih berkeadilan, antara lain melalui penyesuaian Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), tarif efektif PPh Pasal 21/23, serta pemihakan fiskal terhadap sektor ekonomi kreatif berbasis literasi. Direktorat Penerbitan dan Fotografi, Deputi Bidang Kreativitas Media
  17. 1.Kementerian Kebudayaan;
  18. 2.Perpustakaan Nasional;
  19. 3.Kementerian Keuangan;
  20. 4.Lembaga Kajian Poltax UI. 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 4 Rancangan Peraturan Presiden terkait Pusat Fesyen Muslim Dunia Berdasarkan laporan terbaru The Global Islamic Economy Indicator Score (The State of the Global Islamic Economy 2024/25 Report), Indonesia berhasil menempati peringkat pertama sebagai negara dengan industri modest fashion terbaik, diikuti oleh Malaysia
(2), Italy (3), Turkiye (4) dan Singapura (5) https://salaamgateway.com/story/modest- fashion-sector-snapshot-202425 Prestasi tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat utama fesyen syariah global dan memperkuat daya saing industri kreatif nasional di pasar internasional. Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim tidak hanya memiliki peranan penting sebagai konsumen busana muslim di kancah pasar ekonomi Islam dunia, namun juga memiliki prospek yang besar dalam mendominasi distribusi produk fashion muslim secara global. Sejak 2019 Indonesia telah mencanangkan diri sebagai kiblat busana muslim dunia. Meskipun sempat tertunda karena pandemi, arah kebijakan ini terus diperkuat dalam RPJMN 2025–2029. Namun hingga saat ini belum terdapat kebijakan lintas sektor yang secara komprehensif mengatur arah pembangunan fesyen muslim secara nasional, dan belum mengacu pada kerangka regulasi Direktorat Fesyen, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain

1.Kementerian Perdagangan
2.Kementerian Koperasi
3.Kementerian UMKM;
4.Kementerian Pariwisata;
5.Kementerian Perindustrian
6.Bank Indonesia;
7.Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Asosiasi di bidang fesyen 1 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 yang bersifat mengikat dan berjangka panjang. Oleh karenanya, diperlukan suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden yang menetapkan arah strategis nasional dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan fesyen muslim dunia. Kebijakan ini sekaligus akan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi budaya global, serta mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. 5 Rancangan Peraturan Menteri tentang Indeks Nasional Ekonomi Kreatif (INEKRAF) Penyediaan instrumen pemetaan potensi dan permasalahan dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional menjadi kebutuhan mendesak guna memahami dinamika sektor ini secara komprehensif. Instrumen ini harus mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kreatif di berbagai subsektor. Dengan data yang akurat dan terstruktur, pemetaan ini akan membantu dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, memastikan pertumbuhan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia di tingkat global. Selain sebagai alat pemetaan, instrumen ini juga berfungsi sebagai alat pembanding, evaluasi, dan pemberi masukan bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi. Dengan adanya indikator yang jelas, para Direktorat Kajian dan Manajemen Strategis, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif
1.Kementerian Ekonomi Kreatif;
2.Badan Pusat Statistik;
3.Pemerintah Daerah. 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 pengambil keputusan dapat menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta melakukan penyesuaian strategi berdasarkan data yang diperoleh. Hal ini akan mendukung terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang lebih inklusif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan tren serta tantangan ekonomi yang terus berkembang. 6 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penilai Kekayaan Intelektual Rancangan Peraturan Menteri ini diperlukan dalam rangka mengoptimalkan implementasi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, perlu untuk menyusun regulasi tambahan yang berkaitan dengan penilai kekayaan intelektual. Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif
1.Kementerian Keuangan;
2.Kementerian Hukum. 1 1 7 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif Pengaturan untuk mendukung keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif melalui Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif. Peraturan ini melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat

(2)Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama

1.Kementerian PPN/Bappenas;
2.Kementerian Keuangan;
3.Badan Pusat Statistik;
4.Badan Informasi Geospasial. 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 merupakan penyesuaian Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 8 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pengembangan Fesyen Muslim Rancangan Peraturan Menteri bertujuan menjadi payung hukum dan arahan kerja bersama dalam mendorong ekosistem fesyen muslim, mencakup aspek: kreasi fesyen, kurikulum pendidikan, prinsip syariat Islam, sertifikasi halal, market intelligence, nation branding, museum sejarah, dan pembentukan Dewan Fesyen Muslim Indonesia. Muslim fesyen terbukti mampu menyerap tenaga kerja, memperkuat UMKM, dan berkontribusi terhadap ekspor. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mendorong pembiayaan syariah, sertifikasi halal, inovasi bahan, dan digitalisasi pasar. Direktorat Fesyen, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain
1.Kementerian Perdagangan
2.Kementerian Koperasi
3.Kementerian UMKM;
4.Kementerian Pariwisata;
5.Kementerian Perindustrian
6.Bank Indonesia;
7.Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
8.Asosiasi di bidang fesyen 1 1 9 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Dokumen Renstra (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang disusun oleh Kementerian Ekonomi kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang Isinya memuat Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk 5 tahun. Disusun sebagai turunan dari dokumen perencanaan yakni berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama
1.Kementerian PPN/Bappenas
2.Kementerian Keuangan
3.KemenpanRB
4.Setkab
5.BPKP 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029 tentang RPJMN. Renstra ini menjadi acuan penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan dan penganggaran. 10 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Perizinan Berusaha Sektor Ekonomi Kreatif Rancangan Peraturan Menteri ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 332, Pasal 333, dan Pasal 517 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama
1.Kementerian Perkonomian
2.BKPM
3.Kementerian Keuangan
4.Kementerian Dalam Negeri
5.Pemerintah Daerah 1 11 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah Peraturan Menteri ini sebagai acuan dalam penyelenggaran Ekonomi Kreatif di Daerah yang bertujuan untuk:

a.mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
b.mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas industri kreatif;
c.mendorong peningkatan pelindungan, Penyelenggaraan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
d.mendorong terbentuknnya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif; Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama
1. 1.Kemendagri
2. 2.Kementerian Keuangan
3. 3.Kementerian PPN/Bappenas
4. 4.Pemerintah Daerah 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029
e.mendorong terwujudnya Kabupaten/ Kota/Desa Kreatif sebagai kota atau desa yang mampu melayani kepentingan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan; dan
f.mendorong pelestarian budaya, peningkatan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan daerah. 12 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Rancangan Peraturan Menteri ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama
1. 1.KemenpanRB
2. 2.Kementerian Keuangan 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 13 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Tata Penyusunan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kerja sama secara tertib, efektif, dan efisien serta mendukung kinerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, perlu disusun pengaturan mengenai tata cara penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama
3. 1.Kemenlu
4. 2.Kemendagri 1 1 14 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif Bahwa untuk meningkatkan kualitas keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif diperlukan peningkatan kemampuan kualitas, kuantitas, dan kapasitas perorangan, kelompok masyarakat, komunitas dan organisasi kemasyarakatan bidang ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui mekanisme bantuan pemerintah. Selanjutnya untuk pengaturan dan mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah bidang ekonomi kreatif diperlukan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Direktorat Pengembangan Akses, Pendanaan dan Pembiayaan Investasi Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif
5. 1.Kementerian Keuangan
6. 2.Kementerian PPN/ Bappenas 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 15 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Tugas Pembantuan di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif bahwa pelaksanaan tugas pembantuan bidang ekonomi kreatif ditujukan untuk mewujudkan penyelarasan dan pemerataan pembangunan ekonomi kreatif serta mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional, memerlukan pengaturan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan tugas pembantuan Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif
7. 1.Kementerian Keuangan
8. 2.Kementerian PPN/ Bappenas 1 16 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah telah mewajibkan penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya. Selanjutnya dengan adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti Inspektorat Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Komisi Pemberantasan Korupsi 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 17 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, pejabat/pegawai Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif wajib menolak hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Selanjutnya dengan adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. Inspektorat Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Komisi Pemberantasan Korupsi 1 1 18 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan kompetensi diri, dan pengembangan karir pegawai di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, perlu diatur mengenai pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui jalur Pendidikan. Selanjutnya dengan adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Menteri Pariwisata Biro Hukum Sumber Dayan Manusia dan Organisasi Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama
9. 1.Kemenpan RB
10. 2.BKN
11. 3.LAN 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. 19 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, serta berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan ayat

(3)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat menunjuk Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, perlu mengatur tata cara penunjukan, pengangkatan, kewenangan, dan hak Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian. Selanjutnya dengan adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama

1.Kemenpan RB
2.Kementerian Keuangan 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 20 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif bahwa untuk memberikan keselarasan antara potensi pegawai negeri sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pengaturan pola karier instansi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional. Selanjutnya dengan adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama
1.Kemenpan RB
2.BKN 1 1 21 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu diatur Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kementerian Ekonomi Kreatif Inspektorat Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama
1.Komisi Pemberantasan Korupsi
2.Kementerian Keuangan 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 22 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif wajib melakukan Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Selanjutnya untuk pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, serta guna memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaataan terhadap peraturan perundang- undangan, diperlukan sistem pengendalian intern pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama BPKP 1 1 23 Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kepegawaian dalam melaksanakan penegakan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dibutuhkan kepastian dalam dalam pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bahwa untuk melaksanakan penegakan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, perlu pengaturan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama
1.Kemenpan RB
2.BKN 1 1 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Kerja Penanggung Jawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 Selanjutnya dengan adanya pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. MENTERI EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF ttd. TEUKU RIEFKY HARSYA

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…