DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai subsektor ekonomi kreatif yang terdiri atas a. aplikasi; b. gim; c. arsitektur; d. desain interior; e. desain komunikasi visual;f. desain produk; g. fesyen; h. film, animasi, dan video;i. fotografi; j. kriya; k. kuliner; l. musik; m. penerbitan; n. periklanan; o. seni pertunjukan; p. seni rupa; dan q. televisi dan radio; perencanaan ekonomi kreatif; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; fasilitasi kekayaan intelektual; infrastruktur ekonomi kreatif; penguatan kelembagaan ekonomi kreatif; sistem informasi ekonomi kreatif; pendanaan dan pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan dan pengembangan ekonomi kreatif serta pemberdayaan usaha kreatif di daerah diperlukan acuan untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif, dan kemampuan berkompetisi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
6.Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
7.Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 397);
8.Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
3.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
4.Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki profesi yang mendukung usaha Ekonomi Kreatif.
5.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6.Kabupaten/Kota Kreatif adalah kabupaten/kota yang mampu mengembangkan kekhasan, kearifan lokal, dan potensi lokal, yang mampu menempatkan industri Ekonomi Kreatif sebagai sebagai pendorong upaya percepatan untuk mensejahterakan masyarakat dan daya saing daerah kabupaten/kota.
7.Infrastruktur Ekonomi Kreatif adalah infrastruktur yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif, baik dalam bentuk infrastruktur fisik maupun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
8.Menteri adalah Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di daerah yang bertujuan untuk:

a.mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas Pelaku Usaha bidang Ekonomi Kreatif dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
b.mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas industri kreatif;
c.mendorong peningkatan pelindungan, penyelenggaraan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
d.mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif daerah untuk melayani kepentingan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
e.mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Kreatif sebagai kabupaten/kota termasuk desa yang mampu melayani kepentingan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan; dan
f.mendorong pelestarian budaya, peningkatan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan daerah.

BAB II

SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 3

(1)Ekonomi Kreatif terdiri atas subsektor:
1. a.aplikasi;
2. b.gim;
3. c.arsitektur;
4. d.desain interior;
5. e.desain komunikasi visual;
6. f.desain produk;
7. g.fesyen;
8. h.film, animasi, dan video;
9. i.fotografi;
10. j.kriya;
11. k.kuliner;
12. l.musik;
13. m.penerbitan;
14. n.periklanan;
15. o.seni pertunjukan;
16. p.seni rupa; dan
17. q.televisi dan radio.
(2)Selain subsektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan subsektor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rencana penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
(3)Rencana penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembentukan kelembagaan Ekonomi Kreatif di daerah, penyesuaian nomenklatur kelembagaan Ekonomi Kreatif di daerah, dan/atau penataan struktur organisasi yang meliputi besaran organisasi perangkat daerah, susunan perangkat daerah, perumpunan susunan pemerintahan, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah.

Pasal 5

(1)Dalam menyusun rencana penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah juga menyusun peta jalan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif yang merupakan penjabaran dari rencana induk Ekonomi Kreatif.
(2)Penyusunan peta jalan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
(3)Dalam menyusun peta jalan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
1. a.asosiasi;
2. b.kementerian/lembaga;
3. c.swasta;
4. d.akademisi;
5. e.lembaga keuangan; dan
6. f.komunitas.
(4)Peta jalan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif berupa kebijakan daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:

a.data potensi sumber daya Ekonomi Kreatif yang ada di daerah dengan memperhatikan rantai nilai Ekonomi Kreatif;
b.perkembangan seni budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi;
c.kebutuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
d.nilai tambah, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal; dan
e.sinergi dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun statistik Ekonomi Kreatif daerah paling sedikit meliputi:
1. a.investasi; dan
2. b.Pelaku Ekonomi Kreatif.
(2)Dalam menyusun statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dalam mengelola data dan/atau dokumen statistik dapat menggunakan sistem informasi berbagi pakai yang dikembangkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

BAB IV

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif.
(2)Pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengembangan riset;
2. b.pengembangan pendidikan;
3. c.fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
4. d.penyediaan infrastruktur;
5. e.pengembangan sistem pemasaran;
6. f.pemberian insentif;
7. g.fasilitasi kekayaan intelektual; dan
8. h.pelindungan hasil kreativitas.
(3)Pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pelaku Usaha bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

(1)Pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan dengan mengacu pada pengembangan rantai nilai Ekonomi Kreatif.
(2)Pengembangan rantai nilai Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kreasi;
2. b.produksi;
3. c.distribusi;
4. d.konsumsi; dan
5. e.konservasi.

Pasal 10

(1)Dalam mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif yang terdiri atas:
1. a.Pelaku Ekonomi Kreatif;
2. b.Pelaku Usaha bidang Ekonomi Kreatif;
3. c.pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif;
4. d.Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif;
5. e.lembaga pendidikan; dan
6. f.masyarakat yang memiliki aktivitas terkait Ekonomi Kreatif.
(2)Pemerintah Daerah mendorong sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk berinteraksi dan bekerja sama secara berkesinambungan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…