Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2015
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2015; Menimbang : a. bahwa dalam rencana pembangunan energi terbarukan telah dialokasikan anggaran dari Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan se bagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAANDANAALOKASI KHUSUS BIDANG ENERGI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN2015 PERATURANMENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR: 10 TAHUN 2015 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG ENERGI PERDESAAN TAHUNANGGARAN2015. MEMUTUSKAN:
Menetapkan BAB II ...
--- ----------------------------------------- BAB III ... Ruang lingkup pengaturan clalam Peraturan Menteri 1111 meliputi:
cl. pemantauan, clan evaluasi;
BAB I
cl. meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhaclap energi fosil/konvensional; clan
BAB II MAKSUDDANTUJUAN pelaksanaan, Biclang Energi oleh Pemerintah perencanaan, evaluasi DAK dilaksanakan
--- -- -- ·------------------------------------- ( 6) Pelaksanaan ...
cl. pembangunan PLHT Surya-Angin;
BAB II
BAB III ARAH KEGIATAN, SASARAN, DAN PERENCANMN ---------·---------- Pasal 7 ... Sasaran penerima/ pemanfaat DAK Bidang Energi Perdesaan untuk kegiatan yang menghasilkan energi listrik diperuntukkan pada desa yang belurn terjangkau listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persera) clan pemegang izin usaha penyecliaan tenaga listrik lainnya ( off grid).
BAB III
Perdesaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2), penggunaan anggaran untuk pembangunan instalasi Biagas skala rumah tangga disesuaikan dengan potensi ternak masing-masing kabupaten.
BABV TUGAS DANTANGGUNGJAWAB PELAKSANAANKEGIATANDANANGGARAN
BAB IV KOORDINASIPENYELENGGARAAN
( 1) Berclasarkan pen.eta pan alokasi DAK Biclang Energi Perclesaan sesuai clengan Peraturan Presiclen Nomor 162 Tahun 2014 ten.tang Rincian Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, bupati penerima DAK Bidang Energi Perdesaan membuat rencana kegiatan yang akan diclanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan secara partisipatif berclasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
BAB IV
·--------------------------------------------·--- BAB VII ... Pengawasan fungsional clan/ atau pemeriksaan pelaksanaan kegiatan clan · pengelolaan keuangan DAK Bidang Energi Perdesaan dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
( 1) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan dipantau clan clievaluasi oleh Kementerian. BABVI PEMANTAUANDANEVALUASI
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)