DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2026

Nomor: 10
Tahun: 2026
Ditetapkan: 17 Juni 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Permen ini mengatur mengenai: Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang minyak dan gas bumi. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang minyak dan gas bumi. Permen ini mengubah: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuaidengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022 tentang Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 123);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 123) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Kepala merupakan setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(2)Kepala Bagian merupakan setara Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala Subbagian merupakan setara Jabatan Pengawas atau jabatan stuktural eselon IV.a.
(4)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dijabat oleh tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan.

2.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Kepala, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2026 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Œ BAHLIL LAHADALIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…