Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 100
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
www.peraturan.go.id 2021, No. 709
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
318); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KLASIFIKASI, KUALIFIKASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2021, No. 709
www.peraturan.go.id 2021, No. 709
www.peraturan.go.id 2021, No. 709 BAB II KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
BAB II
Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.peraturan.go.id 2021, No. 709
www.peraturan.go.id 2021, No. 709
Usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diklasifikasikan dalam bidang: www.peraturan.go.id 2021, No. 709
Usaha jasa pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diklasifikasikan dalam bidang:
BAB III KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
BAB III
www.peraturan.go.id 2021, No. 709
(4), Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik ditentukan berdasarkan hasil Kualifikasi yang lebih tinggi.
www.peraturan.go.id 2021, No. 709
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)