DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018

Nomor: 38
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk peningkatan dan penyesuaian terhadap perkembangan dan kebutuhan dalam pelayanan akreditasi dan sertifikasi di bidang ketenagalistrikan, perlu mengatur kembali tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
b.bahwa tata cara pembubuhan tanda Standar Nasional Indonesia dan tanda keselamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan, perlu Menimbang MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALREPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERl ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG TATACARAAKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL dilakukan penyesuaian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1032); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
2.Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
3.Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
4.Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
5.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Tenaga Teknik pada usaha ketenagalistrikan.
6.Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Asesor pada usaha ketenagalistrikan.
7.Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
8.Sertifikasi Produk Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Sertifikasi Produk adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis suatu produk peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi standar dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
10.Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
11.Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik.
12.Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Asesor.
13.Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Badan Usaha.
14.Lembaga Sertifikasi Produk adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Produk untuk peralatan tenaga listrik atau pemanfaat tenaga listrik.
15.Lembaga Pemerintah adalah lembaga milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Sertifikasi Kompetensi Asesor, Sertifikasi Badan Usaha, dan/atau Sertifikasi Produk.
16.Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
17.Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi Tenaga Teknik dan Asesor di bidang ketenagalistrikan.
18.Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
19.Sertifikat Produk adalah sertifikat kesesuaian berupa keterangan tertulis yang diberikan untuk menyatakan suatu peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan acuan.
20.Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan acuan.
21.Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan Penilaian Kesesuaian terhadap produk dengan persyaratan acuan.
22.Tanda Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.
23.Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.
24.Penanggung Jawab Teknik adalah Tenaga Teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu.
25.Surveilen adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat.
26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
27.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai tata cara:

a.Akreditasi ketenagalistrikan untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik yang meliputi Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, dan Lembaga Sertifikasi Produk; dan
b.sertifikasi ketenagalistrikan yang meliputi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Sertifikasi Kompetensi Asesor, Sertifikasi Badan Usaha, dan Sertifikasi Produk.

Pasal 3

Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

a.konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
b.pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
c.pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
d.pengoperasian instalasi tenaga listrik;
e.pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
f.penelitian dan pengembangan;
g.pendidikan dan pelatihan;
h.laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
i.sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
j.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik; dan
k.Sertifikasi Badan Usaha.

BAB II

AKREDITASI KETENAGALISTRIKAN

Pasal 4

(1)Lembaga sertifikasi, terdiri atas:
1. a.Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
2. b.Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah;
3. c.Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
4. d.Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor;
5. e.Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; dan
6. f.Lembaga Sertifikasi Produk.
(2)Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat berupa Lembaga Pemerintah.
(3)Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan ayat (2), wajib mendapatkan Akreditasi dari Menteri.
(4)Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf f, wajib mendapatkan Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sebelum mendapatkan Akreditasi dari Menteri, lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, harus mendapatkan penunjukan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1)Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai lembaga inspeksi teknik.
(2)Lembaga inspeksi teknik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi; dan
2. b.Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi.
(3)Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah.
(4)Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 6

(1)Usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, harus mendapatkan penugasan atau penunjukan, dan memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Sertifikasi Produk peralatan dan/atau pemanfaat tenaga listrik yang persyaratan acuannya diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan standar wajib di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 7

(1)Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
(2)Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi; dan
2. b.Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi.
(3)Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik.
(4)Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Asesor.

Pasal 8

(1)Usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
(2)Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 9

(1)Untuk mendapatkan Akreditasi sebagai lembaga sertifikasi, pemegang izin usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Lembaga Pemerintah, harus mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang dan Lembaga Pemerintah dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Pasal 10

(1)Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Persyaratan administratif, meliputi:
  1. 1.akta pendirian badan usaha;
  2. 2.penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
  3. 3.nomor pokok wajib pajak;
  4. 4.Sertifikat Badan Usaha;
  5. 5.izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
  6. 6.laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.
2. b.Persyaratan teknis, meliputi:
  1. 1.struktur organisasi;
  2. 2.surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
  3. 3.Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha;
  4. 4.Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha;
  5. 5.sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 series;
  6. 6.pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
  7. 7.memiliki sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
  8. 8.peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji; dan
  9. 9.telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.
(2)Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk peningkatan dan penyesuaian terhadap perkembangan dan kebutuhan dalam pelayanan akreditasi dan sertifikasi di bidang ketenagalistrikan, perlu mengatur kembali tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
b.bahwa tata cara pembubuhan tanda Standar Nasional Indonesia dan tanda keselamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan, perlu Menimbang MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALREPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERl ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG TATACARAAKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL dilakukan penyesuaian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1032); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
2.Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
3.Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
4.Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
5.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Tenaga Teknik pada usaha ketenagalistrikan.
6.Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Asesor pada usaha ketenagalistrikan.
7.Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
8.Sertifikasi Produk Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Sertifikasi Produk adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis suatu produk peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi standar dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
10.Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
11.Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik.
12.Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Asesor.
13.Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Badan Usaha.
14.Lembaga Sertifikasi Produk adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Produk untuk peralatan tenaga listrik atau pemanfaat tenaga listrik.
15.Lembaga Pemerintah adalah lembaga milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Sertifikasi Kompetensi Asesor, Sertifikasi Badan Usaha, dan/atau Sertifikasi Produk.
16.Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
17.Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi Tenaga Teknik dan Asesor di bidang ketenagalistrikan.
18.Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
19.Sertifikat Produk adalah sertifikat kesesuaian berupa keterangan tertulis yang diberikan untuk menyatakan suatu peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan acuan.
20.Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan acuan.
21.Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan Penilaian Kesesuaian terhadap produk dengan persyaratan acuan.
22.Tanda Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.
23.Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.
24.Penanggung Jawab Teknik adalah Tenaga Teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu.
25.Surveilen adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat.
26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
27.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai tata cara:

a.Akreditasi ketenagalistrikan untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik yang meliputi Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, dan Lembaga Sertifikasi Produk; dan
b.sertifikasi ketenagalistrikan yang meliputi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Sertifikasi Kompetensi Asesor, Sertifikasi Badan Usaha, dan Sertifikasi Produk.

Pasal 3

Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

a.konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
b.pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
c.pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
d.pengoperasian instalasi tenaga listrik;
e.pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
f.penelitian dan pengembangan;
g.pendidikan dan pelatihan;
h.laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
i.sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
j.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik; dan
k.Sertifikasi Badan Usaha.

BAB II

AKREDITASI KETENAGALISTRIKAN

Pasal 4

(1)Lembaga sertifikasi, terdiri atas:
1. a.Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
2. b.Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah;
3. c.Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
4. d.Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor;
5. e.Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; dan
6. f.Lembaga Sertifikasi Produk.
(2)Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat berupa Lembaga Pemerintah.
(3)Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan ayat (2), wajib mendapatkan Akreditasi dari Menteri.
(4)Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf f, wajib mendapatkan Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sebelum mendapatkan Akreditasi dari Menteri, lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, harus mendapatkan penunjukan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1)Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai lembaga inspeksi teknik.
(2)Lembaga inspeksi teknik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi; dan
2. b.Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi.
(3)Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah.
(4)Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 6

(1)Usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, harus mendapatkan penugasan atau penunjukan, dan memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Sertifikasi Produk peralatan dan/atau pemanfaat tenaga listrik yang persyaratan acuannya diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan standar wajib di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 7

(1)Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
(2)Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi; dan
2. b.Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi.
(3)Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik.
(4)Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Asesor.

Pasal 8

(1)Usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
(2)Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 9

(1)Untuk mendapatkan Akreditasi sebagai lembaga sertifikasi, pemegang izin usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Lembaga Pemerintah, harus mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang dan Lembaga Pemerintah dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Pasal 10

(1)Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Persyaratan administratif, meliputi:
  1. 1.akta pendirian badan usaha;
  2. 2.penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
  3. 3.nomor pokok wajib pajak;
  4. 4.Sertifikat Badan Usaha;
  5. 5.izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
  6. 6.laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.
2. b.Persyaratan teknis, meliputi:
  1. 1.struktur organisasi;
  2. 2.surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
  3. 3.Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha;
  4. 4.Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha;
  5. 5.sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO9001 series;
  6. 6.pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
  7. 7.memiliki sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
  8. 8.peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji; dan
  9. 9.telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.
(2)Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016