DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Izin Panas Bumi merupakan izin melakukan pengusahaan panas bumi yang diberikan berdasarkan hasil penawaran wilayah kerja panas bumi melalui pelelangan dengan persyaratan administratif, teknis, dan keuangan yang telah dipenuhi oleh pemohon Izin Panas Bumi pada saat pelelangan wilayah kerja panas bumi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu www.peraturan.go.id 2017, No. 241 mengevaluasi kembali Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

2.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 978);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2017, No. 241 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN CEPAT PERIZINAN 3 (TIGA) JAM TERKAIT INFRASTRUKTUR DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 978) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan
2.Pemohon Izin adalah Badan Usaha di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan dan Minyak dan Gas Bumi.
3.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
4.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki www.peraturan.go.id 2017, No. 241 kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
6.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik, di bidang ketenagalistrikan dan minyak dan gas bumi.
7.Pelayanan Cepat Izin Investasi 3 (tiga) jam, yang selanjutnya disebut Layanan Cepat I23J adalah layanan yang diberikan kepada Pemohon Izin terkait dengan infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
8.Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), Compressed Natural Gas (CNG), Liquified Natural Gas (LNG), dan Hasil Olahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
2.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 2dihapus, sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Layanan Cepat I23J diberikan kepada Pemohon Izin di bidang usaha yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Layanan Cepat I23J yang merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dihapus;
2. b.Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik; www.peraturan.go.id 2017, No. 241
3. c.Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
4. d.Izin Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.
(3)Layanan Cepat I23J untuk bidang usaha dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3.Ketentuan Pasal 6 dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No. 241 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Izin Panas Bumi merupakan izin melakukan pengusahaan panas bumi yang diberikan berdasarkan hasil penawaran wilayah kerja panas bumi melalui pelelangan dengan persyaratan administratif, teknis, dan keuangan yang telah dipenuhi oleh pemohon Izin Panas Bumi pada saat pelelangan wilayah kerja panas bumi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu www.peraturan.go.id 2017, No. 241 mengevaluasi kembali Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 978);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2017, No. 241 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN CEPAT PERIZINAN 3 (TIGA) JAM TERKAIT INFRASTRUKTUR DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 978) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan
2.Pemohon Izin adalah Badan Usaha di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan dan Minyak dan Gas Bumi.
3.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
4.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki www.peraturan.go.id 2017, No. 241 kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
6.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik, di bidang ketenagalistrikan dan minyak dan gas bumi.
7.Pelayanan Cepat Izin Investasi 3 (tiga) jam, yang selanjutnya disebut Layanan Cepat I23J adalah layanan yang diberikan kepada Pemohon Izin terkait dengan infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
8.Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), Compressed Natural Gas (CNG), Liquified Natural Gas (LNG), dan Hasil Olahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
2.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 2dihapus, sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Layanan Cepat I23J diberikan kepada Pemohon Izin di bidang usaha yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Layanan Cepat I23J yang merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dihapus;
2. b.Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik; www.peraturan.go.id 2017, No. 241
3. c.Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
4. d.Izin Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.
(3)Layanan Cepat I23J untuk bidang usaha dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3.Ketentuan Pasal 6 dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No. 241 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2022