DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.978 Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); www.peraturan.go.id 2016, No.978
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1135);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2016, No.978 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN LAYANAN CEPAT PERIZINAN 3 (TIGA) JAM TERKAIT INFRASTRUKTUR DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemohon Izin adalah Badan Usaha di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi.
3.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
4.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
6.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan www.peraturan.go.id 2016, No.978 baik, di bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi.
7.Pelayanan Cepat Izin Investasi 3 (Tiga) Jam, yang selanjutnya disebut Layanan Cepat I23J adalah layanan yang diberikan kepada Pemohon Izin terkait dengan infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
8.Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), Compressed Natural Gas (CNG), Liquified Natural Gas (LNG), dan Hasil Olahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

(1)Layanan Cepat I23J diberikan kepada Pemohon Izin di bidang usaha yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Layanan Cepat I23J yang merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bidang Usaha Pengusahaan Tenaga Panas Bumi;
2. b.Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
3. c.Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik; dan
4. d.Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.
(3)Layanan Cepat I23J untuk bidang usaha dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Layanan Cepat I23J sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan kewenangan Layanan Cepat I23J kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak subtitusi. www.peraturan.go.id 2016, No.978

BAB II

TATA CARA LAYANAN CEPAT I23J

Pasal 4

Pemohon Izin Layanan Cepat I23J untuk bidang usaha dan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh Pemilik atau Direksi Badan Usaha .

Pasal 5

(1)Bidang Usaha dan Izin Usaha Layanan Cepat I23J sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) meliputi persyaratan administratif dan teknis.
(2)Pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat persyaratan yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen untuk pemenuhan persyaratan.

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan Izin Panas Bumi dalam Pengusahaan Tenaga Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pemohon Izin mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan format permohonan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.profil pemohon;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. c.Akta Pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
4. d.Tanda Daftar Perusahaan; www.peraturan.go.id 2016, No.978
5. e.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja Panas Bumi, dan
6. f.bukti setor komitmen eksplorasi.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara dalam usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan/atau usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pemohon Izin mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan format permohonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.identitas pemohon;
2. b.profil pemohon, dan
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.studi kelayakan awal (pre-feasibility study), dan
2. b.surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik.
(4)Dalam hal pemohon merupakan suatu konsorsium dan belum berbentuk badan usaha, permohonan diajukan oleh salah satu anggota konsorsium yang diberi kuasa.
(5)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa pernyataan/komitmen tertulis yang harus www.peraturan.go.id 2016, No.978 dipenuhi secara mandiri dari pemohon untuk pemenuhan persyaratan dimaksud.

Pasal 8

(1)Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/ BBM/Hasil Olahan/LPG/CNG/LNG;
2. b.Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi/ Gas Bumi/Hasil Olahan; dan
3. c.Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan.
(2)Untuk mendapatkan Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Izin mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan format permohonan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
(3)Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak meliputi Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dengan kapasitas kilang di bawah 20.000 (dua puluh ribu) barrel oil per day.

Pasal 9

(1)Persyaratan administratif untuk Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
1. a.profil perusahaan;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); www.peraturan.go.id 2016, No.978
3. c.Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
4. d.Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. e.Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
6. f.persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan
7. g.surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
  1. 1.kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
  2. 2.kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; dan
  3. 3.kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk Permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG, Pengolahan Minyak Bumi, dan Niaga Umum Minyak Bumi/BBM selain memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
1. a.untuk Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan/LPG/CNG/LNG, adalah sebagai berikut:
  1. 1.Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
  2. 2.kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
  3. 3.rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan; www.peraturan.go.id 2016, No.978
  4. 4.rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; dan
  5. 5.rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan.
2. b.untuk Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan adalah sebagai berikut:
  1. 1.Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
  2. 2.kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
  3. 3.rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
  4. 4.kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan; dan
  5. 5.rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi.
3. c.untuk Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan adalah sebagai berikut:
  1. 1.Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
  2. 2.Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang dinotarialkan (bila menyewa);
  3. 3.surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan;
  4. 4.rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun;
  5. 5.kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan; www.peraturan.go.id 2016, No.978
  6. 6.kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang diniagakan;
  7. 7.rencana standar dan mutu Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan;
  8. 8.rencana merek dagang Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan; dan
  9. 9.rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer.
(4)Pemohon Izin yang mengajukan Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib melengkapi persyaratan teknis lainnya berupa:
1. a.rencana rancang bangun dan spesifikasi teknis fasilitas/sarana penyimpanan LNG termasuk dermaga dan/atau pelabuhan bongkar muat LNG, konfigurasi dari proses regasifikasi dan teknologi serta pipa transmisi dan/atau distribusi gas yang akan digunakan; dan
2. b.kesepakatan (MoU) jaminan pasokan LNG.
(5)Untuk permohonan izin usaha sementara pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghasilkan produk hasil pengolahan khusus LNG selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan kesepakatan (MoU) jaminan penjualan produk hasil pengolahan khusus LNG.
(6)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berupa pernyataan/komitmen tertulis yang harus dipenuhi secara mandiri dari Pemohon Izin untuk pemenuhan persyaratan dimaksud.

Pasal 10

(1)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian Layanan Cepat I23J sebagaimana dimaksud www.peraturan.go.id 2016, No.978 dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib menyampaikan tembusan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik atas perizinan yang telah diterbitkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perizinan diterbitkan.
(3)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal harus menyampaikan laporan pelaksanaan Layanan Cepat I23J setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.978 Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); www.peraturan.go.id 2016, No.978
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1135);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2016, No.978 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN LAYANAN CEPAT PERIZINAN 3 (TIGA) JAM TERKAIT INFRASTRUKTUR DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemohon Izin adalah Badan Usaha di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi.
3.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
4.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
6.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan www.peraturan.go.id 2016, No.978 baik, di bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi.
7.Pelayanan Cepat Izin Investasi 3 (Tiga) Jam, yang selanjutnya disebut Layanan Cepat I23J adalah layanan yang diberikan kepada Pemohon Izin terkait dengan infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
8.Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), Compressed Natural Gas (CNG), Liquified Natural Gas (LNG), dan Hasil Olahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

(1)Layanan Cepat I23J diberikan kepada Pemohon Izin di bidang usaha yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Layanan Cepat I23J yang merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bidang Usaha Pengusahaan Tenaga Panas Bumi;
2. b.Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
3. c.Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik; dan
4. d.Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.
(3)Layanan Cepat I23J untuk bidang usaha dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

BAB II

TATA CARA LAYANAN CEPAT I23J

Pasal 4

Pemohon Izin Layanan Cepat I23J untuk bidang usaha dan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh Pemilik atau Direksi Badan Usaha .

Pasal 5

(1)Bidang Usaha dan Izin Usaha Layanan Cepat I23J sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) meliputi persyaratan administratif dan teknis.
(2)Pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat persyaratan yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen untuk pemenuhan persyaratan.

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan Izin Panas Bumi dalam Pengusahaan Tenaga Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pemohon Izin mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan format permohonan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.profil pemohon;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. c.Akta Pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
4. d.Tanda Daftar Perusahaan; www.peraturan.go.id 2016, No.978
5. e.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja Panas Bumi, dan
6. f.bukti setor komitmen eksplorasi.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara dalam usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan/atau usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pemohon Izin mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan format permohonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.identitas pemohon;
2. b.profil pemohon, dan
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.studi kelayakan awal (pre-feasibility study), dan
2. b.surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik.
(4)Dalam hal pemohon merupakan suatu konsorsium dan belum berbentuk badan usaha, permohonan diajukan oleh salah satu anggota konsorsium yang diberi kuasa.
(5)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa pernyataan/komitmen tertulis yang harus www.peraturan.go.id 2016, No.978 dipenuhi secara mandiri dari pemohon untuk pemenuhan persyaratan dimaksud.

Pasal 8

(1)Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/ BBM/Hasil Olahan/LPG/CNG/LNG;
2. b.Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi/ Gas Bumi/Hasil Olahan; dan
3. c.Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan.
(2)Untuk mendapatkan Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Izin mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan format permohonan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
(3)Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak meliputi Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dengan kapasitas kilang di bawah 20.000 (dua puluh ribu) barrel oil per day.

Pasal 9

(1)Persyaratan administratif untuk Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
1. a.profil perusahaan;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); www.peraturan.go.id 2016, No.978
3. c.Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
4. d.Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. e.Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
6. f.persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan
7. g.surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
  1. 1.kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
  2. 2.kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; dan
  3. 3.kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk Permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG, Pengolahan Minyak Bumi, dan Niaga Umum Minyak Bumi/BBM selain memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
1. a.untuk Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan/LPG/CNG/LNG, adalah sebagai berikut:
  1. 1.Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
  2. 2.kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
  3. 3.rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan; www.peraturan.go.id 2016, No.978
  4. 4.rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; dan
  5. 5.rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan.
2. b.untuk Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan adalah sebagai berikut:
  1. 1.Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
  2. 2.kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
  3. 3.rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
  4. 4.kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan; dan
  5. 5.rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi.
3. c.untuk Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan adalah sebagai berikut:
  1. 1.Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
  2. 2.Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang dinotarialkan (bila menyewa);
  3. 3.surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan;
  4. 4.rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun;
  5. 5.kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan; www.peraturan.go.id 2016, No.978
  6. 6.kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang diniagakan;
  7. 7.rencana standar dan mutu Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan;
  8. 8.rencana merek dagang Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan; dan
  9. 9.rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer.
(4)Pemohon Izin yang mengajukan Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib melengkapi persyaratan teknis lainnya berupa:
1. a.rencana rancang bangun dan spesifikasi teknis fasilitas/sarana penyimpanan LNG termasuk dermaga dan/atau pelabuhan bongkar muat LNG, konfigurasi dari proses regasifikasi dan teknologi serta pipa transmisi dan/atau distribusi gas yang akan digunakan; dan
2. b.kesepakatan (MoU) jaminan pasokan LNG.
(5)Untuk permohonan izin usaha sementara pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghasilkan produk hasil pengolahan khusus LNG selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan kesepakatan (MoU) jaminan penjualan produk hasil pengolahan khusus LNG.
(6)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berupa pernyataan/komitmen tertulis yang harus dipenuhi secara mandiri dari Pemohon Izin untuk pemenuhan persyaratan dimaksud.

Pasal 10

(1)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian Layanan Cepat I23J sebagaimana dimaksud www.peraturan.go.id 2016, No.978 dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib menyampaikan tembusan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik atas perizinan yang telah diterbitkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perizinan diterbitkan.
(3)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal harus menyampaikan laporan pelaksanaan Layanan Cepat I23J setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA LAYANAN CEPAT I23J

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA LAYANAN CEPAT I23J

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2022