Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; www.peraturan.go.id 2017, No.267 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
www.peraturan.go.id 2017, No.267
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2017, No.267
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
www.peraturan.go.id 2017, No.267
Pada saat IUPK Operasi Produksi diberikan, wilayah KK atau wilayah PKP2B menjadi WIUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II PEMBERIAN IUPK OPERASI PRODUKSI HASIL PERUBAHAN BENTUK PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DARI KK MINERAL LOGAM Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Permohonan
BAB II
Bagian Kedua Evaluasi
Bagian Ketiga Penetapan
Menteri memberikan IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam hal pemohon IUPK Operasi Produksi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan-ketentuan dalam KK serta dokumen kesepakatan lainnya antara Pemerintah dengan pemegang KK menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemberian IUPK Operasi Produksi dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam IUPK Operasi Produksi. Bagian Keempat Jangka Waktu dan Perpanjangan
www.peraturan.go.id 2017, No.267 Bagian Kelima Hak dan Kewajiban
BAB III PEMBERIAN IUPK OPERASI PRODUKSI PERPANJANGAN Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Permohonan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)