DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; www.peraturan.go.id 2017, No.267 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2017, No.267
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
2.Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
3.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
4.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. www.peraturan.go.id 2017, No.267
5.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
7.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.tata cara pemberian IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi:
1. 1.KK mineral logam yang melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi; dan
2. 2.KK atau PKP2B yang jangka waktunya berakhir; dan
b.pengelolaan wilayah KK atau wilayah PKP2B yang KK atau PKP2B-nya berakhir.

Pasal 3

(1)Pemegang KK mineral logam dapat melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi.
(2)Pemegang KK atau PKP2B yang akan berakhir dapat mengajukan permohonan menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang. www.peraturan.go.id 2017, No.267

Pasal 4

Pada saat IUPK Operasi Produksi diberikan, wilayah KK atau wilayah PKP2B menjadi WIUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBERIAN IUPK OPERASI PRODUKSI HASIL PERUBAHAN BENTUK PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DARI KK MINERAL LOGAM

Pasal 5

(1)Pemegang KK mineral logam yang akan melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
1. a.peta dan batas koordinat wilayah dengan luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi; dan
3. c.rencana kerja dan anggaran biaya.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari www.peraturan.go.id 2017, No.267 kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

Pasal 7

Menteri memberikan IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam hal pemohon IUPK Operasi Produksi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan dalam KK serta dokumen kesepakatan lainnya antara Pemerintah dengan pemegang KK menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemberian IUPK Operasi Produksi dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam IUPK Operasi Produksi.

Pasal 9

(1)IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan sisa jangka waktu KK mineral logam.
(2)IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing- masing selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No.267

Pasal 10

(1)IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Dalam pelaksanaan IUPK Operasi Produksi, seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2017, No.267
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
2.Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
3.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
4.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. www.peraturan.go.id 2017, No.267
5.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
7.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.tata cara pemberian IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi:
1. 1.KK mineral logam yang melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi; dan
2. 2.KK atau PKP2B yang jangka waktunya berakhir; dan
b.pengelolaan wilayah KK atau wilayah PKP2B yang KK atau PKP2B-nya berakhir.

Pasal 3

(1)Pemegang KK mineral logam dapat melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi.
(2)Pemegang KK atau PKP2B yang akan berakhir dapat mengajukan permohonan menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang. www.peraturan.go.id 2017, No.267

Pasal 4

Pada saat IUPK Operasi Produksi diberikan, wilayah KK atau wilayah PKP2B menjadi WIUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBERIAN IUPK OPERASI PRODUKSI HASIL PERUBAHAN BENTUK PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DARI KK MINERAL LOGAM

Pasal 5

(1)Pemegang KK mineral logam yang akan melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
1. a.peta dan batas koordinat wilayah dengan luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi; dan
3. c.rencana kerja dan anggaran biaya.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari www.peraturan.go.id 2017, No.267 kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

Pasal 7

Menteri memberikan IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam hal pemohon IUPK Operasi Produksi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pasal 9

(1)IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan sisa jangka waktu KK mineral logam.
(2)IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing- masing selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No.267

Pasal 10

(1)IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Dalam pelaksanaan IUPK Operasi Produksi, seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.