DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Februari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
11.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan, Badan Usaha, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Radioaktif yang selanjutnya disebut WUP Radioaktif adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.
3.Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam yang selanjutnya disebut WUP Mineral Logam adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
4.Wilayah Usaha Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut WUP Batubara adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
5.Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam yang selanjutnya disebut WUP Mineral Bukan Logam adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
6.Wilayah Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WUP Batuan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
7.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Termasuk Mineral Ikutannya yang selanjutnya disebut WIUP Mineral Logam adalah bagian dari WUP Mineral Logam yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui lelang.
8.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut WIUP Batubara adalah bagian dari WUP Batubara yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui lelang.
9.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam yang selanjutnya disebut WIUP Mineral Bukan Logam adalah bagian dari WUP Mineral Bukan Logam yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan.
10.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WIUP Batuan adalah bagian dari WUP Batuan yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan.
11.Lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara.
12.Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconto batuan, fluida, dan bentuk lain yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, penyelidikan umum, eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, atau pengolahan dan/atau pemurnian.
13.Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi WP adalah suatu sistem informasi yang dibangun secara integral untuk mengolah Data WP menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan mengenai kewilayahan.
14.Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.
15.Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
16.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi.
18.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
19.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
20.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
21.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
22.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
23.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
26.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
27.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
28.Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
29.Eksplorasi Lanjutan adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan Data dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan pada tahap operasi produksi.
30.Laporan Berkala adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.
31.Laporan Akhir adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan mengenai hasil akhir suatu kegiatan yang dilakukan.
32.Laporan Khusus adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan dalam hal terdapat kejadian atau kondisi tertentu.
33.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.penyiapan dan penetapan WIUP dan WIUPK;
b.Sistem Informasi WP;
c.tata cara pemberian WIUP dan WIUPK;
d.tata cara pemberian perizinan;
e.hak dan kewajiban pemegang Izin; dan
f.RKAB Tahunan dan laporan.

BAB II

PENYIAPAN DAN PENETAPAN WIUP ATAU WIUPK

Pasal 3

(1)Wilayah di dalam WP dapat ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil koordinasi dengan bupati/wali kota.
(2)WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.WUP Radioaktif;
2. b.WUP Mineral Logam;
3. c.WUP Batubara;
4. d.WUP Mineral Bukan Logam; dan/atau
5. e.WUP Batuan.

Pasal 4

(1)Penetapan WUP Radioaktif, WUP Mineral Logam, dan WUP Batubara oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat berada bersama-sama dengan WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan.
(2)Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara di dalam WUP Mineral Logam dan/atau WUP Batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal pada WUP Radioaktif, WUP Mineral Bukan Logam, dan/atau WUP Batuan ditemukan golongan komoditas tambang Mineral logam atau Batubara yang memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penetapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas:
1. a.usulan gubernur; dan/atau
2. b.hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur.
(5)Penetapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan penetapan WUP Mineral Logam atau WUP Batubara.
(6)Dalam hal pada WUP Radioaktif, WUP Mineral Logam, dan/atau WUP Batubara ditemukan golongan komoditas tambang Mineral bukan logam dan/atau batuan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan berdasarkan permohonan Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan.
(7)Dalam hal pada WUP Radioaktif akan diberikan WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan, Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya meminta pertimbangan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal menyiapkan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dalam WUP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk ditawarkan dengan cara Lelang kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan.
(2)Penyiapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Data dan informasi yang berasal dari:
1. a.hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
2. b.hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau diciutkan oleh pemegang IUP; dan/atau
3. c.hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang IUP-nya berakhir atau dicabut.

Pasal 6

Direktur Jenderal menyiapkan WIUPK berdasarkan Data dan informasi yang berasal dari:

a.WPN yang sudah berubah statusnya menjadi WUPK;
b.hasil evaluasi terhadap WIUP yang IUP-nya telah berakhir;
c.hasil evaluasi terhadap WIUPK yang IUPK-nya telah berakhir;
d.hasil evaluasi terhadap wilayah KK yang kontraknya telah berakhir atau diterminasi;
e.hasil evaluasi terhadap wilayah PKP2B yang perjanjiannya telah berakhir atau diterminasi; dan/atau
f.hasil evaluasi terhadap WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B yang dikembalikan atau diciutkan oleh pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang KK, atau pemegang PKP2B.

Pasal 7

(1)Penyiapan WIUP dan/atau WIUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan melalui evaluasi teknis dan/atau ekonomi.
(2)Dalam pelaksanaan evaluasi teknis dan/atau ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.
(3)Tim penyiapan WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi kepada Direktur Jenderal.
(4)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menyusun usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK yang memuat:
1. a.lokasi;
2. b.luas dan batas;
3. c.harga kompensasi Data informasi; dan
4. d.informasi penggunaan lahan.
(2)Usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan gubernur dan instansi terkait dalam rangka permintaan rekomendasi WIUP dan/atau WIUPK.
(3)Rekomendasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, dan/atau WIUPK.
(4)Gubernur dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan bupati/wali kota.
(5)Rekomendasi oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan pada WIUP dan/atau WIUPK yang akan ditetapkan.
(6)Direktur Jenderal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan penetapan WIUP dan/atau WIUPK kepada Menteri dengan melampirkan:
1. a.koordinat WIUP dan/atau WIUPK;
2. b.peta WIUP dan/atau WIUPK;
3. c.harga kompensasi Data informasi; dan
4. d.informasi penggunaan lahan.
(7)Koordinat dan peta WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 9

(1)Harga kompensasi Data informasi WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan ketersediaan:
1. a.sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau Batubara;
2. b.Data indikasi mineralisasi logam atau Batubara;
3. c.Data potensi mineralisasi logam atau Batubara; dan/atau
4. d.Data cadangan Mineral logam atau Batubara.
(2)Besaran harga kompensasi Data informasi WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan formula perhitungan harga kompensasi Data informasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 10

(1)Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, dan/atau WIUPK Batubara berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Menteri dapat menolak usulan penetapan WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara yang ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(3)WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, WIUPK Batubara, WIUP Mineral Bukan Logam, dan/atau WIUP Batuan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merupakan kawasan peruntukan pertambangan.

Pasal 11

(1)Dalam hal pada lokasi WIUP Mineral Logam atau WIUPK Mineral Logam ditemukan golongan komoditas tambang Mineral logam yang bukan asosiasinya dan memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan WIUP atau WIUPK baru.
(2)Dalam hal pada lokasi WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, dan/atau WIUPK Batubara ditemukan golongan komoditas Mineral logam atau Batubara yang berbeda dan memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan WIUP atau WIUPK baru.
(3)WIUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:
1. a.usulan gubernur; atau
2. b.permohonan pemegang IUP atau IUPK yang dalam WIUP-nya ditemukan golongan komoditas Mineral logam atau Batubara yang berbeda atau tidak berasosiasi.
(4)WIUPK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan pemegang IUPK yang dalam WIUPK-nya ditemukan golongan komoditas Mineral logam atau Batubara yang berbeda atau tidak berasosiasi.
(5)Pemegang IUP atau IUPK yang berminat mengusahakan WIUP atau WIUPK hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus membentuk Badan Usaha baru.
(6)Ketentuan pembentukan Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi Badan Usaha yang terbuka (go public).
(7)Apabila pemegang IUP atau IUPK tidak berminat atas komoditas tambang yang bukan asosiasi atau berbeda golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara Lelang.
(8)Pihak lain yang mendapatkan WIUP atau WIUPK melalui proses Lelang harus berkoordinasi dengan pemegang IUP atau IUPK dengan difasilitasi Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(9)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan bersama.
(10)Dalam hal pada WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan ditetapkan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara, pemegang WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan tidak mendapatkan keutamaan untuk mengusahakan Mineral logam dan Batubara.
(11)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penetapan WIUP atau WIUPK.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
11.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan, Badan Usaha, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Radioaktif yang selanjutnya disebut WUP Radioaktif adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.
3.Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam yang selanjutnya disebut WUP Mineral Logam adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
4.Wilayah Usaha Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut WUP Batubara adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
5.Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam yang selanjutnya disebut WUP Mineral Bukan Logam adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
6.Wilayah Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WUP Batuan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
7.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Termasuk Mineral Ikutannya yang selanjutnya disebut WIUP Mineral Logam adalah bagian dari WUP Mineral Logam yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui lelang.
8.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut WIUP Batubara adalah bagian dari WUP Batubara yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui lelang.
9.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam yang selanjutnya disebut WIUP Mineral Bukan Logam adalah bagian dari WUP Mineral Bukan Logam yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan.
10.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WIUP Batuan adalah bagian dari WUP Batuan yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan.
11.Lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara.
12.Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconto batuan, fluida, dan bentuk lain yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, penyelidikan umum, eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, atau pengolahan dan/atau pemurnian.
13.Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi WP adalah suatu sistem informasi yang dibangun secara integral untuk mengolah Data WP menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan mengenai kewilayahan.
14.Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.
15.Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
16.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi.
18.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
19.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
20.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
21.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
22.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
23.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
26.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
27.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
28.Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
29.Eksplorasi Lanjutan adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan Data dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan pada tahap operasi produksi.
30.Laporan Berkala adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.
31.Laporan Akhir adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan mengenai hasil akhir suatu kegiatan yang dilakukan.
32.Laporan Khusus adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan dalam hal terdapat kejadian atau kondisi tertentu.
33.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.penyiapan dan penetapan WIUP dan WIUPK;
b.Sistem Informasi WP;
c.tata cara pemberian WIUP dan WIUPK;
d.tata cara pemberian perizinan;
e.hak dan kewajiban pemegang Izin; dan
f.RKAB Tahunan dan laporan.

BAB II

PENYIAPAN DAN PENETAPAN WIUP ATAU WIUPK

Pasal 3

(1)Wilayah di dalam WP dapat ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil koordinasi dengan bupati/wali kota.
(2)WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.WUP Radioaktif;
2. b.WUP Mineral Logam;
3. c.WUP Batubara;
4. d.WUP Mineral Bukan Logam; dan/atau
5. e.WUP Batuan.

Pasal 4

(1)Penetapan WUP Radioaktif, WUP Mineral Logam, dan WUP Batubara oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat berada bersama-sama dengan WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan.
(2)Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara di dalam WUP Mineral Logam dan/atau WUP Batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal pada WUP Radioaktif, WUP Mineral Bukan Logam, dan/atau WUP Batuan ditemukan golongan komoditas tambang Mineral logam atau Batubara yang memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penetapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas:
1. a.usulan gubernur; dan/atau
2. b.hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur.
(5)Penetapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan penetapan WUP Mineral Logam atau WUP Batubara.
(6)Dalam hal pada WUP Radioaktif, WUP Mineral Logam, dan/atau WUP Batubara ditemukan golongan komoditas tambang Mineral bukan logam dan/atau batuan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan berdasarkan permohonan Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan.
(7)Dalam hal pada WUP Radioaktif akan diberikan WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan, Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya meminta pertimbangan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal menyiapkan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dalam WUP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk ditawarkan dengan cara Lelang kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan.
(2)Penyiapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Data dan informasi yang berasal dari:
1. a.hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
2. b.hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau diciutkan oleh pemegang IUP; dan/atau
3. c.hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang IUP-nya berakhir atau dicabut.

Pasal 6

Direktur Jenderal menyiapkan WIUPK berdasarkan Data dan informasi yang berasal dari:

a.WPN yang sudah berubah statusnya menjadi WUPK;
b.hasil evaluasi terhadap WIUP yang IUP-nya telah berakhir;
c.hasil evaluasi terhadap WIUPK yang IUPK-nya telah berakhir;
d.hasil evaluasi terhadap wilayah KK yang kontraknya telah berakhir atau diterminasi;
e.hasil evaluasi terhadap wilayah PKP2B yang perjanjiannya telah berakhir atau diterminasi; dan/atau
f.hasil evaluasi terhadap WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B yang dikembalikan atau diciutkan oleh pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang KK, atau pemegang PKP2B.

Pasal 7

(1)Penyiapan WIUP dan/atau WIUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan melalui evaluasi teknis dan/atau ekonomi.
(2)Dalam pelaksanaan evaluasi teknis dan/atau ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.
(3)Tim penyiapan WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi kepada Direktur Jenderal.
(4)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menyusun usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK yang memuat:
1. a.lokasi;
2. b.luas dan batas;
3. c.harga kompensasi Data informasi; dan
4. d.informasi penggunaan lahan.
(2)Usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan gubernur dan instansi terkait dalam rangka permintaan rekomendasi WIUP dan/atau WIUPK.
(3)Rekomendasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, dan/atau WIUPK.
(4)Gubernur dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan bupati/wali kota.
(5)Rekomendasi oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan pada WIUP dan/atau WIUPK yang akan ditetapkan.
(6)Direktur Jenderal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan penetapan WIUP dan/atau WIUPK kepada Menteri dengan melampirkan:
1. a.koordinat WIUP dan/atau WIUPK;
2. b.peta WIUP dan/atau WIUPK;
3. c.harga kompensasi Data informasi; dan
4. d.informasi penggunaan lahan.
(7)Koordinat dan peta WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 9

(1)Harga kompensasi Data informasi WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan ketersediaan:
1. a.sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau Batubara;
2. b.Data indikasi mineralisasi logam atau Batubara;
3. c.Data potensi mineralisasi logam atau Batubara; dan/atau
4. d.Data cadangan Mineral logam atau Batubara.
(2)Besaran harga kompensasi Data informasi WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan formula perhitungan harga kompensasi Data informasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 10

(1)Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, dan/atau WIUPK Batubara berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Menteri dapat menolak usulan penetapan WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara yang ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(3)WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, WIUPK Batubara, WIUP Mineral Bukan Logam, dan/atau WIUP Batuan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merupakan kawasan peruntukan pertambangan.

Pasal 11

(1)Dalam hal pada lokasi WIUP Mineral Logam atau WIUPK Mineral Logam ditemukan golongan komoditas tambang Mineral logam yang bukan asosiasinya dan memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan WIUP atau WIUPK baru.
(2)Dalam hal pada lokasi WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, dan/atau WIUPK Batubara ditemukan golongan komoditas Mineral logam atau Batubara yang berbeda dan memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan WIUP atau WIUPK baru.
(3)WIUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:
1. a.usulan gubernur; atau
2. b.permohonan pemegang IUP atau IUPK yang dalam WIUP-nya ditemukan golongan komoditas Mineral logam atau Batubara yang berbeda atau tidak berasosiasi.
(4)WIUPK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan pemegang IUPK yang dalam WIUPK-nya ditemukan golongan komoditas Mineral logam atau Batubara yang berbeda atau tidak berasosiasi.
(5)Pemegang IUP atau IUPK yang berminat mengusahakan WIUP atau WIUPK hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus membentuk Badan Usaha baru.
(6)Ketentuan pembentukan Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi Badan Usaha yang terbuka (go public).
(7)Apabila pemegang IUP atau IUPK tidak berminat atas komoditas tambang yang bukan asosiasi atau berbeda golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara Lelang.
(8)Pihak lain yang mendapatkan WIUP atau WIUPK melalui proses Lelang harus berkoordinasi dengan pemegang IUP atau IUPK dengan difasilitasi Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(9)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan bersama.
(10)Dalam hal pada WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan ditetapkan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara, pemegang WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan tidak mendapatkan keutamaan untuk mengusahakan Mineral logam dan Batubara.
(11)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penetapan WIUP atau WIUPK.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYIAPAN DAN PENETAPAN WIUP ATAU WIUPK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYIAPAN DAN PENETAPAN WIUP ATAU WIUPK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019