DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Juni 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 307

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
e.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral;
f.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
g.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
h.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
i.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
c.Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
d.Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
e.Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
f.Inspektorat Jenderal;
g.Badan Geologi;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
i.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
j.Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
k.Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur;
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam;
m.Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
n.Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
o.Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Sumber Daya Manusia;
c.Biro Organisasi dan Tata Laksana;
d.Biro Keuangan;
e.Biro Hukum;
f.Biro Umum; dan
g.Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi kinerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja;
b.penyiapan dan pelaksanaan koordinasi sidang dan rapat Pimpinan;
c.penyusunan program dan anggaran;
d.pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi kinerja; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks307PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
e.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral;
f.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
g.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
h.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
i.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
c.Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
d.Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
e.Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
f.Inspektorat Jenderal;
g.Badan Geologi;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
i.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
j.Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
k.Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur;
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam;
m.Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
n.Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
o.Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Sumber Daya Manusia;
c.Biro Organisasi dan Tata Laksana;
d.Biro Keuangan;
e.Biro Hukum;
f.Biro Umum; dan
g.Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi kinerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja;
b.penyiapan dan pelaksanaan koordinasi sidang dan rapat Pimpinan;
c.penyusunan program dan anggaran;
d.pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi kinerja; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024