DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020

Nomor: 17
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 );
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Pasal I Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

a.Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1591);
b.Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan telah menghasilkan produk hasil pengolahan dapat melakukan Penjualan hasil pengolahannya ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan sampai dengan jangka waktu persetujuan ekspornya berakhir setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c.badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan Penjualan lumpur anoda sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
d.Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri; dan
e.Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUPK Operasi Produksi Mineral logam, badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian, dan badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
1. 2.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.
(2)Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian; dan
2. b.membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
1. a.membangun fasilitas Pemurnian sendiri; atau
2. b.kerja sama untuk membangun fasilitas Pemurnian dalam bentuk kepemilikan saham secara langsung pada badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian.
  1. 3.Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.
(2)Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.telah menghasilkan produk hasil Pengolahan;
2. b.membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.sedang membangun fasilitas Pemurnian sendiri atau bekerja sama untuk melakukan Pemurnian.
(3)Kerja sama untuk melakukan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
1. a.membangun fasilitas Pemurnian bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian dengan membentuk badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian; atau
2. b.memurnikan pada fasilitas Pemurnian yang dibangun pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian melalui kegiatan: 1) jual beli Konsentrat atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan; atau 2) jasa Pemurnian Konsentrat atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 48 dihapus.
  2. 5.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang telah menghasilkan Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa lumpur anoda dapat melakukan Penjualan lumpur anoda ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.
(2)Penjualan lumpur anoda ke luar negeri oleh badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang telah menghasilkan Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa lumpur anoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian lanjut sendiri; atau
2. b.bekerja sama untuk melakukan Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan apabila kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian telah memenuhi tingkat kemajuan sesuai dengan rencana pembangunan fasilitas pemurnian yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen dengan ketentuan paling lambat pada tanggal 10 Juni 2023.
(2)Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada pemegang IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan apabila kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian telah memenuhi tingkat kemajuan sesuai dengan rencana pembangunan fasilitas pemurnian yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen.

7.Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan perubahan rencana pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a setelah diverifikasi oleh Verifikator Independen.
(2)Perubahan rencana pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

8.Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 57A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

Persetujuan ekspor yang telah diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu persetujuan ekspornya berakhir. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2020 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd. ARIFIN TASRIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1343

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 );
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Pasal I Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

a.Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1591);
b.Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan telah menghasilkan produk hasil pengolahan dapat melakukan Penjualan hasil pengolahannya ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan sampai dengan jangka waktu persetujuan ekspornya berakhir setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c.badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan Penjualan lumpur anoda sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
d.Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri; dan
e.Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUPK Operasi Produksi Mineral logam, badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian, dan badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
1. 2.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.
(2)Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian; dan
2. b.membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
1. a.membangun fasilitas Pemurnian sendiri; atau
2. b.kerja sama untuk membangun fasilitas Pemurnian dalam bentuk kepemilikan saham secara langsung pada badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian.
  1. 3.Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.
(2)Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.telah menghasilkan produk hasil Pengolahan;
2. b.membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.sedang membangun fasilitas Pemurnian sendiri atau bekerja sama untuk melakukan Pemurnian.
(3)Kerja sama untuk melakukan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
1. a.membangun fasilitas Pemurnian bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian dengan membentuk badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian; atau
2. b.memurnikan pada fasilitas Pemurnian yang dibangun pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian melalui kegiatan: 1) jual beli Konsentrat atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan; atau 2) jasa Pemurnian Konsentrat atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 48 dihapus.
  2. 5.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang telah menghasilkan Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa lumpur anoda dapat melakukan Penjualan lumpur anoda ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.
(2)Penjualan lumpur anoda ke luar negeri oleh badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang telah menghasilkan Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa lumpur anoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian lanjut sendiri; atau
2. b.bekerja sama untuk melakukan Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan apabila kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian telah memenuhi tingkat kemajuan sesuai dengan rencana pembangunan fasilitas pemurnian yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen dengan ketentuan paling lambat pada tanggal 10 Juni 2023.
(2)Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada pemegang IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan apabila kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian telah memenuhi tingkat kemajuan sesuai dengan rencana pembangunan fasilitas pemurnian yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen.

7.Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan perubahan rencana pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a setelah diverifikasi oleh Verifikator Independen.
(2)Perubahan rencana pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

8.Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 57A yang berbunyi sebagai berikut: