DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018

Nomor: 25
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 43, Pasal 84 ayat (4), Pasal 85 ayat (4), Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92 ayat (3), Pasal 96, Pasal 99, dan Pasal 109, Pasal 112C angka 5, Pasal 112F Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan www.peraturan.go.id 2018, No. 595 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali www.peraturan.go.id 2018, No. 595 diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2018, No. 595 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan, dan Badan Usaha, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.
3.Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
4.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
5.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. www.peraturan.go.id 2018, No. 595
6.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara hasil olahannya.
7.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
9.Tanda Batas WIUP dan WIUPK yang selanjutnya disebut Tanda Batas adalah patok yang dipasang pada Titik Batas WIUP dan WIUPK di lapangan dan mempunyai ukuran, konstruksi, warna serta penamaan tertentu.
10.Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
11.Konsentrat adalah produk konsentrasi yang kaya akan Mineral berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan Mineral Bijih.
12.Bijih adalah kumpulan mineral yang mengandung 1 (satu) logam atau lebih yang dapat diolah secara menguntungkan.
13.Produk Samping adalah produk pertambangan selain produk utama pertambangan yang merupakan sampingan dari proses Pengolahan dan Pemurnian yang memiliki nilai ekonomis. www.peraturan.go.id 2018, No. 595
14.Peningkatan Nilai Tambah adalah upaya untuk meningkatkan nilai Mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.
15.Harga Patokan Mineral Logam yang selanjutnya disebut HPM Logam adalah harga Mineral logam yang ditentukan pada suatu titik serah Penjualan (at sale point) secara Free on Board untuk masing-masing komoditas tambang Mineral logam.
16.Harga Patokan Batubara yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga Batubara yang ditentukan pada suatu titik serah Penjualan (at sale point) secara Free on Board.
17.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Mineral.
18.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara.
19.Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu Mineral dan/atau Batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh Mineral ikutan.
20.Pengolahan Mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral asal.
21.Pemurnian Mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal.
22.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2018, No. 595
23.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Verifikator Independen adalah Badan Usaha Milik Negara, termasuk anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki kemampuan dalam jasa konsultan manajemen proyek dan/atau perekayasaan industri untuk melakukan verifikasi rencana serta kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.
25.Dana Hasil Produksi Batubara yang selanjutnya disingkat DHPB adalah bagian pemerintah dari hasil produksi Batubara pemegang PKP2B yang di dalamnya termasuk iuran produksi atau royalti dan penjualan hasil tambang.
26.Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
27.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara.
28.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 2

(1)Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
1. a.pertambangan Mineral; dan
2. b.pertambangan Batubara.
(2)Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a digolongkan atas:
1. a.pertambangan Mineral radioaktif;
2. b.pertambangan Mineral logam;
3. c.pertambangan Mineral bukan logam; dan
4. d.pertambangan batuan. www.peraturan.go.id 2018, No. 595

Pasal 3

(1)Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.IUP;
2. b.IUPK; dan
3. c.IPR.
(2)IUP, IUPK, dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas dua tahap:
1. a.IUP Eksplorasi; dan
2. b.IUP Operasi Produksi.
(2)IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
1. a.Penyelidikan Umum;
2. b.Eksplorasi; dan
3. c.Studi Kelayakan.
(3)IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.Konstruksi;
2. b.Penambangan;
3. c.Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
4. d.Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 5

(1)IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas dua tahap:
1. a.IUPK Eksplorasi; dan
2. b.IUPK Operasi Produksi.
(2)IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
1. a.Penyelidikan Umum;
2. b.Eksplorasi; dan
3. c.Studi Kelayakan. www.peraturan.go.id 2018, No. 595
(3)IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.Konstruksi;
2. b.Penambangan;
3. c.Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
4. d.Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 6

IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan penyusunan dokumen lingkungan, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan/atau Pengangkutan dan Penjualan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN IUP EKSPLORASI ATAU IUPK EKSPLORASI

Pasal 7

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum memulai kegiatan Eksplorasi dapat melakukan kegiatan Penyelidikan Umum.
(2)Kegiatan Penyelidikan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.mengetahui kondisi geologi regional; dan
2. b.mengetahui adanya indikasi mineralisasi atau endapan Batubara. www.peraturan.go.id 2018, No. 595

Pasal 8

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana kegiatan Eksplorasi yang paling sedikit terdiri atas:
1. a.tujuan;
2. b.tahapan;
3. c.lokasi;
4. d.metode;
5. e.pelaksana;
6. f.waktu; dan
7. g.biaya.
(2)Rencana kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RKAB Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan kegiatan Eksplorasi sesuai dengan rencana kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti pada seluruh WIUP atau WIUPK tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, sumber daya tertunjuk dan/atau terukur dari bahan galian.

Pasal 9

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi setelah selesai pelaksanaan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun laporan lengkap Eksplorasi.
(2)Penyusunan laporan lengkap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2018, No. 595

Pasal 10

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan kegiatan Studi Kelayakan berdasarkan hasil kegiatan Eksplorasi.
(2)Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi seluruh aspek yang berkaitan dengan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan secara terperinci.
(3)Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas kegiatan:
1. a.kajian kelayakan teknis;
2. b.kajian kelayakan ekonomis; dan
3. c.penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 43, Pasal 84 ayat (4), Pasal 85 ayat (4), Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92 ayat (3), Pasal 96, Pasal 99, dan Pasal 109, Pasal 112C angka 5, Pasal 112F Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan www.peraturan.go.id 2018, No. 595 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali www.peraturan.go.id 2018, No. 595 diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2018, No. 595 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan, dan Badan Usaha, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.
3.Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
4.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
5.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. www.peraturan.go.id 2018, No. 595
6.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara hasil olahannya.
7.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
9.Tanda Batas WIUP dan WIUPK yang selanjutnya disebut Tanda Batas adalah patok yang dipasang pada Titik Batas WIUP dan WIUPK di lapangan dan mempunyai ukuran, konstruksi, warna serta penamaan tertentu.
10.Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
11.Konsentrat adalah produk konsentrasi yang kaya akan Mineral berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan Mineral Bijih.
12.Bijih adalah kumpulan mineral yang mengandung 1 (satu) logam atau lebih yang dapat diolah secara menguntungkan.
13.Produk Samping adalah produk pertambangan selain produk utama pertambangan yang merupakan sampingan dari proses Pengolahan dan Pemurnian yang memiliki nilai ekonomis. www.peraturan.go.id 2018, No. 595
14.Peningkatan Nilai Tambah adalah upaya untuk meningkatkan nilai Mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.
15.Harga Patokan Mineral Logam yang selanjutnya disebut HPM Logam adalah harga Mineral logam yang ditentukan pada suatu titik serah Penjualan (at sale point) secara Free on Board untuk masing-masing komoditas tambang Mineral logam.
16.Harga Patokan Batubara yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga Batubara yang ditentukan pada suatu titik serah Penjualan (at sale point) secara Free on Board.
17.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Mineral.
18.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara.
19.Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu Mineral dan/atau Batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh Mineral ikutan.
20.Pengolahan Mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral asal.
21.Pemurnian Mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal.
22.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2018, No. 595
23.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Verifikator Independen adalah Badan Usaha Milik Negara, termasuk anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki kemampuan dalam jasa konsultan manajemen proyek dan/atau perekayasaan industri untuk melakukan verifikasi rencana serta kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.
25.Dana Hasil Produksi Batubara yang selanjutnya disingkat DHPB adalah bagian pemerintah dari hasil produksi Batubara pemegang PKP2B yang di dalamnya termasuk iuran produksi atau royalti dan penjualan hasil tambang.
26.Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
27.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara.
28.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 2

(1)Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
1. a.pertambangan Mineral; dan
2. b.pertambangan Batubara.
(2)Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a digolongkan atas:
1. a.pertambangan Mineral radioaktif;
2. b.pertambangan Mineral logam;
3. c.pertambangan Mineral bukan logam; dan
4. d.pertambangan batuan. www.peraturan.go.id 2018, No. 595

Pasal 3

(1)Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.IUP;
2. b.IUPK; dan
3. c.IPR.
(2)IUP, IUPK, dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas dua tahap:
1. a.IUP Eksplorasi; dan
2. b.IUP Operasi Produksi.
(2)IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
1. a.Penyelidikan Umum;
2. b.Eksplorasi; dan
3. c.Studi Kelayakan.
(3)IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.Konstruksi;
2. b.Penambangan;
3. c.Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
4. d.Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 5

(1)IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas dua tahap:
1. a.IUPK Eksplorasi; dan
2. b.IUPK Operasi Produksi.
(2)IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
1. a.Penyelidikan Umum;
2. b.Eksplorasi; dan
3. c.Studi Kelayakan. www.peraturan.go.id 2018, No. 595
(3)IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.Konstruksi;
2. b.Penambangan;
3. c.Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
4. d.Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 6

IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan penyusunan dokumen lingkungan, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan/atau Pengangkutan dan Penjualan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN IUP EKSPLORASI ATAU IUPK EKSPLORASI

Pasal 7

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum memulai kegiatan Eksplorasi dapat melakukan kegiatan Penyelidikan Umum.
(2)Kegiatan Penyelidikan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.mengetahui kondisi geologi regional; dan
2. b.mengetahui adanya indikasi mineralisasi atau endapan Batubara. www.peraturan.go.id 2018, No. 595

Pasal 8

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana kegiatan Eksplorasi yang paling sedikit terdiri atas:
1. a.tujuan;
2. b.tahapan;
3. c.lokasi;
4. d.metode;
5. e.pelaksana;
6. f.waktu; dan
7. g.biaya.
(2)Rencana kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RKAB Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan kegiatan Eksplorasi sesuai dengan rencana kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti pada seluruh WIUP atau WIUPK tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, sumber daya tertunjuk dan/atau terukur dari bahan galian.

Pasal 9

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi setelah selesai pelaksanaan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun laporan lengkap Eksplorasi.
(2)Penyusunan laporan lengkap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2018, No. 595

Pasal 10

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan kegiatan Studi Kelayakan berdasarkan hasil kegiatan Eksplorasi.
(2)Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi seluruh aspek yang berkaitan dengan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan secara terperinci.
(3)Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas kegiatan:
1. a.kajian kelayakan teknis;
2. b.kajian kelayakan ekonomis; dan
3. c.penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2023