DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Permen ini mengatur mengenai: Peraturan ini mengatur secara menyeluruh mengenai Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan RKAB (baik untuk tahap eksplorasi maupun operasi produksi), Pelaporan pelaksanaan kegiatan pertambangan, termasuk laporan berkala, laporan akhir, dan laporan khusus, sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan RKAB dan pelaporan, Ketentuan peralihan dan pencabutan aturan lama. Peraturan ini mengatur terkait kewajiban bagi pemegang IUP, IUPK, IUPK kelanjutan kontrak/perjanjian untuk menyusun dan menyampaikan RKAB setiap tahun. Penyampaian RKAB secara elektronik melalui sistem informasi RKAB kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Batas waktu penyampaian RKAB untuk tahun berjalan baik untuk tahun berikutnya. Persyaratan yang mencakup aspek administratif, bukti pembayaran PNBP, peta digital kegiatan, jaminan reklamasi, serta kelengkapan teknis dan lingkungan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan paling lama 5 hari kerja dan perbaikan diberi kesempatan hingga tiga kali. Namun jika tidak ada keputusan dalam batas waktu, sistem menyetujui RKAB secara otomatis.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);
5.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
6.Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pertambangan, Mineral, Batubara, Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB, IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, dan Studi Kelayakan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
3.Laporan Berkala adalah laporan yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin setiap periode tertentu.
4.Laporan Akhir adalah laporan yang wajib disusun dan disampaikan mengenai hasil akhir suatu kegiatan yang dilakukan.
5.Laporan Khusus adalah laporan yang wajib disusun dan disampaikan dalam hal terdapat kejadian atau kondisi tertentu.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

Pasal 2

(1)Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi terkait RKAB.

Pasal 3

(1)Penyusunan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi oleh Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berupa rencana kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara selama 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
(2)RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan ketentuan:
1. a.paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP tahap kegiatan Eksplorasi, IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian termasuk perpanjangannya pada tahun berjalan; dan
2. b.paling cepat pada tanggal 1 Oktober dan paling lambat pada tanggal 15 November setiap tahunnya untuk IUP tahap kegiatan Eksplorasi, IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Dalam hal IUP tahap kegiatan Eksplorasi, IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian termasuk perpanjangannya terbit setelah tanggal 15 November, pemegang izin wajib menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya tahun berjalan untuk RKAB periode berikutnya.
(3)Pengajuan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi terkait RKAB.

Pasal 5

(1)Persyaratan penyampaian RKAB untuk mendapatkan persetujuan meliputi:
1. a.untuk RKAB tahap kegiatan Eksplorasi terdiri atas:
  1. 1.administratif;
  2. 2.bukti pembayaran ke kas negara penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam Mineral atau Batubara;
  3. 3.peta digital realisasi dan rencana kegiatan Eksplorasi;
  4. 4.bukti penempatan jaminan reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi; dan
  5. 5.memiliki kepala teknik tambang.
2. b.untuk RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi terdiri atas:
  1. 1.administratif;
  2. 2.laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh: a) competent person untuk komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam, dan Batubara; atau b) penanggung jawab internal untuk komoditas batuan;
  3. 3.bukti pembayaran ke kas negara penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam Mineral atau Batubara;
  4. 4.peta digital pelaksanaan kegiatan usaha Pertambagan meliputi:
3. a.peta realisasi dan rencana kegiatan Eksplorasi lanjutan;
4. b.peta realisasi dan rencana penambangan;
5. c.peta realisasi dan rencana bukaan lahan; dan
6. d.peta lokasi kawasan hutan yang berada di dalam WIUP/WIUPK apabila berada pada kawasan hutan sesuai dengan izin pinjam pakai kawasan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan;
  1. 5.memiliki kepala teknik tambang;
  2. 6.bukti penempatan jaminan reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi 1 (satu) tahun sebelum tahun permohonan RKAB;
  3. 7.tingkat produksi dan lokasi penambangan sesuai dokumen rencana produksi tidak melebihi kapasitas paling tinggi yang tercantum dalam persetujuan/pengesahan dokumen Studi Kelayakan dan izin lingkungan; dan
  4. 8.rencana lokasi penambangan sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan/pengesahan dokumen Studi Kelayakan dan izin lingkungan.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 berasal dari pertukaran data antar muka sistem terkait dengan RKAB dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/sistem online single submission.
(3)Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mendapatkan persetujuan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi dan tahap kegiatan Operasi Produksi.
(4)Dalam permohonan persetujuan RKAB, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Mineral logam dan Batubara menyampaikan perkiraan jumlah produksi sesuai dengan kebutuhan industri/pasar Mineral dan Batubara nasional.

Pasal 6

(1)Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas permohonan RKAB yang disampaikan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja untuk:
1. a.mendapatkan persetujuan RKAB dalam hal telah memenuhi seluruh persyaratan, atau
2. b.dilakukan perbaikan dalam hal belum memenuhi seluruh persyaratan.
(3)Apabila dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbaikan, pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian harus menyempurnakan kembali melalui sistem informasi terkait RKAB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja untuk setiap perbaikan.
(4)Evaluasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) diberikan untuk 3 (tiga) kali kesempatan.
(5)Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak evaluasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan:
1. a.persetujuan RKAB, atau
2. b.penolakan permohonan RKAB.
(6)Dalam hal permohonan yang disampaikan pemegang perizinan berusaha telah lengkap dan RKAB belum mendapatkan persetujuan atau penolakan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), persetujuan RKAB diterbitkan oleh sistem informasi terkait RKAB secara otomatis.

Pasal 7

Dalam hal Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menolak RKAB, pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan kembali permohonan RKAB paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pejabat pelaksana dalam melakukan proses evaluasi RKAB.

Pasal 9

(1)Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah mendapatkan persetujuan RKAB tetap harus memperoleh persetujuan pinjam pakai/penggunaan kawasan hutan, menyelesaikan hak atas tanah, dan/atau memperoleh persetujuan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian hanya dapat melakukan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di dalam wilayah yang disetujui pada RKAB.
(3)Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dalam melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan wajib berpedoman pada RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui.

Pasal 10

(1)Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang mendapatkan perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi pada tahun berjalan harus mengajukan permohonan penyesuaian RKAB tahun berjalan yang telah disetujui kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk diperbarui.
(2)Selama proses penyesuaian RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan sesuai dengan RKAB tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2026