DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dari tenaga air dan dalam rangka melaksanakan kebijakan energi nasional, perlu mengatur kembali pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2014; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBELIANTENAGALISTRIKDARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGAAIR DENGANKAPASITASSAMPAIDENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT) OLEH PT PERUSAHAANLISTRIKNEGARA(PERSERO) TENTANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 19 TAHUN 2015

4.Peraturan ... ___L___ _
3.PT ... Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran Zterjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
2.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN KAPASITASSAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT) OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIKNEGARA(PERSERO).

Pasal 1

(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai:
1. a.penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero}; dan
2. b.persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
(1)Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL. Pasa13
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, atau swadaya masyarakat yang didirikan untuk berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan tenaga air untuk PLTA. Pasa12

3.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya dise bu t PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
4.Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik an tara pemegang IUPTLdengan PT PLN (Persero).
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang energi dan sum ber daya mineral.
6.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. dari yang

(2)PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
1. a.PLTA yang memanfaatkan tenaga dari aliran z terjunan air di sungai; atau
2. b.PLTA yang memanfaatkan tenaga air waduk/bendungan atau saluran irigasi pembangunannya bersifat multiguna.
(2)Permohonan ...
(1)Badan usaha yang berminat memanfaatkan tenaga air untuk pembangkit listrik dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE untuk ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. Pasa16 BABIII PELAKSANAANPEMBELIANTENAGALISTRIK DARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGAAIR DENGAN KAPASITASSAMPAIDENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATI)
(1)PJBL sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak commercial operation date (COD). Pasa15
(3)Transaksi pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) an tara PT PLN (Persero) dan badan usaha dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar tengah Bank Indonesia pada pukul 11.00 WIB tanggal H-1 dari tanggal tagihan.
(2)Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari pembangkit ke jaringan listrik PT PLN (Persero) dan merupakan harga yang dipergunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi dan berlaku pada saat pembangkit dinyatakan telah mencapai commercial operation date (COD) sesuai dengan jadwal yang disepaka ti dalam PJBL.
(1)Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dan lokasi zwilayah pembangkit (faktor F), dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

HARGAPEMBELIANTENAGALISTRIKDARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGAAIR DENGAN KAPASITASSAMPAIDENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT)

Pasal 4

(1)dapat peraturan pada ayat ketentuan
(2)PJBL sebagaimana dimaksud diperpanjang sesuai dengan perundang-undangan.
(1)Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.

Pasal 7

(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A clan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)PT PLN (Persero) menyelesaikan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen studi kelayakan awal (pre feasibility study) diterima secara lengkap.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi clengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.profil badan usaha;
2. b.dokumen perizinan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.hasil studi kelayakan awal (pre feasibility study) yang secara teknis telah diverifikasi oleh PT PLN (Persero);
4. d.perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTA;
5. e.jadwal pelaksanaan pembangunan hingga commercial operation date (COD);
6. f.pernyataan ketersediaan lahan;
7. g.pernyataan kesanggupan menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTAdalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit Iistrik;
8. h.pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi PJBL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dipublikasikan oleh PT PLN (Persero);
9. i.pernyataan tidak ada permasalahan perizinan di pemerin tah daerah; J. pernyataan telah menyampaikan seluruh salinan dokumen dan persyaratan yang dimiliki; dan
10. k.pernyataan kesediaan secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Berdasarkan ...
(2)Dalam ...
(1)Badan usaha yang telah menyampaikan sertifikat deposito kepada Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(2)Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja badan usaha tidak dapat menyampaikan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKEatas nama Menteri, dan kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan.
(1)Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik wajib menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTAkepada Dirjen EBTKE paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan PLTA setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya kepada Dirjen EBTKE sampai dengan commercial operation date (COD) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN(Persero). Pasa18
(4)Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik ditolak, Dirjen EBTKE atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.
(3)Keputusan pemberian penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur J enderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).
(2)Berdasarkan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen EBTKE atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 9

(1)Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya PJBL, badan usaha wajib mencapai pemenuhan pembiayaan (financial close) untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTA dan menyampaikan buktinya kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 13

PT PLN (Persero) wajib menyediakan model PJBL dari PLTA dengan kapasitas pembangkitan sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), dan mempublikasikan model dimaksud melalui website PT PLN (Persero) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(3)Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan badan usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak melengkapi keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
1. a.penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE atas nama Menteri;
2. b.kepada badan usaha terse but dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan; dan
3. c.dana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai deposito yang telah diserahkan sertifikatnya menjadi milik negara.
(2)PT PLN (Persero) dan badan usaha wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah badan usaha melengkapi keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan dan menyampaikan salinan PJBL dimaksud kepada Dirjen EBTKE.
(1)Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh] hari kerja setelah tanggal diterbitkannya IUPTL sementara, badan usaha harus menyampaikan studi kelayakan (feasibility study) dan dokumen yang diperlukan untuk PJBL secara lengkap kepada PT PLN (Persero).

Pasal 11

(2)Dalam jangka waktu paling lamb at 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan IUPTL sementara, badan usaha harus menyampaikan salinan IUPTL semen tara kepada Dirjen EBTKE.
(2)Dalam ...
(2)Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya IUPTL, badan usaha belum memulai tahapan pembangunan fisik PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PLN (Persero) harus memberikan sanksi berupa penurunan harga yang diterapkan pada harga pembelian tenaga listrik untuk 8 (delapan) tahun pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya IUPTL,badan usaha wajib memulai tahapan pembangunan fisik PLTA.

Pasal 16

(2)Usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Dirjen E8TKE dengan melampirkan bukti telah tersedianya pemen uhan pem biayaan (financial close), salinan IUPTL, dan rencana penggunaan dana deposito dimaksud.
(1)8adan Usaha dapat menggunakan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) secara bertahap untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTA setelah terbitnya IUPTL.

Pasal 15

(2)Dalam jangka waktu paling lamb at 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus menyampaikan salinan IUPTL kepada Dirjen EBTKE.
(1)Badan usaha yang telah menandatangani PJBL dan telah melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

4.Peraturan ... ___L___ _
3.PT ... Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran Zterjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
2.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN KAPASITASSAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT) OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIKNEGARA(PERSERO).

Pasal 1

(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai:
1. a.penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero}; dan
2. b.persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
(1)Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL. Pasa13
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, atau swadaya masyarakat yang didirikan untuk berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan tenaga air untuk PLTA. Pasa12

3.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya dise bu t PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
4.Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik an tara pemegang IUPTLdengan PT PLN (Persero).
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang energi dan sum ber daya mineral.
6.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. dari yang

(2)PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
1. a.PLTA yang memanfaatkan tenaga dari aliran z terjunan air di sungai; atau
2. b.PLTA yang memanfaatkan tenaga air waduk/bendungan atau saluran irigasi pembangunannya bersifat multiguna.
(2)Permohonan ...
(1)Badan usaha yang berminat memanfaatkan tenaga air untuk pembangkit listrik dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE untuk ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. Pasa16 BABIII PELAKSANAANPEMBELIANTENAGALISTRIK DARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGAAIR DENGAN KAPASITASSAMPAIDENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATI)
(1)PJBL sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak commercial operation date (COD). Pasa15
(3)Transaksi pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) an tara PT PLN (Persero) dan badan usaha dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar tengah Bank Indonesia pada pukul 11.00 WIB tanggal H-1 dari tanggal tagihan.
(2)Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari pembangkit ke jaringan listrik PT PLN (Persero) dan merupakan harga yang dipergunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi dan berlaku pada saat pembangkit dinyatakan telah mencapai commercial operation date (COD) sesuai dengan jadwal yang disepaka ti dalam PJBL.
(1)Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dan lokasi zwilayah pembangkit (faktor F), dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

HARGAPEMBELIANTENAGALISTRIKDARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGAAIR DENGAN KAPASITASSAMPAIDENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT)

Pasal 4

(1)dapat peraturan pada ayat ketentuan
(2)PJBL sebagaimana dimaksud diperpanjang sesuai dengan perundang-undangan.
(1)Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.

Pasal 7

(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A clan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)PT PLN (Persero) menyelesaikan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen studi kelayakan awal (pre feasibility study) diterima secara lengkap.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi clengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.profil badan usaha;
2. b.dokumen perizinan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.hasil studi kelayakan awal (pre feasibility study) yang secara teknis telah diverifikasi oleh PT PLN (Persero);
4. d.perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTA;
5. e.jadwal pelaksanaan pembangunan hingga commercial operation date (COD);
6. f.pernyataan ketersediaan lahan;
7. g.pernyataan kesanggupan menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTAdalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit Iistrik;
8. h.pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi PJBL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dipublikasikan oleh PT PLN (Persero);
9. i.pernyataan tidak ada permasalahan perizinan di pemerin tah daerah; J. pernyataan telah menyampaikan seluruh salinan dokumen dan persyaratan yang dimiliki; dan
10. k.pernyataan kesediaan secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Berdasarkan ...
(2)Dalam ...
(1)Badan usaha yang telah menyampaikan sertifikat deposito kepada Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(2)Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja badan usaha tidak dapat menyampaikan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKEatas nama Menteri, dan kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan.
(1)Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik wajib menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTAkepada Dirjen EBTKE paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan PLTA setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya kepada Dirjen EBTKE sampai dengan commercial operation date (COD) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN(Persero). Pasa18
(4)Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik ditolak, Dirjen EBTKE atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.
(3)Keputusan pemberian penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur J enderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).
(2)Berdasarkan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen EBTKE atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 9

(1)Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya PJBL, badan usaha wajib mencapai pemenuhan pembiayaan (financial close) untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTA dan menyampaikan buktinya kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 13

Pasal 12

(3)Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan badan usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak melengkapi keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
1. a.penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE atas nama Menteri;
2. b.kepada badan usaha terse but dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan; dan
3. c.dana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai deposito yang telah diserahkan sertifikatnya menjadi milik negara.
(2)PT PLN (Persero) dan badan usaha wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah badan usaha melengkapi keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan dan menyampaikan salinan PJBL dimaksud kepada Dirjen EBTKE.
(1)Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh] hari kerja setelah tanggal diterbitkannya IUPTL sementara, badan usaha harus menyampaikan studi kelayakan (feasibility study) dan dokumen yang diperlukan untuk PJBL secara lengkap kepada PT PLN (Persero).

Pasal 11

(2)Dalam jangka waktu paling lamb at 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan IUPTL sementara, badan usaha harus menyampaikan salinan IUPTL semen tara kepada Dirjen EBTKE.
(2)Dalam ...
(2)Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya IUPTL, badan usaha belum memulai tahapan pembangunan fisik PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PLN (Persero) harus memberikan sanksi berupa penurunan harga yang diterapkan pada harga pembelian tenaga listrik untuk 8 (delapan) tahun pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya IUPTL,badan usaha wajib memulai tahapan pembangunan fisik PLTA.

Pasal 16

(2)Usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Dirjen E8TKE dengan melampirkan bukti telah tersedianya pemen uhan pem biayaan (financial close), salinan IUPTL, dan rencana penggunaan dana deposito dimaksud.
(1)8adan Usaha dapat menggunakan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) secara bertahap untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTA setelah terbitnya IUPTL.

Pasal 15

(2)Dalam jangka waktu paling lamb at 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus menyampaikan salinan IUPTL kepada Dirjen EBTKE.
(1)Badan usaha yang telah menandatangani PJBL dan telah melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.