DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Mei 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.594 2 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.594 3

1.Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga yang berasal dari aliran atau terjunan air.
2.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994.
4.Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang IUPTL dengan PT PLN (Persero).
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 2

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan tenaga air untuk PLTA.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, atau swadaya masyarakat yang didirikan untuk berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai:
1. a.persetujuan penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
2. b.persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.594 4

BAB II

HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR

Pasal 4

(1)Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dan lokasi/wilayah pembangkit (faktor F) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari pembangkit ke jaringan listrik PT PLN (Persero) dan merupakan harga yang dipergunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi.

Pasal 5

(1)PJBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak commercial operation date (COD).
(2)PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)PT PLN (Persero) dapat membeli tenaga listrik dari:
1. a.PLTA dengan kapasitas di atas 10 MW (sepuluh megawatt); atau
2. b.PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan dan/atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
(2)Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha.
(3)Harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Menteri.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR

Pasal 7

(1)Badan usaha yang berminat memanfaatkan tenaga air untuk pembangkit listrik dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.594 5 megawatt), terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Dirjen EBTKE untuk ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.profil badan usaha;
2. b.dokumen perizinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.hasil studi kelayakan awal (pre feasibility study) yang secara teknis telah diverifikasi oleh PT PLN (Persero);
4. d.perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTA;
5. e.jadwal pelaksanaan pembangunan hingga commercial operation date (COD);
6. f.pernyataan ketersediaan lahan;
7. g.pernyataan kesanggupan menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTA dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik;
8. h.pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi PJBL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dipublikasikan oleh PT PLN (Persero); dan
9. i.pernyataan kesediaan secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(3)PT PLN (Persero) menyelesaikan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen studi kelayakan awal (pre feasibility study) diterima secara lengkap.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.594 6

Pasal 8

(1)Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.
(2)Berdasarkan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen EBTKE menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(3)Keputusan pemberian penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).
(4)Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik ditolak, Dirjen EBTKE memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

Pasal 9

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan PLTA setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya kepada Dirjen EBTKE sampai dengan commercial operation date (COD) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 10

(1)Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik wajib menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTA kepada Dirjen EBTKE paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.
(2)Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja badan usaha tidak dapat menyampaikan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE, dan kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.594 7

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.594 2 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.594 3

1.Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga yang berasal dari aliran atau terjunan air.
2.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994.
4.Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang IUPTL dengan PT PLN (Persero).
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 2

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan tenaga air untuk PLTA.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, atau swadaya masyarakat yang didirikan untuk berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai:
1. a.persetujuan penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
2. b.persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.594 4

BAB II

HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR

Pasal 4

(1)Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dan lokasi/wilayah pembangkit (faktor F) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari pembangkit ke jaringan listrik PT PLN (Persero) dan merupakan harga yang dipergunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi.

Pasal 5

(1)PJBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak commercial operation date (COD).
(2)PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)PT PLN (Persero) dapat membeli tenaga listrik dari:
1. a.PLTA dengan kapasitas di atas 10 MW (sepuluh megawatt); atau
2. b.PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan dan/atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
(2)Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha.
(3)Harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Menteri.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR

Pasal 7

(1)Badan usaha yang berminat memanfaatkan tenaga air untuk pembangkit listrik dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.594 5 megawatt), terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Dirjen EBTKE untuk ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.profil badan usaha;
2. b.dokumen perizinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.hasil studi kelayakan awal (pre feasibility study) yang secara teknis telah diverifikasi oleh PT PLN (Persero);
4. d.perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTA;
5. e.jadwal pelaksanaan pembangunan hingga commercial operation date (COD);
6. f.pernyataan ketersediaan lahan;
7. g.pernyataan kesanggupan menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTA dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik;
8. h.pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi PJBL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dipublikasikan oleh PT PLN (Persero); dan
9. i.pernyataan kesediaan secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(3)PT PLN (Persero) menyelesaikan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen studi kelayakan awal (pre feasibility study) diterima secara lengkap.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.594 6

Pasal 8

(1)Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.
(2)Berdasarkan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen EBTKE menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(3)Keputusan pemberian penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).
(4)Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik ditolak, Dirjen EBTKE memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik wajib menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTA kepada Dirjen EBTKE paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.
(2)Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja badan usaha tidak dapat menyampaikan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE, dan kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.594 7