Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power); www.peraturan.go.id 2017, No.304 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); www.peraturan.go.id 2017, No.304
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMANFAATAN BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK DAN PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK (EXCESS POWER). www.peraturan.go.id 2017, No.304
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2017, No.304
Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai pemanfaatan Batubara untuk pembangkit listrik dan pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) dari pemegang izin operasi. BAB II PEMBANGKIT LISTRIK BERBAHAN BAKAR BATUBARA
BAB II
Bagian Kedua Pembangkit Listrik Mulut Tambang
www.peraturan.go.id 2017, No.304
www.peraturan.go.id 2017, No.304
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan jaringan tenaga listrik untuk evakuasi daya dari Pembangkit Listrik Mulut Tambang ke titik sambung milik PT PLN (Persero), pembangunan jaringan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik berdasarkan mekanisme yang saling menguntungkan (business to business). Bagian Ketiga Pembangkit Listrik Non-Mulut Tambang
www.peraturan.go.id 2017, No.304
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan jaringan tenaga listrik untuk evakuasi daya dari pembangkit listrik nonmulut tambang ke titik sambung milik PT PLN (Persero), pembangunan jaringan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik berdasarkan mekanisme yang saling menguntungkan (business to business).
Bagian Keempat Pembelian Tenaga Lisrik Dari Pembangkit Ekspansi
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)