DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Men teri Energi clan Sumber Daya Mineral tentang Prosedur Pernbelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU MuJut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pernilihan Langsung dan Penunjukan Langsung; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN HARGA PATOKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTU MULUT TAMBANG, PLTU BATUBARA, PLTG/PLTMG, DAN PLTA OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) MELALUT PEMILIHAN LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG TENT ANG PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 03 TAHUN 2015 MENTER! ENERGI DAN SUM BER DA YA MiNERAL Pasal 1 ... Menetapkan: PERATURANMENTERIENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN HARGA PATOKANPEMBELIANTENAGA LISTRIK DARI PLTU MULUT TAMBANG, PLTU BATUBARA, PLTG/PLTMG, DAN PLTA OLEH PT PERUSAHMN LISTRIK NEGARA (PERSERO) MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG. MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 ten tang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/ atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 ten tang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128);

(7)Dalam ...
(6)Kriteria penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
1. a.pembelian tenaga listrik dilakukan dari PLTU Mulut Tambang, PLTG marjinal dan PLTA;
2. b.pembelian kelebihan tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA;
3. c.pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA jika sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau
4. d.pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA dalam rangka penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.
(5)Kriteria pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
1. a.diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak; dan/ a tau
2. b.penambahan kapasitas pembangkitan pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang berbeda pada sistem setempat, antara badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau badan usaha baru yang dibentuk oleh pengembang yang berminat.
(4)Pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung sepanjang memenuhi kriteria.
(3)Pembelian tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
(2)Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA.
(1)PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.

Pasal 1

a.standar ... Guna mempercepat proses pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib menyusun:

Pasal 4

(3)Proses penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak procurement agent yang ditunjuk oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan sampai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2)Proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak procurement agent yang ditunjuk oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan sampai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
(1)Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai prosedur pembelian tenaga listrik melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan mengecualikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007.

Pasal 3

(1)PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib mengumumkan rencana pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
(2)Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengadaan secara elektronik.
(3)Dalam hal pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan secara elektronik maka dilakukan secara manual (non elektronik).

Pasal 2

(7)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pengembang yang berminat mengajukan penawaran pembelian tenaga listrik melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung. Dengan mengacu harga patokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harga pembelian tenaga listrik dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Pasal 7

(3)Pembelian tenaga listrik untuk PLTU Mulut Tambang, PLTU batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA yang dilaksanakan berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri.
(2)Harga patokan tertinggi pembelian tenaga Iistrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah didasarkan pada hal-hal berikut:
1. a.harga patokan tertinggi adalah harga levellized base pada busbar pembangkit; dan
2. b.harga patokan tertinggi merupakan harga pada saat pembangkit dinyatakan operasi komersial ( Commercial Operation Date). ( 1) Harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG,dan PLTA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pembelian tenaga listrik harus memenuhi persyaratan teknis yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang ketenagalistrikan, standar internasional atau standar negara lain yang tidak bertentangan dengan standar ISO (International Organization for Standardization) atau IEC (International Electrotechnical Commission}, dan memperhatikan peraturan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). PasalS

a.standar dokumen pengadaan pembangkit tenaga listrik; dan
b.standar perjanjian jual beli tenaga listrik untuk masing-masing jenis pembangkit. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. 1.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7), dan Pasal 19A ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/ atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007; dan
2. 2.Ketentuan harga pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik, yang terkait dengan harga pembelian kelebihan tenaga listrik (excess pouien yang berasal dari PLTU Mulut Tarnbang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG,dan PLTA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses jual beli tenaga listrik melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung PLTUMulut Tambang, PLTUBatubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA di atas 10 MW yang sedang berjalan dan belum dilakukan penetapan/ penunjukan calon pengembang a tau pengembang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Kerja sama antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha untuk pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTAmenggunakan harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tidak diperlukan persetujuan dari Menteri.

Pasal 9

Untuk daerah tertentu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dengan harga melebihi harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan harga perkiraan sendiri PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan wajib mendapatkan persetujuan harga jual tenaga Iistrik dari Menteri.

Pasal 8

YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 49 ttd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2015 SUDIRMAN SAID ttd. MENTER! ENERGT DAN SUMBER DAYA MINERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Men teri ini dengan pencmpalannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Kapasitas Unit Netto (MW) 40-60 100 Harga (cent USO/kWh) 8,64 7,31 Asumsi: Availability Factor (AF) 85% Masa Kontrak 20 tahun Heat Rate BTU/kwh 9083 8000 Harga Gas USO/MMBTU 6,00

3.PLTG/PLTMG Untuk Harga Batubara menggunakan prinsip Passthrough Kelas Kapasitas slO 15 25 50 100 150 300 600 1000 Unit Netto (MW) Harga (cent 11.82 10.61 10.60 9.11 8.43 7.84 7.25 6.96 6.31 USO/KWh) Asumsi: Availability 80% Factor(AF) Masa Kontrak 25 tahun Heat Rate 4160 3500 3450 3200 3000 2800 2600 2450 2290 Kkal/kwh Calorific Value 5000 (gar) Kkal/kg Harga Batu bara 60 USO/ton (CIF)
2.PLTU Batubara Non Mulut Tambang Kelas Kapasitas Unit Netto (MW) 100 150 300 600 Harga (cent USO/kWh) 8.2089 7.6520 7.1862 6.9012 Asumsi: Availability Factor (AF) 80% Masa Kontrak 30 tahun Heat rate Kkal/kwh 3200 3000 2900 2700 Calorific Value (gar) Kkal/kg 3000 Harga Batubara USO/ton (CIF) 30
1.PLTU Mulut Tambang HARGA PATOKANTERTINGGI PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LAMPI RAN PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 03 TAHUN 2015 TENTANG PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN HARGA PATOKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTU MULUT TAMBANG, PLTU BATUBARA, PLTG/PLTMG, DAN PLTA OLEH PT PLN (PERSERO) KEM ENT SUDIRMAN SAID ttd. MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kapasi tas Total Netto (MW) >10 - <50 50 - 100 >100 Harga (cent USO/kWh) 9,00 8,50 8,00 Asumsi: Availability Factor (AF) 60 % Masa Kontrak 30 tahun 4.PLTA Dengan ketentuan:

a.jika berfungsi sebagai peaking unit, maka perhitungan harga memperhitungkan availability;
b.untuk PLTMG heat rate dihitung berdasarkan data heat rate Pabrikan; dan
c.harga gas dilakukan dengan prinsip passthrough.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 ten tang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/ atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 ten tang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128);

(7)Dalam ...
(6)Kriteria penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
1. a.pembelian tenaga listrik dilakukan dari PLTU Mulut Tambang, PLTG marjinal dan PLTA;
2. b.pembelian kelebihan tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA;
3. c.pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA jika sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau
4. d.pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA dalam rangka penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.
(5)Kriteria pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
1. a.diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak; dan/ a tau
2. b.penambahan kapasitas pembangkitan pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang berbeda pada sistem setempat, antara badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau badan usaha baru yang dibentuk oleh pengembang yang berminat.
(4)Pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung sepanjang memenuhi kriteria.
(3)Pembelian tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
(2)Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA.
(1)PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.

Pasal 1

a.standar ... Guna mempercepat proses pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib menyusun:

Pasal 4

(3)Proses penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak procurement agent yang ditunjuk oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan sampai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2)Proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak procurement agent yang ditunjuk oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan sampai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
(1)Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai prosedur pembelian tenaga listrik melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan mengecualikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007.

Pasal 3

(1)PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib mengumumkan rencana pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
(2)Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengadaan secara elektronik.
(3)Dalam hal pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan secara elektronik maka dilakukan secara manual (non elektronik).

Pasal 2

(7)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pengembang yang berminat mengajukan penawaran pembelian tenaga listrik melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung. Dengan mengacu harga patokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harga pembelian tenaga listrik dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Pasal 7

(3)Pembelian tenaga listrik untuk PLTU Mulut Tambang, PLTU batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA yang dilaksanakan berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri.
(2)Harga patokan tertinggi pembelian tenaga Iistrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah didasarkan pada hal-hal berikut:
1. a.harga patokan tertinggi adalah harga levellized base pada busbar pembangkit; dan
2. b.harga patokan tertinggi merupakan harga pada saat pembangkit dinyatakan operasi komersial ( Commercial Operation Date). ( 1) Harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG,dan PLTA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

a.standar dokumen pengadaan pembangkit tenaga listrik; dan
b.standar perjanjian jual beli tenaga listrik untuk masing-masing jenis pembangkit. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. 1.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7), dan Pasal 19A ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/ atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007; dan
2. 2.Ketentuan harga pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik, yang terkait dengan harga pembelian kelebihan tenaga listrik (excess pouien yang berasal dari PLTU Mulut Tarnbang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG,dan PLTA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Kapasitas Unit Netto (MW) 40-60 100 Harga (cent USO/kWh) 8,64 7,31 Asumsi: Availability Factor (AF) 85% Masa Kontrak 20 tahun Heat Rate BTU/kwh 9083 8000 Harga Gas USO/MMBTU 6,00

3.PLTG/PLTMG Untuk Harga Batubara menggunakan prinsip Passthrough Kelas Kapasitas slO 15 25 50 100 150 300 600 1000 Unit Netto (MW) Harga (cent 11.82 10.61 10.60 9.11 8.43 7.84 7.25 6.96 6.31 USO/KWh) Asumsi: Availability 80% Factor(AF) Masa Kontrak 25 tahun Heat Rate 4160 3500 3450 3200 3000 2800 2600 2450 2290 Kkal/kwh Calorific Value 5000 (gar) Kkal/kg Harga Batu bara 60 USO/ton (CIF)
2.PLTU Batubara Non Mulut Tambang Kelas Kapasitas Unit Netto (MW) 100 150 300 600 Harga (cent USO/kWh) 8.2089 7.6520 7.1862 6.9012 Asumsi: Availability Factor (AF) 80% Masa Kontrak 30 tahun Heat rate Kkal/kwh 3200 3000 2900 2700 Calorific Value (gar) Kkal/kg 3000 Harga Batubara USO/ton (CIF) 30
1.PLTU Mulut Tambang HARGA PATOKANTERTINGGI PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LAMPI RAN PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 03 TAHUN 2015 TENTANG PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN HARGA PATOKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTU MULUT TAMBANG, PLTU BATUBARA, PLTG/PLTMG, DAN PLTA OLEH PT PLN (PERSERO) KEM ENT SUDIRMAN SAID ttd. MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kapasi tas Total Netto (MW) >10 - <50 50 - 100 >100 Harga (cent USO/kWh) 9,00 8,50 8,00 Asumsi: Availability Factor (AF) 60 % Masa Kontrak 30 tahun 4.PLTA Dengan ketentuan:

a.jika berfungsi sebagai peaking unit, maka perhitungan harga memperhitungkan availability;
b.untuk PLTMG heat rate dihitung berdasarkan data heat rate Pabrikan; dan
c.harga gas dilakukan dengan prinsip passthrough.