Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Men teri Energi clan Sumber Daya Mineral tentang Prosedur Pernbelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU MuJut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pernilihan Langsung dan Penunjukan Langsung; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN HARGA PATOKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTU MULUT TAMBANG, PLTU BATUBARA, PLTG/PLTMG, DAN PLTA OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) MELALUT PEMILIHAN LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG TENT ANG PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 03 TAHUN 2015 MENTER! ENERGI DAN SUM BER DA YA MiNERAL Pasal 1 ... Menetapkan: PERATURANMENTERIENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN HARGA PATOKANPEMBELIANTENAGA LISTRIK DARI PLTU MULUT TAMBANG, PLTU BATUBARA, PLTG/PLTMG, DAN PLTA OLEH PT PERUSAHMN LISTRIK NEGARA (PERSERO) MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG. MEMUTUSKAN:
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
Guna mempercepat proses pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib menyusun:
(1), didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak procurement agent yang ditunjuk oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan sampai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
Dengan mengacu harga patokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harga pembelian tenaga listrik dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
( 1) Harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG,dan PLTA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pembelian tenaga listrik harus memenuhi persyaratan teknis yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang ketenagalistrikan, standar internasional atau standar negara lain yang tidak bertentangan dengan standar ISO (International Organization for Standardization) atau IEC (International Electrotechnical Commission}, dan memperhatikan peraturan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). PasalS
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses jual beli tenaga listrik melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung PLTUMulut Tambang, PLTUBatubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA di atas 10 MW yang sedang berjalan dan belum dilakukan penetapan/ penunjukan calon pengembang a tau pengembang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Kerja sama antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha untuk pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTAmenggunakan harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tidak diperlukan persetujuan dari Menteri.
Untuk daerah tertentu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dengan harga melebihi harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan harga perkiraan sendiri PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan wajib mendapatkan persetujuan harga jual tenaga Iistrik dari Menteri.
YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 49 ttd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2015 SUDIRMAN SAID ttd. MENTER! ENERGT DAN SUMBER DAYA MINERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Men teri ini dengan pencmpalannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Kapasitas Unit Netto (MW) 40-60 100 Harga (cent USO/kWh) 8,64 7,31 Asumsi: Availability Factor (AF) 85% Masa Kontrak 20 tahun Heat Rate BTU/kwh 9083 8000 Harga Gas USO/MMBTU 6,00
Availability 80% Factor(AF) Masa Kontrak 25 tahun Heat Rate 4160 3500 3450 3200 3000 2800 2600 2450 2290 Kkal/kwh Calorific Value 5000 (gar) Kkal/kg Harga Batu bara 60 USO/ton (CIF)
Availability Factor (AF) 80% Masa Kontrak 30 tahun Heat rate Kkal/kwh 3200 3000 2900 2700 Calorific Value (gar) Kkal/kg 3000 Harga Batubara USO/ton (CIF) 30
MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kapasi tas Total Netto (MW) >10 - <50 50 - 100 >100 Harga (cent USO/kWh) 9,00 8,50 8,00 Asumsi: Availability Factor (AF) 60 % Masa Kontrak 30 tahun 4.PLTA Dengan ketentuan:
dan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)