Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2016
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian www.peraturan.go.id 2016, No.1129 Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang www.peraturan.go.id 2016, No.1129 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2016, No.1129
www.peraturan.go.id 2016, No.1129 BAB II PENUGASAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTBm DAN PLTBg KEPADA PT PLN (PERSERO)
BAB II
(1), PT PLN (Persero) dapat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTBm DAN PLTBg
BAB III
Transaksi pembayaran pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg antara PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTBm atau PLTBg dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada waktu yang disepakati dalam PJBL.
PJBL berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak COD dan dapat diperpanjang. BAB IV PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTBm DAN PLTBg
BAB IV
Penetapan Pengembang PLTBm atau PLTBg oleh Menteri melalui Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menjadi dasar penandatanganan PJBL antara PT PLN (Persero) dengan Pengembang PLTBm atau PLTBg.
dan
Membuka PDF…