DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2014

Nomor: 27
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan biomassa dan biogas untuk pembangkitan tenaga listrik, perlu menata kembali pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang berbasis biomassa dan biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PEMBELIANTENAGALISTRIK DARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKITLISTRIKTENAGA BIOGAS OLEH PT PERUSAHAANLISTRIK NEGARA (PERSERO) TENTANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER CAVA MINERAL PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR: 27 TAHUN 2014

2.Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disebut PLTBg adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biogas.
3.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
1.Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disebut PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biomassa. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pasall

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Pasal 4

(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai persetujuan harga jual tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
(1)Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTBm dan PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dikelola badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL dari Menteri.

BAB II

HARGAJUAL TENAGALISTRIK DARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGABIOMASSA DAN PEMBANGKITLISTRIKTENAGABIOGAS

Pasal 3

d.Pulau ... Harga jual tenaga listrik yang dituangkan dalam PJBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak COD. Pasa17

(2)Mekanisme penerapan load follower sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam PJBL.
(1)Dalam hal PLTBm atau PLTBg dioperasikan sebagai load follower diberikan ILF dengan besaran sebagai berikut:
1. a.untuk PLTBm:
  1. 1.Rp80,OOjkWh, jika terinterkoneksi tegangan menengah; atau
  2. 2.Rpl00,00jkWh, jika terinterkoneksi tegangan rendah.
2. b.untuk PLTBg:
  1. 1.Rp70,OOjkWh, jika terinterkoneksi tegangan menengah; atau
  2. 2.Rp90,OOjkWh jika terinterkoneksi tegangan rendah. Pasa16
(2)Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri PT PLN (Persero) dan wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
(1)PT PLN (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg dengan harga melebihi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasa15
(5)Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari PLTBm atau PLTBg ke jaringan listrik PT PLN (Persero), dan merupakan harga yang langsung dituangkan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi harga.
1. d.Pulau Kalimantan, F = 1,30;
2. e.Pulau Bali, Pulau Bangka Belitung, dan Pulau Lombok, F = 1,50; dan
3. f.Kepulauan Riau, Pulau Papua dan Pulau lainnya, F= 1,60.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.profil badan usaha;
2. b.dokumen perizinan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.studi kelayakan (feasibility study) termasuk perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTBm atau PLTBg;
4. d.kajian interkoneksi ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero);
5. e.jadwal pelaksanaan pembangunan hingga COD;
6. f.pernyataan ketersediaan lahan un tuk pem bangkit;
7. g.pernyataan jaminan ketersediaan bahan baku biomassa untuk PLTBm atau limbah organik untuk PLTBg;
8. h.pernyataan mengutamakan kemampuan dalam negeri dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(1)Badan usaha yang berminat memanfaatkan energi biomassa untuk PLTBm atau biogas untuk PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Dirjen EBTKE untuk ditetapkan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik. Pasa19 BABIII PELAKSANAANPEMBELIANTENAGALI8TRIK DARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGABIOMASSADAN PEMBANGKITLISTRIKTENAGABIOGAS
(3)Harga jual tenaga listrik sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)wajib mendapat persetujuan Menteri. .'
(2)Harga jual tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan an tara PT PLN (Persero) dengan badan usaha.
(1)PT PLN (Persero) dapat membeli tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg dengan kapasitas di atas 10 MW (sepuluh megawatt). Pasa18
1. i.pernyataan ...
(2)Berdasarkan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen EBTKE menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi teknis atas studi kelayakan (feasibility study) dan kajian interkoneksi dari PT PLN(Persero).
(1)Dirjen EBTKEmelakukan penelitian dan-evaluasi terhadap permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik.

Pasal 11

(1)Dirjen EBTKE menyampaikan studi kelayakan (feasibility study) dan kajian interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)huruf c dan huruf d untuk dilakukan verifikasi teknis kepada Direksi PT PLN (Persero) dengan tembusan Dirjen Ketenagalistrikan.
(2)Direksi PT PLN (Persero) menyampaikan hasil verifikasi teknis atas studi kelayakan dan kajian interkoneksi kepada Dirjen EBTKE dengan tembusan Dirjen Ketenagalistrikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasall0
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan badan usaha kepada Dirjen EBTKEsecara tertulis dengan mengggunakan format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, L pernyataan kesanggupan menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTBmatau PLTBgdalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan badan usaha sebagai ,pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik;
1. j.pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi PJBL dari PLTBm atau PLTBg,l':dengan kapasitas sampai dengan 10 MvV(sepuluh megawatt); dan
2. k.pernyataan kesediaan secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke kas negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini,
(3)Keputusan ...
(2)Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja badan usaha tidak dapat menyampaikan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapannya sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE, dan kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan.
(1)Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik wajib menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTBm atau PLTBg kepada Dirjen EBTKE paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapannya sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik.

Pasal 13

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib menyampaikan laporan kepada Dirjen EBTKE mengenai perkembangan tindak lanjut penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya sampai dengan COD dengan tembusan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PT PLN (Persero).

Pasal 12

(6)Berdasarkan penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi PT PLN (Persero) menetapkan badan usaha sebagai calon pengembang untuk PLTBm dan PLTBg dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik.
(5)Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik ditolak, Dirjen EBTKE memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alas an penolakannya.
(4)Penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga sebagai persetujuan penunjukan langsung pembelian tenaga listrik.
(3)Keputusan pemberian penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) wajib menyediakan model PJBL dari PLTBm dan PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), dan menyampaikan model dimaksud kepada Dirjen EBTKE paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(4)Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Badan usaha dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak IUPTL sementara diterbitkan maka: .
1. a.penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik dieabut oleh Dirjen EBTKE; dan
2. b.kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal peneabutan.
(3)Dalam hal keterlambatan penandatanganan PJBL disebabkan oleh kesalahan badan usaha maka dana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai deposito yang telah diserahkan sertifikatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi milik negara.
(2)Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Badan usaha dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak IUPTL sementara diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), PT PLN (Persero) menyampaikan laporan tidak ditandatanganinya PJBL kepada Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(1)PT PLN (Persero) dan badan usaha wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak IUPTLsementara diterbitkan.

Pasal 15

(2)IUPTL sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE. 1'}
(1)Badan usaha yang telah menyampaikan sertifikat deposito kepada Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP'I'L semen tara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pasal 17 ...

(1)Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemenuhan pendanaan (financial close), badan usaha wajib memulai tahapan pembangunan fisik PLTBmatau PLTBg.

Pasal 20

(2)Usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Dirjen EBTKEdengan melampirkan bukti telah tersedianya pemenuhan pembiayaan (financial close) , salinan IUPTL, dan rencana penggunaan dana deposito dimaksud.
(1)Badan usaha dapat menggunakan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) secara bertahap untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTBmatau PLTBgsetelah terbitnya IUPTL.

Pasal 19

(2)IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE.
(1)Badan usaha yang telah menandatangani PJBL dan telah melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disebut PLTBg adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biogas.
3.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
1.Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disebut PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biomassa. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pasall

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Pasal 4

(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai persetujuan harga jual tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
(1)Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTBm dan PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dikelola badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL dari Menteri.

BAB II

HARGAJUAL TENAGALISTRIK DARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGABIOMASSA DAN PEMBANGKITLISTRIKTENAGABIOGAS

Pasal 3

d.Pulau ... Harga jual tenaga listrik yang dituangkan dalam PJBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak COD. Pasa17

(2)Mekanisme penerapan load follower sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam PJBL.
(1)Dalam hal PLTBm atau PLTBg dioperasikan sebagai load follower diberikan ILF dengan besaran sebagai berikut:
1. a.untuk PLTBm:
  1. 1.Rp80,OOjkWh, jika terinterkoneksi tegangan menengah; atau
  2. 2.Rpl00,00jkWh, jika terinterkoneksi tegangan rendah.
2. b.untuk PLTBg:
  1. 1.Rp70,OOjkWh, jika terinterkoneksi tegangan menengah; atau
  2. 2.Rp90,OOjkWh jika terinterkoneksi tegangan rendah. Pasa16
(2)Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri PT PLN (Persero) dan wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
(1)PT PLN (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg dengan harga melebihi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasa15
(5)Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari PLTBm atau PLTBg ke jaringan listrik PT PLN (Persero), dan merupakan harga yang langsung dituangkan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi harga.
1. d.Pulau Kalimantan, F = 1,30;
2. e.Pulau Bali, Pulau Bangka Belitung, dan Pulau Lombok, F = 1,50; dan
3. f.Kepulauan Riau, Pulau Papua dan Pulau lainnya, F= 1,60.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.profil badan usaha;
2. b.dokumen perizinan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.studi kelayakan (feasibility study) termasuk perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTBm atau PLTBg;
4. d.kajian interkoneksi ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero);
5. e.jadwal pelaksanaan pembangunan hingga COD;
6. f.pernyataan ketersediaan lahan un tuk pem bangkit;
7. g.pernyataan jaminan ketersediaan bahan baku biomassa untuk PLTBm atau limbah organik untuk PLTBg;
8. h.pernyataan mengutamakan kemampuan dalam negeri dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(1)Badan usaha yang berminat memanfaatkan energi biomassa untuk PLTBm atau biogas untuk PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Dirjen EBTKE untuk ditetapkan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik. Pasa19 BABIII PELAKSANAANPEMBELIANTENAGALI8TRIK DARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGABIOMASSADAN PEMBANGKITLISTRIKTENAGABIOGAS
(3)Harga jual tenaga listrik sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)wajib mendapat persetujuan Menteri. .'
(2)Harga jual tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan an tara PT PLN (Persero) dengan badan usaha.
(1)PT PLN (Persero) dapat membeli tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg dengan kapasitas di atas 10 MW (sepuluh megawatt). Pasa18
1. i.pernyataan ...
(2)Berdasarkan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen EBTKE menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi teknis atas studi kelayakan (feasibility study) dan kajian interkoneksi dari PT PLN(Persero).
(1)Dirjen EBTKEmelakukan penelitian dan-evaluasi terhadap permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik.

Pasal 11

(1)Dirjen EBTKE menyampaikan studi kelayakan (feasibility study) dan kajian interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)huruf c dan huruf d untuk dilakukan verifikasi teknis kepada Direksi PT PLN (Persero) dengan tembusan Dirjen Ketenagalistrikan.
(2)Direksi PT PLN (Persero) menyampaikan hasil verifikasi teknis atas studi kelayakan dan kajian interkoneksi kepada Dirjen EBTKE dengan tembusan Dirjen Ketenagalistrikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasall0
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan badan usaha kepada Dirjen EBTKEsecara tertulis dengan mengggunakan format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, L pernyataan kesanggupan menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTBmatau PLTBgdalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan badan usaha sebagai ,pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik;
1. j.pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi PJBL dari PLTBm atau PLTBg,l':dengan kapasitas sampai dengan 10 MvV(sepuluh megawatt); dan
2. k.pernyataan kesediaan secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke kas negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini,
(3)Keputusan ...
(2)Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja badan usaha tidak dapat menyampaikan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapannya sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE, dan kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan.
(1)Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik wajib menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTBm atau PLTBg kepada Dirjen EBTKE paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapannya sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik.

Pasal 13

Pasal 12

(6)Berdasarkan penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi PT PLN (Persero) menetapkan badan usaha sebagai calon pengembang untuk PLTBm dan PLTBg dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik.
(5)Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik ditolak, Dirjen EBTKE memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alas an penolakannya.
(4)Penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga sebagai persetujuan penunjukan langsung pembelian tenaga listrik.
(3)Keputusan pemberian penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) wajib menyediakan model PJBL dari PLTBm dan PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), dan menyampaikan model dimaksud kepada Dirjen EBTKE paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(4)Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Badan usaha dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak IUPTL sementara diterbitkan maka: .
1. a.penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik dieabut oleh Dirjen EBTKE; dan
2. b.kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal peneabutan.
(3)Dalam hal keterlambatan penandatanganan PJBL disebabkan oleh kesalahan badan usaha maka dana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai deposito yang telah diserahkan sertifikatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi milik negara.
(2)Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Badan usaha dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak IUPTL sementara diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), PT PLN (Persero) menyampaikan laporan tidak ditandatanganinya PJBL kepada Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(1)PT PLN (Persero) dan badan usaha wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak IUPTLsementara diterbitkan.

Pasal 15

(2)IUPTL sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE. 1'}
(1)Badan usaha yang telah menyampaikan sertifikat deposito kepada Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP'I'L semen tara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pasal 17 ...

(1)Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemenuhan pendanaan (financial close), badan usaha wajib memulai tahapan pembangunan fisik PLTBmatau PLTBg.

Pasal 20

(2)Usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Dirjen EBTKEdengan melampirkan bukti telah tersedianya pemenuhan pembiayaan (financial close) , salinan IUPTL, dan rencana penggunaan dana deposito dimaksud.
(1)Badan usaha dapat menggunakan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) secara bertahap untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTBmatau PLTBgsetelah terbitnya IUPTL.

Pasal 19

(2)IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE.
(1)Badan usaha yang telah menandatangani PJBL dan telah melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.