Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2014
- Nomor
- 27
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan biomassa dan biogas untuk pembangkitan tenaga listrik, perlu menata kembali pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang berbasis biomassa dan biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PEMBELIANTENAGALISTRIK DARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKITLISTRIKTENAGA BIOGAS OLEH PT PERUSAHAANLISTRIK NEGARA (PERSERO) TENTANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER CAVA MINERAL PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR: 27 TAHUN 2014
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pasall
BAB I
BAB II HARGAJUAL TENAGALISTRIK DARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGABIOMASSA DAN PEMBANGKITLISTRIKTENAGABIOGAS
BAB II
Harga jual tenaga listrik yang dituangkan dalam PJBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak COD. Pasa17
Pasa16
Pasa15
Pasa19 BABIII PELAKSANAANPEMBELIANTENAGALI8TRIK DARI PEMBANGKITLISTRIKTENAGABIOMASSADAN PEMBANGKITLISTRIKTENAGABIOGAS
Pasa18
Pasall0
Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib menyampaikan laporan kepada Dirjen EBTKE mengenai perkembangan tindak lanjut penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya sampai dengan COD dengan tembusan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PT PLN (Persero).
PT PLN (Persero) wajib menyediakan model PJBL dari PLTBm dan PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), dan menyampaikan model dimaksud kepada Dirjen EBTKE paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
1'}
Pasal 17 ...
(1)disampaikan kepada Dirjen EBTKEdengan melampirkan bukti telah tersedianya pemenuhan pembiayaan (financial close) , salinan IUPTL, dan rencana penggunaan dana deposito dimaksud.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)