Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2014
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber 2014, No.1131 2 Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5281);
552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
2014, No.11313 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 594) diubah sebagai berikut :
Pasal II Peraturan Menteri inimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2014 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, JERO WACIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN 2014, No.11317 LAMPIRAN IA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW No. Tegangan Jaringan Listrik (Kapasitas Pembangkit) Lokasi/Wilayah Harga Pembelian (Rp./Kwh) Faktor F Tahun ke-1 s.d. Tahun ke-8 Tahun ke-9 s.d. Tahun ke-20 1. Tegangan Menengah (s.d. 10 MW) Jawa, Bali, dan Madura 1.075,0 x F 750,0 x F 1,00
Kalimantan dan Sulawesi 1.075,0 x F 750,0 x F 1,20 4. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 1.075,0 x F 750,0 x F 1,25 5. Maluku dan Maluku Utara 1.075,0 x F 750,0 x F 1,30 6. Papua dan Papua Barat 1.075,0 x F 750,0 x F 1,60 2014, No.1131 8 7. Tegangan Rendah (s.d. 250 kW) Jawa, Bali, dan Madura 1.270,0 x F 770,0 x F 1,00
Kalimantan dan Sulawesi 1.270,0 x F 770,0 x F 1,20 10. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 1.270,0 x F 770,0 x F 1,25 11. Maluku dan Maluku Utara 1.270,0 x F 770,0 x F 1,30 12. Papua dan Papua Barat 1.270,0 x F 770,0 x F 1,60 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL JERO WACIK 2014, No.11319 LAMPIRAN IB PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTA YANG MEMANFAATKAN WADUK/BENDUNGAN DAN/ATAU SALURAN IRIGASI YANG PEMBANGUNANNYA BERSIFAT MULTIGUNA DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW No. Tegangan Jaringan Listrik (Kapasitas Pembangkit) Lokasi/Wilayah Harga Pembelian (Rp./Kwh) Faktor F Tahun ke-1 s.d. Tahun ke-8 Tahun ke-9 s.d. Tahun ke-20 1. Tegangan Menengah (s.d. 10 MW) Jawa, Bali, dan Madura 967,50 x F 675,0 x F 1,00
Kalimantan dan Sulawesi 967,50 x F 675,0 x F 1,20 4. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 967,50 x F 675,0 x F 1,25 5. Maluku dan Maluku Utara 967,50 x F 675,0 x F 1,30 6. Papua dan Papua Barat 967,50 x F 675,0 x F 1,60 2014, No.1131 10 7. Tegangan Rendah (s.d. 250 kW) Jawa, Bali, dan Madura 1.143,0 x F 693,0 x F 1,00
Kalimantan dan Sulawesi 1.143,0 x F 693,0 x F 1,20 10. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 1.143,0 x F 693,0 x F 1,25 11. Maluku dan Maluku Utara 1.143,0 x F 693,0 x F 1,30 12. Papua dan Papua Barat 1.143,0 x F 693,0 x F 1,60 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL JERO WACIK
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)