DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai peta wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, wilayah pencadangan negara, dan sistem koordinat pemetaan wilayah izin usaha pertambangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan sistem pemetaan nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang www.peraturan.go.id 2016, No.1471 Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi www.peraturan.go.id 2016, No.1471 Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal menyusun usulan rencana penetapan WIUP yang memuat: www.peraturan.go.id 2016, No.1471
1. a.lokasi WIUP;
2. b.luas dan batas WIUP;
3. c.harga kompensasi data informasi WIUP; dan
4. d.informasi penggunaan lahan.
(2)Luas dan batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.letak geografis;
2. b.kaidah konservasi;
3. c.daya dukung lingkungan;
4. d.optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
5. e.tingkat kepadatan penduduk.
(3)Daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan kajian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4)Usulan rencana penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan instansi terkait, gubernur, dan bupati/walikota setempat berkaitan dengan rencana penetapan batas, koordinat, dan luas WIUP tertentu yang dianggap potensial mengandung mineral logam dan/atau batubara dalam WIUP.

2.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Harga kompensasi data informasi WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan ketersediaan:
1. a.sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau batubara;
2. b.data indikasi mineralisasi logam atau batubara;
3. c.data potensi mineralisasi logam atau batubara; www.peraturan.go.id 2016, No.1471
4. d.data cadangan mineral logam atau batubara; dan/atau
5. e.sarana dan prasarana pendukung lainnya.
(2)Besaran harga kompensasi data informasi WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan formula perhitungan harga kompensasi data informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Direktur Jenderal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mengusulkan kepada Menteri mengenai penetapan WIUP dengan dilampiri:

a.koordinat WIUP yang disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
b.peta WIUP yang digambarkan dalam bentuk format peta WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. 4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Sistem koordinat pemetaan WIUP atau WIUPK menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial.
(2)WUP, WPR, WPN, WIUP, atau WIUPK digambarkan dalam peta situasi berbentuk poligon tertutup www.peraturan.go.id 2016, No.1471 dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan minimal seperseribu detik (0,001") serta menggunakan sistem koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dicetak dalam kertas ukuran F4.
(3)Peta WUP, WPR, atau WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan:
1. a.batas;
2. b.batas administratif;
3. c.keterangan peta, berupa skala garis, sumber peta, dan lokasi peta; dan
4. d.pengesahan peta.
(4)Peta WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan:
1. a.batas, koordinat, dan luas;
2. b.kodefikasi;
3. c.batas administratif;
4. d.keterangan peta, berupa skala garis, sumber peta, dan lokasi peta; dan
5. e.pengesahan peta.
(5)Pengesahan peta WUP, WPR, WPN, WIUP, atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf e ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(6)Kodefikasi WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan pedoman kodefikasi WIUP atau WIUPK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUP mineral bukan logam, dan WIUP batuan yang telah ditetapkan www.peraturan.go.id 2016, No.1471 oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 merupakan kawasan peruntukan pertambangan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016 Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd LUHUT BINSAR PANDJAITAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.1471 www.peraturan.go.id 2016, No.1471 www.peraturan.go.id 2016, No.1471 www.peraturan.go.id 2016, No.1471 www.peraturan.go.id 2016, No.1471 www.peraturan.go.id 2016, No.1471 www.peraturan.go.id 2016, No.1471 www.peraturan.go.id 2016, No.1471 www.peraturan.go.id 2016, No.1471 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai peta wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, wilayah pencadangan negara, dan sistem koordinat pemetaan wilayah izin usaha pertambangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan sistem pemetaan nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi www.peraturan.go.id 2016, No.1471 Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal menyusun usulan rencana penetapan WIUP yang memuat: www.peraturan.go.id 2016, No.1471
1. a.lokasi WIUP;
2. b.luas dan batas WIUP;
3. c.harga kompensasi data informasi WIUP; dan
4. d.informasi penggunaan lahan.
(2)Luas dan batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.letak geografis;
2. b.kaidah konservasi;
3. c.daya dukung lingkungan;
4. d.optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
5. e.tingkat kepadatan penduduk.
(3)Daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan kajian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4)Usulan rencana penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan instansi terkait, gubernur, dan bupati/walikota setempat berkaitan dengan rencana penetapan batas, koordinat, dan luas WIUP tertentu yang dianggap potensial mengandung mineral logam dan/atau batubara dalam WIUP.

2.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Harga kompensasi data informasi WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan ketersediaan:
1. a.sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau batubara;
2. b.data indikasi mineralisasi logam atau batubara;
3. c.data potensi mineralisasi logam atau batubara; www.peraturan.go.id 2016, No.1471
4. d.data cadangan mineral logam atau batubara; dan/atau
5. e.sarana dan prasarana pendukung lainnya.
(2)Besaran harga kompensasi data informasi WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan formula perhitungan harga kompensasi data informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Direktur Jenderal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mengusulkan kepada Menteri mengenai penetapan WIUP dengan dilampiri:

a.koordinat WIUP yang disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
b.peta WIUP yang digambarkan dalam bentuk format peta WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. 4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Sistem koordinat pemetaan WIUP atau WIUPK menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial.
(2)WUP, WPR, WPN, WIUP, atau WIUPK digambarkan dalam peta situasi berbentuk poligon tertutup www.peraturan.go.id 2016, No.1471 dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan minimal seperseribu detik (0,001") serta menggunakan sistem koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dicetak dalam kertas ukuran F4.
(3)Peta WUP, WPR, atau WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan:
1. a.batas;
2. b.batas administratif;
3. c.keterangan peta, berupa skala garis, sumber peta, dan lokasi peta; dan
4. d.pengesahan peta.
(4)Peta WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan:
1. a.batas, koordinat, dan luas;
2. b.kodefikasi;
3. c.batas administratif;
4. d.keterangan peta, berupa skala garis, sumber peta, dan lokasi peta; dan
5. e.pengesahan peta.
(5)Pengesahan peta WUP, WPR, WPN, WIUP, atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf e ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(6)Kodefikasi WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan pedoman kodefikasi WIUP atau WIUPK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut: