DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor www.peraturan.go.id 2017, No.484 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 253);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599); www.peraturan.go.id 2017, No.484
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERCEPATAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2.Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.
3.Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utamanya metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.
4.Peralatan Konversi Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut Konverter Kit adalah seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian Bahan Bakar Gas pada kendaraan bermotor yang terdiri dari tangki dan pengikatnya, penyaluran, pengatur (regulator), pencampur (mixer) serta peralatan lainnya.
5.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah setiap tempat untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Gas yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha. www.peraturan.go.id 2017, No.484
6.Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
7.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan.
(2)Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2017, No.484

Pasal 3

(1)Dalam rangka mendukung penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri menetapkan peta jalan (roadmap) yang memuat antara lain:
1. a.wilayah penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG;
2. b.sasaran pengguna BBG berupa CNG;
3. c.volume pendistribusian BBG berupa CNG; dan
4. d.data kebutuhan infrastruktur pendukung sesuai peta jalan (roadmap).
(2)Penetapan peta jalan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibility study).
(3)BUMN, BUMD, atau Badan Usaha yang akan melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG pada daerah tertentu dapat mengusulkan studi kelayakan (feasibility study) kepada Direktur Jenderal untuk dimasukkan ke dalam peta jalan (roadmap).

Pasal 4

Dalam rangka menjamin ketersediaan Gas Bumi dan menjamin mutu (spesifikasi) BBG berupa CNG, Menteri menetapkan:

a.alokasi Gas Bumi dari kontraktor kontrak kerja sama untuk kebutuhan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan (roadmap); dan
b.spesifikasi teknis BBG berupa CNG.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan SPBG;
2. b.pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pengangkutan Gas Bumi dari www.peraturan.go.id 2017, No.484 sumber pasok; dan/atau
3. c.penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pengangkutan BBG berupa CNG.
(2)Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan (roadmap) dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan atau penunjukan langsung oleh Menteri atau usulan Badan Usaha.

Pasal 6

(1)Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh BUMN.
(2)Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran BUMN.
(3)Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terbatas pada pembangunan SPBG, sarana dan fasilitas pengangkutan Gas Bumi dari sumber pasok, atau pengangkutan BBG berupa CNG.

Pasal 7

(1)Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh BUMD dan/atau Badan Usaha.
(2)Penunjukan langsung kepada BUMD dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dibiayai melalui anggaran BUMD dan/atau Badan Usaha.

Pasal 8

Terhadap penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan BUMD dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 www.peraturan.go.id 2017, No.484 wajib memenuhi ketentuan:

a.memiliki sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG; dan
b.memiliki Izin Usaha Niaga di bidang penyediaan BBG.

Pasal 9

(1)Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan usulan dari Badan Usaha yang akan melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
(2)Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG atas usulan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha dapat melakukan kegiatan penyaluran melalui Penyalur BBG berupa CNG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BUMN, BUMD, atau Badan Usaha dalam menunjuk Penyalur BBG berupa CNG, wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional melalui perjanjian kerja sama.
(3)BUMN, BUMD, atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan penunjukan Penyalur BBG berupa CNG kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk diberikan Surat Keterangan Penyalur.
(4)Dalam kegiatan penyaluran BBG berupa CNG oleh Penyalur, BUMN, BUMD, Badan Usaha, dan Penyalur wajib menjamin aspek keselamatan minyak dan gas bumi. www.peraturan.go.id 2017, No.484

Pasal 11

BUMN, BUMD, atau Badan Usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan (roadmap) diberikan alokasi Gas Bumi sesuai dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor www.peraturan.go.id 2017, No.484 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 253);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599); www.peraturan.go.id 2017, No.484
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERCEPATAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2.Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.
3.Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utamanya metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.
4.Peralatan Konversi Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut Konverter Kit adalah seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian Bahan Bakar Gas pada kendaraan bermotor yang terdiri dari tangki dan pengikatnya, penyaluran, pengatur (regulator), pencampur (mixer) serta peralatan lainnya.
5.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah setiap tempat untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Gas yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha. www.peraturan.go.id 2017, No.484
6.Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
7.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan.
(2)Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2017, No.484

Pasal 3

(1)Dalam rangka mendukung penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri menetapkan peta jalan (roadmap) yang memuat antara lain:
1. a.wilayah penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG;
2. b.sasaran pengguna BBG berupa CNG;
3. c.volume pendistribusian BBG berupa CNG; dan
4. d.data kebutuhan infrastruktur pendukung sesuai peta jalan (roadmap).
(2)Penetapan peta jalan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibility study).
(3)BUMN, BUMD, atau Badan Usaha yang akan melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG pada daerah tertentu dapat mengusulkan studi kelayakan (feasibility study) kepada Direktur Jenderal untuk dimasukkan ke dalam peta jalan (roadmap).

Pasal 4

Dalam rangka menjamin ketersediaan Gas Bumi dan menjamin mutu (spesifikasi) BBG berupa CNG, Menteri menetapkan:

a.alokasi Gas Bumi dari kontraktor kontrak kerja sama untuk kebutuhan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan (roadmap); dan
b.spesifikasi teknis BBG berupa CNG.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan SPBG;
2. b.pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pengangkutan Gas Bumi dari www.peraturan.go.id 2017, No.484 sumber pasok; dan/atau
3. c.penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pengangkutan BBG berupa CNG.
(2)Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan (roadmap) dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan atau penunjukan langsung oleh Menteri atau usulan Badan Usaha.

Pasal 6

(1)Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh BUMN.
(2)Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran BUMN.
(3)Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terbatas pada pembangunan SPBG, sarana dan fasilitas pengangkutan Gas Bumi dari sumber pasok, atau pengangkutan BBG berupa CNG.

Pasal 7

(1)Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh BUMD dan/atau Badan Usaha.
(2)Penunjukan langsung kepada BUMD dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dibiayai melalui anggaran BUMD dan/atau Badan Usaha.

Pasal 8

a.memiliki sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG; dan
b.memiliki Izin Usaha Niaga di bidang penyediaan BBG.

Pasal 9

(1)Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan usulan dari Badan Usaha yang akan melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
(2)Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG atas usulan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha dapat melakukan kegiatan penyaluran melalui Penyalur BBG berupa CNG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BUMN, BUMD, atau Badan Usaha dalam menunjuk Penyalur BBG berupa CNG, wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional melalui perjanjian kerja sama.
(3)BUMN, BUMD, atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan penunjukan Penyalur BBG berupa CNG kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk diberikan Surat Keterangan Penyalur.
(4)Dalam kegiatan penyaluran BBG berupa CNG oleh Penyalur, BUMN, BUMD, Badan Usaha, dan Penyalur wajib menjamin aspek keselamatan minyak dan gas bumi. www.peraturan.go.id 2017, No.484

Pasal 11

BUMN, BUMD, atau Badan Usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan (roadmap) diberikan alokasi Gas Bumi sesuai dengan kebutuhan.