DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2015

Nomor: 27
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 13

Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan kepada Pegawai yang:

a.melakukan ...

Pasal 4

(1)Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Tunjangan Kinerjanya diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan kelas jabatan masing-rnasing unit kerja.
(2)Dihapus.
(3)Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan atau melaksanakan tugas belajar yang dibebaskan dari tugas rutin kedinasan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan struktural dan Tunjangan Kinerja diberikan sesuai jabatan baru yang didudukinya.
(4)Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan atau melaksanakan tugas belajar yang dibebaskan dari tugas rutin kedinasan, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan Tunjangan Kinerja diberikan sesuai kelas jabatan fungsional yang didudukinya.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, ayat (2) dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

c.Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
d.Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
e.Pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara;
f.Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban;
g.Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
h.Pegawai yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (PIt.) berdasarkan Keputusan penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (PIt.).

(3)Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan.
(4)Pegawai yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (PIt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap hari kerja dari besaran kelas jabatan Pelaksana Tugas (PIt.)yang didudukinya.
(3)Berdasarkan ...

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah, ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pencatatan informasi kehadiran dan penegakan disiplin Pegawai dilaksanakan oleh Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian setiap bulan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.
(2)Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan informasi kehadiran dan penegakan disiplin Pegawai kepada Pimpinan unit satuan kerja di lingkungan KESDM termasuk Setjen DEN sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan klarifikasi.

Pasal 24

(1)Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan Sangat Baik diberikan penambahan Tunjangan Kinerja 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima selama 1 (satu) bulan sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
(2)Penambahan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tahun berikutnya berdasarkan hasil penilaian kinerja Pegawai.

6.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan penambahan Tunjangan Kinerja setiap semester sebesar 1 (satu) bulan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan yang didudukinya

5.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dihapus.

a.melakukan pelanggaran Jam Kerja;
b.Dihapus.
c.Dihapus.
d.Dihapus.
e.dijatuhi hukuman disiplin, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
f.dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit; atau
g.melaksanakan perpanjangan tugas belajar yang dibebaskan dari tugas rutin. srofi »~~Y.. sesuai dengan aslinya ~"J.~~UI<~~~,-GIDAN SUMBER DAYAMINERAL BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2015 NOMOR 1365 YASONNAH. LAOLY ttd. MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatanggal11 September 2015 SUDIRMANSAID MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Ditetapkan di Jakarta padatanggal11 September 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ttd.

(3)Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian menyampaikan informasi kehadiran dan penegakan disiplin Pegawai kepada pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat pada akhir minggu ketiga bulan berjalan.
(4)Hasil klarifikasi informasi kehadiran dan penegakan disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja setiap awal bulan, dengan memperhitungkan pemotongan pada bulan sebelumnya.
(5)Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk bulan Desember dilakukan pada bulan Desember tahun berjalan.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 13

Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan kepada Pegawai yang:

a.melakukan ...

Pasal 4

(1)Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Tunjangan Kinerjanya diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan kelas jabatan masing-rnasing unit kerja.
(2)Dihapus.
(3)Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan atau melaksanakan tugas belajar yang dibebaskan dari tugas rutin kedinasan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan struktural dan Tunjangan Kinerja diberikan sesuai jabatan baru yang didudukinya.
(4)Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan atau melaksanakan tugas belajar yang dibebaskan dari tugas rutin kedinasan, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan Tunjangan Kinerja diberikan sesuai kelas jabatan fungsional yang didudukinya.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, ayat (2) dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

c.Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
d.Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
e.Pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara;
f.Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban;
g.Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
h.Pegawai yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (PIt.) berdasarkan Keputusan penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (PIt.).

(3)Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan.
(4)Pegawai yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (PIt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap hari kerja dari besaran kelas jabatan Pelaksana Tugas (PIt.)yang didudukinya.
(3)Berdasarkan ...

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah, ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pencatatan informasi kehadiran dan penegakan disiplin Pegawai dilaksanakan oleh Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian setiap bulan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.
(2)Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan informasi kehadiran dan penegakan disiplin Pegawai kepada Pimpinan unit satuan kerja di lingkungan KESDM termasuk Setjen DEN sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan klarifikasi.

Pasal 24

(1)Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan Sangat Baik diberikan penambahan Tunjangan Kinerja 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima selama 1 (satu) bulan sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
(2)Penambahan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tahun berikutnya berdasarkan hasil penilaian kinerja Pegawai.

6.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan penambahan Tunjangan Kinerja setiap semester sebesar 1 (satu) bulan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan yang didudukinya

5.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dihapus.

a.melakukan pelanggaran Jam Kerja;
b.Dihapus.
c.Dihapus.
d.Dihapus.
e.dijatuhi hukuman disiplin, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
f.dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit; atau
g.melaksanakan perpanjangan tugas belajar yang dibebaskan dari tugas rutin. srofi »~~Y.. sesuai dengan aslinya ~"J.~~UI<~~~,-GIDAN SUMBER DAYAMINERAL BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2015 NOMOR 1365 YASONNAH. LAOLY ttd. MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatanggal11 September 2015 SUDIRMANSAID MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Ditetapkan di Jakarta padatanggal11 September 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ttd.

(3)Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian menyampaikan informasi kehadiran dan penegakan disiplin Pegawai kepada pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat pada akhir minggu ketiga bulan berjalan.
(4)Hasil klarifikasi informasi kehadiran dan penegakan disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja setiap awal bulan, dengan memperhitungkan pemotongan pada bulan sebelumnya.
(5)Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk bulan Desember dilakukan pada bulan Desember tahun berjalan.