DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kepegawaian, yang bekerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
2.Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
3.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tunjangan Kinerja.
4.Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Pertimbangan Kepegawaian.
5.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disingkat KESDM, adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Setjen DEN, adalah Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan energi nasional.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8.Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. 2014, No.1005 5

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Kepada Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh;
2. b.Pegawai dari Kementerian/Lembaga lain yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan KESDM termasuk Setjen DEN;
3. c.Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
4. d.Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
5. e.Pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara;
6. f.Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan
7. g.Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan.

Pasal 3

(1)Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang merangkap jabatan fungsional tertentu yang tugas dan fungsi berkaitan erat dengan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Tunjangan Kinerjanya diberikan yang lebih besar berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerjanya diberikan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(3)Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, tunjangan yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya. 2014, No.1005 6

Pasal 4

(1)Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Tunjangan Kinerjanya diberikan berdasarkan jenjang jabatan sesuai peta jabatan masing-masing unit kerja.
(2)Pegawai yang menduduki jenjang jabatan fungsional tertentu yang lebih tinggi daripada jabatan fungsional tertentu yang terdapat pada peta jabatan pada unit kerjanya, Tunjangan Kinerjanya diberikan sesuai dengan jenjang jabatan tertinggi yang terdapat dalam peta jabatan.
(3)Pegawai yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan atau melaksanakan tugas belajar yang dibebaskan dari tugas rutin, Tunjangan Kinerjanya diberikan sesuai dengan kelas jabatan fungsional umum yang didudukinya setelah dibebaskan dari jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu.

Pasal 5

Pegawai yang mengalami mutasi jabatan yang mengakibatkan perubahan pada kelas jabatannya, Tunjangan Kinerja diberikan sesuai Kelas Jabatan yang baru terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 6

(1)Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai sebagai berikut:
1. a.Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib atau dinonaktifkan;
2. b.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
3. c.Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan KESDM termasuk Setjen DEN;
4. d.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
5. e.Pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
6. f.Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. g.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
8. h.Pegawai yang dipekerjakan di Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha 2014, No.1005 7 Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
(2)Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung mulai bulan berikutnya sejak surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri atau penonaktifan ditetapkan.
(3)Tunjangan Kinerja dapat diberikan kembali kepada Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan tidak bersalah.

BAB III

KETENTUAN MASUK KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 7

(1)Pegawai wajib mentaati ketentuan masuk kerja dan Jam Kerja dengan mengisi daftar hadir menggunakan sistem kehadiran elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
(3)Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan kode akses dalam hal:
1. a.sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan dan tidak berfungsi;
2. b.Pegawai yang bekerja di luar jangkauan jaringan telekomunikasi;
3. c.sidik jari tidak dapat terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
4. d.terjadi keadaan kahar (force majeure).
(4)Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, antara lain berupa bencana alam, kerusuhan, demonstrasi, dan/atau kecelakaan.

Pasal 8

(1)Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimulai pada pukul 05.00 dan diakhiri pukul 04.59 hari berikutnya. 2014, No.1005 8
(2)Jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari kerja adalah selama 7,5 (tujuh koma lima) jam dengan Jam Kerja ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;
2. b.hari Jumat mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dengan waktu istirahat mulai pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;
3. c.jam kerja pada bulan Ramadhan diatur dengan ketentuan tersendiri.
(3)Toleransi waktu pengisian daftar hadir diberikan sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat dengan ketentuan harus mengganti sebanyak toleransi waktu yang diguna-kan untuk memenuhi jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari selama 7,5 (tujuh koma lima) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Keterlambatan masuk kerja dihitung setelah pukul 08.00 waktu setempat.
(5)Pegawai dapat diberi tugas oleh Pimpinan satuan kerja terkait melebihi jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari selama 7,5 (tujuh koma lima) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperhitungkan sebagai kelebihan Jam Kerja.

Pasal 9

(1)Dalam hal Pegawai melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan publik dan/atau tugas tertentu lainnya yang pelaksanaan tugasnya diatur dengan sistem piket, dapat diberlakukan penetapan Jam Kerja tersendiri setara dengan jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) minggu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
(2)Penetapan Jam Kerja tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan satuan kerja terkait.

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 10

(1)Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila:
1. a.tidak masuk kerja;
2. b.tidak berada di tempat tugas;
3. c.terlambat masuk kerja;
4. d.pulang sebelum waktunya; 2014, No.1005 9
5. e.tidak mengganti toleransi waktu pengisian daftar hadir yang digunakan; dan/atau
6. f.tidak mengisi daftar hadir atau hanya 1 (satu) kali mengisi daftar hadir.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan ketidakhadiran kepada Atasan Langsung disertai dengan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran Jam Kerja.
(3)Permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menggunakan surat keterangan ketidakhadiran, baik secara tertulis dan/atau elektronik, sesuai dengan Format Surat Keterangan Ketidakhadiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, permohonan ketidakhadiran diajukan kepada Atasan dari Atasan Langsung yang bersangkutan.
(5)Pegawai yang tidak mengajukan permohonan ketidak-hadiran atau terlambat mengajukan permohonan ketidakhadiran dinyatakan tidak mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

(1)Pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung secara kumulatif mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak masuk kerja 1 (satu) hari tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
2. b.tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan Pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan ketidakhadiran dari Atasan Langsung sesuai dengan Format Surat Keterangan Atasan Langsung sebagai-mana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. c.terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya.
4. d.tidak mengganti toleransi waktu pengisian daftar hadir yang digunakan dihitung berdasarkan jumlah toleransi waktu pengisian daftar hadir yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2014, No.1005 10 ayat (3).
5. e.Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir atau hanya 1 (satu) kali mengisi daftar hadir tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dinyatakan tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
(2)Pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan sebagai dasar pemotongan Tunjangan Kinerja dan pengenaan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 12

(1)Pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai dan tidak mencapai sasaran kerja pegawai akan dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
(2)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kepegawaian, yang bekerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
2.Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
3.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tunjangan Kinerja.
4.Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Pertimbangan Kepegawaian.
5.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disingkat KESDM, adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Setjen DEN, adalah Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan energi nasional.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8.Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. 2014, No.1005 5

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Kepada Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh;
2. b.Pegawai dari Kementerian/Lembaga lain yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan KESDM termasuk Setjen DEN;
3. c.Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
4. d.Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
5. e.Pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara;
6. f.Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan
7. g.Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan.

Pasal 3

(1)Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang merangkap jabatan fungsional tertentu yang tugas dan fungsi berkaitan erat dengan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Tunjangan Kinerjanya diberikan yang lebih besar berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerjanya diberikan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(3)Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, tunjangan yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya. 2014, No.1005 6

Pasal 4

(1)Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Tunjangan Kinerjanya diberikan berdasarkan jenjang jabatan sesuai peta jabatan masing-masing unit kerja.
(2)Pegawai yang menduduki jenjang jabatan fungsional tertentu yang lebih tinggi daripada jabatan fungsional tertentu yang terdapat pada peta jabatan pada unit kerjanya, Tunjangan Kinerjanya diberikan sesuai dengan jenjang jabatan tertinggi yang terdapat dalam peta jabatan.
(3)Pegawai yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan atau melaksanakan tugas belajar yang dibebaskan dari tugas rutin, Tunjangan Kinerjanya diberikan sesuai dengan kelas jabatan fungsional umum yang didudukinya setelah dibebaskan dari jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu.

Pasal 5

Pegawai yang mengalami mutasi jabatan yang mengakibatkan perubahan pada kelas jabatannya, Tunjangan Kinerja diberikan sesuai Kelas Jabatan yang baru terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 6

(1)Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai sebagai berikut:
1. a.Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib atau dinonaktifkan;
2. b.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
3. c.Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan KESDM termasuk Setjen DEN;
4. d.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
5. e.Pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
6. f.Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. g.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
8. h.Pegawai yang dipekerjakan di Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha 2014, No.1005 7 Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
(2)Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung mulai bulan berikutnya sejak surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri atau penonaktifan ditetapkan.
(3)Tunjangan Kinerja dapat diberikan kembali kepada Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan tidak bersalah.

BAB III

KETENTUAN MASUK KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 7

(1)Pegawai wajib mentaati ketentuan masuk kerja dan Jam Kerja dengan mengisi daftar hadir menggunakan sistem kehadiran elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
(3)Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan kode akses dalam hal:
1. a.sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan dan tidak berfungsi;
2. b.Pegawai yang bekerja di luar jangkauan jaringan telekomunikasi;
3. c.sidik jari tidak dapat terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
4. d.terjadi keadaan kahar (force majeure).
(4)Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, antara lain berupa bencana alam, kerusuhan, demonstrasi, dan/atau kecelakaan.

Pasal 8

(1)Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimulai pada pukul 05.00 dan diakhiri pukul 04.59 hari berikutnya. 2014, No.1005 8
(2)Jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari kerja adalah selama 7,5 (tujuh koma lima) jam dengan Jam Kerja ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;
2. b.hari Jumat mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dengan waktu istirahat mulai pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;
3. c.jam kerja pada bulan Ramadhan diatur dengan ketentuan tersendiri.
(3)Toleransi waktu pengisian daftar hadir diberikan sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat dengan ketentuan harus mengganti sebanyak toleransi waktu yang diguna-kan untuk memenuhi jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari selama 7,5 (tujuh koma lima) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Keterlambatan masuk kerja dihitung setelah pukul 08.00 waktu setempat.
(5)Pegawai dapat diberi tugas oleh Pimpinan satuan kerja terkait melebihi jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari selama 7,5 (tujuh koma lima) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperhitungkan sebagai kelebihan Jam Kerja.

Pasal 9

(1)Dalam hal Pegawai melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan publik dan/atau tugas tertentu lainnya yang pelaksanaan tugasnya diatur dengan sistem piket, dapat diberlakukan penetapan Jam Kerja tersendiri setara dengan jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) minggu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
(2)Penetapan Jam Kerja tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan satuan kerja terkait.

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 10

(1)Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila:
1. a.tidak masuk kerja;
2. b.tidak berada di tempat tugas;
3. c.terlambat masuk kerja;
4. d.pulang sebelum waktunya; 2014, No.1005 9
5. e.tidak mengganti toleransi waktu pengisian daftar hadir yang digunakan; dan/atau
6. f.tidak mengisi daftar hadir atau hanya 1 (satu) kali mengisi daftar hadir.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan ketidakhadiran kepada Atasan Langsung disertai dengan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran Jam Kerja.
(3)Permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menggunakan surat keterangan ketidakhadiran, baik secara tertulis dan/atau elektronik, sesuai dengan Format Surat Keterangan Ketidakhadiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, permohonan ketidakhadiran diajukan kepada Atasan dari Atasan Langsung yang bersangkutan.
(5)Pegawai yang tidak mengajukan permohonan ketidak-hadiran atau terlambat mengajukan permohonan ketidakhadiran dinyatakan tidak mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

(1)Pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung secara kumulatif mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak masuk kerja 1 (satu) hari tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
2. b.tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan Pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan ketidakhadiran dari Atasan Langsung sesuai dengan Format Surat Keterangan Atasan Langsung sebagai-mana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. c.terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya.
4. d.tidak mengganti toleransi waktu pengisian daftar hadir yang digunakan dihitung berdasarkan jumlah toleransi waktu pengisian daftar hadir yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2014, No.1005 10 ayat (3).
5. e.Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir atau hanya 1 (satu) kali mengisi daftar hadir tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dinyatakan tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
(2)Pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan sebagai dasar pemotongan Tunjangan Kinerja dan pengenaan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 12

(1)Pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai dan tidak mencapai sasaran kerja pegawai akan dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
(2)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).