DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2018

Nomor: 29
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata www.peraturan.go.id 2018, No.661 Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
3.Keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan;
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PANITIA DAN TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL DARI PEMANGKU KEPENTINGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata www.peraturan.go.id 2018, No.661 Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
2.Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
3.Panitia Penyaringan Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan yang selanjutnya disebut Panitia Penyaringan adalah panitia yang bertugas melakukan penyaringan Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan.
4.Kalangan Akademisi adalah pakar energi yang berasal dari perguruan tinggi.
5.Kalangan Industri adalah praktisi yang bergerak di bidang industri energi.
6.Kalangan Teknologi adalah pakar di bidang rekayasa teknologi energi.
7.Kalangan Lingkungan Hidup adalah pakar lingkungan di bidang energi.
8.Kalangan Konsumen adalah masyarakat pengguna energi.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Menteri selaku Ketua Harian DEN membentuk Panitia Penyaringan. www.peraturan.go.id 2018, No.661
(2)Usulan pembentukan Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DEN.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal DEN, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DEN.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Panitia Penyaringan diketuai oleh Ketua Harian DEN.
(2)Keanggotaan Panitia Penyaringan berjumlah ganjil yang terdiri atas:
1. a.satu orang Ketua merangkap Anggota;
2. b.satu orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
3. c.paling sedikit 5 (lima) orang Anggota.
(3)Anggota Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.paling rendah menduduki jabatan setingkat Eselon I;
2. b.mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objektif mengenai kegiatan, profesi, dan prestasi Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan; dan
3. c.aktif melakukan penilaian Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan.
(4)Anggota Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kalangan pemerintah, Kalangan Akademisi, Kalangan Industri, Kalangan Teknologi, Kalangan Lingkungan Hidup, Kalangan Konsumen; dan/atau unsur lain yang terkait dengan bidang energi. www.peraturan.go.id 2018, No.661

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Panitia Penyaringan, Sekretaris Jenderal DEN dapat membentuk Sekretariat Panitia Penyaringan.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Warga Negara Indonesia;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
d.mempunyai pendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu) dan/atau berpengalaman dan memiliki kemampuan profesionalisme di bidang energi;
e.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
f.sehat jasmani dan rohani; dan
g.diusulkan oleh lembaga pendidikan, organisasi profesi, atau asosiasi.
1. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.661

a.diutamakan berpengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki kemampuan profesionalisme terkait dengan bidang penyediaan, transportasi, penyaluran, pemanfaatan energi, dan/atau penelitian dan pengembangan teknologi energi yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup (curriculum vitae), dengan latar belakang:
1. 1.berprofesi sebagai dosen untuk yang berasal dari Kalangan Akademisi;
2. 2.pernah atau sedang bekerja di bidang industri energi untuk yang berasal dari Kalangan Industri;
3. 3.pernah atau sedang bekerja di bidang perekayasaan teknologi energi untuk yang berasal dari Kalangan Teknologi;
4. 4.pernah atau sedang bekerja di bidang lingkungan hidup terkait bidang energi untuk yang berasal dari Kalangan Lingkungan Hidup; atau
5. 5.sebagai pengguna barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan bidang energi untuk yang berasal dari Kalangan Konsumen;
b.berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
c.bersedia berdomisili di tempat kedudukan DEN selama menjadi Anggota DEN, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai;
d.diusulkan secara tertulis oleh lembaga pendidikan, organisasi profesi, atau asosiasi yang telah berdiri paling sedikit 5 (lima) tahun dan memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan di bidang penyediaan, transportasi, penyaluran, pemanfaatan energi, dan/atau penelitian dan pengembangan teknologi energi yang dibuktikan dengan salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau akta pendirian; www.peraturan.go.id 2018, No.661
e.persetujuan dari pimpinan instansi Pemerintah bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau pimpinan tempat bekerja bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil;
f.bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian selama menjadi Anggota DEN bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai; dan
g.menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian, surat kesehatan dari rumah sakit Pemerintah, dan pasfoto ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar.
1. 7.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Masa jabatan Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan selama 5 (lima) tahun.
(2)Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sesuai dengan persyaratan dan tata cara penyaringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.661 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2018 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
3.Keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan;
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PANITIA DAN TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL DARI PEMANGKU KEPENTINGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata www.peraturan.go.id 2018, No.661 Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
2.Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
3.Panitia Penyaringan Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan yang selanjutnya disebut Panitia Penyaringan adalah panitia yang bertugas melakukan penyaringan Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan.
4.Kalangan Akademisi adalah pakar energi yang berasal dari perguruan tinggi.
5.Kalangan Industri adalah praktisi yang bergerak di bidang industri energi.
6.Kalangan Teknologi adalah pakar di bidang rekayasa teknologi energi.
7.Kalangan Lingkungan Hidup adalah pakar lingkungan di bidang energi.
8.Kalangan Konsumen adalah masyarakat pengguna energi.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Menteri selaku Ketua Harian DEN membentuk Panitia Penyaringan. www.peraturan.go.id 2018, No.661
(2)Usulan pembentukan Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DEN.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal DEN, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DEN.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Panitia Penyaringan diketuai oleh Ketua Harian DEN.
(2)Keanggotaan Panitia Penyaringan berjumlah ganjil yang terdiri atas:
1. a.satu orang Ketua merangkap Anggota;
2. b.satu orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
3. c.paling sedikit 5 (lima) orang Anggota.
(3)Anggota Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.paling rendah menduduki jabatan setingkat Eselon I;
2. b.mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objektif mengenai kegiatan, profesi, dan prestasi Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan; dan
3. c.aktif melakukan penilaian Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan.
(4)Anggota Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kalangan pemerintah, Kalangan Akademisi, Kalangan Industri, Kalangan Teknologi, Kalangan Lingkungan Hidup, Kalangan Konsumen; dan/atau unsur lain yang terkait dengan bidang energi. www.peraturan.go.id 2018, No.661

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Panitia Penyaringan, Sekretaris Jenderal DEN dapat membentuk Sekretariat Panitia Penyaringan.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Warga Negara Indonesia;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
d.mempunyai pendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu) dan/atau berpengalaman dan memiliki kemampuan profesionalisme di bidang energi;
e.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
f.sehat jasmani dan rohani; dan
g.diusulkan oleh lembaga pendidikan, organisasi profesi, atau asosiasi.
1. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.661

a.diutamakan berpengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki kemampuan profesionalisme terkait dengan bidang penyediaan, transportasi, penyaluran, pemanfaatan energi, dan/atau penelitian dan pengembangan teknologi energi yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup (curriculum vitae), dengan latar belakang:
1. 1.berprofesi sebagai dosen untuk yang berasal dari Kalangan Akademisi;
2. 2.pernah atau sedang bekerja di bidang industri energi untuk yang berasal dari Kalangan Industri;
3. 3.pernah atau sedang bekerja di bidang perekayasaan teknologi energi untuk yang berasal dari Kalangan Teknologi;
4. 4.pernah atau sedang bekerja di bidang lingkungan hidup terkait bidang energi untuk yang berasal dari Kalangan Lingkungan Hidup; atau
5. 5.sebagai pengguna barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan bidang energi untuk yang berasal dari Kalangan Konsumen;
b.berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
c.bersedia berdomisili di tempat kedudukan DEN selama menjadi Anggota DEN, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai;
d.diusulkan secara tertulis oleh lembaga pendidikan, organisasi profesi, atau asosiasi yang telah berdiri paling sedikit 5 (lima) tahun dan memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan di bidang penyediaan, transportasi, penyaluran, pemanfaatan energi, dan/atau penelitian dan pengembangan teknologi energi yang dibuktikan dengan salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau akta pendirian; www.peraturan.go.id 2018, No.661
e.persetujuan dari pimpinan instansi Pemerintah bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau pimpinan tempat bekerja bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil;
f.bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian selama menjadi Anggota DEN bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai; dan
g.menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian, surat kesehatan dari rumah sakit Pemerintah, dan pasfoto ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar.
1. 7.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Masa jabatan Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan selama 5 (lima) tahun.
(2)Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sesuai dengan persyaratan dan tata cara penyaringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.661 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2018 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id