DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
4.Keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL DARI PEMANGKU KEPENTINGAN. www.peraturan.go.id 2020, No.181

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
2.Menteri selaku Ketua Harian DEN yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.
3.Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yang selanjutnya disebut APK adalah 8 (delapan) orang anggota DEN dari pemangku kepentingan yang terdiri atas kalangan akademisi, kalangan industri, kalangan teknologi, kalangan lingkungan hidup, dan kalangan konsumen.
4.Panitia Penyaringan Calon APK yang selanjutnya disebut Panitia Penyaringan adalah panitia yang bertugas melakukan penyaringan calon APK.
5.Kalangan Akademisi adalah pakar energi yang berasal dari perguruan tinggi.
6.Kalangan Industri adalah praktisi yang bergerak di bidang industri energi.
7.Kalangan Teknologi adalah pakar di bidang rekayasa teknologi energi.
8.Kalangan Lingkungan Hidup adalah pakar lingkungan di bidang energi.
9.Kalangan Konsumen adalah masyarakat pengguna energi.

Pasal 2

Penyaringan calon APK dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. www.peraturan.go.id 2020, No.181

BAB II

PANITIA PENYARINGAN

Pasal 3

(1)Menteri membentuk Panitia Penyaringan.
(2)Pembentukan Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Jenderal DEN.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal DEN, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan oleh pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DEN.
(4)Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai masa kerja sampai dengan ditetapkannya APK.

Pasal 4

(1)Susunan Panitia Penyaringan berjumlah ganjil yang terdiri atas:
1. a.satu orang ketua merangkap anggota;
2. b.satu orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.paling sedikit 5 (lima) orang anggota selain ketua dan wakil ketua.
(2)Ketua Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri.
(3)Wakil Ketua Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Jenderal DEN.
(4)Anggota Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari kalangan pemerintah, Kalangan Akademisi, Kalangan Industri, www.peraturan.go.id 2020, No.181 Kalangan Teknologi, Kalangan Lingkungan Hidup, Kalangan Konsumen dan/atau unsur lain yang terkait dengan bidang energi.

Pasal 5

Anggota Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memenuhi persyaratan:

a.untuk dari kalangan pemerintah paling rendah menduduki jabatan setingkat Eselon I;
b.mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objektif mengenai kegiatan, profesi, dan prestasi calon APK; dan
c.aktif melakukan penilaian calon APK.

Pasal 6

Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

a.melakukan persiapan penyaringan calon APK;
b.menyusun rencana kerja penyaringan calon APK;
c.mengumumkan pendaftaran penerimaan calon APK kepada publik;
d.melakukan seleksi administratif dan menetapkan calon APK dalam daftar penerimaan calon APK;
e.melakukan penyaringan calon APK yang telah terdaftar dalam daftar penerimaan calon APK; dan
f.menyampaikan laporan pelaksanaan penyaringan calon APK kepada Menteri.

Pasal 7

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Penyaringan, Sekretaris Jenderal DEN dapat membentuk sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Panita Penyaringan. www.peraturan.go.id 2020, No.181

Pasal 8

(1)Panitia Penyaringan melakukan rapat dalam rangka persiapan dan penyusunan rencana kerja penyaringan serta menetapkan calon APK dalam daftar penerimaan calon APK.
(2)Rapat Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Panitia Penyaringan.
(3)Dalam menetapkan calon APK yang akan diusulkan ke Presiden, rapat dipimpin oleh ketua Panitia Penyaringan dan dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Panitia Penyaringan.
(4)Wawancara calon APK dilakukan secara kolektif oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Panitia Penyaringan.

BAB III

SELEKSI CALON ANGGOTA DEN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 9

(1)Panitia Penyaringan mengumumkan penerimaan APK.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 10

Calon APK harus memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Indonesia; www.peraturan.go.id 2020, No.181
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
d.mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu dan/atau berpengalaman dan memiliki kemampuan profesionalisme di bidang energi;
e.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
f.sehat jasmani dan rohani; dan
g.diusulkan oleh lembaga pendidikan, organisasi profesi, atau asosiasi.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
4.Keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL DARI PEMANGKU KEPENTINGAN. www.peraturan.go.id 2020, No.181

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
2.Menteri selaku Ketua Harian DEN yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.
3.Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yang selanjutnya disebut APK adalah 8 (delapan) orang anggota DEN dari pemangku kepentingan yang terdiri atas kalangan akademisi, kalangan industri, kalangan teknologi, kalangan lingkungan hidup, dan kalangan konsumen.
4.Panitia Penyaringan Calon APK yang selanjutnya disebut Panitia Penyaringan adalah panitia yang bertugas melakukan penyaringan calon APK.
5.Kalangan Akademisi adalah pakar energi yang berasal dari perguruan tinggi.
6.Kalangan Industri adalah praktisi yang bergerak di bidang industri energi.
7.Kalangan Teknologi adalah pakar di bidang rekayasa teknologi energi.
8.Kalangan Lingkungan Hidup adalah pakar lingkungan di bidang energi.
9.Kalangan Konsumen adalah masyarakat pengguna energi.

Pasal 2

Penyaringan calon APK dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. www.peraturan.go.id 2020, No.181

BAB II

PANITIA PENYARINGAN

Pasal 3

(1)Menteri membentuk Panitia Penyaringan.
(2)Pembentukan Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Jenderal DEN.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal DEN, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan oleh pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DEN.
(4)Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai masa kerja sampai dengan ditetapkannya APK.

Pasal 4

(1)Susunan Panitia Penyaringan berjumlah ganjil yang terdiri atas:
1. a.satu orang ketua merangkap anggota;
2. b.satu orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.paling sedikit 5 (lima) orang anggota selain ketua dan wakil ketua.
(2)Ketua Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri.
(3)Wakil Ketua Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Jenderal DEN.
(4)Anggota Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari kalangan pemerintah, Kalangan Akademisi, Kalangan Industri, www.peraturan.go.id 2020, No.181 Kalangan Teknologi, Kalangan Lingkungan Hidup, Kalangan Konsumen dan/atau unsur lain yang terkait dengan bidang energi.

Pasal 5

Anggota Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memenuhi persyaratan:

a.untuk dari kalangan pemerintah paling rendah menduduki jabatan setingkat Eselon I;
b.mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objektif mengenai kegiatan, profesi, dan prestasi calon APK; dan
c.aktif melakukan penilaian calon APK.

Pasal 6

Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

a.melakukan persiapan penyaringan calon APK;
b.menyusun rencana kerja penyaringan calon APK;
c.mengumumkan pendaftaran penerimaan calon APK kepada publik;
d.melakukan seleksi administratif dan menetapkan calon APK dalam daftar penerimaan calon APK;
e.melakukan penyaringan calon APK yang telah terdaftar dalam daftar penerimaan calon APK; dan
f.menyampaikan laporan pelaksanaan penyaringan calon APK kepada Menteri.

Pasal 7

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Penyaringan, Sekretaris Jenderal DEN dapat membentuk sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Panita Penyaringan. www.peraturan.go.id 2020, No.181

Pasal 8

(1)Panitia Penyaringan melakukan rapat dalam rangka persiapan dan penyusunan rencana kerja penyaringan serta menetapkan calon APK dalam daftar penerimaan calon APK.
(2)Rapat Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Panitia Penyaringan.
(3)Dalam menetapkan calon APK yang akan diusulkan ke Presiden, rapat dipimpin oleh ketua Panitia Penyaringan dan dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Panitia Penyaringan.
(4)Wawancara calon APK dilakukan secara kolektif oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Panitia Penyaringan.

BAB III

SELEKSI CALON ANGGOTA DEN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 9

(1)Panitia Penyaringan mengumumkan penerimaan APK.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 10

Calon APK harus memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Indonesia; www.peraturan.go.id 2020, No.181
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
d.mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu dan/atau berpengalaman dan memiliki kemampuan profesionalisme di bidang energi;
e.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
f.sehat jasmani dan rohani; dan
g.diusulkan oleh lembaga pendidikan, organisasi profesi, atau asosiasi.