DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014

Nomor: 34
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa besaran harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan hasil Sidang Kabinet;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1791 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
3.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 858); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1791 3

Pasal 1

(1)Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Minyak tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
2. b.Bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
3. c.Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
(2)Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
(3)Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
(4)Besaran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 2

Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku untuk:

a.Konsumen Pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.Kendaraan Dinas pada wilayah yang belum diberlakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Pasal 3

(1)Badan Usaha wajib menjamin harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu kepada Konsumen Pengguna di titik serah pada Terminal Bahan Bakar Minyak, Depot, atau Penyalur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Titik serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat berakhirnya tanggung jawab Badan Usaha dalam menjamin harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
(3)Dalam hal titik serah adalah Penyalur dan pada wilayah tertentu tidak terdapat Penyalur, Penyalur yang ada tidak mempunyai kemampuan menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu atau untuk www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1791 4 konsumen langsung angkutan umum, Badan Usaha dapat menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu melalui Terminal Bahan Bakar Minyak/Depot yang dimiliki atau dikuasainya.
(4)Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dengan titik serah Terminal Bahan Bakar Minyak/Depot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan sama dengan harga jual eceran pada titik serah Penyalur.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014 pukul 00.00 WIB. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2014 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUDIRMAN SAID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1791 5 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1791 6 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1791 7 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1791 8 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1791 9 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUDIRMAN SAID www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa besaran harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan hasil Sidang Kabinet;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
3.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 858); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1791 3

Pasal 1

(1)Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Minyak tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
2. b.Bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
3. c.Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
(2)Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
(3)Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
(4)Besaran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 2

Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku untuk:

a.Konsumen Pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.Kendaraan Dinas pada wilayah yang belum diberlakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Pasal 3

(1)Badan Usaha wajib menjamin harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu kepada Konsumen Pengguna di titik serah pada Terminal Bahan Bakar Minyak, Depot, atau Penyalur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Titik serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat berakhirnya tanggung jawab Badan Usaha dalam menjamin harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
(3)Dalam hal titik serah adalah Penyalur dan pada wilayah tertentu tidak terdapat Penyalur, Penyalur yang ada tidak mempunyai kemampuan menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu atau untuk www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1791 4 konsumen langsung angkutan umum, Badan Usaha dapat menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu melalui Terminal Bahan Bakar Minyak/Depot yang dimiliki atau dikuasainya.
(4)Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dengan titik serah Terminal Bahan Bakar Minyak/Depot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan sama dengan harga jual eceran pada titik serah Penyalur.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2012