DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2021

Nomor: 38
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B1612/M.KT.01/2020 tanggal 2 Desember 2020 hal Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian ESDM, perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah;
c.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; 2021, No.1488
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH. 2021, No.1488

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah.

Pasal 2

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
b.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
c.pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
d.pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
e.pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
f.penyusunan standar teknis pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kurikulum silabus;
g.pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
h.pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dan perencanaan pengadaan barang/jasa. 2021, No.1488

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dan perencanaan pengadaan barang/jasa.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional. 2021, No.1488
(3)Jumlah pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 8

Ketentuan mengenai uraian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah dengan memperhatikan peta bisnis proses Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 10

(1)Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala.
(2)Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 2021, No.1488

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B1612/M.KT.01/2020 tanggal 2 Desember 2020 hal Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian ESDM, perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah;
c.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; 2021, No.1488
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH. 2021, No.1488

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
b.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
c.pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
d.pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
e.pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
f.penyusunan standar teknis pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kurikulum silabus;
g.pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
h.pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dan perencanaan pengadaan barang/jasa. 2021, No.1488

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dan perencanaan pengadaan barang/jasa.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional. 2021, No.1488
(3)Jumlah pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 8

Ketentuan mengenai uraian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Pasal 10

(1)Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala.
(2)Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 2021, No.1488

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2013