DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No. 124 2

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
8.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 197);
10.Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
11.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011; www.djpp.kemenkumham.go.id Tahun, 2014 No.124 3
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0003 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Minyak dan Gas Bumi;
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);
17.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1023);
18.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024);
19.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1447); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No. 124 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kepegawaian, yang bekerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
2.Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
3.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tunjangan Kinerja.
4.Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Pertimbangan Kepegawaian.
5.Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat Setjen DEN adalah Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan energi nasional.
6.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat KESDM adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8.Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian adalah pejabat struktural eselon III atau pejabat eselon IV yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan KESDM dan Setjen DEN, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. www.djpp.kemenkumham.go.id Tahun, 2014 No.124 5
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai, dengan ketentuan:
1. a.Pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh pada unit organisasi di lingkungan KESDM dan Setjen DEN;
2. b.Pegawai dari Kementerian/Lembaga lain yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan KESDM dan Setjen DEN;
3. c.Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
4. d.Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
5. e.Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk anak pertama, kedua, dan ketiga;
6. f.Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan
7. g.Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)Besaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diberikan penuh berdasarkan kelas jabatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Besaran Tunjangan Kinerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai, dengan ketentuan:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
d.Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan KESDM dan Setjen DEN;
e.Pegawai yang menjalankan cuti besar;
f.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara, atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
g.Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
h.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
i.Pegawai yang dipekerjakan di Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No. 124 6

Pasal 4

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri dibayarkan kembali.

Pasal 5

(1)Bagi pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjang profesi pada jenjangnya.

BAB III

KETENTUAN MASUK KERJA

Pasal 6

(1)Pegawai wajib masuk bekerja dan mentaati ketentuan Jam Kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk bekerja dan pada saat pulang kerja.
(3)Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan kode akses dalam hal:
1. a.sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan dan tidak berfungsi;
2. b.Pegawai yang bekerja di luar jangkauan jaringan telekomunikasi;
3. c.sidik jari tidak dapat terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
4. d.terjadi keadaan kahar (force majeure).
(4)Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam, kerusuhan, demonstrasi, dan kecelakaan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 7

(1)Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja tanpa alasan yang sah apabila:
1. a.tidak masuk bekerja; www.djpp.kemenkumham.go.id Tahun, 2014 No.124 7
2. b.tidak berada di tempat tugas;
3. c.terlambat masuk bekerja;
4. d.pulang sebelum waktunya; dan/atau
5. e.tidak mengisi daftar hadir.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat keterangan disertai alasan yang sah dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran Jam Kerja. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis serta dituangkan dalam surat keterangan yang disetujui oleh atasan langsung, dibuat format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kehadiran pegawai di lingkungan KESDM.
(3)Apabila terlambat menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelanggaran Jam Kerja akan diperhitungkan untuk pemotongan Tunjangan Kinerja dan proses penegakan disiplin.

Pasal 8

(1)Pegawai yang melanggar Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dihitung secara kumulatif mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak masuk bekerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
2. b.terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hari dan jam kerja;
3. c.tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan Pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
4. d.Pegawai yang hanya 1 (satu) kali mengisi kehadiran masuk kerja atau pulang kerja tanpa surat keterangan yang sah dinyatakan tidak masuk kerja.
(2)Penghitungan jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan konversi 7 1/2 (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
(3)Pegawai yang melanggar Jam Kerja dan telah memenuhi akumulasi 5 (lima) hari atau lebih tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No. 124 8

BAB V

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

(1)Pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai, tidak mencapai sasaran kerja pegawai, dan melaksanakan cuti kecuali cuti tahunan akan dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
(2)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).

Pasal 10

(1)Bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural dan/atau fungsional tertentu yang melaksanakan pendidikan dan latihan lebih dari 6 (enam) bulan atau tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d dan dibebaskan dari tugas rutin kedinasan, maka Pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan struktural dan/atau fungsional tertentu serta ditempatkan pada jabatan fungsional umum diberikan Tunjangan Kinerja.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan fungsional umum yang didudukinya.

Pasal 11

Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk anak yang keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan cuti di luar tanggungan negara dan selama menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
8.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 197);
10.Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
11.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011; www.djpp.kemenkumham.go.id Tahun, 2014 No.124 3
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0003 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Minyak dan Gas Bumi;
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);
17.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1023);
18.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024);
19.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1447); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No. 124 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kepegawaian, yang bekerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
2.Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
3.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tunjangan Kinerja.
4.Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Pertimbangan Kepegawaian.
5.Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat Setjen DEN adalah Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan energi nasional.
6.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat KESDM adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8.Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian adalah pejabat struktural eselon III atau pejabat eselon IV yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan KESDM dan Setjen DEN, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. www.djpp.kemenkumham.go.id Tahun, 2014 No.124 5
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai, dengan ketentuan:
1. a.Pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh pada unit organisasi di lingkungan KESDM dan Setjen DEN;
2. b.Pegawai dari Kementerian/Lembaga lain yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan KESDM dan Setjen DEN;
3. c.Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
4. d.Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
5. e.Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk anak pertama, kedua, dan ketiga;
6. f.Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan
7. g.Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)Besaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diberikan penuh berdasarkan kelas jabatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Besaran Tunjangan Kinerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai, dengan ketentuan:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
d.Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan KESDM dan Setjen DEN;
e.Pegawai yang menjalankan cuti besar;
f.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara, atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
g.Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
h.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
i.Pegawai yang dipekerjakan di Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No. 124 6

Pasal 4

Pasal 5

(1)Bagi pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjang profesi pada jenjangnya.

BAB III

KETENTUAN MASUK KERJA

Pasal 6

(1)Pegawai wajib masuk bekerja dan mentaati ketentuan Jam Kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk bekerja dan pada saat pulang kerja.
(3)Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan kode akses dalam hal:
1. a.sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan dan tidak berfungsi;
2. b.Pegawai yang bekerja di luar jangkauan jaringan telekomunikasi;
3. c.sidik jari tidak dapat terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
4. d.terjadi keadaan kahar (force majeure).
(4)Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam, kerusuhan, demonstrasi, dan kecelakaan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 7

(1)Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja tanpa alasan yang sah apabila:
1. a.tidak masuk bekerja; www.djpp.kemenkumham.go.id Tahun, 2014 No.124 7
2. b.tidak berada di tempat tugas;
3. c.terlambat masuk bekerja;
4. d.pulang sebelum waktunya; dan/atau
5. e.tidak mengisi daftar hadir.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat keterangan disertai alasan yang sah dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran Jam Kerja. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis serta dituangkan dalam surat keterangan yang disetujui oleh atasan langsung, dibuat format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kehadiran pegawai di lingkungan KESDM.
(3)Apabila terlambat menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelanggaran Jam Kerja akan diperhitungkan untuk pemotongan Tunjangan Kinerja dan proses penegakan disiplin.

Pasal 8

(1)Pegawai yang melanggar Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dihitung secara kumulatif mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak masuk bekerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
2. b.terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hari dan jam kerja;
3. c.tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan Pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
4. d.Pegawai yang hanya 1 (satu) kali mengisi kehadiran masuk kerja atau pulang kerja tanpa surat keterangan yang sah dinyatakan tidak masuk kerja.
(2)Penghitungan jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan konversi 7 1/2 (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
(3)Pegawai yang melanggar Jam Kerja dan telah memenuhi akumulasi 5 (lima) hari atau lebih tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No. 124 8

BAB V

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

(1)Pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai, tidak mencapai sasaran kerja pegawai, dan melaksanakan cuti kecuali cuti tahunan akan dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
(2)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).

Pasal 10

(1)Bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural dan/atau fungsional tertentu yang melaksanakan pendidikan dan latihan lebih dari 6 (enam) bulan atau tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d dan dibebaskan dari tugas rutin kedinasan, maka Pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan struktural dan/atau fungsional tertentu serta ditempatkan pada jabatan fungsional umum diberikan Tunjangan Kinerja.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan fungsional umum yang didudukinya.