Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2014
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No. 124 2
5308);
www.djpp.kemenkumham.go.id Tahun, 2014 No.124 3
1022);
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No. 124 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENERIMA TUNJANGAN KINERJA
BAB II
www.djpp.kemenkumham.go.id Tahun, 2014 No.124 5
Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai, dengan ketentuan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No. 124 6
Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri dibayarkan kembali.
BAB III KETENTUAN MASUK KERJA
BAB III
BAB IV PELANGGARAN JAM KERJA
BAB IV
www.djpp.kemenkumham.go.id Tahun, 2014 No.124 7
Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis serta dituangkan dalam surat keterangan yang disetujui oleh atasan langsung, dibuat format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kehadiran pegawai di lingkungan KESDM.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No. 124 8 BAB V PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
BAB V
Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk anak yang keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan cuti di luar tanggungan negara dan selama menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan Tunjangan Kinerja.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)