DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018

Nomor: 49
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 November 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pemanfaatan energi surya untuk pembangkitan tenaga listrik menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara permohonan, pembangunan, pemasangan, dan www.peraturan.go.id 2018, No.1525 perhitungan nilai energi listrik dari sistem pembangkit listrik tenaga surya atap;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609); www.peraturan.go.id 2018, No.1525
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang selanjutnya disebut Sistem PLTS Atap adalah proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) serta www.peraturan.go.id 2018, No.1525 menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3.Konsumen PT PLN (Persero) adalah setiap orang, badan usaha, atau badan/lembaga lainnya yang membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero).
4.Pelanggan PLTS Atap adalah Konsumen PT PLN (Persero) yang telah memasang Sistem PLTS Atap.
5.kWh Ekspor adalah jumlah energi listrik yang disalurkan dari sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap ke sistem jaringan PT PLN (Persero) yang tercatat pada meter kWh ekspor–impor.
6.kWh Impor adalah jumlah energi listrik yang diterima oleh sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap dari sistem jaringan PT PLN (Persero) yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor.
7.Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan usaha yang telah memiliki sertifikat badan usaha ketenagalistrikan dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan.
8.Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut LIT adalah badan usaha atau lembaga milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.
9.Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan. www.peraturan.go.id 2018, No.1525
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi energi.
12.Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan

BAB II

PENGGUNAAN SISTEM PLTS ATAP

Pasal 2

Penggunaan Sistem PLTS Atap bertujuan untuk menghemat tagihan listrik Pelanggan PLTS Atap.

Pasal 3

(1)Sistem PLTS Atap meliputi modul surya, inverter, sambungan listrik, sistem pengaman, dan meter kWh ekspor-impor.
(2)Diagram instalasi Sistem PLTS Atap tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Penggunaan Sistem PLTS Atap wajib memperhatikan keamanan dan keandalan operasi jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. www.peraturan.go.id 2018, No.1525
(4)Penggunaan Sistem PLTS Atap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan barang/jasa dalam negeri.
(5)Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya kapasitas (capacity charge) dan biaya pembelian energi listrik darurat (emergency energy charge) yang merupakan bagian dari biaya operasi paralel.

Pasal 4

Untuk menjamin keamanan dan keandalan operasi jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero), instalasi Sistem PLTS Atap wajib mengikuti Standar Nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar PT PLN (Persero).

Pasal 5

(1)Kapasitas Sistem PLTS Atap dibatasi paling tinggi 100% (seratus persen) dari daya tersambung Konsumen PT PLN (Persero).
(2)Kapasitas Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kapasitas total inverter.

BAB III

PERHITUNGAN EKSPOR DAN IMPOR ENERGI LISTRIK DARI SISTEM PLTS ATAP

Pasal 6

(1)Energi listrik Pelanggan PLTS Atap yang diekspor dihitung berdasarkan nilai kWh Ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor dikali 65% (enam puluh lima persen).
(2)Perhitungan energi listrik Pelanggan PLTS Atap dilakukan setiap bulan berdasarkan selisih antara nilai kWh Impor dengan nilai kWh Ekspor.
(3)Dalam hal jumlah energi listrik yang diekspor lebih besar dari jumlah energi listrik yang diimpor pada bulan berjalan, selisih lebih akan diakumulasikan dan www.peraturan.go.id 2018, No.1525 diperhitungkan sebagai pengurang tagihan listrik bulan berikutnya.
(4)Selisih lebih yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakumulasikan paling lama 3 bulan untuk perhitungan periode tagihan listrik bulan Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, atau Oktober sampai dengan Desember.
(5)Dalam hal akumulasi selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tersisa setelah perhitungan periode tagihan listrik bulan Maret, Juni, September atau bulan Desember tahun berjalan, selisih lebih dimaksud akan dinihilkan dan perhitungan selisih lebih dimulai kembali pada periode tagihan listrik bulan April, Juli, dan Oktober tahun berjalan atau bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN SISTEM PLTS ATAP

Pasal 7

(1)Konsumen PT PLN (Persero) yang berminat membangun dan memasang Sistem PLTS Atap harus mengajukan permohonan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap kepada General Manager Unit Induk Wilayah/Distribusi PT PLN (Persero) yang dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Nomor Identitas Konsumen PT PLN (Persero).
(3)Dalam hal permohonan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap dilakukan oleh Konsumen PT PLN (Persero) dengan mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik prabayar, selain melampirkan persyaratan www.peraturan.go.id 2018, No.1525 administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen PT PLN (Persero) juga harus melampirkan permohonan perubahan mekanisme pembayaran tenaga listrik prabayar menjadi pascabayar.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.besaran daya terpasang Sistem PLTS Atap;
2. b.spesifikasi teknis peralatan yang akan dipasang; dan
3. c.diagram satu garis.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PT PLN (Persero) dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditembuskan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen EBTKE.
(6)PT PLN (Persero) melakukan evaluasi dan verifikasi untuk pemberian persetujuan terhadap permohonan Konsumen PT PLN (Persero) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(7)Dalam hal permohonan Konsumen PT PLN (Persero) belum memenuhi persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis, PT PLN (Persero) menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)Konsumen PT PLN (Persero) dapat menyampaikan kekurangan kelengkapan persyaratan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima oleh Konsumen PT PLN (Persero).

Pasal 8

Konsumen PT PLN (Persero) yang melakukan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap dengan daya terpasang lebih tinggi dari 200 (dua ratus) kVA wajib memiliki izin www.peraturan.go.id 2018, No.1525 operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 9

(1)PT PLN (Persero) wajib menyetujui permohonan perubahan mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik prabayar menjadi pascabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)PT PLN (Persero) wajib mengubah mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik prabayar menjadi pascabayar setelah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

Pasal 10

(1)Sistem PLTS Atap hanya dapat dibangun dan dipasang oleh Konsumen PT PLN (Persero) setelah mendapatkan persetujuan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
(2)Pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:
1. a.Badan Usaha pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap; atau
2. b.lembaga milik pemerintah pusat atau lembaga milik pemerintah daerah yang melakukan usaha jasa pembangunan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
(3)Badan Usaha atau lembaga milik pemerintah pusat atau lembaga milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melakukan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap dipublikasikan pada laman Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan www.peraturan.go.id 2018, No.1525 Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan PT PLN (Persero).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pemanfaatan energi surya untuk pembangkitan tenaga listrik menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara permohonan, pembangunan, pemasangan, dan www.peraturan.go.id 2018, No.1525 perhitungan nilai energi listrik dari sistem pembangkit listrik tenaga surya atap;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609); www.peraturan.go.id 2018, No.1525
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang selanjutnya disebut Sistem PLTS Atap adalah proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) serta www.peraturan.go.id 2018, No.1525 menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3.Konsumen PT PLN (Persero) adalah setiap orang, badan usaha, atau badan/lembaga lainnya yang membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero).
4.Pelanggan PLTS Atap adalah Konsumen PT PLN (Persero) yang telah memasang Sistem PLTS Atap.
5.kWh Ekspor adalah jumlah energi listrik yang disalurkan dari sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap ke sistem jaringan PT PLN (Persero) yang tercatat pada meter kWh ekspor–impor.
6.kWh Impor adalah jumlah energi listrik yang diterima oleh sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap dari sistem jaringan PT PLN (Persero) yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor.
7.Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan usaha yang telah memiliki sertifikat badan usaha ketenagalistrikan dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan.
8.Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut LIT adalah badan usaha atau lembaga milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.
9.Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan. www.peraturan.go.id 2018, No.1525
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi energi.
12.Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan

BAB II

PENGGUNAAN SISTEM PLTS ATAP

Pasal 2

Penggunaan Sistem PLTS Atap bertujuan untuk menghemat tagihan listrik Pelanggan PLTS Atap.

Pasal 3

(1)Sistem PLTS Atap meliputi modul surya, inverter, sambungan listrik, sistem pengaman, dan meter kWh ekspor-impor.
(2)Diagram instalasi Sistem PLTS Atap tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Penggunaan Sistem PLTS Atap wajib memperhatikan keamanan dan keandalan operasi jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. www.peraturan.go.id 2018, No.1525
(4)Penggunaan Sistem PLTS Atap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan barang/jasa dalam negeri.
(5)Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya kapasitas (capacity charge) dan biaya pembelian energi listrik darurat (emergency energy charge) yang merupakan bagian dari biaya operasi paralel.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Kapasitas Sistem PLTS Atap dibatasi paling tinggi 100% (seratus persen) dari daya tersambung Konsumen PT PLN (Persero).
(2)Kapasitas Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kapasitas total inverter.

BAB III

PERHITUNGAN EKSPOR DAN IMPOR ENERGI LISTRIK DARI SISTEM PLTS ATAP

Pasal 6

(1)Energi listrik Pelanggan PLTS Atap yang diekspor dihitung berdasarkan nilai kWh Ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor dikali 65% (enam puluh lima persen).
(2)Perhitungan energi listrik Pelanggan PLTS Atap dilakukan setiap bulan berdasarkan selisih antara nilai kWh Impor dengan nilai kWh Ekspor.
(3)Dalam hal jumlah energi listrik yang diekspor lebih besar dari jumlah energi listrik yang diimpor pada bulan berjalan, selisih lebih akan diakumulasikan dan www.peraturan.go.id 2018, No.1525 diperhitungkan sebagai pengurang tagihan listrik bulan berikutnya.
(4)Selisih lebih yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakumulasikan paling lama 3 bulan untuk perhitungan periode tagihan listrik bulan Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, atau Oktober sampai dengan Desember.
(5)Dalam hal akumulasi selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tersisa setelah perhitungan periode tagihan listrik bulan Maret, Juni, September atau bulan Desember tahun berjalan, selisih lebih dimaksud akan dinihilkan dan perhitungan selisih lebih dimulai kembali pada periode tagihan listrik bulan April, Juli, dan Oktober tahun berjalan atau bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN SISTEM PLTS ATAP

Pasal 7

(1)Konsumen PT PLN (Persero) yang berminat membangun dan memasang Sistem PLTS Atap harus mengajukan permohonan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap kepada General Manager Unit Induk Wilayah/Distribusi PT PLN (Persero) yang dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Nomor Identitas Konsumen PT PLN (Persero).
(3)Dalam hal permohonan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap dilakukan oleh Konsumen PT PLN (Persero) dengan mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik prabayar, selain melampirkan persyaratan www.peraturan.go.id 2018, No.1525 administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen PT PLN (Persero) juga harus melampirkan permohonan perubahan mekanisme pembayaran tenaga listrik prabayar menjadi pascabayar.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.besaran daya terpasang Sistem PLTS Atap;
2. b.spesifikasi teknis peralatan yang akan dipasang; dan
3. c.diagram satu garis.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PT PLN (Persero) dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditembuskan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen EBTKE.
(6)PT PLN (Persero) melakukan evaluasi dan verifikasi untuk pemberian persetujuan terhadap permohonan Konsumen PT PLN (Persero) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(7)Dalam hal permohonan Konsumen PT PLN (Persero) belum memenuhi persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis, PT PLN (Persero) menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)Konsumen PT PLN (Persero) dapat menyampaikan kekurangan kelengkapan persyaratan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima oleh Konsumen PT PLN (Persero).

Pasal 8

Pasal 9

(1)PT PLN (Persero) wajib menyetujui permohonan perubahan mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik prabayar menjadi pascabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)PT PLN (Persero) wajib mengubah mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik prabayar menjadi pascabayar setelah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

Pasal 10

(1)Sistem PLTS Atap hanya dapat dibangun dan dipasang oleh Konsumen PT PLN (Persero) setelah mendapatkan persetujuan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
(2)Pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:
1. a.Badan Usaha pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap; atau
2. b.lembaga milik pemerintah pusat atau lembaga milik pemerintah daerah yang melakukan usaha jasa pembangunan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
(3)Badan Usaha atau lembaga milik pemerintah pusat atau lembaga milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melakukan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap dipublikasikan pada laman Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan www.peraturan.go.id 2018, No.1525 Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan PT PLN (Persero).

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021