DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 www.peraturan.go.id 2016, No.185 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1752);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber www.peraturan.go.id 2016, No.185 Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1584);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119/M- DAG/PER/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2.Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3.Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), silika (pasir kuarsa), dan lain-lain.
4.Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). www.peraturan.go.id 2016, No.185
5.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
6.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi.
7.IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
8.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
9.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
10.Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha penambangan bahan galian Mineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.
11.Pengolahan mineral, yang selanjutnya disebut pengolahan, adalah upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral atau batuan asal, antara lain berupa konsentrat Mineral Logam atau batuan yang dipoles.
12.Pemurnian mineral, yang selanjutnya disebut pemurnian, adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk www.peraturan.go.id 2016, No.185 dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari mineral asal, antara lain berupa logam dan logam paduan.
13.Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat Persetujuan Ekspor.
14.Rekomendasi Perpanjangan adalah perpanjangan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat Persetujuan Ekspor
15.Persetujuan Ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan yang telah mencapai batasan minimum pengolahan.
16.Jaminan Kesungguhan adalah besaran dana yang dicadangkan oleh Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam atau Pemegang Kontrak Karya yang mengajukan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor.
17.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral.
18.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang mineral.

BAB II

PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI

Pasal 2

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan atau Kontrak Karya dapat melakukan ekspor:
1. a.Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau www.peraturan.go.id 2016, No.185
2. b.mineral bukan logam atau batuan yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan ekspor hasil olahannya dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
(3)Pemegang Kontrak Karya khusus Mineral Logam yang telah melakukan sebagian pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan ekspor sebagian hasil olahannya dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
(4)Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagai produk samping hasil pemurnian konsentrat tembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dapat melakukan ekspor lumpur anoda dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

(1)Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Kontrak Karya khusus Mineral Logam www.peraturan.go.id 2016, No.185 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat
(3), wajib mendapatkan Rekomendasi.
(2)Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagai produk samping hasil pemurnian konsentrat tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), wajib mendapatkan Rekomendasi.

Pasal 4

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Kontrak Karya khusus Mineral Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat
(3)hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagai produk samping hasil pemurnian konsentrat tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu lumpur anoda dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sepanjang belum dapat dilakukan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya khusus Mineral Logam, atau www.peraturan.go.id 2016, No.185 pihak lain harus mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
(2)Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
1. a.surat pernyataan keabsahan dokumen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
2. b.salinan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam;
3. c.Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Pemerintah;
4. d.salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Negara selama 1 (satu) tahun terakhir;
5. e.salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat clear and clean dan/atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
6. f.rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang memuat antara lain jadwal pembangunan fasilitas Pemurnian, teknologi, nilai investasi, dan kapasitas produksi per tahun;
7. g.laporan serapan biaya pembangunan fasilitas Pemurnian yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan bagi pemohon yang telah merealisasikan serapan biaya untuk pembangunan fasilitas Pemurnian yang telah berjalan;
8. h.rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya; www.peraturan.go.id 2016, No.185
9. i.bukti penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian;
10. j.kinerja pengelolaan lingkungan bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Kontrak Karya khusus Mineral Logam, meliputi:
  1. 1.salinan keputusan penetapan titik penaatan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi;
  2. 2.hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium terakreditasi pada tahun berjalan;
  3. 3.salinan surat persetujuan rencana reklamasi 5 (lima) tahunan yang telah dilegalisasi; dan
  4. 4.salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahun berjalan yang telah dilegalisasi.
11. k.kinerja pengelolaan lingkungan bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, meliputi:
  1. 1.salinan keputusan penetapan titik penaatan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi;
  2. 2.hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium terakreditasi pada tahun berjalan; dan
12. l.rencana penjualan ke luar negeri, yang meliputi antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan Negara tujuan.
(3)Dalam hal rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f permohonan Rekomendasi diajukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama pembangunan fasilitas Pemurnian dengan melampirkan salinan kerja samanya. www.peraturan.go.id 2016, No.185
(4)Permohonan Rekomendasi lumpur anoda sebagai produk samping hasil pemurnian konsentrat tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
1. a.surat pernyataan keabsahan dokumen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
2. b.salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan pemegang Kontrak Karya khusus Mineral Logam;
3. c.rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri, yang disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang memuat antara lain jadwal pembangunan fasilitas Pemurnian, teknologi, nilai investasi, dan kapasitas produksi per tahun;
4. d.kinerja pengelolaan lingkungan, meliputi:
  1. 1.salinan keputusan penetapan titik penaatan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi; dan
  2. 2.hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara pada tahun berjalan oleh laboratorium yang terakreditasi ; dan
5. e.rencana penjualan ke luar negeri, yang meliputi antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda , nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan.
(5)Dalam hal rencana pembangunan fasilitas Pemurnian lumpur anoda di dalam negeri dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, permohonan Rekomendasi harus disertai salinan perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang membangun fasilitas Pemurnian lumpur anoda.

Pasal 6

Permohonan Rekomendasi untuk persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan sesuai dengan www.peraturan.go.id 2016, No.185 Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan Lampiran IIB Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 8

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setiap kali perpanjangan.
(2)Permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada menteri c.q. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling cepat 45 (empat puluh lima) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Rekomendasi berakhir.

Pasal 9

(1)Permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
1. a.salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
2. b.laporan realisasi pembangunan fasilitas Pemurnian sampai dengan satu bulan terakhir dan rencana kegiatan pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam www.peraturan.go.id 2016, No.185 negeri untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini;
3. c.laporan serapan biaya kumulatif pembangunan fasilitas Pemurnian sampai dengan 1 (satu) bulan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan;
4. d.hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air selama 6 (enam) bulan terakhir oleh laboratorium yang terakreditasi;
5. e.salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada negara selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
6. f.rencana penjualan ke luar negeri yang meliputi antara lain, jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum hasil pengolahan atau lumpur anoda, nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan.
(2)Permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan Perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
(3)Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(5)Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 10

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) dilakukan untuk menetapkan: www.peraturan.go.id 2016, No.185
1. a.jenis dan mutu produk yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan Mineral Logam atau lumpur anoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.jumlah tertentu penjualan ke luar negeri yang ditentukan berdasarkan pertimbangan:
  1. 1.kinerja pengelolaan lingkungan;
  2. 2.jumlah cadangan atau jaminan pasokan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Pemurnian;
  3. 3.kapasitas input fasilitas Pemurnian; dan
  4. 4.kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian.
(2)Kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dalam rangka mendapatkan perpanjangan rekomendasi harus mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari target yang dihitung secara kumulatif.
(3)Dalam hal target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka perpanjangan rekomendasi dapat diberikan dengan tingkat kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian dinilai sama dengan capaian pada periode sebelumnya.

BAB IV

Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian di dalam Negeri

Pasal 11

(1)Untuk mendapatkan persetujuan terhadap rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f atau Pasal 5 ayat (4) huruf c pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya khusus Mineral Logam, atau Izin Usaha Industri harus mengajukan permohonan persetujuan rencana www.peraturan.go.id 2016, No.185 pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
(2)Permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan format Surat Permohonan dan Rencana serta Jadwal Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebagaimana tercantum dalam lampiran VA dan lampiran VB Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 www.peraturan.go.id 2016, No.185 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1752);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber www.peraturan.go.id 2016, No.185 Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1584);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119/M- DAG/PER/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2.Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3.Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), silika (pasir kuarsa), dan lain-lain.
4.Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). www.peraturan.go.id 2016, No.185
5.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
6.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi.
7.IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
8.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
9.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
10.Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha penambangan bahan galian Mineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.
11.Pengolahan mineral, yang selanjutnya disebut pengolahan, adalah upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral atau batuan asal, antara lain berupa konsentrat Mineral Logam atau batuan yang dipoles.
12.Pemurnian mineral, yang selanjutnya disebut pemurnian, adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk www.peraturan.go.id 2016, No.185 dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari mineral asal, antara lain berupa logam dan logam paduan.
13.Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat Persetujuan Ekspor.
14.Rekomendasi Perpanjangan adalah perpanjangan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat Persetujuan Ekspor
15.Persetujuan Ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan yang telah mencapai batasan minimum pengolahan.
16.Jaminan Kesungguhan adalah besaran dana yang dicadangkan oleh Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam atau Pemegang Kontrak Karya yang mengajukan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor.
17.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral.
18.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang mineral.

BAB II

PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI

Pasal 2

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan atau Kontrak Karya dapat melakukan ekspor:
1. a.Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau www.peraturan.go.id 2016, No.185
2. b.mineral bukan logam atau batuan yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan ekspor hasil olahannya dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
(3)Pemegang Kontrak Karya khusus Mineral Logam yang telah melakukan sebagian pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan ekspor sebagian hasil olahannya dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
(4)Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagai produk samping hasil pemurnian konsentrat tembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dapat melakukan ekspor lumpur anoda dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

(1)Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Kontrak Karya khusus Mineral Logam www.peraturan.go.id 2016, No.185 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat
(3), wajib mendapatkan Rekomendasi.
(2)Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagai produk samping hasil pemurnian konsentrat tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), wajib mendapatkan Rekomendasi.

Pasal 4

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Kontrak Karya khusus Mineral Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat
(3)hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagai produk samping hasil pemurnian konsentrat tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu lumpur anoda dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sepanjang belum dapat dilakukan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya khusus Mineral Logam, atau www.peraturan.go.id 2016, No.185 pihak lain harus mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
(2)Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
1. a.surat pernyataan keabsahan dokumen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
2. b.salinan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam;
3. c.Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Pemerintah;
4. d.salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Negara selama 1 (satu) tahun terakhir;
5. e.salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat clear and clean dan/atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
6. f.rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang memuat antara lain jadwal pembangunan fasilitas Pemurnian, teknologi, nilai investasi, dan kapasitas produksi per tahun;
7. g.laporan serapan biaya pembangunan fasilitas Pemurnian yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan bagi pemohon yang telah merealisasikan serapan biaya untuk pembangunan fasilitas Pemurnian yang telah berjalan;
8. h.rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya; www.peraturan.go.id 2016, No.185
9. i.bukti penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian;
10. j.kinerja pengelolaan lingkungan bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Kontrak Karya khusus Mineral Logam, meliputi:
  1. 1.salinan keputusan penetapan titik penaatan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi;
  2. 2.hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium terakreditasi pada tahun berjalan;
  3. 3.salinan surat persetujuan rencana reklamasi 5 (lima) tahunan yang telah dilegalisasi; dan
  4. 4.salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahun berjalan yang telah dilegalisasi.
11. k.kinerja pengelolaan lingkungan bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, meliputi:
  1. 1.salinan keputusan penetapan titik penaatan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi;
  2. 2.hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium terakreditasi pada tahun berjalan; dan
12. l.rencana penjualan ke luar negeri, yang meliputi antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan Negara tujuan.
(3)Dalam hal rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f permohonan Rekomendasi diajukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama pembangunan fasilitas Pemurnian dengan melampirkan salinan kerja samanya. www.peraturan.go.id 2016, No.185
(4)Permohonan Rekomendasi lumpur anoda sebagai produk samping hasil pemurnian konsentrat tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
1. a.surat pernyataan keabsahan dokumen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
2. b.salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan pemegang Kontrak Karya khusus Mineral Logam;
3. c.rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri, yang disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang memuat antara lain jadwal pembangunan fasilitas Pemurnian, teknologi, nilai investasi, dan kapasitas produksi per tahun;
4. d.kinerja pengelolaan lingkungan, meliputi:
  1. 1.salinan keputusan penetapan titik penaatan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi; dan
  2. 2.hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara pada tahun berjalan oleh laboratorium yang terakreditasi ; dan
5. e.rencana penjualan ke luar negeri, yang meliputi antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda , nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan.
(5)Dalam hal rencana pembangunan fasilitas Pemurnian lumpur anoda di dalam negeri dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, permohonan Rekomendasi harus disertai salinan perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang membangun fasilitas Pemurnian lumpur anoda.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 8

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setiap kali perpanjangan.
(2)Permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada menteri c.q. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling cepat 45 (empat puluh lima) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Rekomendasi berakhir.

Pasal 9

(1)Permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
1. a.salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
2. b.laporan realisasi pembangunan fasilitas Pemurnian sampai dengan satu bulan terakhir dan rencana kegiatan pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam www.peraturan.go.id 2016, No.185 negeri untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini;
3. c.laporan serapan biaya kumulatif pembangunan fasilitas Pemurnian sampai dengan 1 (satu) bulan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan;
4. d.hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air selama 6 (enam) bulan terakhir oleh laboratorium yang terakreditasi;
5. e.salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada negara selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
6. f.rencana penjualan ke luar negeri yang meliputi antara lain, jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum hasil pengolahan atau lumpur anoda, nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan.
(2)Permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan Perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
(3)Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(5)Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 10

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) dilakukan untuk menetapkan: www.peraturan.go.id 2016, No.185
1. a.jenis dan mutu produk yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan Mineral Logam atau lumpur anoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.jumlah tertentu penjualan ke luar negeri yang ditentukan berdasarkan pertimbangan:
  1. 1.kinerja pengelolaan lingkungan;
  2. 2.jumlah cadangan atau jaminan pasokan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Pemurnian;
  3. 3.kapasitas input fasilitas Pemurnian; dan
  4. 4.kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian.
(2)Kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dalam rangka mendapatkan perpanjangan rekomendasi harus mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari target yang dihitung secara kumulatif.
(3)Dalam hal target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka perpanjangan rekomendasi dapat diberikan dengan tingkat kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian dinilai sama dengan capaian pada periode sebelumnya.

BAB IV

Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian di dalam Negeri

Pasal 11

(1)Untuk mendapatkan persetujuan terhadap rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f atau Pasal 5 ayat (4) huruf c pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya khusus Mineral Logam, atau Izin Usaha Industri harus mengajukan permohonan persetujuan rencana www.peraturan.go.id 2016, No.185 pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
(2)Permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan format Surat Permohonan dan Rencana serta Jadwal Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebagaimana tercantum dalam lampiran VA dan lampiran VB Peraturan Menteri ini.