Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2016
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 30
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5142);
1584);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2016, No.185
BAB II PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI
BAB II
(3), wajib mendapatkan Rekomendasi.
BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
BAB III
www.peraturan.go.id 2016, No.185
dan
www.peraturan.go.id 2016, No.185
Permohonan Rekomendasi untuk persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan sesuai dengan www.peraturan.go.id 2016, No.185 Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan Lampiran IIB Peraturan Menteri ini.
(1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling cepat 45 (empat puluh lima) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Rekomendasi berakhir.
(3), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
www.peraturan.go.id 2016, No.185
BAB IV Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian di dalam Negeri
BAB IV
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen