Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN. www.peraturan.go.id 2017, No.99
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2017, No.99
BAB II PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI
BAB II
www.peraturan.go.id 2017, No.99
BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
BAB III
www.peraturan.go.id 2017, No.99
www.peraturan.go.id 2017, No.99
Permohonan Rekomendasi untuk Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan tercantum dalam Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
Direktur Jenderal paling cepat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan paling lambat dalam jangka 14 (empat belas) hari kalender sebelum masa berlaku Rekomendasi berakhir. www.peraturan.go.id 2017, No.99
www.peraturan.go.id 2017, No.99
(4), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Rekomendasi Perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
www.peraturan.go.id 2017, No.99
BAB IV PENGAWASAN
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Membuka PDF…