DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pokok-pokok PJBL, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan jual beli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan, perlu memberikan pedoman perjanjian jual beli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
4.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
5.Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MEMANFAATKAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
2.Pengembang Pembangkit Listrik yang selanjutnya disingkat PPL adalah badan usaha penyediaan tenaga listrik yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) melalui penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik.
3.Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PPL dengan PT PLN (Persero).
4.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
5.Sistem Tenaga Listrik adalah suatu rangkaian dalam tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke konsumen tenaga listrik.
6.Grid Code adalah serangkaian aturan, persyaratan, dan standar yang bersifat dinamis dan adaptif untuk memastikan jaringan Sistem Tenaga Listrik yang aman, andal, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik.
7.Distribution Code adalah seperangkat peraturan, persyaratan, dan standar untuk menjamin keamanan, keandalan, serta pengoperasian dan pengembangan sistem distribusi yang efisien dalam memenuhi peningkatan kebutuhan tenaga listrik.
8.Tanggal Operasi Komersial (Commercial Operation Date) yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit tenaga listrik untuk menyalurkan energi listrik ke jaringan tenaga listrik milik PT PLN (Persero).
9.Faktor Ketersediaan (Availability Factor) yang selanjutnya disingkat AF adalah perbandingan antara jumlah produksi tenaga listrik yang diambil atau dianggap diambil oleh PT PLN (Persero) terhadap jumlah produksi listrik maksimal yang mungkin dapat dibangkitkan dalam kilowatt-hours (kWh) berdasarkan kilowatt neto kapasitas pembangkit tenaga listrik sesuai dengan hasil pengujian selama periode yang disepakati dalam PJBL.
10.Energi yang Diperjanjikan (Contracted Energy) yang selanjutnya disingkat CE adalah tenaga listrik yang harus diproduksi selama periode yang disepakati dalam PJBL.
11.Pengendali Operasi Sistem (Dispatcher) yang selanjutnya disebut Dispatcher adalah unit PT PLN (Persero) yang melaksanakan pengendalian operasi sistem sesuai dengan Grid Code.
12.Dianggap Menyalurkan (Deemed Dispatch) yang selanjutnya disebut Deemed Dispatch adalah suatu keadaan ketika pembangkit tenaga listrik milik PPL yang beroperasi dianggap seolah-olah menyalurkan energi ke dalam Sistem Tenaga Listrik PT PLN (Persero) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam PJBL.
13.Dianggap Komisioning (Deemed Commissioning) yang selanjutnya disebut Deemed Commissioning adalah suatu keadaan ketika pembangkit tenaga listrik milik PPL dianggap seolah-olah telah melaksanakan pengujian dan komisioning sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dalam PJBL.
14.Liquidated Damage adalah penalti akibat keterlambatan mencapai COD sesuai dengan PJBL yang besarnya proporsional dengan biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) dikarenakan ketiadaan energi yang dijanjikan.
15.Rasio Kinerja (Performance Ratio) yang selanjutnya disebut Performance Ratio adalah parameter kinerja yang harus dipenuhi oleh pembangkit tenaga listrik.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
17.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal EBTKE adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian energi baru, Energi Terbarukan, dan konservasi energi.
18.Direktur Jenderal Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan.
19.Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Perusahaan Perseroan) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan PJBL dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan.
(2)Dalam PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPL bertindak sebagai penjual dan PT PLN (Persero) bertindak sebagai pembeli.

Pasal 3

(1)Pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.pembangkit listrik tenaga panas bumi;
2. b.pembangkit listrik tenaga air;
3. c.pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik;
4. d.pembangkit listrik tenaga bayu;
5. e.pembangkit listrik tenaga biomassa;
6. f.pembangkit listrik tenaga biogas;
7. g.pembangkit listrik tenaga energi laut; dan
8. h.pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati.
(2)Selain pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan dapat berupa pembangkit listrik berbasis sampah.
(3)Pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pembangkit listrik tenaga bayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan pembangkit listrik tenaga energi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilengkapi dengan fasilitas baterai atau fasilitas penyimpanan energi lainnya.

BAB II

POKOK-POKOK PJBL

Pasal 4

(1)PJBL dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
1. a.jangka waktu PJBL;
2. b.hak dan kewajiban PPL dan PT PLN (Persero);
3. c.alokasi risiko;
4. d.jaminan pelaksanaan proyek;
5. e.komisioning dan COD;
6. f.sertifikasi instalasi tenaga listrik;
7. g.transaksi jual beli tenaga listrik;
8. h.pengendalian operasi Sistem Tenaga Listrik;
9. i.kinerja pembangkit tenaga listrik;
10. j.berakhirnya PJBL;
11. k.pengalihan hak;
12. l.harga dan persyaratan penyesuaian harga;
13. m.penyelesaian perselisihan;
14. n.keadaan kahar;
15. o.penggunaan produk dalam negeri;
16. p.atribut lingkungan atau nilai ekonomi karbon;
17. q.refinancing; dan
18. r.bahasa PJBL.
(2)Ketentuan PJBL mengenai jaminan pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, komisioning dan COD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dikecualikan untuk pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power).
(3)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam PJBL dapat memuat mengenai:
1. a.ketentuan pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga biomassa, pembangkit listrik tenaga biogas, pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati, atau pembangkit listrik tenaga panas bumi; dan/atau
2. b.ketentuan khusus untuk pembangkit listrik Energi Terbarukan intermiten.
(4)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), PJBL dapat ditambahkan ketentuan lain yang secara business to business disepakati oleh PPL dan PT PLN (Persero).

Pasal 5

(1)PJBL dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak terlaksananya COD dan dapat diperpanjang tanpa memperhitungkan biaya investasi awal.
(2)Jangka waktu PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PT PLN (Persero) dengan mempertimbangkan tingkat keekonomian proyek dan jenis pembangkit tenaga listrik yang digunakan.
(3)Dalam hal PJBL diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga jual tenaga listrik untuk perpanjangan jangka waktu PJBL mengacu pada harga patokan tertinggi setelah tahun ke-10 (sepuluh) (staging 2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pola pembangunan dan pengoperasian dalam PJBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan:

a.pola membangun, memiliki, dan mengoperasikan (build- own-operate/BOO); atau
b.pola pembangunan dan pengoperasian lainnya, berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan jenis pembangkit tenaga listrik.

Pasal 7

(1)PPL berhak:
1. a.menerima pembayaran terkait harga jual tenaga listrik; dan
2. b.menerima pembayaran atas Deemed Dispatch berdasarkan harga jual tenaga listrik, sesuai yang tercantum dalam PJBL.
(2)PPL wajib:
1. a.menyediakan, mengirimkan, dan menjual tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) sesuai yang tercantum dalam PJBL;
2. b.memberikan jaminan pelaksanaan proyek (performance security);
3. c.mencapai COD dan mencapai tahapan penting (milestone) proyek sesuai yang tercantum dalam PJBL;
4. d.memenuhi Performance Ratio selama masa operasional pembangkit tenaga listrik;
5. e.menyampaikan rencana penyediaan tenaga listrik bulanan dan/atau tahunan;
6. f.memenuhi seluruh perizinan yang diperlukan;
7. g.memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri;
8. h.menjaga keberlangsungan pasokan tenaga listrik selama masa PJBL; dan
9. i.membayar denda, sanksi, pajak, dan/atau kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dan dimuat dalam PJBL.

Pasal 8

(1)PT PLN (Persero) berhak memperoleh penyaluran tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.
(2)PT PLN (Persero) wajib:
1. a.menyerap dan membeli tenaga listrik yang dihasilkan PPL sesuai yang tercantum dalam PJBL selama jangka waktu PJBL;
2. b.membayar tenaga listrik yang tidak diserap karena Deemed Dispatch akibat kondisi tertentu dari PT PLN (Persero) berdasarkan waktu tenggang (grace period) yang berlaku sesuai yang tercantum dalam PJBL; dan
3. c.memelihara dan menjaga keandalan fasilitas jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk menerima tenaga listrik dari PPL.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dan dimuat dalam PJBL.

Pasal 9

(1)Risiko yang ditanggung PT PLN (Persero) terdiri atas:
1. a.kebutuhan tenaga listrik atau beban;
2. b.kesiapan dan kemampuan transmisi dan distribusi; dan
3. c.volatilitas nilai tukar mata uang.
(2)Risiko yang ditanggung PPL terdiri atas:
1. a.pembebasan lahan;
2. b.perizinan, termasuk izin lingkungan dan kesesuaian pemanfaatan ruang;
3. c.ketepatan jadwal pembangunan;
4. d.konvertibilitas mata uang;
5. e.performa pembangkit tenaga listrik; dan
6. f.ketersediaan dan biaya bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga biomassa, pembangkit listrik tenaga biogas, pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati, atau pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Pasal 10

(1)Jaminan pelaksanaan proyek yang harus diberikan oleh PPL kepada PT PLN (Persero) paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya proyek (project cost) pembangkit tenaga listrik.
(2)Jaminan pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terbagi dalam 3 (tiga) dokumen jaminan pelaksanaan yang masing-masing mekanisme pembagian dan pencairannya ditetapkan dalam PJBL dengan mempertimbangkan nilai maksimal Liquidated Damage.
(3)Seluruh dokumen jaminan pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPL kepada PT PLN (Persero) pada saat tanggal efektif PJBL.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…