Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 35
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pokok- Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; www.peraturan.go.id 2017, No.151 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG POKOK-POKOK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK. www.peraturan.go.id 2017, No.151
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II KETENTUAN PJBL
BAB II
PJBL antara PT PLN (Persero) dengan Badan Usaha paling sedikit memuat antara lain ketentuan mengenai:
www.peraturan.go.id 2017, No.151
Bagian Kedua Jangka Waktu PJBL
www.peraturan.go.id 2017, No.151 Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Tenaga Listrik Paragraf 1 Hak dan Kewajiban Penjual Tenaga Listrik
www.peraturan.go.id 2017, No.151
Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Pembeli Tenaga Listrik
dan
Badan Usaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) proyek, dilarang mengompensasikan suatu kerugian pada salah satu proyek sebagai pengurang pendapatan di proyek yang lain. Bagian Keempat Alokasi Risiko
www.peraturan.go.id 2017, No.151
Bagian Kelima Jaminan Pelaksanaan Proyek
www.peraturan.go.id 2017, No.151
Bagian Keenam Komisioning dan COD
Ketentuan komisioning dan COD pembangkit tenaga listrik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)