DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenham ini mengatur mengenai Pedoman Kriteria Pembentukan dan Pengubahan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia. Penataan Kantor Wilayah meliputi: a. pembentukan Kantor Wilayah; dan b. pengubahan Kantor Wilayah. Prakarsa pembentukan Kantor Wilayah berdasarkan pertimbangan atau dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan provinsi baru.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman kriteria pembentukan dan pengubahan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Kriteria Pembentukan dan Pengubahan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
5.Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN KRITERIA PEMBENTUKAN DAN PENGUBAHAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
3.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia di provinsi.
4.Kriteria Teknis adalah kriteria yang terkait langsung dengan beban kerja dan kualitas pelaksanaan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia.
5.Kriteria Penunjang adalah kriteria yang terkait dengan administrasi dan/atau pendukung terhadap beban kerja serta kualitas pelaksanaan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia.
6.Kriteria Umum adalah kriteria yang terkait dengan persyaratan bersifat umum dan berlaku secara luas dalam pembentukan Kantor Wilayah Kementerian.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGUBAHAN

Pasal 2

Penataan Kantor Wilayah meliputi:

a.pembentukan Kantor Wilayah; dan
b.pengubahan Kantor Wilayah.

Pasal 3

(1)Pembentukan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan tata cara penilaian dan penghitungan pembentukan.
(2)Pembentukan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.perkembangan akan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Hak Asasi Manusia di wilayah;
2. b.tuntutan pelaksanaan peraturan perundang- undangan dan kebijakan Pemerintah;
3. c.penyesuaian berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja;
4. d.keberhasilan, pencapaian tujuan (outcome), dan strategi Kementerian Hak Asasi Manusia yang tergambar dalam rencana strategis dan peta penjenjangan kinerja;
5. e.kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau
6. f.ruang lingkup tugas yang bersifat strategis dalam skala provinsi.
(3)Pembentukan Kantor Wilayah dimulai dari besaran organisasi yang paling efisien.

Pasal 4

Prakarsa pembentukan Kantor Wilayah berdasarkan pertimbangan atau dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan provinsi baru.

Pasal 5

Prakarsa pembentukan Kantor Wilayah baru diusulkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan:

a.naskah urgensi;
b.salinan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan provinsi baru;
c.pernyataan dukungan dari pemerintah daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara tertulis; dan
d.dokumen yang menerangkan ketersediaan lahan dan/atau gedung operasional Kantor Wilayah serta dukungan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 6

(1)Prosedur pembentukan Kantor Wilayah meliputi:
1. a.prakarsa pembentukan Kantor Wilayah ditindaklanjuti dengan membentuk tim peninjau lapangan oleh Sekretaris Jenderal;
2. b.tim peninjau lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas Sekretariat Jenderal Kementerian, Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan, dan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan;
3. c.tim peninjau lapangan bertugas melaksanakan peninjauan lapangan untuk:
  1. 1.pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau instansi penegak hukum terkait dukungan pembentukan Kantor Wilayah;
  2. 2.pengumpulan informasi dan gambaran konkret terkait potensi pembentukan Kantor Wilayah; dan
  3. 3.pengkajian dan penilaian untuk mencocokkan data awal ke dalam naskah dengan kondisi faktual di daerah/Lokasi;
4. d.tim peninjau lapangan menyusun naskah urgensi dan menyampaikan kepada Menteri; dan
5. e.Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan pembentukan Kantor Wilayah beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri.
(2)Menteri menerima usulan pembentukan dan menindaklanjuti dengan penyampaian usulan persetujuan pembentukan Kantor Wilayah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.
(3)Dalam hal dibutuhkan, dalam proses pengusulan pembentukan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membentuk tim verifikasi yang terdiri atas unsur Sekretariat Jenderal Kementerian, Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan, dan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan, serta dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4)Menteri menetapkan Kantor Wilayah setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 7

Menteri dapat mengusulkan pengubahan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan kriteria:

a.adanya perubahan kebijakan pemerintah;
b.adanya perubahan strategi organisasi dalam mencapai tujuan Kementerian;
c.adanya perubahan kedudukan, tugas, fungsi, lokasi, dan/atau wilayah kerja; atau
d.adanya perubahan ruang lingkup, beban kerja, dan jangkauan pelayanan.

Pasal 8

(1)Pengubahan Kantor Wilayah dilaksanakan dengan mekanisme:
1. a.Sekretaris Jenderal mengajukan usulan kepada Menteri serta dilengkapi dengan naskah urgensi pengubahan Kantor Wilayah;
2. b.Sekretaris Jenderal Kementerian melalui unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi organisasi bersama Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan serta Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan membentuk tim pengkajian dan penilaian serta melaporkan hasil rekomendasi kepada Menteri;
3. c.Menteri menyampaikan usulan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
4. d.Dalam hal diperlukan, Menteri melakukan pembahasan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
5. e.Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah yang mengalami perubahan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2)Pedoman penyusunan naskah urgensi pengubahan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

KRITERIA

Pasal 9

(1)Pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia diusulkan berdasarkan kriteria nilai akhir dari Kriteria Teknis, Kriteria Penunjang, dan Kriteria Umum.
(2)Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.jumlah permasalahan hak asasi manusia di daerah yang direkomendasikan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa dan ditindaklanjuti daerah;
2. b.jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia di daerah yang ditangani Kantor Wilayah;
3. c.jumlah penguatan dan pendampingan Kantor Wilayah kepada daerah terkait dengan penilaian kepatuhan;
4. d.rekomendasi terhadap rancangan produk hukum dan/atau produk hukum daerah yang berperspektif hak asasi manusia oleh Kantor Wilayah; dan/atau
5. e.telah dibentuk gugus tugas daerah bisnis dan hak asasi manusia di provinsi.
(3)Kriteria Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.jumlah anggaran Kantor Wilayah;
2. b.ketersediaan sumber daya manusia;
3. c.ketersediaan sarana dan prasarana; dan/atau
4. d.kompleksitas koordinasi dengan aparat penegak hukum dan mitra kerja lainya.
(4)Kriteria Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.jumlah proyek strategis nasional;
2. b.potensi konflik di daerah; dan/atau
3. c.lembaga yang melaksanakan fungsi hak asasi manusia.

Pasal 10

Kriteria Pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus) dengan pembagian yang meliputi:

a.Kriteria Teknis dengan nilai paling tinggi sebesar 100 (seratus) dengan bobot 65 (enam puluh lima) persen;
b.Kriteria Penunjang dengan nilai paling tinggi sebesar 100 (seratus) dengan bobot 20 (dua puluh) persen; dan
c.Kriteria Umum dengan nilai paling tinggi sebesar 100 (seratus) dengan bobot 15 (lima belas) persen.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…