Kementerian Hak Asasi Manusia
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Hak Asasi Manusia
Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) merupakan lembaga vital dalam pemerintahan Indonesia yang secara khusus mengemban mandat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kehadirannya sangat signifikan untuk memastikan konstitusi dan komitmen internasional negara terkait HAM dapat diimplementasikan secara efektif, menjamin hak-hak dasar setiap warga negara.
Ruang lingkup Kemenham mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang komprehensif. Dalam lingkup regulasi, Kemenham merumuskan kebijakan dan peraturan HAM, sementara aspek pelayanan meliputi penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dan penilaian mandiri risiko bisnis dan HAM. Berbagai program sinergi lintas sektor juga dijalankan untuk melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha.
Beberapa intervensi program strategis Kemenham meliputi partisipasi publik dalam Rancangan Undang-Undang HAM, sinergi lintas sektor untuk kemajuan HAM, serta mendorong penilaian mandiri risiko bisnis dan HAM. Kemenham juga aktif dalam penyelesaian konflik agraria dan perlindungan masyarakat adat, menunjukkan komitmen nyata negara dalam menghadirkan keadilan.
Kemenham memegang peran krusial dalam isu-isu nasional, terutama dalam mengintegrasikan HAM sebagai prinsip utama tata kelola pembangunan nasional. Kementerian ini berkontribusi aktif dalam penyelesaian konflik sosial dan agraria, serta penguatan toleransi dan kerukunan. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas juga ditunjukkan melalui tata kelola yang bersih dan terbuka.
Warga negara dapat berinteraksi dengan Kemenham dalam beberapa situasi penting, seperti mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran HAM atau berpartisipasi dalam perumusan kebijakan terkait HAM. Lembaga ini juga menjadi rujukan untuk mencari informasi dan menyampaikan aspirasi terkait hak asasi manusia, termasuk isu-isu masyarakat adat atau konflik agr
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Pelayanan Pengaduan Hak Asasi Manusia. Pelayanan Pengaduan Permasalahan HAM meliputi: a. Penerimaan Pengaduan Permasalahan HAM; b. monitoring dan evaluasi. Penerimaan Pengaduan Permasalahan HAM dilaksanakan secara : a. Elektronik; dan/atau; b. Non elektronik.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025
Dalam Permenham ini mengatur tentang kerja sama sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara kementerian dengan mitra Kerja Sama dalam mencapai tujuan bersama. Kerja Sama tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro dan dapat dilaksanakan dengan mitra dari dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama ini meliputi kerja sama pusat yang masih dalam lingkup teknis yang ditangani oleh dan kerja sama daerah Pimpinan UKE I atau Kepala Kantor Wilayah dan Kerja Sama daerah yang dilaksanakan berdasarkan penyusunan bahan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi Kerja Sama dari Kepala Biro. Hal ini bertujuan agar penyusunan rencana, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia memliki standar dan pedoman mengenai pola kerja serta memberikan kerangka hukum yang jelas.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2025
Dalam Permenham ini mengatur tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan dengan menerapkan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata Naskah Dinas merupakan acuan dalam pengelolaan Naskah Dinas di lingkungan Kementerian dengan ruang lingkup meliputi; jenis susunan, dan bentuk Naskah Dinas, pembuatan Naskah Dinas, pejabat penandatanganan Naskah Dinas, dan pengendalian Naskah Dinas.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Klasifikasi Arsip Kementerian Hak Asasi Manusia. Klasifikasi Arsip Kementerian merupakan acuan bagi unit kerja di Kementerian dalam pengelolaan arsip dinamis secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024
Permenham ini mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Hak Asasi Manusia. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kementerian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025
Renstra Kemenham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : a. pendahuluan; b. visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis kementerian; c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan e. penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025
Permenham ini mengatur mengenai Pedoman Kriteria Pembentukan dan Pengubahan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia. Penataan Kantor Wilayah meliputi: a. pembentukan Kantor Wilayah; dan b. pengubahan Kantor Wilayah. Prakarsa pembentukan Kantor Wilayah berdasarkan pertimbangan atau dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan provinsi baru.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengawasan Intern. Pengendalian Intern adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku. Bentuk Pengawasan Intern meliputi: a. kegiatan penjaminan kualitas; dan b. kegiatan pengawasan lainnya.
Data Kementerian Hak Asasi ManusiaLihat semua
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Laki-laki)
Akses internet laki-laki naik tipis antarprovinsi
Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Provinsi Indonesia 2015 - 2025
Prevalensi merokok nasional tren menurun perlahan
Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur Indonesia 2015 - 2025
Tren persentase perokok dewasa Indonesia menurun perlahan
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Laki-laki+Perempuan) Indonesia 2015 - 2025
Akses internet penduduk Indonesia menurun sejak 2019.
Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Golongan Umur Indonesia
Kawin mendominasi, cerai hidup terendah
Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur Indonesia
Proporsi lansia perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Laki-laki) Indonesia 2015 - 2025
Akses internet laki-laki Indonesia menurun sejak 2019.
Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Provinsi
Persentase lansia tertinggi di Yogyakarta, terendah di Papua Selatan
