DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia. Pembentukan Peraturan Menteri meliputi tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. penetapan; d. pengundangan; dan e. penyebarluasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa didorong oleh kebutuhan organisasi dalam menciptakan tata kelola kelembagaan yang tertib dan terarah serta untuk menjamin keterpaduan dan akuntabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia;
c.bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan mengenai tata cara pembentukan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia, sehingga perlu ditetapkan peraturan menteri mengenai tata cara pembentukan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5.Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
6.Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di hak asasi manusia.
2.Pengusul adalah pimpinan unit kerja eselon I dan satuan kerja yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Menteri.
3.Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kemenham adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
5.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia.
6.Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana adalah Biro yang mempunyai tugas koordinasi rencana penyusunan rancangan peraturan dan koordinasi penyiapan naskah rancangan peraturan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Menteri meliputi tahapan:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.penetapan;
d.pengundangan; dan
e.penyebarluasan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dalam program penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Perencanaan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. b.kewenangan Menteri.

Pasal 4

(1)Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi koordinasi, penyiapan naskah Rancangan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.judul rancangan Peraturan Menteri;
2. b.pokok materi muatan/arah pengaturan;
3. c.dasar pembentukan; dan
4. d.Pengusul.
(3)Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui Sektretaris Jenderal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1)Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan usulan dari Pengusul yang disampaikan paling lambat bulan Desember tahun berjalan untuk ditetapkan sebagai program penyusunan Peraturan Menteri tahun yang bersangkutan.
(2)Usulan Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai naskah urgensi penyusunan Peraturan Menteri.
(4)Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.judul;
2. b.latar belakang;
3. c.pokok materi muatan dan ruang lingkup; dan
4. d.tujuan.
(5)Surat usulan program penyusunan Peraturan Menteri dan naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Usulan program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diinventarisasi dan diverifikasi oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.
(2)Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unit kerja eselon 1 di Lingkungan Kemenham paling lambat minggu keempat bulan November tahun berjalan.
(3)Usulan program penyusunan Peraturan Menteri yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi program Penyusunan Menteri.
(4)Dalam hal Menteri menyetujui, usulan program penyusunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai program penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya.
(5)Dalam hal Menteri berpandangan lain, usulan program penyusunan dapat diubah dan perubahan tersebut ditetapkan sebagai program penyusunan.
(6)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Oktober tahun yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Dalam keadaan mendesak, Peraturan Menteri dapat disusun diluar program penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan arahan dan izin prakarsa dari Menteri.
(2)Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.pelaksanaan terhadap putusan mahkamah konstitusi atau mahkamah agung; dan/atau
3. c.kebutuhan mendesak dan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa yang dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan Pengusul kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2)Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.draft awal Peraturan Menteri; dan
2. b.Naskah Urgensi.
(3)Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.judul rancangan Peraturan Menteri;
2. b.dasar hukum penyusunan;
3. c.latar belakang penyusunan;
4. d.pokok pengaturan; dan
5. e.target waktu penyusunan.
(4)Pembentukan Peraturan Menteri melalui izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan dalam tahun berjalan.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 9

(1)Penyusunan rancangan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pengusul.
(2)Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Menteri.
(3)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unit organisasi Pengusul;
2. b.unit Pembina yang menyelenggarakan fungsi koordinasi, penyiapan naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. c.pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
(4)Tim penyusun rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, dan/atau akademisi yang menguasai materi muatan rancangan Peraturan Menteri yang sedang disusun.

Pasal 10

(1)Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan rancangan Peraturan Menteri yang telah disusun oleh tim penyusunan.
(2)Sekretaris Jenderal melalui kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana melakukan penyelarasan rancangan Peraturan Menteri dengan melibatkan perwakilan Pengusul dan pihak yang terlibat dalam penyusunan serta kementerian/lembaga terkait.
(3)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk:
1. a.menyelaraskan rancangan Peraturan Perundang- undangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang lain serta dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.menghasilkan kesepakatan internal terhadap substansi yang diatur dalam undang-undang.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…