DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Satu Data Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Kementerian untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Satu Data Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6.Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
10.Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG SATU DATA HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
3.Satu Data Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Satu Data HAM adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kementerian Hak Asasi Manusia untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
4.Forum Satu Data Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Forum Satu Data HAM adalah wadah komunikasi dan koordinasi, Walidata, Produsen Data, dan/atau pihak lainnya dalam penyelenggaraan Satu Data HAM.
5.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi yang dihasilkan oleh produsen data di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia.
6.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
7.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
8.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data secara terintegrasi.
9.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
10.Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
11.Daftar Data Kementerian adalah kumpulan data yang dikelola oleh Kementerian Hak Asasi Manusia dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
12.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari Daftar Data Kementerian yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya untuk disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
13.Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14.Portal Satu Data Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Portal Satu Data HAM adalah media bagi pakai data di tingkat Kementerian Hak Asasi Manusia yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
15.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
16.Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
17.Walidata adalah unit pada lnstansi Pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
18.Produsen Data adalah unit Eselon I dan/atau Eselon II yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
19.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
20.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
21.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Kementerian untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data HAM bertujuan untuk:

a.sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
b.mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Kementerian serta antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
c.mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

BAB II

PRINSIP SATU DATA HAK ASASI MANUSIA

Pasal 4

(1)Satu Data HAM diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. b.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. c.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. d.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA HAK ASASI MANUSIA

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data HAM terdiri atas:

a.Walidata;
b.Produsen Data; dan
c.Forum Satu Data HAM.

Pasal 6

(1)Walidata mempunyai tugas:
1. a.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data HAM;
2. b.memberikan masukan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Pembina Data;
3. c.menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data HAM yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia; dan
4. d.melakukan pembinaan kepada Produsen Data;
(2)Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Produsen Data mempunyai tugas:
1. a.membuat Daftar Data sesuai dengan standar baku;
2. b.menyusun dan menyampaikan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Walidata;
3. c.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data HAM; dan
4. d.menetapkan hak akses data.
(2)Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Forum Satu Data HAM paling sedikit terdiri atas:
1. a.Walidata; dan
2. b.Produsen Data.
(2)Forum Satu Data HAM dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan pihak lainnya yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data HAM.
(3)Forum Satu Data HAM sebagaimana dimaksud ayat (2) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data HAM mengenai:
1. a.Daftar Data Kementerian;
2. b.identifikasi daftar Data yang dijadikan usulan Data Prioritas;
3. c.Penyusunan rencana aksi Satu Data HAM tingkat Kementerian;
4. d.Pengusulan Kode Referensi dan Data Induk;
5. e.koordinasi Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
6. f.pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
7. g.rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data HAM; dan
8. h.kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data HAM sesuai dengan kebutuhan.
(4)Forum Satu Data HAM dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
(5)Forum Satu Data HAM melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6)Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan Forum Satu Data HAM, koordinator Forum Satu Data HAM dapat meminta arahan kepada Menteri.
(7)Tata kerja Forum Satu Data HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA HAK ASASI MANUSIA

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Satu Data HAM terdiri atas:
1. a.perencanaan Data;
2. b.pengumpulan Data;
3. c.pemeriksaan Data; dan
4. d.penyebarluasan Data.
(2)Penyelenggaraan Satu Data HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui keamanan data.

Pasal 10

(1)Perencanaan Data sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a meliputi:
1. a.penentuan Daftar Data Kementerian;
2. b.penentuan Daftar Data Kementerian yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
3. c.penentuan rencana aksi Satu Data HAM.
(2)Dalam menyusun Daftar Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walidata mengacu pada daftar Data yang telah disepakati bersama Produsen Data melalui Forum Satu Data HAM.
(3)Daftar Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.informasi Produsen Data;
2. b.jenis Data;
3. c.jadwal pemutakhiran Data; dan
4. d.usulan pembatasan akses Data.
(4)Penentuan Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
(5)Walidata mengusulkan daftar data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi Data Prioritas berdasarkan hasil Forum Satu Data HAM.
(6)Data Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (5) harus memenuhi kriteria:
1. a.mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja pemerintah;
2. b.mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
3. c.memenuhi kebutuhan mendesak atau sesuai dengan arahan Presiden.

Pasal 11

(1)Rencana program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data HAM dituangkan dalam Rencana aksi Satu Data HAM.
(2)Rencana aksi Satu Data HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data.
(3)Rencana aksi Satu Data HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada:
1. a.Rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
2. b.Rencana Strategis Kementerian HAM; dan/atau
3. c.arahan dan kebijakan Menteri
(4)Penyusunan rencana aksi Satu Data HAM dapat melibatkan instansi dan/atau pihak lain yang disepakati dalam Forum Satu Data HAM.
(5)Rencana aksi Satu Data HAM paling sedikit memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
1. a.pengembangan sumber daya manusia;
2. b.kegiatan pengembangan terkait penyelenggaraan Satu Data HAM;
3. c.penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data HAM; dan
4. d.kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data HAM.
(6)Rencana aksi Satu Data HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…