DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenham ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian di daerah, dibentuk Kantor Wilayah. Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5.Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
6.Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
3.Instansi Vertikal yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi pada Kementerian Hak Asasi Manusia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia di daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian di daerah, dibentuk Kantor Wilayah.
(2)Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 3

Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah;
b.pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang penanganan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pembelaan hak asasi manusia, penilaian kepatuhan hak asasi manusia pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha, analisis dan evaluasi terhadap instrumen hak asasi manusia, serta penguatan kapasitas hak asasi manusia aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha di daerah;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pembelaan hak asasi manusia, penilaian kepatuhan hak asasi manusia pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan pelaku usaha, analisis dan evaluasi terhadap instrumen hak asasi manusia, serta penguatan kapasitas hak asasi manusia aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha di daerah;
d.penyiapan bahan penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi instrumen hak asasi manusia internasional;
e.pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional berperspektif hak asasi manusia;
f.fasilitasi pendataan, koordinasi, pelaksanaan pemulihan hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
g.pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 5

Pada setiap provinsi dapat dibentuk 1 (satu) Kantor Wilayah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Kantor Wilayah terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha dan Umum;
2. b.Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia;
3. c.Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia; dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah;
b.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
c.penyiapan penyusunan penataan organisasi, tata laksana, administrasi, dan fasilitasi reformasi birokrasi;
d.pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
e.pengelolaan urusan keuangan, dan barang milik negara;
f.pelaksanaan hubungan masyarakat, keprotokolan, kerja sama pelayanan pengaduan;
g.pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana. Bagian Ketiga Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia

Pasal 10

Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang instrumen dan penguatan hak asasi manusia di daerah.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…